Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan penurunan posisi Utang Luar Negeri (ULN) swasta pada kuartal IV/2025 tidak terkait langkah hati-hati pengusaha dalam berekspansi.

Diketahui, Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan posisi ULN swasta pada kuartal IV/2025 tercatat senilai US$192,78 miliar. Angka ini susut dibandingkan dengan capaian pada kuartal III/2025 yang berada di level US$194,48 miliar, sekaligus menandai posisi terendah dalam empat tahun terakhir.

Purbaya menilai turunnya ULN swasta itu tidak bisa serta-merta diterjemahkan sebagai indikator kelesuan dunia usaha, maupun meredanya strategi ekspansi swasta.

"Saya yakin turunnya setiap triwulan pertama, kedua, dan ketiga, lalu pada kuartal keempat mulai naik lagi sesuai dengan aktivitas ekonomi. Ke depan akan lebih bagus lagi," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Keyakinan tersebut merujuk realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 yang mencapai 5,39%. Angka tersebut lebih tinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya pada tahun lalu.

Lebih lanjut, bendahara negara memandang penyusutan penarikan utang dari luar negeri oleh pihak swasta justru sejalan dengan strategi pemerintah yang membanjiri perbankan domestik dengan likuiditas.

Menurutnya, ketersediaan dana yang melimpah di dalam negeri membuat korporasi memiliki opsi untuk beralih menggunakan pembiayaan dari perbankan lokal.

"Mungkin mereka [pelaku usaha] juga melihat di dalam negeri sudah lebih banyak funding dari perbankan, karena kita dorong likuiditas ke sistem perekonomian kan? Jadi, terjemahannya tidak satu arah seperti itu [swasta menahan ekspansi]," tegas Purbaya.

Sepanjang paruh kedua 2025, Purbaya memang terpantau agresif mengalihkan kas negara yang tersimpan di bank sentral untuk disalurkan ke bank umum guna memacu penyaluran kredit.

Tercatat, injeksi perdana dilakukan sebesar Rp200 triliun ke bank pelat merah (Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN) dan BSI pada 12 September 2025. Pemerintah kemudian kembali menyuntikkan dana Rp76 triliun pada 10 November 2025.

Kendati Purbaya sempat menarik kembali dana sebesar Rp75 triliun pada Desember lalu, sisa kas negara yang masih mengendap sebagai amunisi likuiditas di sistem perbankan domestik tercatat masih sangat tebal, yakni mencapai Rp201 triliun.

Sebagai catatan, Bank Indonesia (BI) melaporkan kredit perbankan tumbuh 9,69% secara tahunan (year on year/YoY) pada 2025. Meski berada di kisaran target 8-11% YoY, namun realisasi itu tetap lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan periode sebelumnya atau 2024 sebesar 10,39%.

Sebelumnya, Bank Indonesia juga melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$431,7 miliar per kuartal IV/2025 atau sekitar Rp7.196,43 triliun (kurs JISDOR 31 Desember 2025 sebesar Rp16.670 per dolar AS).

Dibandingkan periode sebelumnya atau kuartal III/2025 sebesar US$427,6 miliar, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia itu naik 0,96%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menjelaskan ULN terbagi ke utang pemerintah dan swasta. Perinciannya, ULN pemerintah tercatat sebesar US$214,3 miliar atau naik dari periode sebelumnya sebesar US$210,1 miliar.

"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara [SBN] internasional," jelas Denny dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).

Dia menyebut ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas, yang disebut untuk keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,8%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,7%); hingga Transportasi dan Pergudangan (8,6%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah," paparnya.