Jakarta (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) mengungkapkan kebijakan Kementerian Kesehatan yang akan mengatur pelarangan bahan tambahan pada produk hasil tembakau, termasuk bahan yang selama ini tergolong food grade dapat menimbulkan dampak ganda pada industri hasil tembakau (IHT) nasional.

Menurut Ketua Gapero Surabaya Sulami Bahar, rencana kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak ganda secara signifikan bagi keberlangsungan industri hasil tembakau legal yang selama ini bergantung pada variasi bahan tambahan untuk menjaga cita rasa dan daya saing karakter produk mereka.

"Larangan penggunaan bahan tambahan dikhawatirkan dapat mematikan industri rokok, terutama rokok kretek yang merupakan warisan budaya (local wisdom) Indonesia," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Apabila larangan tersebut diberlakukan, lanjutnya, maka industri rokok legal tidak akan dapat memenuhi ketentuan baru tersebut, sehingga berpotensi menghentikan operasionalnya.

Selain itu, menurut dia Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) juga akan mengatur batasan kadar nikotin tar yang mengacu pada standar luar negeri dengan ambang batas sangat rendah.

Menurut Sulami, ketentuan tersebut akan sulit dipenuhi, khususnya oleh industri rokok kretek yang mencakup 97 persen dari total produksi rokok nasional.

Sebab, mereka menggunakan bahan baku tembakau dan cengkeh lokal yang secara alamiah memiliki kandungan nikotin dan tar lebih tinggi dibandingkan tembakau impor.

Dia menambahkan kebijakan pembatasan kadar tar dan nikotin juga berpotensi mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau, khususnya sektor padat karya seperti sigaret kretek tangan (SKT).

Industri hasil tembakau memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja, terutama di wilayah Jawa Timur.

Saat ini jumlah industri hasil tembakau (IHT) legal mencapai 920 industri, dengan jumlah buruh lebih dari 186 ribu tenaga kerja.

Jumlah tenaga kerja tersebut mencapai 60 persen terhadap nasional yang mencapai sekitar 360 ribu tenaga kerja.

Adapun jumlah produksi rokok saat ini secara nasional sebesar 307,8 miliar batang per tahun.

Menurut dia, aturan pelarangan bahan tambahan dan pembatasan kadar tar nikotin, dianggap berpotensi memicu lonjakan peredaran rokok ilegal karena konsumen mencari alternatif yang lebih murah.

Oleh karena itu, lanjutnya, kebijakan yang bersifat restriktif perlu disertai dengan solusi transisi yang jelas bagi para pelaku usaha demi menjaga kelangsungan iklim usaha yang kondusif, mengingat hingga kini, IHT diatur oleh lebih dari 300 peraturan, baik melalui kebijakan fiskal dan nonfiskal, di tingkat undang-undang sampai peraturan daerah.

Gapero Surabaya juga mengharapkan pemerintah untuk melibatkan asosiasi industri dalam proses perumusan regulasi, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan kesehatan publik dan keberlanjutan usaha.

"Kebijakan pertembakauan harus bersifat inklusif, proporsional, dan berbasis konteks Indonesia, bukan sekadar meniru kebijakan negara lain. Terlebih negara yang menjadi acuan usulan larangan bahan tambahan dan batas maksimum nikotin dan tar adalah Uni Eropa secara faktual memiliki kondisi yang jauh berbeda dengan Indonesia," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemerintah menugaskan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih untuk mengelola kebun sawit hasil pengambilalihan negara memunculkan kekhawatiran baru di kalangan pelaku usaha. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai kebijakan tersebut berpotensi memantik konflik agraria di berbagai wilayah.

Dewan Pakar Hukum GAPKI, Sadino mengatakan sebagian besar lahan sawit yang kini masuk dalam skema pengambilalihan, sebenarnya telah memiliki pemilik dan penggarap yang sah. Menurutnya, porsi penguasaan lahan oleh masyarakat jauh lebih besar dari asumsi pemerintah.

"Mayoritas sawit itu sudah ada pemiliknya, mayoritas oleh masyarakat. Kalau perusahaan mungkin nggak apa-apa diambil alih, tapi bagaimana masyarakat? Karena masyarakat di situ itu bisa lebih dari 800.000 hektare dari 3 juta hektare (lahan negara)," kata Sadino saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Ia memperingatkan, penunjukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk mengelola kebun yang sudah dikerjakan warga berpotensi memicu gesekan di lapangan, khususnya bila pihak koperasi tidak berasal dari komunitas lokal.

"Apa nggak terjadi yang namanya konflik agraria? Padahal orang-orang itu sudah ada di sana. Kalau ada dihadirkan pendatang baru, orang yang baru, terus gimana posisinya? Kan berantem," ujarnya.

Foto: Petani Sawit. (Dok. POPSI) Petani Sawit. (Dok. POPSI)

Sadino juga menyebut tanda-tanda ketegangan sudah tampak di sejumlah daerah yang tengah menjalani penataan ulang lahan sawit, termasuk di Riau, Jambi, dan Kalimantan Tengah. Menurutnya, gesekan yang muncul bukan hanya antar masyarakat, tetapi juga antara warga dengan pihak yang ditugaskan negara, termasuk Agrinas sebagai pengelola.

Karena itu, ia menegaskan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak bisa begitu saja mengambil alih pengelolaan jika lahan tersebut secara faktual telah dimiliki masyarakat.

"Kalau Koperasi Desa mengelola sawit, nah sawit itu sudah ada miliknya orang, nanti gebuk-gebukan," ucap dia.

Sadino menilai pemerintah harus berhati-hati dalam mengeksekusi skema penugasan ini agar tidak menimbulkan konflik baru. Ia mengusulkan agar lahan yang masuk program hanyalah area yang tidak dimiliki masyarakat atau kelompok tani yang sudah bertahun-tahun menggarap.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi mengatakan, pemerintah tengah melakukan pembahasan teknis dengan Agrinas Palma terkait pola pengelolaan kebun sawit hasil pengambilalihan. Ia menyebut, skema yang sedang disiapkan akan berbasis kemitraan antara perusahaan inti dan koperasi sebagai plasma.

"Ini kita sedang melakukan pembahasan, pembicaraan teknis terkait dengan pengelolaan dari kebun sawit, yang jumlahnya cukup besar, yang sudah di... katakanlah diambil oleh pemerintah, dikelola oleh Agrinas Palma," kata Zabadi dalam Forum Redaksi '1 Tahun Pemerintahan Kabinet Merah Putih' di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Ia menjelaskan, secara umum konsepnya adalah menjadikan Agrinas Palma sebagai perusahaan inti, sementara koperasi-koperasi yang ada di daerah akan berperan sebagai plasma.

"Secara umum konsepnya adalah Agrinas Palma ini akan menjadi semacam inti, yang nanti koperasi-koperasi itu akan berperan sebagai plasmanya. Jadi pendekatannya, pendekatan inti plasma seperti yang sudah berjalan," jelasnya.

Meski begitu, Zabadi menegaskan, detail teknis skema tersebut belum bisa diumumkan karena masih dalam tahap pembicaraan dengan pihak Agrinas Palma.

"Desainnya nanti seperti apa belum bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Karena, ya kita tahu kan ini juga baru-baru ada Agrinas Palma-nya sendiri juga, sebagai sebuah perusahaan sedang melakukan konsolidasi," ucap dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan pengusaha menyoroti tantangan di pasar domestik, sehingga penting mendorong ekspor sebagai jalan utama untuk pertumbuhan industri nasional.

Menurut Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno, ekspor justru menjadi parameter paling realistis untuk mengukur apakah sebuah produk benar-benar kompetitif di kancah global.

"Kalau saya emang bisanya dagang ekspor, karena lokal itu nggak menunjukkan apakah (produk) kita ini udah bersaing atau belum," katanya, dikutip Kamis (16/10/2025).

Sebagai contoh, sambung Benny, saat ini industri otomotif nasional sudah berada di titik yang mengharuskan mereka melirik pasar luar negeri untuk bertahan dan tumbuh. Apalagi, tekanan terhadap daya beli masyarakat dalam negeri semakin terasa.

"Sekarang ini situasinya mau nggak mau harus ekspor. Industri otomotif, kalau bisa ekspor berarti kompetitif," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menggambarkan pasar ekspor sebagai "pasar becek", istilah yang menurutnya mencerminkan tantangan dan realitas bisnis global yang ketat namun menjanjikan.

"Istilah saya kalau ekspor itu pasar becek, pasar becek itu cuma 2, harus kompetitif, harus bagus," katanya.

Di sisi lain, ia menyayangkan kondisi pasar domestik yang menurutnya justru mengalami penurunan signifikan dari sisi permintaan.

"Kita inginnya dalam negeri market becek, tapi di dalam negeri masalahnya pasar dalam negeri ini kemampuan belinya menurun drastis," lanjut Benny.

Jumlah DOC yang beredar saat ini sekitar 60 juta-62 juta ekor per minggu. Dan itu menurut kami sesuai dengan ketersediaannya itu, kami sampaikan adalah cukup.

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) memastikan ketersediaan anak ayam umur sehari (day old chick/DOC) di seluruh Indonesia dalam kondisi cukup dan stabil, dengan tingkat produksi mencapai rata-rata 60 hingga 62 juta ekor per minggu.

"Jumlah DOC yang beredar saat ini sekitar 60 juta-62 juta ekor per minggu. Dan itu menurut kami sesuai dengan ketersediaannya itu, kami sampaikan adalah cukup," kata Ketua V GPPU Dewa Putu Sumerta seusai rapat dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian, di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan jumlah tersebut diperoleh dari laporan perusahaan pembibit yang menggambarkan kondisi pasokan DOC yang aman.

Ia menjelaskan produksi DOC dihasilkan dari indukan unggas atau parent stock (SP) yang dipelihara secara terencana oleh 38 perusahaan pembibit anggota GPPU di berbagai daerah.

Menurutnya, hingga saat ini tidak terdapat gangguan berarti dalam proses produksi DOC, bahkan data menunjukkan adanya sedikit surplus produksi untuk kebutuhan nasional.

Dewa Putu menegaskan jika di lapangan ada pihak yang merasa kesulitan memperoleh DOC, hal tersebut kemungkinan disebabkan peningkatan permintaan secara tiba-tiba.

Lonjakan permintaan ini, katanya lagi, terjadi karena harga ayam hidup yang sedang baik, sehingga banyak peternak yang kembali mengaktifkan kandang setelah sebelumnya sempat kosong.

“Dan kami sampai saat ini produksi kami stabil dan kalau hitungannya memang tetap ada surplus," ujarnya pula.

GPPU terus menjaga kestabilan pasokan dengan mengatur pola produksi indukan dan menyesuaikannya terhadap proyeksi kebutuhan pasar setiap minggu agar tidak terjadi kekurangan.

Selain itu, ia juga menegaskan koordinasi rutin antara GPPU, pemerintah, dan pelaku industri perunggasan untuk memastikan distribusi DOC berjalan lancar di semua wilayah.

Dengan ketersediaan pasokan yang stabil, Dewa Putu berharap sektor perunggasan nasional dapat terus tumbuh dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan serta kesejahteraan peternak rakyat.

Ia juga menegaskan pihaknya siap mendukung pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasokan, harga, dan kelancaran distribusi DOC ke seluruh Indonesia.

"Mungkin kalau ada kemarin sempat ada yang merasa tidak mendapatkan DOC atau kurang, itu mungkin karena ada keinginan untuk pelihara lebih banyak. Tapi kami di pembibit, meyakinkan ketersediaan bibit itu tetap bisa kita penuhi, tetap ada ketersediaannya," kata Dewa Putu pula.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025