Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai menata ulang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan kelompok rentan dan wilayah tertinggal dalam proses evaluasi yang tengah berlangsung.

Ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi fokus utama penguatan program agar manfaat anggaran semakin tepat sasaran.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B diprioritaskan karena menjadi sasaran intervensi gizi yang paling efektif untuk menekan prevalensi stunting.

"Yang notabene memang intervensi kalau bicara stunting itu paling maksimal ada di situ," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Selain memperkuat intervensi pada kelompok 3B, pemerintah juga akan meningkatkan perhatian terhadap pelaksanaan MBG di wilayah 3T yang selama ini menghadapi keterbatasan akses maupun sumber daya.

"Jadi, bagaimana daerah-daerah yang tertinggal, terluar, terpencil, yang notabene mungkin selama ini perhatian masih kurang, sumber daya juga kurang, itu yang akan diprioritaskan," katanya.

Qodari mengatakan evaluasi yang dilakukan pemerintah bertujuan memperbaiki tata kelola program sehingga kualitas layanan terus meningkat, mulai dari kandungan gizi hingga higienitas makanan yang diterima masyarakat.

"Jadi, saya kira banyak sekali perubahan yang akan terjadi ke depan. Insya Allah akan meningkatkan kualitas gizi, kualitas kesehatan, higienitas dari MBG yang diterima oleh anak-anak kita, oleh ibu hamil dan ibu menyusui," ujarnya.

Menurut dia, Program MBG selama ini telah memberikan manfaat secara berkelanjutan karena disalurkan setiap hari selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, kecuali pada masa libur sekolah.

Qodari juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan penataan menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Seluruh rencana perbaikan tersebut, kata dia, akan dilaporkan kepada kepala negara.

"Presiden sudah memberikan mandat kepada pimpinan BGN yang baru ini untuk melakukan penataan. Saya percaya bahwa apa yang akan direncanakan pasti dilaporkan kepada presiden, dan ini pasti diperhatikan oleh presiden," katanya.

Evaluasi program juga melibatkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). BGN telah memaparkan sejumlah rencana penyempurnaan kepada DEN untuk memperoleh masukan terhadap arah pengembangan program.

Sebagai bagian dari evaluasi, DEN telah melakukan survei terhadap 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memotret pelaksanaan MBG di lapangan. Hasil survei tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pimpinan baru BGN dalam menyempurnakan tata kelola program.

"[Survei DEN] bisa menggambarkan populasi yang ada, dan tentunya nanti temuan-temuan itu bisa menjadi masukan bagi pimpinan BGN yang baru," kata Qodari.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak pengajuan status justice collaborator (JC) yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penolakan tersebut merupakan hasil analisis penyidik terhadap peran Sony dalam perkara yang tengah diusut.

"Kami belum bisa memenuhi permohonan justice collaborator atau menolak permohonan justice collaborator dari tersangka SS," ujar Syarief di Kejagung, Selasa (23/6/2026).

Dia menambahkan, berdasarkan hasil analisis, penyidik menilai Sony merupakan pelaku utama dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025–2026.

Pasalnya, Sony diduga menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengaturan maupun verifikasi titik-titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Sehingga dengan demikian yang bersangkutan ini merupakan pelaku utama, sehingga yang bersangkutan ini bukan merupakan pelaku yang second liner," imbuhnya.

Syarief menjelaskan bahwa aturan yang berlaku secara eksplisit mengatur bahwa pihak yang dapat memperoleh status saksi pelaku atau justice collaborator bukan merupakan pelaku utama.

"Yang pertama, yang bersangkutan bukan merupakan pelaku utama. Yang kedua, yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Nah, itu dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang justice collaborator," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, Sony mengajukan diri sebagai justice collaborator untuk memberikan dukungan secara kooperatif dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pada program prioritas pemerintah tersebut.

Dia juga mengaku telah menyerahkan 41 nama yang diduga terlibat dalam perkara itu. Namun, Sony tidak merinci identitas para pihak yang dimaksud. Selain itu, dia menyatakan ingin membongkar seluruh pengadaan yang diduga menyimpang dalam program MBG, termasuk pengadaan motor listrik dan CCTV.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya mengajukannya diri menjadi Justice Collaborator dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola program MBG periode 2025-2026.

Pengacara Sony, Krisna Murti mengatakan bahwa pengajuan ini dalam rangka memberikan dukungan secara kooperatif untuk mengusut tuntas kasus dalam program prioritas presiden itu.

"Bukan menghindar dari permasalahan hukum tapi kita ingin mengungkap dan kooperatif mengungkap siapa-siapa saja yg terlibat di dalam program unggulan presiden ini," ujar Krisna di Kejagung, Senin (8/6/2026).

Dia menambahkan, kliennya telah menyetor 20 nama yang diduga terlibat kepada penyidik. Namun, sejauh ini Krisna belum mengungkap puluhan nama yang dilaporkan oleh Sony.

Namun demikian, pengungkapan nama yang terlibat tak hanya berhenti dari 20 nama, sebab Sony masih mengantongi nama lain untuk diungkap ke penyidik.

"Lebih dari 20 nama itu disebutkan, cuman klien kami bilang itu baru sebagian, karena break kita dalam pemeriksaan kemarin klien kami cukup lelah," imbuhnya.

Adapun, Krisna mengemukakan bahwa dalam pemeriksaan selanjutnya Sony bakal mengungkap soal proses pengadaan terkait motor, alat IT hingga kaos kaki ke penyidik.

"Nah, yang akan lebih besar lagi di dalam pemeriksaan besok bahwa klien kami akan mengungkap bagaimana proses daripada tender seperti motor, lalu IT, kemudian tablet, lalu ada pengadaan kaos kaki dan sebagainya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menelusuri aliran dana dari tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke tersangka Dadan Hindayana dkk.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan Dadan dkk diduga ikut menikmati insentif harian yang diberikan kepada SPPG. Sebagaimana diketahui, setiap SPPG mendapatkan insentif Rp6 juta per hari.

"Kurang lebih yang 6 juta itu. Yang per hari kan," ujar Syarief di Kejagung, dikutip Jumat (5/6/2026).

Hanya saja, Syarief belum memerinci modus dari eks Bos BGN itu dalam meraup untung dari insentif harian SPPG. Pasalnya, saat ini hal tersebut masih didalami.

Namun demikian, Syarief menyatakan bahwa peran dari Dadan Cs dalam kasus tata kelola program prioritas Presiden ini berhubungan dengan kewenangan masing-masing tersangka.

"Tapi yang jelas peran itu berhubungan dengan kewenangan dari masing-masing sebagai ketua, sebagai wakil bidang ini, bidang ini," pungkasnya.

Sekadar informasi, total ada tiga tersangka dalam perkara MBG ini, di antaranya Dadan selaku mantan Kepala BGN. Dua lainnya adalah eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya serta Lodewyk Pusung.

Tiga tersangka ini diduga telah meloloskan sejumlah yayasan mitra SPPG yang terafiliasi dengan mereka meskipun tidak memenuhi syarat. Selain itu, ketiganya diduga melakukan mark up serta pengadaan barang yang tidak diperlukan dalam tata kelola program MBG.

Adapun rincian pengadaan tersebut meliputi motor listrik sebanyak 21.801 unit senilai Rp1 triliun yang telah dibayarkan ke PT YAT. Namun, perusahaan tersebut disebut tidak memenuhi syarat sebagai vendor karena tidak memiliki dealer atau bengkel aktif serta diduga terjadi mark up.

Selain itu, pengadaan lain yang diduga tidak sesuai ketentuan dengan mark up harga yakni 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi 75 inci.