Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) memastikan pemulihan kerugian korban dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan pemulihan kerugian korban itu dilakukan dengan penelusuran aset hasil tindak pidana.

"Bareskrim Polri terus mengoptimalkan upaya asset tracing terutama untuk mengikuti jejak uang hasil tindak pidana, mengidentifikasi lokasi harta yang disembunyikan, dan mengamankannya untuk pemulihan kerugian para korban," ujar Ade dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (8/2/2026).

Dia menambahkan, penelusuran aset itu dilakukan dengan menggandeng stakeholder terkait seperti Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Nantinya, kerja sama dengan PPATK bertujuan untuk menelusuri transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana terkait PT DSI.

"Koordinasi lanjutan dengan PPATK untuk melakukan analisa aliran dana/ transaksi keuangan terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi," pungkasnya.

Sekadar informasi, Bareskrim telah menyita seperti ratusan dokumen SHM dan SHGB dari peminjam yang dijaminkan di PT Dana Syariah Indonesia.

Adapun, secara total penyidik juga telah melakukan penyitaan sebesar Rp4,07 miliar dari 41 rekening yang telah diblokir hingga sejumlah kendaraan baik itu mobil maupun motor.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan uang rampasan terkait kasus investasi fiktif kepada PT Taspen sebesar Rp883 miliar.

Perlu diketahui, korupsi dilakukan oleh eks Dirut PT Taspen Antonius N.S Kosasih pada tahun anggaran 2019 yang saat ini ditetapkan terdakwa. Sehingga terjadi di periode yang berbeda. Kosasih melakukan investasi fiktif ke PT Insight Investments Management (PT IIM) yang turut menyeret Dirut PT IIM, Ekiawan Heri Primaryanto.

Adapun Rp883 miliar berasal dari Ekiawan dari total kerugian negara Rp1 triliun. Sisanya masih menunggu status inkrah dari Kosasih yang saat ini mengajukan banding.

Lantas mengapa uang tersebut tidak diberikan ke kas negara?

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan hal tersebut berdasarkan putusan pengadilan bahwa uang tersebut diberikan ke PT Taspen dan terhitung masuk ke negara.

"Putusannya dirampas untuk negara cq Taspen persero dan turut diperhitungkan sebagai pemulihan kerugian keuangan negara. Terhadap putusan aquo Jaksa telah melakukan eksekusi dengan cara melakukan penjualan kembali atau redemption untuk mendapatkan net asset value atau nilai aktiva bersih sejak tanggal 29 Oktober 2025 sampai dengan 12 November 2025," ujar Asep, Kamis (20/11/2025).

Cq sendiri bermakna bahwa suatu arahan dalam surat ditujukan untuk pihak tertentu melalui perantara atau struktur kepengurusan yang tepat. Sehingga dalam hal ini, negara memberikan penunjukan pelimpahan rampasan negara harus diterima oleh PT Taspen.

Pelimpahan uang ke PT Taspen dari Ekiawan karena status perkara hukum telah inkrah atau tetap. Lalu kerugian negara telah sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI Nomor 14/LHP/XXI/04/2025 tanggal 22 April 2025.

Penyerahan uang dilakukan pada tanggal 20 November 2025 ke rekening Giro THT Taspen pada BRI Cabang Veteran Jakarta. Selain itu KPK juga mengembalikan 6 unit efek pada 17 November 2025 ke rekening efek PT Taspen.

Kepada publik, KPK menyerahkan secara simbolis Rp300 miliar dari Rp883 miliar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Sekadar informasi, Kosasih divonis pada Senin, 6 Oktober 2025. Selain kurungan 10 tahun, dia juga diminta hakim untuk

membayar uang pengganti sebesar Rp 29,152 miliar, 127.057 dolar Amerika Serikat (AS), 283.002 dolar Singapura, 10 ribu euro, 1.470 baht Thailand, 30 Poundsterling, 128 ribu yen Jepang, 500 dolar Hong Kong, dan 1,262 juta won Korea, dan Rp 2.877.000.

Sedangkan mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto divonis 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta, subsider 6 bulan penjara.