Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat saham yang masuk dalam daftar High Shareholding Concentration (HSC) hingga saat ini bertambah menjadi 13 emiten seiring dengan sorotan penyedia indeks global MSCI Inc. terhadap aspek investability pasar saham RI.

Melansir data BEI, hingga 2 April 2026, BEI telah memberikan peringatan kepada investor terhadap total 9 saham yang memiliki pemegang saham terkonsentrasi. Beberapa di antaranya antara lain PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), hingga PT Samator Indo Gas Tbk. (AGII).

Satu bulan kemudian, dua emiten kembali masuk dalam daftar panjang ini. Keduanya antara lain PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA) yang baru melantai di BEI pada 10 April 2026 dan PT Transcoal Pacific Tbk. (TCPI).

Terhadap TCPI, BEI mencatat bahwa saham perseroan dimiliki oleh sejumlah pemegang saham yang menguasai 94,10% dari total saham dalam bentuk warkat dan non warkat TCPI. Sementara terhadap WBSA, BEI mencatat 95,82% saham perseroan digenggam oleh sejumlah tertentu pemegang saham WBSA.

Teranyar pada Juni 2026, daftar tersebut kembali bertambah dengan dua emiten dinyatakan memiliki kepemilikan saham terkonsentrasi. Kedua emiten tersebut antara lain PT Mahkota Group Tbk. (MGRO) dan PT Kota Satu Properti Tbk. (SATU).

Saham MGRO disebut dimiliki oleh pemegang saham yang secara agregat menguasai 93,76% dari total saham MGRO. Sementara saham SATU dimiliki oleh pemegang saham yang secara agregat menguasai 94,27% saham perseroan.

Meskipun begitu, BEI menegaskan bahwa pengumuman HSC tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan di pasar modal RI.

Dengan demikian, terdapat 13 emiten di BEI yang telah tercatat dalam daftar HSC. Kondisi ini bertambah dari 9 emiten selepas MSCI menyoroti aspek investability pasar saham RI.

Teranyar, dalam hasil MSCI 2026 Market Classification Review yang dirilis pada Rabu (24/6/2026), Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat perhatian khusus.

Penyedia indeks global tersebut menyatakan akan terus mengevaluasi efektivitas berbagai reformasi yang telah diumumkan regulator dan otoritas pasar modal Indonesia.

MSCI mengungkapkan bahwa investor institusi internasional menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait tingkat keterinvestasian (investability) pasar saham Indonesia yang dipengaruhi oleh minimnya transparansi struktur kepemilikan saham serta indikasi perdagangan terkoordinasi.

Menurut MSCI, kondisi tersebut dapat menyulitkan investor dalam menentukan besaran free float yang sebenarnya dan mengurangi keandalan harga pasar sebagai acuan pembentukan portofolio maupun replikasi indeks.

Di satu sisi, lembaga tersebut mengakui langkah perbaikan yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Reformasi tersebut meliputi peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), hingga peta jalan peningkatan persyaratan free float minimum menjadi 15%. Namun demikian, MSCI menegaskan bahwa pengumuman kebijakan saja belum cukup.

"Yang menjadi perhatian investor institusi internasional adalah implementasi yang konsisten dan dampak berkelanjutan dari berbagai langkah tersebut di seluruh pasar," tulis MSCI dalam laporannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan saham emiten CPO PT Mahkota Grup Tbk. (MGRO) menjadi salah satu saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi, menyusul saham BREN dan lainnya.

Direktur BEI Kristian Manullang dan Direktur Kustodian Sentral Efek Indonesia Eqy Essiqy menuturkan sebanyak 93,76% dari total saham MGRO dimiliki oleh sejumlah terbatas pemegang saham, dalam bentuk warkat dan tanpa warkat.

“Pengumuman ini tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal,” tulis Kristian dan Eqy dalam pengumumannya, Selasa (2/6/2026).

Masuknya saham MGRO ini menambah daftar saham-saham dengan kepemilikan tinggi. Sebelumnya, Bursa juga menuturkan saham saham PT Transcoal Pacific Tbk. (TCPI), dan PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA) menyusul masuk dalam daftar High Shareholding Concentration (HSC).

Saham-saham ini menyusul sejumlah saham yang sebelumnya telah masuk dalam daftar HSC pada 2 April 2026. Saham-saham tersebut seperti BREN yang dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 97,31% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat BREN.

Lalu saham DSSA dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 95,76% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat DSSA.

Kemudian RLCO dengan HSC sebesar 95,35%, ROCK sebesar 99,85%, MGLV sebesar 95,94%, dan IFSH sebesar 99,77%. Lalu SOTS sebesar 98,35%, AGII sebesar 97,75%, dan LUCY sebesar 95,74%.

Sebelumnya, Lembaga indeks global FTSE Russell memutuskan bakal mendepak saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC) pada tinjauan indeks Juni 2026.

Langkah tersebut menyusul evaluasi berkelanjutan FTSE Russell terhadap perkembangan pasar modal Indonesia yang bergulir sejak Februari 2026.

Meski mengapresiasi reformasi transparansi yang dilakukan otoritas pasar modal Indonesia, mulai dari pengungkapan kepemilikan di atas 1% dan publikasi daftar HSC, FTSE menyatakan bakal tetap bersikap konservatif.

“FTSE Russell akan menghapus sekuritas yang terdampak [HSC] dengan harga nol pada tinjauan Juni 2026, yang akan efektif pada pembukaan perdagangan Senin, 22 Juni 2026,” tulis FTSE dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan MSCI Inc. dalam tinjauan indeks Mei 2026 dinilai belum menjadi katalis positif bagi pasar saham Indonesia. Pelaku pasar kini akan menanti kepastian arah status Indonesia di indeks global, terutama terkait risiko penurunan klasifikasi menjadi frontier market.

Stockbit Sekuritas dalam risetnya, menilai hasil rebalancing Mei 2026 sejalan dengan ekspektasi sebelumnya. Menurut mereka, MSCI masih mempertahankan pembekuan pasar Indonesia sehingga tidak ada penambahan baru ke indeks utama global, MSCI Global Standard Indexes.

“MSCI mengeksekusi deletion atas saham dalam daftar high shareholding concentration [HSC] seperti BREN dan DSSA sesuai preseden Hong Kong, serta penyesuaian free float yang berdampak pada beberapa konstituen non-HSC,” tulis Stockbit dalam risetnya, Rabu (13/5/2026).

Stockbit menilai penghapusan saham-saham HSC seperti BREN dan DSSA berpotensi memicu tekanan jual dari passive fund menjelang rebalancing efektif pada penutupan perdagangan 29 Mei 2026.

Selain itu, keluarnya AMMN, TPIA, dan CUAN dari MSCI Standard Index disebut mencerminkan dampak penyesuaian free float yang lebih rendah oleh MSCI menggunakan data kepemilikan di atas 1% dari KSEI.

Saat ini, perhatian pasar dinilai bergeser ke MSCI Market Accessibility Review yang akan dirilis pada Juni 2026. Menurut Stockbit, agenda tersebut jauh lebih substansial dibandingkan rebalancing indeks Mei.

Menurut Stockbit, review tersebut selayaknya menjadi perhatian pasar lantaran berisi keputusan mengenai pembekuan FIF/NOS, penambahan ke IMI, dan migrasi size segment untuk review berikutnya pada Agustus 2026.

Selain itu, keputusan ini penting lantaran pasar menunggu penegasan bahwa risiko penurunan status Indonesia dari emerging market menjadi frontier market sudah tidak lagi menjadi ancaman.

“Yang perlu dicermati ke depan adalah MSCI Market Accessibility Review pada Juni 2026 sebagai katalis yang lebih substansial dibandingkan index review Mei kali ini,” tulis Stockbit.

Ketidakpastian status Indonesia di indeks global sebelumnya menjadi perhatian investor asing, terutama setelah MSCI menyoroti isu aksesibilitas pasar dan konsentrasi kepemilikan saham di sejumlah emiten domestik.

Diberitakan sebelumnya, lembaga penyedia indeks internasional, MSCI Inc. baru saja mengumumkan hasil rebalancing saham hari ini.

Berdasarkan MSCI May 2026 Index Review, tidak ada tambahan saham Indonesia baru dalam MSCI Global Standard Index. Sebaliknya, MSCI menghapus enam saham Indonesia dari indeks tersebut, yakni AMMN, BREN, TPIA, DSSA, CUAN, dan AMRT.

Namun, MSCI memasukkan saham AMRT ke dalam MSCI Small Cap Index setelah sebelumnya saham tersebut dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index.

Di sisi lain, terdapat 13 saham Indonesia yang dicoret dari MSCI Small Cap Index. Saham-saham tersebut meliputi ANTM, AALI, BANK, dan BSDE.

Kemudian, MSCI juga menghapus DSNG, SIDO, MIDI, serta MIKA dari MSCI Small Cap Index.

Selanjutnya, saham MSIN, TKIM, APIC, SSMS, dan TAPG juga keluar dari indeks tersebut.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memberlakukan penyesuaian kriteria evaluasi untuk sejumlah indeks utama, yakni IDX30, LQ45, dan IDX80, mulai hari bursa pertama Mei 2026.

Penyesuaian ini mencakup masuknya aspek High Shareholding Concentration (HSC) dalam proses seleksi, yang berpotensi membuat saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tinggi tersisih dari indeks.

Langkah tersebut akan diterapkan dalam evaluasi mayor April 2026, sebelum efektif berlaku pada Mei 2026. BEI sebelumnya telah menerbitkan Pengumuman No. Peng-00058/BEI.POP/03-2024 terkait penyesuaian kriteria evaluasi indeks, serta Pengumuman No. Peng-00210/BEI.POP/10-2024 mengenai perpanjangan waktu pemenuhan rasio free float.

Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI, Pande Made Kusuma Ari A., menyampaikan bahwa perubahan ini dilakukan untuk memastikan indeks semakin mencerminkan kondisi pasar yang aktual.

“Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan indeks yang lebih mewakili dinamika pasar,” kata Pande dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Dalam pembaruan tersebut, BEI menegaskan bahwa saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) tidak lagi masuk dalam kriteria seleksi indeks. Artinya, saham dengan kepemilikan yang terlalu terkonsentrasi berpotensi tersisih dari IDX30, LQ45, maupun IDX80.

Selain itu, BEI juga menambahkan persyaratan pemenuhan batas minimum free float sesuai regulasi terbaru, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan likuiditas saham dalam indeks.

Di sisi lain, terdapat pelonggaran pada aspek likuiditas. Saham masih dapat masuk dalam seleksi meski tercatat tidak ditransaksikan maksimal satu hari dalam enam bulan terakhir, berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang mewajibkan transaksi setiap hari.

Adapun acuan perhitungan free float kini mengacu pada Peraturan Nomor I-A per 31 Maret 2026 serta Surat Edaran BEI terbaru, menggantikan ketentuan sebelumnya yang digunakan sejak 2021.

BEI menilai penyesuaian ini akan memperkuat kualitas indeks sebagai acuan investor, sekaligus memastikan konstituen indeks memiliki likuiditas yang memadai dan struktur kepemilikan yang lebih sehat.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet Manajer Investasi (MI) menilai adanya tekanan jual jangka pendek dari pengumuman MSCI, terutama terkait penghapusan saham terkonsentrasi.

Senior Vice President, Head of Retail, Product Research & Distribution Henan Putihrai Asset Management (HPMA) Reza Fahmi Riawan menuturkan pengumuman MSCI hari ini lebih berdampak sebagai katalis teknikal bagi saham konstituen, terutama melalui penyesuaian portofolio investor pasif global.

Reza menjelaskan saham yang berpotensi keluar biasanya menghadapi tekanan jual jangka pendek, sementara saham yang mendapat kenaikan bobot atau masuk indeks berpeluang menerima inflow temporer dari dana pasif.

Untuk potensi perubahan, kata dia, saham yang paling rentan dievaluasi umumnya adalah emiten dengan free float terbatas, likuiditas menurun, atau kapitalisasi pasar yang mendekati batas minimum metodologi MSCI.

Sebaliknya, kandidat yang layak masuk biasanya berasal dari emiten berkapitalisasi besar dengan free float memadai dan likuiditas yang konsisten, karena itu menjadi syarat utama agar dapat diakses investor institusi global.

“Dari sisi aliran dana, perubahan konstituen dapat memicu pergerakan dana pasif yang cukup berarti dalam jangka pendek karena fund manager benchmark akan menyesuaikan posisi secara otomatis. Namun dampaknya cenderung bersifat one-off dan tidak selalu mengubah pandangan fundamental terhadap pasar Indonesia,” kata Reza, Selasa (21/4/2026).

Adapun bagi investor, lanjutnya, momentum ini dapat dimanfaatkan melalui strategi rotasi selektif pada saham yang berpotensi masuk indeks, tetapi tetap harus berbasis fundamental.

“Dari sudut pandang Henan Asset, kami melihat perubahan MSCI sebaiknya tidak hanya dibaca sebagai peluang trading jangka pendek, tetapi juga sebagai indikator saham mana yang semakin relevan dalam radar investor global,” tutur Reza.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup melemah sebesar 0,46% atau 34,73 poin menuju 7.559,38 pada Selasa (21/4/2026), menyusul pengumuman terbaru dari MSCI. Indeks komposit dibuka pada level 7.560,28 dan sempat menyentuh posisi tertingginya di 7.568,98.

President & CEO Pinnacle Investment Guntur Putra melihat secara keseluruhan jangka pendek, dampak dari pengumuman MSCI ini cenderung terbatas karena MSCI masih menerapkan kebijakan interim, termasuk pembekuan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan tidak adanya penambahan saham baru ke indeks.

Namun, risiko utama justru ada pada potensi deletion, khususnya untuk saham yang masuk kategori High Shareholding Concentration (HSC). Menurutnya, saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi berpotensi mengalami penurunan bobot atau bahkan keluar dari indeks.

Daftar Top 10 Saham MSCI Indonesia

Guntur melanjutkan sejauh ini pihaknya melihat saham dengan free float rendah dan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi menjadi kandidat utama untuk evaluasi negatif.

Selain itu, dengan penggunaan data pemegang saham lebih dari 1%, menurutnya MSCI berpotensi melakukan penyesuaian free float yang bisa berdampak pada valuasi relatif saham-saham tertentu di indeks.

“Top of the list kandidat utama yang berpotensi untuk dikeluarkan atau index deletion adalah BREN dan DSSA, karena saham tersebut berpotensi besar untuk dihapus dari MSCI index,” ucap Guntur.

Dia juga menuturkan dampak perubahan konstituen terhadap aliran dana pasif ke pasar Indonesia cenderung minimal. Dalam kondisi ini, kata Guntur, karena tidak ada penambahan saham dan fokus pada potensi pengurangan (deletion), maka risiko yg lebih dominan adalah outflow dari saham-saham yang berpotensi terdampak deletion atau penurunan bobot.

“Namun, secara keseluruhan dampaknya cenderung net outflow, meski sifatnya lebih terkonsentrasi pada saham tertentu daripada seluruh pasar,” kata dia.

Guntur menyarankan investor agar dapat memanfaatkan momentum ini dengan mengurangi eksposur pada saham dengan free float rendah dan risiko HSC tinggi, beralih ke saham dengan likuiditas kuat dan free float besar yang berpotensi menjadi future beneficiaries, dan memanfaatkan potensi price dislocation jangka pendek akibat aksi rebalancing dana pasif.

Sementara itu, Direktur Panin Asset Management Rudiyanto menuturkan dengan adanya pengumuman MSCI ini, dia menyarankan investor saat ini sebaiknya berfokus pada fundamental dan prospek saham.

“Rebalancing indeks itu efeknya hanya beberapa hari jelang hari H saja,” ujarnya.

SIKAP MSCI

Penyedia indeks global MSCI Inc. memutuskan melakukan kembali pembekuan terhadap indeks saham Indonesia. MSCI mengkaji dampak reformasi transparansi pasar modal Indonesia terhadap penentuan free float dan aksesibilitas investasi.

MSCI menyoroti sejumlah langkah reformasi yang mencakup peningkatan transparansi kepemilikan saham di atas 1%, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), serta peta jalan peningkatan batas minimum free floatmenjadi 15%.

Evaluasi ini menyusul sejumlah kebijakan baru yang diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

"Seiring dengan proses evaluasi tersebut, MSCI memastikan akan mempertahankan perlakuan sementara terhadap saham-saham Indonesia pada peninjauan indeks Mei 2026," tulis MSCI dalam pengumumannya, Selasa (21/4/2026).

Kebijakan itu meliputi pembekuan kenaikan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan jumlah saham (Number of Shares/NOS), serta tidak melakukan penambahan saham baru ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI).

Selain itu, MSCI juga tidak akan melakukan kenaikan kelas kapitalisasi, termasuk dari Small Cap ke Standard Index. Di sisi lain, saham yang dikategorikan memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi dalam kerangka HSC akan dikeluarkan dari indeks.

MSCI menyatakan dapat memanfaatkan data keterbukaan pemegang saham di atas 1% untuk menyesuaikan estimasi free float apabila diperlukan. Namun, lembaga tersebut belum akan sepenuhnya memasukkan data baru ke dalam metodologi penilaian hingga proses kajian rampung dan masukan dari pelaku pasar dihimpun.

“Pendekatan ini bertujuan membatasi perputaran indeks dan risiko investability, sekaligus memberi waktu untuk mengevaluasi efektivitas reformasi yang baru diumumkan,” tulis MSCI.

Ke depan, MSCI akan terus berdialog dengan regulator dan pelaku pasar domestik guna menilai konsistensi serta efektivitas sumber data baru tersebut. Hasil evaluasi lanjutan dijadwalkan akan disampaikan dalam Market Accessibility Review pada Juni 2026.

Langkah ini menjadi perhatian pelaku pasar, mengingat keputusan MSCI berpotensi memengaruhi arus dana asing dan persepsi investor global terhadap pasar saham Indonesia.

Berikut poin-poin utama keputusan MSCI Inc. terkait saham Indonesia:

Kebijakan Interim (Review Mei 2026):

• Menahan kenaikan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan Number of Shares (NOS)
• Tidak menambahkan saham Indonesia baru ke MSCI Investable Market Indexes (IMI)
• Tidak ada kenaikan kelas kapitalisasi (misalnya dari Small Cap ke Standard)

Perlakuan terhadap Saham:

• Menghapus saham yang masuk kategori High Shareholding Concentration (HSC) sesuai identifikasi otoritas Indonesia
• Berpotensi menggunakan data keterbukaan pemegang saham ≥1% untuk penyesuaian free float (secara selektif)

Sikap terhadap Reformasi Pasar Modal RI:

• Masih mengkaji efektivitas kebijakan baru dari Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia
• Belum memasukkan seluruh data baru ke dalam metodologi indeks sampai evaluasi selesai

Tujuan Kebijakan:

• Menekan potensi perputaran indeks (index turnover)
• Mengurangi risiko terhadap investability pasar Indonesia selama masa transisi

Langkah Selanjutnya:

• Mengumpulkan masukan dari pelaku pasar
• Hasil kajian akan disampaikan pada Market Accessibility Review Juni 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Penyedia indeks global MSCI Inc pada Senin 20 April 2026 telah mengumumkan hasil penilaian indeks saham Indonesia di MSCI Global Standard Indexes. Salah satu poinnya adalah MSCI akan mengeluarkan saham Indonesia yang masuk dalam daftar saham terkonsentrasi atau High Shareholding Concentration (HSC).

Head of Investment Specialist Maybank Sekuritas Fath Aliansyah Budiman mengatakan bahwa hal itu berarti dua konstituen saham Indonesia, BREN dan DSSA akan dikeluarkan dari MSCI Global Standard Indexes. Menurutnya hal ini bukan suatu yang mengagetkan dan sudah diprediksi sebelumnya.

"Untuk potensi outflow seharusnya tekanan jual secara masif sudah terjadi, jadi hanya melihat potensi outflow pasive fund manager yang akan efektif 1 Juni 2026," ujarnya dalam kanal YouTube Maybank Sekuritas, Selasa (21/4/2026).

Fath menjelaskan bahwa mengacu pada data MSCI Emerging Market per Maret 2026, bobot Indonesia berada di kisaran 1%. Dengan total dana kelolaan pasif global yang mengikuti MSCI mencapai US$1,4 triliun, potensi dana keluar dari BREN diperkirakan mencapai Rp6 triliun, sementara untuk DSSA bisa menyentuh angka Rp9 triliun.

"Jadi pengumuman rebalancing MSCI pada 12 Juni, efektifnya [outflow] 1 Juni. Bedanya apa? Kalau pengumuman itu saham apa saja yang akan keluar, dan efektif outflow itu di tanggal 1 Juni," jelasnya.

Secara keseluruhan, Fath menilai pengumuman MSCI menjadi sinyal positif bahwa penyedia indeks global tersebut telah menerima proposal reformasi pasar yang diajukan otoritas bursa Indonesia. Selain mengeluarkan saham Indonesia yang masuk di dalam daftar HSC, MSCI juga mengumumkan tidak akan melakukan penambahan saham ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI) dalam review indeks periode Mei 2026.

Berikutnya, MSCI tidak akan melakukan kenaikan klasifikasi ukuran saham antar indeks, termasuk dari small cap ke standard, dan MSCI akan membekukan seluruh kenaikan foreign inclusion factros (FIF) dan jumlah saham (number of shares/NOS), serta menjelaskan bahwa MSCI dapat menggunakan data keterbukaan pemegang saham 1% untuk penyesuaian estimasi free float jika diperlukan.

Fath menyoroti dalam pengumuman tersebut tidak ada menyinggung penurunan kelas indeks saham Indonesia ke frontier market. Seperti diketahui, dalam pengumuman sebelumnya MSCI meminta Indonesia melakukan perbaikan transparansi pasar modal dengan tenggat waktu Mei 2026, supaya Indonesia tidak turun kasta dari kelas emerging market ke frontier market.

"Lalu apakah akan terjadi tekanan jual? Kalau sampai terjadi koreksi, terutama di saham-saham yang sudah naik kencang itu wajar. Outflow bulan Juni juga sudah diprediksi, dan harusnya ketika terjadi koreksi justru bisa jadi kesempatan investor yang sedang menunggu kejelasan," tandasnya.

MSCI Masih Hati-Hati

Pengamat pasar modal sekaligus Founder Republik Investor, Hendra Wardana melihat perlakuan MSCI terhadap indeks saham Indonesia dalam periode review Mei 2026 menunjukkan sikap kehati-hatian.

Hendra menegaskan bahwa dalam review indeks Mei 2026, tidak ada peningkatan bobot saham Indonesia, tidak ada penambahan konstituen baru, serta tidak ada kenaikan kelas saham. Bahkan, saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi berpotensi dikeluarkan dari indeks.

"Keputusan ini mencerminkan bahwa meskipun reformasi sudah berjalan, MSCI masih menunggu bukti implementasi yang konsisten dan kualitas data yang benar-benar dapat dipercaya. Dengan kata lain, Indonesia masih berada dalam fase improving market, belum sepenuhnya masuk dalam kategori pasar yang tervalidasi secara global," jelas Hendra dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, implikasi tindakan MSCI tersebut akan berimbas ke aliran dana asing, khususnya dari investor pasif berbasis indeks global yang masih cenderung tertahan. Tidak adanya perubahan komposisi indeks membuat potensi rebalancing menjadi minim, sehingga katalis eksternal untuk mendorong kenaikan pasar juga terbatas.

Risiko pengurangan saham akibat faktor HSC menurutnya juga membuka peluang terjadinya outflow secara selektif. Dalam kondisi seperti ini, pergerakan pasar lebih banyak ditopang oleh sentimen domestik, stabilitas makroekonomi, serta dinamika global seperti arah suku bunga dan perkembangan geopolitik.

Hendra menganalisa bahwa secara teknikal tekanan tersebut mulai tercermin pada pergerakan IHSG. Indeks berpotensi melanjutkan pelemahan untuk menutup area gap di level 7.527. Jika level ini tidak mampu bertahan, maka ruang koreksi masih terbuka menuju area gap berikutnya di kisaran 7.308.

"Pergerakan ini mencerminkan fase penyesuaian pasar di tengah absennya katalis global yang signifikan, sekaligus meningkatnya kehati-hatian investor," jelasnya.

Kondisi tersebut menurutnya lebih mencerminkan penundaan momentum dibandingkan perubahan arah jangka panjang. Reformasi yang sedang berjalan tetap menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas pasar ke depan. Apabila dalam evaluasi berikutnya MSCI melihat konsistensi implementasi dan peningkatan kredibilitas data, peluang masuknya dana asing dalam skala besar masih terbuka.

"Pada titik tersebut, pasar berpotensi mendapatkan dorongan baru yang lebih kuat dan berkelanjutan," tandasnya.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia indeks global MSCI berencana menghapus sejumlah saham Indonesia yang memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) dalam tinjauan indeks mendatang.

Kebijakan ini menjadi bagian dari perlakuan sementara MSCI terhadap sekuritas Indonesia di tengah evaluasi reformasi transparansi pasar modal yang tengah berlangsung.

Dalam pengumuman terbarunya, MSCI menegaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan perlakuan terhadap saham-saham di pasar lain dengan karakteristik serupa.

“MSCI akan menghapus sekuritas yang diidentifikasi oleh otoritas Indonesia dalam kerangka High Shareholding Concentration (HSC),” tulis MSCI dalam pengumumannya, Selasa (21/4/2026).

Selain penghapusan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi, MSCI juga membuka peluang untuk menyesuaikan estimasi free float berdasarkan data terbaru keterbukaan pemegang saham.

“MSCI dapat menggunakan data keterbukaan pemegang saham di atas 1% untuk menyesuaikan estimasi free float jika diperlukan.”

Kebijakan ini melengkapi langkah MSCI yang sebelumnya telah membekukan sejumlah penyesuaian terhadap saham Indonesia dalam tinjauan indeks Mei 2026. Di antaranya, MSCI membekukan peningkatan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan Number of Shares (NOS), tidak menambahkan saham ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta tidak melakukan kenaikan klasifikasi ukuran saham, termasuk dari Small Cap ke Standard.

MSCI menyatakan bahwa seluruh kebijakan tersebut diambil sembari menunggu hasil evaluasi atas reformasi transparansi yang dilakukan otoritas Indonesia, termasuk peningkatan keterbukaan pemegang saham di atas 1%, peningkatan granularitas data investor, serta peta jalan kenaikan batas minimum free float menjadi 15%.

Di sisi lain, MSCI menegaskan belum akan menggunakan data baru tersebut dalam perhitungan indeks hingga proses peninjauan rampung dan masukan dari pelaku pasar selesai dihimpun.

“MSCI juga menegaskan tidak akan memasukkan data dari sumber dan keterbukaan baru tersebut ke dalam penilaian free float maupun perhitungan indeks hingga proses peninjauan selesai dan masukan dari pelaku pasar telah diterima serta dievaluasi,” tulis MSCI.

Menurut MSCI, pendekatan ini bertujuan menjaga stabilitas pasar sekaligus meminimalkan risiko bagi investor selama masa transisi kebijakan.

“Pendekatan ini bertujuan untuk membatasi perputaran indeks (index turnover) dan risiko investabilitas, sembari memberikan waktu untuk evaluasi lebih lanjut terhadap reformasi yang baru diumumkan.”

Ke depan, MSCI akan terus berkoordinasi dengan pelaku pasar dan otoritas terkait di Indonesia, sebelum menyampaikan keputusan lanjutan dalam Market Accessibility Review yang dijadwalkan pada Juni 2026.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) meyakini pengungkapan data kepemilikan saham terkonsentrasi atau high shareholder concentration (HSC) dapat mengembalikan kepercayaan investor.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna mengatakan, praktik tersebut lazim dilakukan oleh beberapa bursa saham global, seperti Hong Kong untuk meningkatkan aspek transparansi pasar modal.

Pengungkapan data ini diharapkan mampu memberikan informasi yang luas kepada investor sebelum mengambil keputusan investasinya.

"Jadi yang saya ingin sampaikan, ini adalah international best practices yang memberikan informasi yang lebih kaya kepada investor kita," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jumat (10/4/2026).

Nyoman mengaku telah bertemu dengan sembilan perusahaan yang masuk daftar kepemilikan saham terkonsentrasi. Emiten-emiten bisa berbenah dengan melakukan aksi korporasi maupun lainnya, yang memberikan kesempatan kepada investor menjadi pemegang saham.

Menurutnya, transparansi pasar bakal menarik kepercayaan investor baik asing maupun domestik terhadap pasar modal Indonesia dalam jangka panjang.

"Kalau kita menerapkan hal ini, bukan hanya domestik yang berjaya, tapi asing juga akan bertambah trust -nya (kepercayaan) ke kita. Itu yang kita harapkan nanti untuk jangka panjang. Akan lebih banyak lagi investasi yang masuk ke kita," tutur Nyoman.

Adapun sembilan perusahaan tersebut sempat dirilis oleh Bursa Efek antara lain, PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK) dengan konsentrasi kepemilikan 99,85 persen, PT Ifishdeco Tbk (IFSH) dengan kepemilikan saham 99,77 persen, PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS) dengan konsentrasi kepemilikan 98,35 persen.

Lalu PT Samator Indo Gas Tbk (AGII) dengan konsentrasi kepemilikan 97,75 persen, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dengan konsentrasi kepemilikan 97,31 persen, PT Panca Anugrah Wisesa Tbk (MGLV) 95,94 persen, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) 95,76 persen, PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY) 95,47 persen, dan PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (RLCO) 95,35 persen.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut saham-saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC) akan melakukan aksi korporasi untuk mengurangi konsentrasi kepemilikan tersebut.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan saat ini terdapat sembilan perusahaan yang dikategorikan BEI memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi.

“Tapi tolong diingat, ini adalah informasi yang netral dari regulator, bukan sanksi. Kami mengeluarkan ini untuk investor dapat memperhatikan, ya terserah investornya mau menggunakan atau tidak informasi ini,” kata Nyoman di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Nyoman juga mempersilakan perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan tinggi tersebut untuk melakukan aksi korporasi apapun. Menurutnya, Bursa tidak akan mendikte perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan aksi korporasi.

“Nanti kami akan meminta informasi mengenai aksi korporasi yang dilakukan. Jadi kami meminta mereka proaktif untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan,” tuturnya.

Apabila nantinya aksi korporasi telah dilakukan, Nyoman menuturkan Bursa akan akan kembali mengecek struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan tersebut, apakah masih terkonsentrasi atau tidak sesuai dengan metodologi perhitungannya.

Bursa kemudian akan mengeluarkan pengumuman apabila saham tersebut sudah tidak terkonsentrasi lagi kepemilikannya. Sampai saat ini, Nyoman menyebut beberapa perusahaan yang masuk dalam daftar HSC tersebut telah melakukan pertemuan dengan Bursa.

“Tentu mereka mendengar dulu dari sisi metodologi, kemudian apa sih HSC itu. Dan tentu harapan kami mereka melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan,” kata Nyoman.

Lebih lanjut, Nyoman menjelaskan konsentrasi kepemilikan ini merupakan global best practice atau praktik terbaik di global sebagai salah satu bagian dari transparansi. Transparansi seperti ini juga menurutnya dilakukan oleh Bursa Hong Kong. Menurutnya, transparansi kepemilikan akan memberikan kepercayaan terhadap investor.

Berdasarkan pengumuman yang ditandatangani Direktur BEI Kristian Manullang dan Direktur KSEI Eqy Essiqy menuturkan pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran di bidang pasar modal.

“Pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal,” ujar Kristian dan Eqy, Kamis (2/4/2026).

Kristian dan Eqy menjelaskan berdasarkan metodologi penentuan Kepemilikan Saham Terkonsentrasi Tinggi (High Shareholding Concentration) atas struktur kepemilikan Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat per tanggal 31 Maret 2026, saham BREN dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 97,31% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat BREN.

Di sisi lain, saham DSSA dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 95,76% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat DSSA.

Adapun selain dua saham konglomerat tersebut, saham-saham lain yang juga masuk dalam kategori HSC adalah RLCO dengan HSC sebesar 95,35%, ROCK sebesar 99,85%, MGLV sebesar 95,94%, dan IFSH sebesar 99,77%.

Lalu SOTS sebesar 98,35%, AGII sebesar 97,75%, dan LUCY sebesar 95,74%.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi menjelaskan untuk meningkatkan transparansi, OJK dan SRO membuka data High Shareholding Concentration (HSC). Menurut Hasan, data HSC ini dapat dimanfaatkan investor sebagai early warning untuk mengambil keputusan.

“Jadi bukan karena pelanggaran tertentu, tetapi akan terbuka informasi untuk daftar saham-saham yang memang terkonfirmasi mengalami konsentrasi yang tinggi atau kepemilikan yang terbatas oleh hanya sedikit pihak,” tutur Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) meyakini agenda reformasi transparansi pasar modal dapat mendorong pendalaman pasar. Oleh karena itu, penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) dalam jangka pendek bisa menjadi peluang akumulasi.

Otoritas pasar modal Tanah Air telah mengimplementasikan empat inisiasi reformasi pasar modal. Salah satunya pembukaan data daftar saham terkonsentrasi alias high share holders concentration (HSC). Inisiasi tersebut menjadi bagian dari upaya reformasi pasar modal lebih transparan dan kredibel.

BEI memahami dalam fase transisi ini terdapat konsekuensi jangka pendek berupa tekanan jual pasar saham yang dipicu hengkangnya aliran dana asing karena ada risiko pengurangan bobot indeks saham Indonesia di penyedia indeks global seperti MSCI.

Adapun, indeks harga saham gabungan (IHSG) pada penutupan Senin (6/4/2026) terkoreksi 0,53% ke 6.989. Level tersebut mencerminkan koreksi sebesar 19,17% secara year to date (YtD). Koreksi ini melanjutkan tren pelemahan indeks komposit dalam sepekan terakhir, 30 Maret-2 April 2026, sebesar 0,99%.

Pjs Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan pihaknya meyakini apa yang dilakukan BEI bersama OJK saat ini adalah untuk kebaikan jangka panjang pasar modal Tanah Air.

"Kami meyakini untuk jangka panjang bobot Indonesia di global index provider akan naik. Dengan transparansi yang lebih baik, dengan pasar yang lebih dalam, dengan tata kelola yang jauh lebih baik ke depan. Kami juga yakin untuk jangka panjang bobot Indonesia akan jauh lebih tinggi dari saat ini," kata Jeffrey saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Bursa melihat dalam fase transisi ini kapasitas investor domestik cukup solid untuk menahan IHSG tidak jatuh lebih dalam. Bahkan, Jeffrey menyebut koreksi dalam jangka pendek saat ini bisa dimanfaatkan investor lokal sebagai peluang.

"Hakikat berinvestasi di pasar modal adalah investasi jangka panjang. Kalau kita meyakini untuk jangka panjang potensinya akan sangat baik, tentu penurunan jangka pendek adalah peluang," tegasnya.

Jeffrey mencontohkan 20 tahun-25 tahun ke belakang, banyak fenomena kejatuhan IHSG di momen-momen krisis ekonomi seperti pandemi COVID-19. Namun, pada akhirnya pasar mulai pulih bahkan sepanjang 2025 lalu IHSG berulang kali menembus rekor tertinggi (ATH) baru.

Meski koreksi pendek jadi peluang jangka panjang investor domestik, Jeffrey mengimbau agar investor tetap rasional dengan memperhatikan fundamental emiten dan strategi yang menyesuaikan profil risiko.

Bicara ihwal risiko berkurangnya bobot indeks saham Indonesia di MSCI, penerapan HSC di bursa Hong Kong turut membawa risiko penghapusan konstituen dari indeks global selama 12 bulan bagi emiten yang memiliki konsentrasi kepemilikan saham di atas 50%.

Sementara di Indonesia, Jeffrey menegaskan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan mutlak dari MSCI. Di sini, wewenang BEI adalah sampai pada memberikan ruang kepada emiten-emiten yang masuk di dalam daftar HSC untuk melakukan perbaikan distribusi agar bisa keluar dari daftar.

"Itu [saham terkonsentrasi jadi variabel perhitungan MSCI mendepak saham konstituen], harus ditanyakan kepada global index provider. Fungsi kami sebagai regulator adalah mengungkap itu kepada publik untuk menghadirkan transparansi yang lebih baik," ujarnya.

Upaya transparansi tersebut diyakini dalam jangka panjang akan meningkatkan nilai tawar pasar modal Indonesia di mata global. Jeffrey optimistis pasca fase transisi ini, investor global akan kembali masuk ke Indonesia. Sampai dengan 2 April 2026, tercatat net sell asing sebesar Rp33,83 triliun sejak awal tahun (YtD) di pasar saham Indonesia.

"Untuk jangka panjang kami sangat yakin bahwa fundamental pasar kita akan jauh lebih baik dengan pasar yang lebih transparan, dengan pasar yang lebih dalam. Investor global, investor institusi domestik kita, dan investor retail kita akan meningkat partisipasinya," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) baru saja merilis sejumlah nama saham yang memiliki struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi. BEI mengelompokkan saham-saham ini dengan label high shareholdingconcentration (HSC).

Dalam pengumumannya Kamis (2/4/2026), BEI merilis sedikitnya 9 saham yang dinilai sebagai saham dengan konsentrasi kepemilikan yang mendominasi sesuai metodologi BEI. Beberapa saham ternama yang masuk dalam daftar ini antara lain BREN, DSSA, AGII, hingga RLCO yang baru saja melantai di Bursa pada akhir tahun lalu.

Akan tetapi, daftar ini tidak berarti selamanya. BEI dapat saja melakukan pembaruan mengenai HSC jika perusahaan terkait telah melakukan evaluasi. Lalu, apa itu high shareholding concentration (HSC)?

Pengertian HSC

Selepas pasar modal Indonesia porak poranda akibat pembekuan rebalancing saham dalam negeri dalam indeks MSCI dan risiko turunnya Indonesia ke frontier market, BEI dan OJK melakukan sederet langkah serius dalam mereformasi pasar modal. Salah satunya memberikan transparansi bagi investor.

Data HSC menjadi salah satu manifestasi dari perbaikan transparansi bagi investor. Kebijakan anyar ini, didapatkan BEI dengan mengadopsi kebijakan serupa di Bursa Hong Kong. Pada dasarnya, kebijakan ini bertujuan memberikan informasi kepada publik jika terdapat kepemilikan saham suatu emiten yang terkonsentrasi pada sejumlah pihak tertentu.

Pjs Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menerangkan bahwa sedari awal tujuan penerbitan list tersebut adalah memberikan panduan bagi investor global maupun domestik untuk melakukan keputusan investasi.

”Pengumuman ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi kepada investor dalam mengambil keputusan investasi,” kata Jeffrey di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kamis (2/4/2026).

Secara umum, HSC merujuk pada kondisi suatu saham atau emiten yang sebagian besar kepemilikannya terkonsentrasi pada segelintir pemegang saham. Dalam kasus PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), BEI menyebut bahwa terdapat pemegang saham tertentu yang menguasai 95,76% saham DSSA. Dengan kata lain, dari 1,57 miliar lembar saham DSSA yang dimiliki masyarakat warkat dan non-warkat, terdapat 1,50 miliar lembar saham yang dimiliki hanya oleh sekelompok pemegang saham tertentu DSSA.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebelumnya mengatakan penerbitan daftar ini ditujukan meningkatkan transparansi mengenai afiliasi tersembunyi di balik angka free float emiten yang jumbo. OJK menerangkan, melalui daftar tersebut, publik dapat menilai apakah saham yang mereka pegang benar-benar tersebar di masyarakat atau terkunci pada pihak-pihak yang terafiliasi dengan pengendali.

Dengan kata lain, jika sebuah emiten memiliki HSC sebesar 90% dari total 1.000 saham warkat dan non-warkat yang tercatat di BEI, maka hanya sebesar 100 saham yang beredar di masyarakat dan tidak terkunci pada afiliasi atau pihak tertentu.

“Kalau publik tidak tahu, mungkin seolah-olah free float-nya besar. Nanti, setelah daftar ini diterbitkan, kami harapkan menjadi terbuka bahwa untuk saham tersebut, misalnya, terkonsentrasi atau potensi afiliasi antarpemiliknya besar,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi saat ditemui di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Dampaknya Bagi Investor

Equity Analyst Indo Premier Sekuritas (IPOT) Ryan Winipta dan Reggie Parengkuan menilai, merujuk praktik di bursa Hong Kong, saham dengan konsentrasi kepemilikan yang melampaui 50% dari total free float oleh kelompok tertentu umumnya akan masuk dalam radar pengawasan otoritas.

Penetapan emiten dalam daftar high shareholding concentration (HSC) dilakukan secara kasuistis, dengan mempertimbangkan struktur kepemilikan, dinamika pergerakan harga, hingga aksi korporasi seperti private placement.

Dalam publikasi risetnya, keduanya menegaskan bahwa daftar tersebut bukan bentuk penghentian perdagangan maupun indikasi manipulasi pasar, melainkan sinyal peringatan kepada investor terkait risiko tingginya konsentrasi kepemilikan.

“Daftar ini bukan merupakan bentuk suspensi perdagangan atau tuduhan manipulasi pasar, melainkan peringatan bagi investor mengenai adanya risiko konsentrasi kepemilikan saham,” ujar mereka dalam publikasi riset.

Namun demikian, mereka menilai keberadaan daftar HSC dapat berdampak pada posisi emiten di indeks global. Mengacu pada metodologi yang diterapkan di Hong Kong, MSCI berpeluang mengeluarkan saham yang masuk kategori tersebut dari daftar konstituennya.

Apabila pendekatan serupa diadopsi di Indonesia, saham yang masuk daftar HSC berpotensi tersingkir dari indeks MSCI Indonesia dan tidak dapat kembali masuk dalam jangka waktu setidaknya 12 bulan.

Lebih lanjut, emiten baru dapat dipertimbangkan kembali masuk ke dalam indeks global tersebut setelah menyampaikan keterbukaan informasi yang menunjukkan peningkatan free float minimal 15%.

Kendati emiten dapat memberikan klarifikasi atas struktur kepemilikan manfaat hal tersebut tidak serta-merta menjamin penghapusan dari daftar HSC.

Oleh sebab itu, langkah strategis Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan mampu meredam kekhawatiran manajer investasi global, khususnya terkait kesulitan dalam mereplikasi portofolio pada saham dengan likuiditas terbatas di pasar reguler.

Tidak Ada Sanksi

Sebab HSC hanya sebagai upaya BEI memberikan informasi kepada investor untuk melakukan keputusan investasi, regulator tidak menyiapkan sanksi bagi emiten yang masuk dalam daftar ini.

Jeffrey Hendrik menerangkan, masuknya sebuah saham ke dalam daftar HSC tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran aturan pasar modal. Adapun status tersebut murni merupakan penyediaan informasi bagi investor mengenai struktur kepemilikan yang sangat rapat di suatu emiten.

Dia menilai bahwa saham yang masuk dalam daftar tersebut belum tentu melanggar ketentuan anyar free float.

”Jadi tidak ada sanksi bagi saham-saham yang masuk dalam shareholders concentration list tersebut,” katanya kepada wartawan di BEI, Selasa (3/3/2/2026).

BEI turut menyediakan mekanisme evaluasi. Perusahaan tercatat yang masuk dalam daftar tersebut dapat melakukan tindakan perbaikan untuk meningkatkan daya tarik investasinya atau investability.

“Apabila berdasarkan asesmen terbaru konsentrasi tinggi tersebut sudah teratasi, BEI bersama dengan KSEI akan mengeluarkan pengumuman penutup atas status tersebut,” tutur Jeffrey.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan data terkait High Shareholding Concentration (HSC) atau saham yang memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi. Saham-saham konglomerat seperti PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) hingga PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) muncul pada daftar ini.

Berdasarkan pengumuman yang ditandatangani Direktur BEI Kristian Manullang dan Direktur KSEI Eqy Essiqy menuturkan pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran di bidang pasar modal.

“Pengumuman HSC ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal,” ujar Kristian dan Eqy, Kamis (2/4/2026).

Kristian dan Eqy menjelaskan berdasarkan metodologi penentuan Kepemilikan Saham Terkonsentrasi Tinggi (High Shareholding Concentration) atas struktur kepemilikan Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat per tanggal 31 Maret 2026, saham BREN dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 97,31% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat BREN.

Di sisi lain, saham DSSA dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 95,76% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat DSSA.

Adapun selain dua saham konglomerat tersebut, saham-saham lain yang juga masuk dalam kategori HSC adalah RLCO dengan HSC sebesar 95,35%, ROCK sebesar 99,85%, MGLV sebesar 95,94%, dan IFSH sebesar 99,77%. Lalu SOTS sebesar 98,35%, AGII sebesar 97,75%, dan LUCY sebesar 95,74%.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi menjelaskan untuk meningkatkan transparansi, OJK dan SRO membuka data High Shareholding Concentration (HSC). Menurut Hasan, data HSC ini dapat dimanfaatkan investor sebagai early warning untuk mengambil keputusan.

“Jadi bukan karena pelanggaran tertentu, tetapi akan terbuka informasi untuk daftar saham-saham yang memang terkonfirmasi mengalami konsentrasi yang tinggi atau kepemilikan yang terbatas oleh hanya sedikit pihak,” tutur Hasan.

Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menjelaskan bahwa kebijakan ini mengadopsi best practice yang telah diterapkan bursa Hong Kong. Pengumuman HSC bertujuan memberikan informasi kepada publik jika terdapat kepemilikan saham suatu emiten yang terkonsentrasi pada sejumlah pihak tertentu.

“Pengumuman ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi kepada investor dalam mengambil keputusan investasi,” pungkas Jeffrey dalam paparan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Jeffrey menuturkan bahwa masuknya sebuah saham ke dalam daftar HSC tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran aturan pasar modal.

Adapun status tersebut murni merupakan penyediaan informasi bagi investor mengenai struktur kepemilikan yang sangat rapat di suatu emiten.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.