Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan penyitaan Rp5 miliar dalam kasus dugaan suap impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) diamankan di "Safe House" yang terletak di Ciputat, Tangerang.

Adapun penyitaan berlangsung pada Jumat, (13/2/2026) yang menyita uang dalam bentuk pecahan Rupiah, Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura, Hong Kong Dolar, hingga Ringgit.

"Uang dalam koper yang diamankan pada saat penyidik melakukan giat geledah adalah di safe house. Penyidik tentunya akan mendalami temuan 5 koper berisi uang tersebut," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu (18/2/2026).

Budi menjelaskan pendalaman juga menyasar penggunaan safe house. Termasuk aliran dana dan peran-peran pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Pasalnya, ini merupakan safe house kedua yang ditemukan penyidik KPK di mana yang pertama saat tim lembaga antirasuah melakukan kegiatan tertangkap tangan pada Rabu (4/2/2026), dengan menyita sejumlah uang dan emas yang total nilainya mencapai Rp40,5 miliar.

"Betul, beda dengan sebelumnya," jelas Budi.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan 6 tersangka dengan rincian sebagai berikut:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan pada Oktober 2025, Orlando, Sisprian, John, Andri, dan Dedy merencanakan upaya meloloskan barang impor.

Orlando memerintahkan Filar selaku pegawai Ditjen Bea dan Cukai untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjutinya dengan menyusun ruleset pada angka 70%. Sebab, barang yang melewati jalur merah harus diperiksa secara fisik dengan ketat oleh petugas.

"Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan &Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan & Cukai (IKC), untukdimasukkan parameternya ke mesin targeting (alat pemindai/mesinpemeriksa barang)," jelas Asep.

Pengkondisian tersebut membuat barang-barang PT BR diduga masuk tanpa pemeriksaan fisik sehingga barang ilegal berpotensi masuk ke Indonesia.

Asep menyebutkan bahwa pengkondisian jalur merah tersebut, terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PT BR kepada oknum di Ditjen Bea dan Cukai selama Desember 2025-Februari 2026 di sejumlah lokasi.

Bahkan terkuak bahwa oknum pegawai DJBC menyewa "safe house" untuk menyimpan uang hingga emas. Tak hanya itu, penerimaan uang diduga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi oknum di Ditjen Bea dan Cukai yang totalnya mencapai Rp7 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang hingga emas dengan total nilai mencapai Rp40,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Penyitaan dilakukan saat peristiwa tertangkap tangan yang berlangsung pada Rabu (4/2/2026).

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Orlando memerintahkan Filar selaku pegawai Ditjen Bea dan Cukai untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjutinya dengan menyusun rule set pada angka 70%. Sebab, barang yang melewati jalur merah harus diperiksa secara fisik oleh petugas.

"Kemudian data rule set tersebut dikirimkan oleh Direktorat Penindakan & Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan & Cukai (IKC), untuk dimasukkan parameternya ke mesin targeting (alat pemindai/mesin pemeriksa barang)," jelas Asep.

Pengkondisian tersebut membuat barang-barang PT BR diduga masuk tanpa pemeriksaan fisik sehingga barang ilegal berpotensi masuk ke Indonesia.

Asep menyebutkan bahwa pengkondisian jalur merah tersebut, terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PT BR kepada oknum di Ditjen Bea dan Cukai selama Desember 2025-Februari 2026 di sejumlah lokasi.

Tak hanya itu, penerimaan uang diduga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi oknum di Ditjen Bea dan Cukai.

Berikut rincian barang bukti uang dalam OTT Bea dan Cukai sebagai berikut:

1. Uang tunai dalam bentuk Rupiah sejumlah Rp1,89 miliar

2. Uang tunai dalam bentuk Dollar Amerika Serikat sejumlah USD3.900.

4. Uang tunai dalam bentuk Dollar Singapura sejumlah SGD1,48 juta.

5. Uang tunai dalam bentuk Yen Jepang sejumlah JPY 550.000.

6. Logam mulia seberat 2,5 Kg atau setara Rp7,4 miliar.

7. Logam mulia seberat 2,8 Kg atau setara Rp8,3 miliar.

8. 1 jam tangan mewah senilai Rp138 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Ridwan Kamil (RK) memenuhi panggilan KPK untuk didalami terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB.

Dari pantauan Bisnis di lokasi, mantan Gubernur Jawa Barat itu tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pukul 10.40 WIB, Selasa (2/12/2025). Dia tampak ditemani oleh pengacara.

RK mengatakan kedatangannya hari ini untuk menjaga transparansi dan memberikan klarifikasi terkait kasus yang terjadi saat dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

"Ya intinya saya hari ini memberikan rasa penghormatan tertinggi untuk supremasi hukum, makanya saya datang dalam rangka transparansi juga memberikan kewajiban akuntabilitas sebagai mantan pejabat publik," katanya kepada jurnalis.

Dia mengatakan klarifikasi ini sekaligus mencegah persepsi yang tidak bertanggungjawab sehingga dapat merugikan. Dia menyampaikan siap mendukung KPK untuk memberikan berbagai informasi terkait perkara tersebut.

"Mudah-mudahan setelah klarifikasi nanti saya sampaikan ke media juga kurang lebihnya seperti apa. tapi intinya saya siap dan mendukung kpk memberikan informasi seluas-luasnya terkait apa yang menjadi perkara di BJB," jelasnya.

Sebulumnya, Ridwan Kamil diduga menerima aliran dana pengadaan iklan Bank BJB. Dari perkara ini, negara diprediksi merugi hingga Rp222 miliar.

Dalam perkara ini, salah satu aliran dana yang terungkap oleh KPK adalah pembelian mobil Mercy milik putra BJ Habibie, Ilham Habibie (IH).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik KPK telah mengamankan Rp1,3 miliar dari Ilham Akbar Habibie (IH), hasil pembelian mobil Mercedes-Benz 280 L oleh Ridwan Kamil (RK)

KPK menduga uang yang digunakan Ridwan Kamil berasal dari aliran dana korupsi pengadaan iklan Bank BJB.

"KPK melakukan penyitaan uang Rp1,3 miliar dari saudara IH. Uang tersebut diduga berasal dari saudara RK dalam kaitannya untuk pembelian salah satu aset mobil milik saudara IH di mana pembelian tersebut baru dilakukan sebagian, artinya belum lunas," kata Budi kepada wartawan, Selasa (30/9/2025).

Selain itu, KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam perkara ini, yakni; Yuddy Renaldi (YR), Direktur Utama Bank BJB; Widi Hartoto (WH), Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Corporate Secretary Bank BJB; Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri; Suhendrik (S), pengendali BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspres; Sophan Jaya Kusuma (SJK), pengendali Cipta Karya Sukses Bersama dan Cipta Karya Mandiri Bersama.

Bisnis.com, MEDAN—Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Utara (Sumut) menyita uang sebesar Rp150 miliar, hasil tindak pidana korupsi (tipikor) pada penjualan aset PT Perkebunan Nusantara I Regional I.

Kepala Kejati Sumut (Kejatisu) Harli Siregar mengatakan uang Rp150 miliar tersebut dikembalikan oleh PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (PT DMKR) yang merupakan anak usaha PT Ciputra Land ke penyidik tindak pidana khusus Kejatisu pada Rabu (22/10/2025).

"Tim penyidik telah menerima pengembalian kerugian keuangan negara dari PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (PT DMKR) yang merupakan anak usaha PT Ciputra Land sebesar Rp150 miliar," kata Harli dalam konferensi pers di Medan.

Harli mengatakan penyitaan tersebut merupakan upaya untuk memulihkan keuangan negara dalam kasus korupsi jual beli aset berupa lahan seluas 8.077 hektare milik BUMN, PTPN I Regional I yang dilakukan oleh PT Nusa Dua Propertindo dengan skema kerja sama operasional (KSO) ke PT Ciputra Land. Dia pun menyebut pengembalian uang oleh PT DMKR selaku anak usaha PT Ciputra Land sebagai bentuk kesadaran dari pihak terkait dalam rangka pemulihan keuangan negara.

Adapun, dalam kasus korupsi jual beli aset dengan skema KSO yang menyeret anak usaha PTPN I Regional I dan PT Ciputra Land, Kejatisu telah menetapkan tiga orang tersangka. Dua tersangka di antaranya ialah pejabat Badan Pertanahan Nasional di Kantor Wilayah Sumut dan Kabupaten Deli Serdang, sedangkan satu lainnya ialah Direktur PT NDP.

Harli mengatakan Kejatisu masih melakukan penyidikan intensif terhadap kasus ini. Total kerugian negara dalam korupsi jual beli aset ini pun belum diungkap ke publik.

"Terkait kerugian negara secara riil saat ini masih dihitung oleh ahli. Penyidik akan menunggu pengembalian lanjutan oleh tersangka jika kerugian negara yang ditimbulkan lebih besar," tuturnya.