Sebuah SPBU di Kabupaten Jember, Jawa Timur, disegel sementara oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Polres Jember.

Penyegelan dilakukan setelah ditemukan dugaan penyimpangan penyaluran dan sejumlah kejanggalan dalam distribusi BBM bersubsidi.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mennyebut penyegelan dilakukan sebagai upaya pencegahan, sembari menunggu proses penyelidikan polisi.

"SPBU tersebut rata-rata pengiriman delivery order-nya 16 ribu liter, tapi thruput (jumlah BBM yang dialirkan) untuk penjualannya hingga mencapai 22 ribu liter per hari yang transaksinya didominasi dengan Surat Rekomendasi atas nama sektor konsumen pengguna," ujar Wahyudi dalam keterangan tertulis, Minggu (15/3).

Ia menjelaskan Polres Jember akan melakukan penyelidikan lebih lanjut atas dugaan pembelian BBM subsidi dan kejanggalan proses transaksi yang tidak sesuai dengan tata kelola regulasi yang telah ditetapkan.

"CCTV SPBU juga nonaktif," imbuh Wahyudi.

Selama proses penanganan oleh kepolisian berjalan, BPH Migas memastikan pasokan BBM di wilayah sekitar tetap terjaga, terutama jelang Lebaran.

Wahyudi menjelaskan pasokan BBM dari SPBU yang disegel akan dialihkan ke pom bensin terdekat agar masyarakat tetap memperoleh BBM tanpa hambatan.

"Alokasi kuota akan dipindahkan ke SPBU sekitar yang terdekat agar masyarakat dapat membeli BBM subsidi. Masyarakat tidak perlu panik dan tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai kebutuhan yang difasilitasi SPBU Sekitar," imbaunya.

Wahyudi menjelaskan dugaan penyalahgunaan ini terungkap pasca BPH Migas melakukan sosialisasi mengenai penerbitan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna di Jember sehari sebelumnya.

"Modus yang dilakukan dengan memanfaatkan Surat Rekomendasi. Ini penting, sehingga langsung ditelaah dan ditangani oleh pihak Polres setempat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut," ucap Wahyudi.

BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga juga akan memverifikasi catatan penjualan SPBU tersebut untuk melakukan pendalaman potensi penyalahgunaannya.

"BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah dan Aparat Penegak Hukum akan terus berkoordinasi agar pembelian BBM subsidi negara yang menggunakan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna dilaksanakan sesuai regulasi," pungkasnya.

Sebuah SPBU di Kabupaten Jember, Jawa Timur, disegel sementara oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Polres Jember.

Penyegelan dilakukan setelah ditemukan dugaan penyimpangan penyaluran dan sejumlah kejanggalan dalam distribusi BBM bersubsidi.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mennyebut penyegelan dilakukan sebagai upaya pencegahan, sembari menunggu proses penyelidikan polisi.

"SPBU tersebut rata-rata pengiriman delivery order-nya 16 ribu liter, tapi thruput (jumlah BBM yang dialirkan) untuk penjualannya hingga mencapai 22 ribu liter per hari yang transaksinya didominasi dengan Surat Rekomendasi atas nama sektor konsumen pengguna," ujar Wahyudi dalam keterangan tertulis, Minggu (15/3).

Ia menjelaskan Polres Jember akan melakukan penyelidikan lebih lanjut atas dugaan pembelian BBM subsidi dan kejanggalan proses transaksi yang tidak sesuai dengan tata kelola regulasi yang telah ditetapkan.

"CCTV SPBU juga nonaktif," imbuh Wahyudi.

Selama proses penanganan oleh kepolisian berjalan, BPH Migas memastikan pasokan BBM di wilayah sekitar tetap terjaga, terutama jelang Lebaran.

Wahyudi menjelaskan pasokan BBM dari SPBU yang disegel akan dialihkan ke pom bensin terdekat agar masyarakat tetap memperoleh BBM tanpa hambatan.

"Alokasi kuota akan dipindahkan ke SPBU sekitar yang terdekat agar masyarakat dapat membeli BBM subsidi. Masyarakat tidak perlu panik dan tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai kebutuhan yang difasilitasi SPBU Sekitar," imbaunya.

Wahyudi menjelaskan dugaan penyalahgunaan ini terungkap pasca BPH Migas melakukan sosialisasi mengenai penerbitan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna di Jember sehari sebelumnya.

"Modus yang dilakukan dengan memanfaatkan Surat Rekomendasi. Ini penting, sehingga langsung ditelaah dan ditangani oleh pihak Polres setempat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut," ucap Wahyudi.

BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga juga akan memverifikasi catatan penjualan SPBU tersebut untuk melakukan pendalaman potensi penyalahgunaannya.

"BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah dan Aparat Penegak Hukum akan terus berkoordinasi agar pembelian BBM subsidi negara yang menggunakan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna dilaksanakan sesuai regulasi," pungkasnya.