Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) memastikan pemulihan kerugian korban dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan pemulihan kerugian korban itu dilakukan dengan penelusuran aset hasil tindak pidana.

"Bareskrim Polri terus mengoptimalkan upaya asset tracing terutama untuk mengikuti jejak uang hasil tindak pidana, mengidentifikasi lokasi harta yang disembunyikan, dan mengamankannya untuk pemulihan kerugian para korban," ujar Ade dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (8/2/2026).

Dia menambahkan, penelusuran aset itu dilakukan dengan menggandeng stakeholder terkait seperti Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Nantinya, kerja sama dengan PPATK bertujuan untuk menelusuri transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana terkait PT DSI.

"Koordinasi lanjutan dengan PPATK untuk melakukan analisa aliran dana/ transaksi keuangan terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi," pungkasnya.

Sekadar informasi, Bareskrim telah menyita seperti ratusan dokumen SHM dan SHGB dari peminjam yang dijaminkan di PT Dana Syariah Indonesia.

Adapun, secara total penyidik juga telah melakukan penyitaan sebesar Rp4,07 miliar dari 41 rekening yang telah diblokir hingga sejumlah kendaraan baik itu mobil maupun motor.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyampaikan total korban dalam kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI) mencapai 15.000 orang.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan korban itu merupakan lender atau pemberi pinjaman.

"Korban di periode 2018 sampai 2025, kurang lebih 15.000 lender atau masyarakat. Ini adalah pemilik modal yang diduga disalahgunakan ataupun dalam penyaluran dananya tidak sesuai dengan peruntukannya," ujar Ade di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Dia menjelaskan, kasus ini berkaitan dengan pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI.

Peminjam aktif ini dicatut namanya untuk berinvestasi dengan modus proyek fiktif yang membutuhkan pembiayaan. Selain itu, korban juga diiming-imingi imbal balik 16%-18%.

"Itulah yang kemudian membuat para Lender ini tertarik, bahwa ada proyek-proyek yang membutuhkan pembiayaan dan mereka masuk untuk melakukan investasi," imbuhnya.

Usut punya usut, korban tidak bisa melakukan penarikan hendak menarik dana investasi beserta imbal baliknya dari proyek fiktif PT DSI tersebut.

Secara total, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.

"Dengan total kerugian dari hasil pemeriksaan OJK yang dilakukan sekitar 2,4 Triliun. Tapi nanti kita update lebih dalam dari tahap penyidikan yang kita lakukan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) mengungkap modus terkait perkara dugaan fraudterkait PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak menyampaikan duduk perkara kasus ini berkaitan dengan pencatutan peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI.

"Dengan modus penggunaan proyek fiktif yang menggunakan data ataupun informasi dari Borrower Existing," ujar Ade di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Dia menjelaskan, borrower existing ini adalah peminjam lama yang memiliki ikatan perjanjian aktif. Namun, peminjam aktif ini malah diduga dimanfaatkan kembali oleh PT DSI untuk proyek fiktif.

Dalam hal ini, PT DSI pun diduga terlibat dalam tindak pidana penipuan, penggelapan, pencatatan laporan palsu termasuk dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Borrower yang tidak dikonfirmasi atau diverifikasi sebelumnya oleh PT DSI, digunakan kembali, gitu ya, digunakan kembali oleh PT DSI untuk dilekatkan kepada proyek-proyek fiktif, ya, proyek-proyek fiktif yang dibuat oleh PT DSI," imbuhnya.

Di samping itu, Ade menyampaikan bahwa sejauh ini total ada 15.000 korban terkait dugaan Fraud PT DSI. Secara total, kerugian korban berdasarkan laporan otoritas jasa keuangan (OJK) mencapai Rp2,4 triliun.

"Dengan total kerugian dari hasil pemeriksaan OJK yang dilakukan sekitar Rp2,4 triliun. Tapi nanti kita update lebih dalam dari tahap penyidikan yang kita lakukan," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Paguyuban Lender PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) Ahmad Pitoyo melaporkan, kerugian yang dialami sebanyak 4.898 lender anggota mencapai Rp 1,4 triliun. Ahmad menjelaskan, pihaknya telah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dipertemukan dengan manajemen PT DSI pada 28 Oktober 2025.

"Seluruh lender yang terinformasi dari DSI totalnya 14.098 lender, dengan total kewajiban investasinya Rp 1,470 triliun. Per 14 Januari (2026), yang tergabung ke Paguyuban terekap Rp 1,408 triliun, dengan jumlah 4.898 lender, hampir 95 persen tergabung dalam paguyuban," ujar Ahmad dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan OJK, PPATK dan LPSK di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

Menurut Ahmad, kedua pihak sepakat untuk pembuatan proposal pengembalian dana. Kemudian, para lender melakukan pertemuan kembali dengan PT DSI tanpa pendampingan OJK, dan disepakati perjanjian pengembalian.

"Ada kesepakatan, beliau (PT DSI) membentuk suatu perjanjian dengan kami, akan mengembalikan dana lender 100 persen dalam waktu satu tahun," ujar Ahmad.

Namun demikian, sambung dia, pada realisasinya tanggal 8 Desember 2025, PT DSI hanya memberikan pengembalian dana sebesar 0,2 persen dari total masing-masing lender. Menurut Ahmad, para lender melakukan kesepakatan dengan PT DSI untuk rutin menyelenggarakan Zoom Meeting pada setiap akhir pekan.

Sayangnya, pada 27 Desember 2025 tidak ada penyelenggaraan Zoom Meeting. Kala itu, manajemen PT DSI menyampaikan surat kepada para lender. mereka hanya memiliki aset senilai Rp 450 miliar, yang tidak berbentuk uang tunai.

"Jadi Rp 450 miliar itu akan dibagi. Tapi ini belum dalam bentuk ready cash, tapi dalam bentuk sumber pengembalian. Yang pertama dari borrower dibagi dua, dari borrower yang lancar dan borrower yang macet," ujar Ahmad.

Setelahnya, kata Ahmad, para lender menemukan bahwa aset yang dimiliki oleh PT DSI nilainya tidak sampai Rp 450 miliar. "Yang terakhir itu ada aset gedung dan kantor di mana itu dinilai ada sekitar Rp 45 miliar sampai Rp 50 miliar. Dan yang terakhir ada aset yang memerlukan proses hukum, menurut surat beliau (PT DSI)," ucapnya.

"Kami tidak tahu janjinya dari DSI akan melakukan RUPD di akhir 31 Januari (2026) besok. Di mana di pertengahan Januari akan dibuat suatu mekanisme bagaimana RUPD sesuai OJK," kata Ahmad melanjutkan.