Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan untuk bertolak ke China jelang penerbitan surat utang pemerintah valuta asing (SBN valas) berdenominasi renminbi yuan alias Panda Bond, Selasa (16/6/2026).

Purbaya menyebut akan bertemu investor jelang penerbitan perdana obligasi valas ini.

"[Ke China] ketemu investor dan bahas Panda Bond," ujarnya kepada wartawan usai rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (15/6/2026).

Pada keterangan sebelumnya, Purbaya menyebut bahwa penerbitan surat utang valas berdenominasi di luar dolar Amerika Serikat (AS) ini adalah upaya diversifikasi pemerintah. Harapannya, ini bisa mengurangi ketergantungan atau paparan terhadap dolar AS yang kini tengah menguat terhadap rupiah.

Adapun Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) Suminto bakal ikut dengan Purbaya ke China. Dia mengatakan bahwa pertemuan dengan investor ini dalam rangka memberikan perkembangan kondisi perekonomian Indonesia (investor update).

Dalam pertemuan ini, Menkeu Purbaya dan jajarannya akan menyampaikan perkembangan terbaru ihwal kebijakan dan kinerja perekonomian Indonesia. Pertemuan itu juga ditujukan untuk menjaring umpan balik (feedback) dari investor mengenai penerbitan Panda Bond, misalnya tentang preferensi tenor dari investor.

"Itu kan sesuatu yang secara reguler kami lakukan. Apalagi ini kan mau penerbitan pertama, kami perlu ketemu dengan para investor di mainland China maupun ketemu otoritas," jelas Suminto.

Suminto menyebut sebelum penerbitan obligasi, pemerintah akan menunjuk beberapa bank untuk menjadi joint lead managers. Pada April 2026 lalu, Purbaya sempat mengeklaim Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) sudah menyampaikan minat mereka terhadap Panda Bond.

Pejabat eselon I Kemenkeu ini lalu mengungkap, rencananya ada 15 investor institusi terbesar di China yang akan bertemu dengan Purbaya.

Beberapa di antaranya adalah Agricultural Bank of China, Zhongou Asset Management, ICBC Wealth Management, Minsheng Tonghui AMC, CITIC-Prudential Life Insurance Company, Bank of China Wealth Management, China Exim Bank, dan Harvest Fund Management.

Suminto mengatakan penerbitan Panda Bond masih akan melihat seperti apa respons pasar ke depannya. Namun, seperti yang sempat disampaikan sebelumnya, pemerintah berencana menerbitkan obligasi valas ini sekitar semester II/2026.

"Akhir Juni atau awal Juli. Di sekitaran situ, ya," pungkasnya.

Adapun sampai dengan akhir Mei 2026, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan APBN Rp379,4 triliun. Nilai ini sudah 55,1% dari target APBN, yakni untuk menutup defisit yang dirancang Rp689,1 triliun (2,68% terhadap PDB).

Perinciannya, pembiayaan utang sebesar Rp386 triliun dan minus pembayaran non utang Rp6,5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Investment Management (DIM), sukses menerbitkan obligasi global perdana senilai US$1,5 miliar dengan kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga lebih dari tiga kali lipat.

Manajemen Danantara mengungkapkan antusiasme investor tercermin dari nilai pemesanan maksimal yang tembus kisaran US$4,6 miliar. Minat itu datang dari investor institusi Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia.

Penerbitan surat utang valuta asing (valas) ini dieksekusi di tengah kondisi ekonomi global yang menantang, tingginya ketidakpastian geopolitik, serta tren kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasury).

“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Danantara Indonesia dipandang memiliki fundamental, tata kelola, dan prospek jangka panjang yang kuat, sehingga tetap menjadi tujuan investasi bagi investor global bereputasi tinggi,” tulis manajemen Danantara Indonesia dalam keterangan resminya, Jumat (12/6/2026).

Manajemen pun optimistis tingginya kepercayaan dari pasar internasional dapat memperkuat keyakinan investor domestik maupun masyarakat luas terhadap kekuatan kerangka institusional Danantara Indonesia ke depan.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat global Moody's Ratings menyematkan peringkat kredit Baa2 kepada DIM. Sejalan dengan prospek utang Pemerintah Indonesia, Moody's juga menetapkan outlook negatif untuk DIM.

Dalam laporannya, Moody's menilai peringkat DIM setara dengan sovereign rating Indonesia. Hal ini mencerminkan kuatnya keterkaitan kedua pihak, baik dari sisi kepemilikan, tata kelola, maupun potensi dukungan keuangan.

Vice President dan Senior Analyst Moody's Ratings, Rachel Chua, menjelaskan peringkat Baa2 disokong oleh posisi DIM dalam pengelolaan investasi negara.

“Peringkat Baa2 dengan outlook negatif untuk DIM selaras dengan peringkat sovereign pemerintah Indonesia. Penilaian ini ditopang hubungan kredit yang kuat, struktur kepemilikan, serta ekspektasi dukungan luar biasa pemerintah yang tepat waktu,” tulis Rachel beberapa waktu lalu.

Selain peringkat korporasi, Moody's memberikan peringkat sementara (P)Baa2 untuk program surat utang jangka menengah global (MTN) yang dibentuk DIM, serta peringkat Baa2 untuk obligasi senior tanpa jaminan yang akan diterbitkan.

Moody's mengategorikan DIM sebagai Government Related Issuer (GRI) karena kedekatannya dengan pemerintah. Mengingat perusahaan masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum memiliki rekam jejak operasional mandiri, Moody's belum memberikan Baseline Credit Assessment (BCA).

Sebagaimana diketahui, DIM dibentuk berdasarkan UU No. 16/2025 dan dimiliki sepenuhnya oleh BPI Danantara untuk mengoptimalkan aset serta investasi BUMN. Hubungan kepemilikan tersebut dinilai sangat kuat karena setiap perubahan struktur hukum memerlukan amandemen undang-undang

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pelemahan nilai tukar rupiah yang tembus Rp18 ribu per dolar AS bakal berdampak pada pembayaran utang negara, terutama yang berdenominasi valuta asing (valas).

Nilai tukar rupiah dibuka di level Rp18.016 per dolar AS pada perdagangan Kamis (4/6) pagi. Mata uang Garuda melemah 49 poin atau 0,27 persen.

"Kuponnya sih konstan, cuma pada waktu rupiah melemah, ya meningkat dalam rupiah pembayarannya (bunga utang)," ujar Purbaya usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (4/6).

Menurutnya, meski terjadi pelemahan nilai tukar, tetapi masih dalam perhitungan pemerintah. Oleh sebab itu, ia memastikan tidak akan terlalu berdampak besar bagi APBN.

"Cuma kan ini masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya," imbuhnya.

Purbaya menekankan level rupiah saat ini masih di dalam range fundamental yang ditetapkan pemerintah, meski di APBN 2026 range rupiah dipatok Rp16.500 per dolar AS.

"Pada waktu APBN pertama kan ada asumsinya berapa, Rp16.500, ya? Tapi kan terus ada simulasi pada waktu harga BBM naik. Ya, kita hitung di situ, adjustment cukup tinggi. Tapi kan saya nggak sebutkan, dan nanti rupiah melemah signifikan," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan segera menerbitkan surat utang valas berdenominasi renminbi (yen) di China. Otoritas fiskal menargetkan obligasi untuk investor di Daratan China itu bakal meluncur semester II/2026.

Keinginan pemerintah ini disampaikan Purbaya saat bertemu dengan Menkeu China Lan Fo'an pada sela-sela Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting) pekan lalu.

"Kami ingin menerbitkan Panda Bond di sana, dia [Menkeu China] amat setuju, dan bunganya di China itu murah, cuma 2,3%. Jadi kami bisa menekan cost of capital," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Sebaliknya, Purbaya juga mengizinkan pemerintah China untuk menerbitkan obligasinya di Indonesia. Menurut dia, ini merupakan hubungan timbal balik antara dua negara yang juga mitra dagang.

"China adalah partner dagang terbesar kita, jadi pada pembicaraan itu hasilnya amat positif. Saya pikir ke depan hubungan kita dengan China dalam hal perdagangan internasional akan tetap baik," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Di sisi lain, Purbaya turut menyampaikan hasil pembicaraanya dengan Menkeu China ini kepada para investor pemegang obligasi pemerintah Indonesia.

Dia mengeklaim hal ini turut memicu para investor SBN pemerintah di AS kembali masuk ke pasar keuangan RI.

"Jadi kami ngomongin bahasa halusnya, 'Kalau lo enggak mau, yang lain ada yang mau, bunganya lebih murah lagi'. Itu trade yang halus, itu cara negosiasi kami begitu. Jadi langsung naik kan jumlah incoming bid-nya, signifikan," klaimnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan strategi pembiayaan pemerintah sampai saat ini masih mengacu kepada skenario defisit APBN Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

"Tentu kalau nanti ada pelebaran itu nanti akan disusun lagi di Lapsem [Laporan Semester]," terangnya.

Suminto juga menyebut terbaru hasil lelang Surat Berharga Negara Syariah (SBSN) atau sukuk ritel seri SR024 juga melebihi target yakni mencapai Rp17,4 triliun.

Dalam pipeline, lanjutnya, otoritas fiskal masih memiliki sejumlah obligasi baik ritel maupun valas yang akan diterbitkan sampai akhir tahun. Semuanya telah diatur setiap bulannya maupun mata uangnya untuk obligasi valas.

Menurut Suminto, saat ini lelang masih menunjukkan minat investor yang cukup kuat. Salah satunya terlihat dari incoming bid para investor. Dia juga menyebut investor asing cukup suportif baik di pasar primer maupun sekunder.

Kepada Purbaya, eselon I Kemenkeu itu sempat menyebutkan bahwa Panda Bond ditargetkan terbit pada paruh kedua 2026. "Semester II kami terbit, Pak," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan penurunan posisi Utang Luar Negeri (ULN) swasta pada kuartal IV/2025 tidak terkait langkah hati-hati pengusaha dalam berekspansi.

Diketahui, Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan posisi ULN swasta pada kuartal IV/2025 tercatat senilai US$192,78 miliar. Angka ini susut dibandingkan dengan capaian pada kuartal III/2025 yang berada di level US$194,48 miliar, sekaligus menandai posisi terendah dalam empat tahun terakhir.

Purbaya menilai turunnya ULN swasta itu tidak bisa serta-merta diterjemahkan sebagai indikator kelesuan dunia usaha, maupun meredanya strategi ekspansi swasta.

"Saya yakin turunnya setiap triwulan pertama, kedua, dan ketiga, lalu pada kuartal keempat mulai naik lagi sesuai dengan aktivitas ekonomi. Ke depan akan lebih bagus lagi," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Keyakinan tersebut merujuk realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 yang mencapai 5,39%. Angka tersebut lebih tinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya pada tahun lalu.

Lebih lanjut, bendahara negara memandang penyusutan penarikan utang dari luar negeri oleh pihak swasta justru sejalan dengan strategi pemerintah yang membanjiri perbankan domestik dengan likuiditas.

Menurutnya, ketersediaan dana yang melimpah di dalam negeri membuat korporasi memiliki opsi untuk beralih menggunakan pembiayaan dari perbankan lokal.

"Mungkin mereka [pelaku usaha] juga melihat di dalam negeri sudah lebih banyak funding dari perbankan, karena kita dorong likuiditas ke sistem perekonomian kan? Jadi, terjemahannya tidak satu arah seperti itu [swasta menahan ekspansi]," tegas Purbaya.

Sepanjang paruh kedua 2025, Purbaya memang terpantau agresif mengalihkan kas negara yang tersimpan di bank sentral untuk disalurkan ke bank umum guna memacu penyaluran kredit.

Tercatat, injeksi perdana dilakukan sebesar Rp200 triliun ke bank pelat merah (Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN) dan BSI pada 12 September 2025. Pemerintah kemudian kembali menyuntikkan dana Rp76 triliun pada 10 November 2025.

Kendati Purbaya sempat menarik kembali dana sebesar Rp75 triliun pada Desember lalu, sisa kas negara yang masih mengendap sebagai amunisi likuiditas di sistem perbankan domestik tercatat masih sangat tebal, yakni mencapai Rp201 triliun.

Sebagai catatan, Bank Indonesia (BI) melaporkan kredit perbankan tumbuh 9,69% secara tahunan (year on year/YoY) pada 2025. Meski berada di kisaran target 8-11% YoY, namun realisasi itu tetap lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan periode sebelumnya atau 2024 sebesar 10,39%.

Sebelumnya, Bank Indonesia juga melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$431,7 miliar per kuartal IV/2025 atau sekitar Rp7.196,43 triliun (kurs JISDOR 31 Desember 2025 sebesar Rp16.670 per dolar AS).

Dibandingkan periode sebelumnya atau kuartal III/2025 sebesar US$427,6 miliar, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia itu naik 0,96%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menjelaskan ULN terbagi ke utang pemerintah dan swasta. Perinciannya, ULN pemerintah tercatat sebesar US$214,3 miliar atau naik dari periode sebelumnya sebesar US$210,1 miliar.

"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara [SBN] internasional," jelas Denny dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).

Dia menyebut ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas, yang disebut untuk keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,8%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,7%); hingga Transportasi dan Pergudangan (8,6%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah," paparnya.