Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan penurunan posisi Utang Luar Negeri (ULN) swasta pada kuartal IV/2025 tidak terkait langkah hati-hati pengusaha dalam berekspansi.

Diketahui, Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan posisi ULN swasta pada kuartal IV/2025 tercatat senilai US$192,78 miliar. Angka ini susut dibandingkan dengan capaian pada kuartal III/2025 yang berada di level US$194,48 miliar, sekaligus menandai posisi terendah dalam empat tahun terakhir.

Purbaya menilai turunnya ULN swasta itu tidak bisa serta-merta diterjemahkan sebagai indikator kelesuan dunia usaha, maupun meredanya strategi ekspansi swasta.

"Saya yakin turunnya setiap triwulan pertama, kedua, dan ketiga, lalu pada kuartal keempat mulai naik lagi sesuai dengan aktivitas ekonomi. Ke depan akan lebih bagus lagi," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Keyakinan tersebut merujuk realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 yang mencapai 5,39%. Angka tersebut lebih tinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya pada tahun lalu.

Lebih lanjut, bendahara negara memandang penyusutan penarikan utang dari luar negeri oleh pihak swasta justru sejalan dengan strategi pemerintah yang membanjiri perbankan domestik dengan likuiditas.

Menurutnya, ketersediaan dana yang melimpah di dalam negeri membuat korporasi memiliki opsi untuk beralih menggunakan pembiayaan dari perbankan lokal.

"Mungkin mereka [pelaku usaha] juga melihat di dalam negeri sudah lebih banyak funding dari perbankan, karena kita dorong likuiditas ke sistem perekonomian kan? Jadi, terjemahannya tidak satu arah seperti itu [swasta menahan ekspansi]," tegas Purbaya.

Sepanjang paruh kedua 2025, Purbaya memang terpantau agresif mengalihkan kas negara yang tersimpan di bank sentral untuk disalurkan ke bank umum guna memacu penyaluran kredit.

Tercatat, injeksi perdana dilakukan sebesar Rp200 triliun ke bank pelat merah (Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN) dan BSI pada 12 September 2025. Pemerintah kemudian kembali menyuntikkan dana Rp76 triliun pada 10 November 2025.

Kendati Purbaya sempat menarik kembali dana sebesar Rp75 triliun pada Desember lalu, sisa kas negara yang masih mengendap sebagai amunisi likuiditas di sistem perbankan domestik tercatat masih sangat tebal, yakni mencapai Rp201 triliun.

Sebagai catatan, Bank Indonesia (BI) melaporkan kredit perbankan tumbuh 9,69% secara tahunan (year on year/YoY) pada 2025. Meski berada di kisaran target 8-11% YoY, namun realisasi itu tetap lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan periode sebelumnya atau 2024 sebesar 10,39%.

Sebelumnya, Bank Indonesia juga melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$431,7 miliar per kuartal IV/2025 atau sekitar Rp7.196,43 triliun (kurs JISDOR 31 Desember 2025 sebesar Rp16.670 per dolar AS).

Dibandingkan periode sebelumnya atau kuartal III/2025 sebesar US$427,6 miliar, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia itu naik 0,96%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menjelaskan ULN terbagi ke utang pemerintah dan swasta. Perinciannya, ULN pemerintah tercatat sebesar US$214,3 miliar atau naik dari periode sebelumnya sebesar US$210,1 miliar.

"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara [SBN] internasional," jelas Denny dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).

Dia menyebut ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas, yang disebut untuk keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,8%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,7%); hingga Transportasi dan Pergudangan (8,6%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara Indonesia menanggapi atas langkah pemerintah menempatkan dana sebesar Rp200 triliun di himpunan bank milik negara alias Himbara.

Bank-bank Himbara tersebut seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani kebijakan tersebut membantu memperkuat likuiditas dan mendukung ekspansi kredit di tengah kebutuhan pembiayaan sektor riil yang terus meningkat.

Meski demikian, Rosan menilai masih ada ruang perbaikan agar kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi dunia usaha, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dia berharap tenor atau jangka waktu penempatan dana pemerintah itu bisa diperpanjang dari skema enam bulan saat ini.

“Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan yang telah memberikan penempatan dana ini. Tapi harapannya, pinjaman itu tidak hanya enam bulan. Ini kan pinjamannya hanya enam bulan, dalam bentuk deposit on call,” ujar Rosan, Selasa (14/10/2025).

Dia menjelaskan dengan tenor yang terlalu pendek, bank menghadapi potensi mismatch jika menyalurkan pinjaman jangka panjang. Padahal, menurut Rosan, kredit jangka menengah hingga panjang justru dibutuhkan untuk mendorong investasi dan pembiayaan produktif, termasuk di sektor UMKM.

“Kalau kami berikan pinjaman jangka panjang, ada potensi mismatch juga. Jadi, harapannya ini bisa lebih panjang [tenornya],” kata dia.

Selain perpanjangan tenor, Rosan juga menyoroti soal tingkat bunga dari dana penempatan tersebut. Saat ini, bunga atau rate berada di kisaran 3,8% hingga 4%, sementara rata-rata dana perbankan berada di level 2,44%.

Rosan berharap tingkat bunga penempatan dana pemerintah dapat diturunkan agar bank memiliki ruang untuk menyalurkan kredit dengan bunga lebih rendah kepada pelaku usaha. “Harapannya, rate-nya bisa lebih rendah dari itu, sehingga kita bisa memberikan kredit yang lebih murah lagi kepada UMKM,” ujar Rosan.

Rosan menambahkan sektor perbankan tetap mengedepankan asas kehati-hatian dalam menyalurkan kredit dari dana penempatan tersebut. Ia menilai setiap proses penyaluran pembiayaan memerlukan waktu untuk evaluasi dan penyesuaian terhadap profil risiko masing-masing nasabah.

“Yang penting kan asas kehati-hatian. Biasanya, untuk memberikan pinjaman, perbankan punya waktu persiapan masing-masing, ada yang lebih,” kata dia.

Adapun, Kementerian Keuangan sebelumnya menyampaikan membuka peluang menambah penempatan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna mendorong ekspansi kredit dan pertumbuhan ekonomi di kuartal IV/2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan sejumlah bank Himbara seperti BRI telah mengajukan tambahan penempatan dana pemerintah. Pemerintah, katanya, masih akan meninjau kembali kapasitas penyerapan masing-masing bank.

“Kan BRI bilang minta tambah, ada beberapa yang minta tambah juga. Nanti kami lihat bisa apa enggak. Mungkin bisa ya,” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Dia menjelaskan, dampak penempatan dana pemerintah di perbankan akan mulai terlihat pada kuartal IV/2025. Berdasarkan perhitungannya, pertumbuhan ekonomi nasional berpotensi mencapai di atas 5,5% pada periode tersebut.

Lebih lanjut, Purbaya menepis anggapan bahwa penempatan dana di Himbara justru membebani bank. Menurutnya, kebijakan itu justru memperkuat penyaluran kredit dan mempercepat perputaran ekonomi.

Bisnis.com, SURABAYA – Ekonom mewanti-wanti terkait kebijakan penempatan dana pemerintah ke bank-bank Himbara maupun ke bank pembangunan daerah (BPD).

Ekonom Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya Rossanto Dwi Handoyo mengingatkan penyaluran setiap rupiah yang berasal dari guyuran dana atau likuiditas dana pemerintah yang berada di BI harus mengedepankan prinsip transparan dan pengawasan yang ketat serta melibatkan stakeholder terkait.

"Setiap rupiah dari dana yang disalurkan harus dapat ditelusuri alurnya, mulai dari alokasi ke sektor, jenis debitur, hingga hasil yang dihasilkan. Transparansi akan menjadi instrumen pengawasan sosial yang kuat untuk memastikan dana benar-benar bekerja di lapangan," ucap Rossanto kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

Selain melakukan pengawasan secara administratif, Rossanto mengatakan monitoring gabungan antara tiga lembaga, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia, diperlukan untuk memantau penyaluran dana senilai ratusan triliun tersebut.

"OJK memastikan prinsip kehati-hatian bank tetap dijaga, BI yang memantau dampaknya terhadap kondisi moneter dan inflasi, sedangkan Kemenkeu mengawasi arah fiskal serta efektivitas penyaluran dana terhadap pertumbuhan ekonomi," bebernya.

Selain itu, hubungan koordinasi lintas lembaga yang antara Kemenkeu, Bank Indonesia, dan lembaga perbankan diperlukan agar kebijakan tersebut tepat sasaran. Tanpa didasari koordinasi yang solid antara ketiganya, Rossanto menilai bahwa kebijakan tersebut dikhawatirkan dapat kehilangan arah dan hanya akan menjadi pijakan tambal likuiditas.

"Hubungan antara Kementerian Keuangan selaku pengendali fiskal, Bank Indonesia selaku otoritas moneter, dan perbankan sebagai pelaksana teknis sangat penting. Kebijakan ini berisiko kehilangan arah dan hanya menjadi 'tambal likuiditas'," paparnya.

Oleh sebab itu, dirinya pun menyatakan supaya dibentuk suatu komite pengarah bersama atau steering committee, yang beranggotakan perwakilan Kemenkeu, BI, OJK, dan anggota Perbankan yang menerima guyuran likuiditas tersebut.

"Komite ini memiliki tugas-tugas, yakni menetapkan target penyaluran kredit produktif berdasarkan sektor unggulan, menentukan indikator kinerja utama (KPI) seperti persentase realisasi penyaluran dan dampak terhadap pertumbuhan kredit daerah, dan melakukan evaluasi secara kuartalan terhadap pencapaian penyaluran," ungkapnya.

Rossanto mengatakan Kemenkeu di bawah komando Menteri Purbaya dapat berperan lebih banyak dalam memberikan desain fiskal dan insentif penyaluran, lalu BI dapat memantau implikasi moneter dari penyaluran dana tersebut dan dampaknya terhadap kestabilan harga-harga barang.

"Sementara itu, OJK bertanggung jawab dalam menjaga kehati-hatian bank serta kepatuhan regulasi. Di sisi lain, bank-bank yang menerima dana likuiditas tersebut, yang merupakan pelaksana, harus berkomitmen terhadap target penyaluran yang disepakati dan terbuka dalam menyampaikan laporan kinerjanya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya memperketat penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada APBN 2026 dinilai menjadi konsekuensi atas kebijakan yang dilakukan otoritas fiskal pada 2025. Sepanjang tahun lalu, SAL semakin intens digunakan baik untuk bantalan fiskal maupun mendorong geliat perekonomian.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah pada 2025 telah menggunakan SAL senilai Rp377,6 triliun baik untuk mencegah pelebaran defisit, menggerakkan ekonomi, maupun mendukung program prioritas pemerintah.