Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan para tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA di Indonesia menampung uang haram tersebut menggunakan rekening office boy (OB).

Ketua KPK Setyo Budiyanto lebih dulu menjelaskan bahwa hasil laporan PPATK terdapat aliran uang mencurigakan terhadap 35 pegawai Kementerian Imipas karena adanya transaksi ke 96 rekening dengan total uang Rp366,7 miliar selama periode 2019-2025.

Terungkap fakta bahwa salah satu pegawai staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Bernardiansyah (GST) memang membuat rekening khusus untuk mengumpulkan uang hasil pemerasan.

"Jadi ada yang menggunakan planning service, ada yang menggunakan office boy, ada yang menggunakan keluarga, kerabat, gitu. Bahkan ada yang menggunakan rekening-rekening yang beli, gitu," kata Setyo dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Setyo menambahkan bahwa dalam rentang waktu 2022-2026 mereka memperoleh keuntungan sekitar Rp145,5 miliar. Uang kemudian dibagikan kepada para oknum di Direktorat Jenderal Imigrasi, salah satunya eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim, yang dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024.

Dia diduga memerintahkan anak buahnya melakukan pemerasan melalui biaya tambahan jika WNA hendak mengurus dokumen. Dari hasil pemerasan, Silmy memperoleh Rp100 juta setiap minggunya.

"Salah satunya kepada Saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu," sambungnya.

Pemerasan Dilakukan Secara Sistemik

Menurut KPK, Silmy memerintahkan Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra (JS) untuk meminta jatah dari setiap pengurusan izin dokumen tinggal.

Kemudian JS memerintahkan Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Bayu Setyaji (TBS) selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.

Bagus dan Tessar memberikan akses kepada dua staf Subdit Izin Tinggal agar dapat melaksanakan perintah tersebut, yakni Juniadi Sri Prambudi dan Bernardiandyah (GST). Alhasil, rangkaian pemerasan dilakukan berdasarkan perintah atasan. Sedangkan uang mengalir dari struktural jabatan di bawah hingga ke level atas.

"Oleh para pihak dari mulai alur perintah di atas ke bawah, serta aliran uangnya, gitu, setoran-setoran dari bottom-up, gitu. Jadi yang proses perintahnya itu dari top-down, kemudian uangnya dari proses setoran dari bottom-up, bawah ke atas. Kumpulinnya di bawah dengan menggunakan beberapa rekening-rekening," ucap Setyo.

KPK Tetapkan 8 Tersangka

Dalam kasus ini KPK menetapkan 8 tersangka setalah memperoleh dua barang bukti yang cukup, yakni:

1. Eks Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20

Hari pertama sejak 4–23 Juni 2026. Penahanan terhadap tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC C1 KPK. Sementara, terhadap Tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal WNA, para tersangka memperoleh keuntungan Rp145,5 miliar.

Setyo menyebut, total uang tersebut merupakan akumulasi dari rentang tahun 2022-2026. Pasalnya, setiap WNA yang hendak mengurus izin tinggal di Indonesia dimintai biaya tambahan di mana hal ini tidak sesuai dengan aturan.

"Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, menerima uang secara langsung, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya, nominalnya adalah Rp145,5 miliar," kata Setyo saat konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Setyo menjelaskan, uang tersebut dibagikan ke setiap oknum di Direktorat Jenderal Imigrasi setiap akhir pekan di hari Jumat. Mantan Wakil Menteri Imipas, Silmy Karim (SK) turut terlibat dalam perkara ini yang memiliki kapasitas sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024.

Silmy diduga menerima uang Rp100 juta setiap pekan karena diduga memerintahkan pemerasan. Para tersangka mempunyai kode tertentu untuk mengirimkan uang seperti istilah 'malaikat' untuk pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

"Kemudian kode lainnya, ada beberapa pihak kan yang dapat bagian ini, ini menggunakan istilah pembayaran konser. Jadi konser, grup band. Ada yang, misalkan vokalis dapat sekian, gitaris dapat sekian, backing vokal dapat sekian, koreografer juga tertentu," ucapnya.

Setiap kode, kata Setyo, dimaknai sebagai penentuan pengiriman nominal uang kepada pihak-pihak tertentu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha, seperti mendirikan perusahaan towing.

Menurut Setyo, pendirian usaha towing diduga dari hobi tersangka seperti kegiatan off-road. Sebab, dalam perkara ini KPK menyita 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing.

"Karena ada beberapa motor, kurang lebih sekitar enam, yang disita motor roda dua itu adalah motor drill, yang mungkin digunakan untuk kepentingan off-road dan ini kami sementara menduga sebagai upaya untuk menyamarkan uang-uang yang mereka terima dan kemudian disalurkan kepada para pihak lain," jelasnya.

Setyo menambahkan bahwa peristiwa ini berdasarkan pengembangan penyidikan kasus RPTKA tahun 2025 dan hasil laporan analisis keuangan dari PPATK.

Pasalnya, laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian Imipas pada periode tahun 2019 -2025, ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar.

"Dari total aliran uang tersebut, hanya Rp 9,7 miliar atau sebesar 3% yang bersumber dari gaji atau tunjangan. Sementara itu, sisanya atau 97% lainnya diduga berasal dari pihak-pihak yang melakukan pengurusan-pengurusan di bidang keimigrasian," ujar Setyo.

Dalam kasus ini KPK menetapkan 8 tersangka, yakni:

1. Eks Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 4-23 Juni 2026. Penahanan terhadap tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC C1 KPK. Sementara terhadap Tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal Warga Negaranya Asing (WNA) di Indonesia. Totalnya mencapai Rp17,5 miliar yang dihimpun dari tiga tersangka.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan barang bukti yang disita beragam mulai dari mobil, motor, hingga emas.

"KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait ataupun yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini, senilai total mencapai Rp17,5 miliar dalam berbagai jenis barang bukti, seperti 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing," kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026).

Pertama, aset yang disita dari Juniadi Sri Priambudi (JSP) selaku Ketua Tim Alih Status ITAS, yakni:

1. Saldo rekening milik JSP senilai Rp2,2 miliar;

2. 3 bundel sertifikat hak milik bidang tanah di Jakarta;

3. 3 unit mobil;

4. 5 unit motor; dan

5. 2 unit sepeda.

Kedua, aset yang disita dari Gusti Bernardiansyah (GST) selaku Staf Subdit Izin Tinggal, yakni:

1. 4 akun aset kripto senilai Rp1,2 miliar;

2. 4 unit mobil;

3. 1 unit truk towing;

4. 7 unit motor;

5. 1 bundel BPKB kendaraan roda dua;

7. 8 unit sepeda;

8. dan 500 gram emas

Ketiga, aset yang disita dari Ronald Arman Abdullah (RAA) selaku Kakanim Jakarta Pusat tahun 2024-2025 dan Kakanim Jakarta Barat tahun 2025-2026, yakni;

1. Saldo rekening atas nama RAA

2. 18 keping emas seberat 200 gram;

3. Mata uang asing US Dollar, US$14.500;

4. Mata uang asing Singapore Dollar, SG$ 10.000;

5. Mata uang asing Saudi Arabia Riyal, SAR 30;

6. 1 buah BPKP mobil;

7. 2 buah BPKP motor; dan

8. 1 buah sertifikat perhiasan cincin berlian.

Setelah melakukan pendalaman terhadap 18 orang yang diamankan sejak Selasa (2/6/2026) dan Rabu (3/6/2026), KPK menetapkan 8 tersangka. Penetapan ini berdasarkan kecukupan alat bukti.

Mereka diduga melakukan pemerasan terhadap WNA yang hendak mengurus dokumen tinggal di Indonesia dengan menetapkan biaya tambahan yang tidak sesuai aturan hukum. Jika pihak WNA tidak membayar, maka pengurusan dokumen akan diperlambat.

Instruksi pemerasan dilakukan oleh eks Wakil Menteri Imipas Silmy Karim (SK) yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024.

Hasil uang pemerasan berasal dari fee biro jasa dan pihak WNA yang ditampung dalam rekening khusus. Selama periode 2022-2026, para pihak di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas menerima uang secara langsung (tunai/transfer) maupun melalui layering/perantara, sekurang-kurangnya mencapai Rp145,5 miliar.

"Uang tersebut, kemudian dibagikan kepada para oknum di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas setiap pekan di hari Jumat, salah

satunya saudara SK yang menerima jatah rutin sebesar Rp100 juta per minggu," ucap Setyo.

Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Hukum & HAM/Imipas tahun 2022–2026, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 8 (delapan) orang tersangka, yaitu:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para Tersangka untuk 20 hari pertama sejak 4-23 Juni 2026. Penahanan terhadap tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC C1 KPK. Sementara terhadap Tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan

BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut terungkapnya kasus dugaan pemerasan pengurusan dokumen izin tinggal WNA di Indonesia berawal dari pengembangan penyidikan RPTKA tahun 2025 di Kemnaker dan analisis laporan keuangan dari PPATK.

Perkara ini terjadi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM/Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2022-2026. Ketua KPK, Setyo Budiyanto menjelaskan dalam hasil laporan PPATK terhadap 35 pegawai Kementerian Imipas ditemukan transaksi yang mencurigakan.

"Dalam laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian Imipas pada periode tahun 2019 sampai dengan 2025, ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar," jelas Setyo dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Pasalnya, dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar Rp9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji/tunjangan.

Sementara Rp357 miliar atau 97% lainnya, diduga berasal dari pihak-pihak pemohon layanan pengurusan keimigrasian, seperti visa, paspor, tenaga kerja, dan izin tinggal.

Setyo menjelaskan, setelah melakukan pendalaman dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (2/6/2206) dan Rabu (3/6/2026), terungkap bahwa uang dikumpulkan diduga berasal dari hasil pemerasan.

Wakil Menteri Imipas nonaktif Silmy Karim yang kala itu menjabat sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024 diduga 'meminta jatah' dari pengurusan izin tinggal melalui Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra.

Dalam proses permohonan izin tinggal, setiap dokumen yang diajukan diduga dikenakan biaya tidak resmi pada setiap tahapan pemrosesannya, yang diistilahkan sebagai 'setiap klik ada harganya'. Uang hasil pemerasan dikumpulkan dalam rekening tertentu untuk kemudian disebarkan.

Selama periode 2022-2026, kata Setyo, para pihak di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas menerima uang secara langsung (tunai/transfer) maupun melalui layering/perantara, sekurang-kurangnya mencapai Rp145,5 miliar.

"Uang tersebut, kemudian dibagikan kepada para oknum di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas setiap pekan di hari Jumat, salah satunya saudara SK yang menerima jatah rutin sebesar Rp100 juta per minggu," ucapnya.

Adapun dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka dan telah ditahan selama 20 hari, yakni:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan

tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan

atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.