Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Investment Management (DIM) menerbitkan obligasi global atau global bond perdana senilai US$1,5 miliar dengan kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga lebih dari tiga kali lipat. AS menjadi negara sebagai investor terbesar untuk global bond Danantara tersebut.

CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan awalnya Danantara menargetkan raupan investasi US$1 miliar untuk global bond perdananya. Kemudian, dalam tahapan bookbuilding, terdapat permintaan investasi US$4,6 miliar.

Danantara pun meningkatkan rilisan global bond menjadi US$1,5 miliar, dibagi masing-masing US$750 juta untuk tenor 5 tahun dan US$750 juta untuk 10 tahun.

Global bond untuk tenor 5 tahun memperoleh yield 5,35%. Kemudian, tenor 20 tahun memperoleh yield 5,95%.

"Ini adalah hasil sangat baik dan ini membuktikan kepercayaan investor ke Indonesia tinggi," ujar Rosan usai memberikan laporan hasil roadshow terkait dengan global bond perdana Danantara kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (15/6/2026).

Rosan juga membeberkan bahwa untuk global bond bertenor 5 tahun 38% investor berasal dari AS. Kemudian, 41% dari Eropa dan Timur Tengah. Sisanya, 21% dari Asia.

Lalu, untuk global bond dengan tenor 10 tahun, 52% investor berasal dari AS, 31% investor berasal dari Eropa dan Timur Tengah. Sisanya, 17% dari Asia.

Rosan mengatakan catatan negara asal investor itu menunjukkan bahwa terdapat diversifikasi mitra investor. Sebab, selama ini secara historis, penerbitan obligasi oleh Indonesia paling banyak diserap investor Asia.

"Akan tetapi, ini kebalikan, pembeli terbesar dari AS, sampai 52% untuk 10 tahun. Oleh sebab itu, bahwa kepercayaan market dunia luar terhadap Indonesia sangat baik, tercermin dari mereka bersedia membeli global bond Danantara," ujar Rosan.

Bahkan, menurut Rosan, investor dari luar negeri banyak yang menyatakan sangat terbuka apabila Indonesia ingin menerbitkan obligasi global dengan tenor sampai 30 tahun.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat global Moody's Ratings menyematkan peringkat kredit Baa2 kepada DIM. Sejalan dengan prospek utang Pemerintah Indonesia, Moody's juga menetapkan outlook negatif untuk DIM.

Dalam laporannya, Moody's menilai peringkat DIM setara dengan sovereign rating Indonesia. Hal ini mencerminkan kuatnya keterkaitan kedua pihak, baik dari sisi kepemilikan, tata kelola, maupun potensi dukungan keuangan.

Vice President dan Senior Analyst Moody's Ratings, Rachel Chua, menjelaskan peringkat Baa2 disokong oleh posisi DIM dalam pengelolaan investasi negara.

“Peringkat Baa2 dengan outlook negatif untuk DIM selaras dengan peringkat sovereign pemerintah Indonesia. Penilaian ini ditopang hubungan kredit yang kuat, struktur kepemilikan, serta ekspektasi dukungan luar biasa pemerintah yang tepat waktu,” tulis Rachel beberapa waktu lalu.

Selain peringkat korporasi, Moody's memberikan peringkat sementara (P)Baa2 untuk program surat utang jangka menengah global (MTN) yang dibentuk DIM, serta peringkat Baa2 untuk obligasi senior tanpa jaminan yang akan diterbitkan.

Moody's mengategorikan DIM sebagai Government Related Issuer (GRI) karena kedekatannya dengan pemerintah. Mengingat perusahaan masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum memiliki rekam jejak operasional mandiri, Moody's belum memberikan Baseline Credit Assessment (BCA).

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo menyoroti surat kamar dagang (Kadin) China yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap iklim investasi di Indonesia.

Seperti diketahui, kamar dagang China di Indonesia menyampaikan surat resmi yang menyoroti sejumlah persoalan yang dikeluhkan pelaku usaha. Mulai dari kenaikan pajak dan royalti, pengetatan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE), pengurangan kuota bijih nikel, hingga dugaan praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan dan membuka ruang korupsi serta pemerasan.

“Ini juga menjadi pantauan kami. Kemarin kami juga berdiskusi dengan teman-teman pelaku usaha karena memang itu dirasakan. Jadi sebetulnya surat dari Kadin China itu merupakan warning yang harus dijadikan evaluasi menyeluruh oleh pemerintah,” katanya, Jumat (21/5/2026).

Menurut Firman, langkah kamar dagang China menyampaikan nota resmi kepada pemerintah menjadi tamparan bagi pelaku usaha nasional. Firman menyayangkan persoalan tersebut justru lebih dahulu disampaikan pihak asing melalui nota diplomatik resmi.

“Harusnya pelaku usaha Indonesia lebih awal menyampaikan kepada pemerintah, atau mungkin sudah tetapi tidak didengar. Dengan adanya surat dari asing ini tentu memalukan karena sifatnya resmi sebagai nota diplomatik dari pelaku usaha,” ujarnya.

Firman membandingkan dengan negara lain yang dinilai lebih agresif memberikan kemudahan dan insentif bagi investor asing. Firman juga menilai sejumlah persoalan seperti perizinan dan dugaan kriminalisasi masih menjadi hambatan investasi di Indonesia.

Lihat video: Kadin Optimis Ekonomi 2026 Tumbuh di Atas 5,5%



Firman mengaku menerima banyak keluhan dari investor asing terkait berbagai pungutan di lapangan yang dinilai membebani operasional perusahaan. Tekanan terhadap pelaku usaha, juga datang dari kelompok tertentu hingga oknum aparat.

“Saya pernah mendapat keluhan dari pelaku usaha investasi. Mereka menyebut hal yang sangat memalukan. Sampai ulang tahun kepala desa, RT, minta bantuan kepada perusahaan. Ada acara 17 Agustusan, ulang tahun, semua menjadi cost tambahan. Kalau biaya-biaya itu tidak masuk dalam perencanaan investasi, tentu akan menjadi beban,” tuturnya.

Firman juga menyinggung adanya tekanan dari kelompok tertentu yang mengatasnamakan organisasi maupun aparat penegak hukum dan keamanan. “Kelompok-kelompok seperti preman yang mengatasnamakan lembaga tertentu, juga ada dari aparat penegak hukum maupun keamanan. Kalau tidak diikuti, diancam. Itu sudah sering terjadi dan berlangsung lama,” keluhnya.

Firman memperingatkan kondisi tersebut dapat membuat investor hengkang dari Indonesia apabila tidak segera dibenahi. “Oh bisa. Itu warning keras, peringatan keras,” katanya.

Selain persoalan investasi, Firman juga menyoroti rencana kebijakan ekspor satu pintu yang dinilai perlu dikaji lebih mendalam agar tidak memicu gejolak pasar. Firman mencontohkan perdagangan crude palm oil (CPO) yang selama ini masih bergantung pada pusat perdagangan internasional di Eropa.

“Kenapa CPO dulu ke Amsterdam dan Rotterdam, kemudian baru ke negara lain? Kenapa kita tidak bisa direct? Nah ini yang harus dievaluasi pemerintah,” ucapnya.

Firman menekankan pemerintah dan DPR perlu menyederhanakan regulasi agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan kewenangan yang merugikan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah juga tidak boleh tergesa-gesa mengeluarkan kebijakan baru di tengah situasi geopolitik dan ekonomi global yang belum stabil.

Firman menegaskan seluruh kebijakan terkait ekspor dan investasi harus dibahas terlebih dahulu bersama pelaku usaha agar pemerintah memahami dampak dan risiko di lapangan. “Nah yang mengenai ekspor itu harus betul-betul dilakukan diskusi dulu dengan pelaku usaha, untung ruginya,” tegasnya.

Sebelumnya, kamar dagang China di Indonesia mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi berbagai keluhan terkait iklim usaha di Indonesia. Dalam surat tersebut, investor China mengaku selama ini mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri hilir, hingga tanggung jawab sosial.

Namun, mereka menilai situasi belakangan berubah drastis. “Dalam beberapa waktu terakhir, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia secara umum menghadapi persoalan serius, termasuk regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum berlebihan, bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas terkait,” tulis surat tersebut.

Menurut mereka, kondisi itu telah mengganggu operasional bisnis normal, merusak kepercayaan investasi jangka panjang, serta memunculkan kekhawatiran terhadap masa depan investasi China di Indonesia. Salah satu sorotan utama adalah kenaikan pajak dan pungutan yang disebut terjadi berulang kali.

Investor China juga mengeluhkan pemeriksaan pajak yang semakin intensif disertai ancaman denda besar. “Pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral, telah dinaikkan berulang kali, disertai pemeriksaan pajak yang semakin intensif dan bahkan denda besar hingga puluhan juta Dolar AS, menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan,” tulis surat tersebut.

Keluhan lain menyasar rencana kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam di bank milik negara selama minimal satu tahun yang dinilai dapat mengganggu likuiditas perusahaan.

Selain itu, investor China juga memprotes pengurangan besar-besaran kuota tambang bijih nikel sejak awal tahun ini. Mereka menyebut pemangkasan kuota untuk tambang besar mencapai lebih dari 70% atau sekitar 30 juta ton secara total.

JAKARTA - Kalangan ekonom mendorong pemerintah untuk segera mempercepat langkah deregulasi dan reformasi birokrasi demi meningkatkan daya tarik investasi asing di Indonesia. Langkah taktis ini dinilai krusial mengingat porsi investasi asing langsung terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional saat ini masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

“Gagasan membentuk satgas deregulasi sebenarnya logis. Negara-negara Asia Timur yang sukses industrialisasi memang memakai war room reformasi birokrasi yang langsung dikendalikan pemimpin politik tertinggi,” ujar ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (16/5/2026).

Didik memaparkan bahwa porsi investasi asing di Indonesia saat ini baru menyentuh angka 1,8% dari PDB. Angka tersebut berada jauh di bawah Vietnam yang telah mencapai 4,2%, serta Singapura yang melesat hingga 27,8%. Ketertinggalan ini menjadi cerminan nyata dari masih adanya hambatan struktural yang secara signifikan menggerus daya saing Indonesia di mata investor global.

Lebih lanjut, salah satu kendala utama di lapangan yang kerap dikeluhkan oleh para pemodal internasional adalah proses pengurusan perizinan yang panjang dan berbelit-belit. Hambatan administratif ini bahkan dilaporkan sering kali memakan waktu yang berlarut-larut hingga satu sampai dua tahun, sehingga pembenahan sistem birokrasi secara mendasar menjadi kebutuhan yang mendesak.

Terkait persoalan tersebut, Indef menilai rencana pembentukan satuan tugas (satgas) deregulasi oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah awal yang sudah tepat. Meski demikian, tantangan reformasi pada era sekarang diproyeksikan jauh lebih kompleks dibandingkan era sebelumnya, mengingat struktur birokrasi saat ini jauh lebih gemuk dan masih sarat dengan kepentingan ekonomi rente.

Didik menegaskan bahwa indikator keberhasilan agenda deregulasi nasional tidak boleh hanya diukur secara kuantitatif berdasarkan jumlah aturan hukum yang dipangkas. Pemerintah wajib mengarah pada reformasi institusi secara menyeluruh, yang mencakup aspek penegakan hukum serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif.

“Karena itu, kunci keberhasilannya bukan sekadar memangkas izin, melainkan reformasi institusi, penegakan hukum, koordinasi pusat-daerah, digitalisasi birokrasi, dan keberanian politik melawan ekonomi rente yang boros,” kata Didik menambahkan.

Oleh karena itu, momentum deregulasi dan debirokratisasi ini harus dijadikan sebagai tonggak utama dalam mendorong transformasi ekonomi nasional. Melalui perbaikan tata kelola yang lebih sehat dan kondusif, hambatan investasi diharapkan dapat diminimalisasi sehingga mampu memicu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperluas penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan segera menerbitkan surat utang valas berdenominasi renminbi (yen) di China. Otoritas fiskal menargetkan obligasi untuk investor di Daratan China itu bakal meluncur semester II/2026.

Keinginan pemerintah ini disampaikan Purbaya saat bertemu dengan Menkeu China Lan Fo'an pada sela-sela Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting) pekan lalu.

"Kami ingin menerbitkan Panda Bond di sana, dia [Menkeu China] amat setuju, dan bunganya di China itu murah, cuma 2,3%. Jadi kami bisa menekan cost of capital," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Sebaliknya, Purbaya juga mengizinkan pemerintah China untuk menerbitkan obligasinya di Indonesia. Menurut dia, ini merupakan hubungan timbal balik antara dua negara yang juga mitra dagang.

"China adalah partner dagang terbesar kita, jadi pada pembicaraan itu hasilnya amat positif. Saya pikir ke depan hubungan kita dengan China dalam hal perdagangan internasional akan tetap baik," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Di sisi lain, Purbaya turut menyampaikan hasil pembicaraanya dengan Menkeu China ini kepada para investor pemegang obligasi pemerintah Indonesia.

Dia mengeklaim hal ini turut memicu para investor SBN pemerintah di AS kembali masuk ke pasar keuangan RI.

"Jadi kami ngomongin bahasa halusnya, 'Kalau lo enggak mau, yang lain ada yang mau, bunganya lebih murah lagi'. Itu trade yang halus, itu cara negosiasi kami begitu. Jadi langsung naik kan jumlah incoming bid-nya, signifikan," klaimnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan strategi pembiayaan pemerintah sampai saat ini masih mengacu kepada skenario defisit APBN Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

"Tentu kalau nanti ada pelebaran itu nanti akan disusun lagi di Lapsem [Laporan Semester]," terangnya.

Suminto juga menyebut terbaru hasil lelang Surat Berharga Negara Syariah (SBSN) atau sukuk ritel seri SR024 juga melebihi target yakni mencapai Rp17,4 triliun.

Dalam pipeline, lanjutnya, otoritas fiskal masih memiliki sejumlah obligasi baik ritel maupun valas yang akan diterbitkan sampai akhir tahun. Semuanya telah diatur setiap bulannya maupun mata uangnya untuk obligasi valas.

Menurut Suminto, saat ini lelang masih menunjukkan minat investor yang cukup kuat. Salah satunya terlihat dari incoming bid para investor. Dia juga menyebut investor asing cukup suportif baik di pasar primer maupun sekunder.

Kepada Purbaya, eselon I Kemenkeu itu sempat menyebutkan bahwa Panda Bond ditargetkan terbit pada paruh kedua 2026. "Semester II kami terbit, Pak," ucapnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melancarkan rayuan kepada sejumlah investor raksasa Amerika Serikat (AS) agar semakin yakin untuk berinvestasi di Indonesia.

Bendahara keuangan itu memaparkan kondisi fundamental makroekonomi dan strategi fiskal Indonesia di hadapan para investor di New York dan Washington DC, AS, Kemarin (13/4).

Pemaparan kondisi ekonomi RI itu bertujuan meyakinkan sejumlah investor potensial, di antaranya HSBC Global Asset Management, Lazard AM, Blackrock, Lord Abbett dan TD Asset Management.

"Pada dasarnya kita jelaskan kondisi ekonomi dan strategi fiskal kita ke depan, jadi mereka yakin bahwa gerakan atau kebijakan fiskal kita sudah pada arah yang benar," ujar Purbaya di Peninsula Hotel New York dalam keterangan resmi, Senin (13/4).

"Mereka berniat melakukan investasi di Indonesia. Jadi beberapa penjelasan diberikan ke mereka untuk memastikan keraguan mereka terhadap Indonesia bisa di clear-kan," tambahnya.

Ia menjelaskan investor asal AS tidak ragu akan kebijakan fundamental makro yang telah dirancang, tetapi mereka ingin memastikan kondisi terkini soal kenyamanan berinvestasi.

[Gambas:Youtube]

"Jadi mereka (investor) nggak ragu, cuma mereka dengar ada noise bahwa fiskal kita bermasalah, mereka memastikan bahwa itu tidak benar," ujar Purbaya.

"Kita jelaskan kebijakan fundamental kita seperti apa dan karena mereka orang pintar, mereka bisa menerima dengan sepenuh hati apa yang kita jelaskan sudah sesuai dengan teori-teori ekonomi," imbuhnya.

Selain itu, Purbaya juga mendapatkan masukan positif agar pemerintah Indonesia dapat memperbaiki komunikasi dengan investor AS mengingat fondasi makroekonomi dianggap sudah sangat baik.

"Soal kebijakan fiskal, mereka sudah yakin bahwa kebijakan arahnya sudah benar, mereka beranggapan beberapa lembaga pemeringkat internasional terlalu cepat melakukan perubahan peringkat ke Indonesia, ya seperti pemberian outlook yang negatif, di mana perubahan tersebut dilakukan ketika data ekonomi terkini belum terlalu lengkap," kata Purbaya.

Saat ditanya strategi apa yang dilakukan pemerintah agar investor yakin berinvestasi di Indonesia, Purbaya menjawab ekonomi harus terus tumbuh sesuai dengan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kita akan terus pastikan ekonomi tumbuh sesuai dengan target yang kita sebutkan. Kalau Indonesia bisa tumbuh 5,5 persen di kuartal I dan pada kuartal II tetap kuat, ini akan serta merta membuat mereka lebih yakin untuk memperbesar investasinya di Indonesia," ungkap Purbaya.

"Jadi kita fokus memastikan bahwa kebijakan kita benar, implementasinya kita sesuai dengan design yang kita buat," tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan jumlah investor pasar modal meningkat di tengah pergerakan koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) seiring dengan eskalasi konflik Timur Tengah dan lonjakan harga komoditas energi dunia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam Konferensi Pers RDKB Maret 2026 di Jakarta, Senin, menyampaikan IHSG pada akhir Maret 2026 ditutup di level 7.048,22 atau terkoreksi 14,42 persen secara bulanan (month-to-month/mtm).

Di sisi lain, jumlah investor pasar modal domestik terus menunjukkan peningkatan. Hingga Maret 2026, terdapat tambahan 1,78 juta investor baru, sehingga total jumlah investor mencapai 24,74 juta atau tumbuh 21,51 persen (year-to-date/ytd).

Secara umum, OJK menilai resiliensi dan likuiditas pasar modal domestik secara keseluruhan tetap terjaga.

Investor asing tercatat membukukan net sell di pasar saham senilai Rp23,34 triliun. Lonjakan aksi jual investor asing antara lain dipengaruhi transaksi di pasar negosiasi pada sejumlah saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Di pasar obligasi, Indonesia Composite Bond Index (ICBI) ditutup pada level 433,16 atau terkoreksi 2,03 persen (mtm) dan 1,74 persen (ytd). Koreksi itu terjadi seiring meningkatnya persepsi risiko akibat ketidakpastian global.

Adapun di pasar surat berharga negara (SBN), investor nonresiden tercatat membukukan net sell sebesar Rp21,80 triliun.

Sementara itu, industri pengelolaan investasi bergerak searah dengan tren pasar pada Maret 2026, meski dengan penurunan yang dinilai lebih moderat.

Nilai Aktiva Bersih (NAB) untuk reksa dana tercatat sebesar Rp695,71 triliun atau terkoreksi 2,51 persen (mtm), namun masih tumbuh positif 3,02 persen (ytd). Terjaganya kinerja NAB ditopang oleh net subscription (ytd) yang tercatat signifikan, yakni sebesar Rp29,12 triliun.

OJK juga menilai pasar modal masih menjalankan fungsi penting sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha.

Hingga akhir Maret 2026, nilai fundraising korporasi di pasar modal secara ytd telah mencapai Rp51,96 triliun. Selain itu, terdapat 53 rencana penawaran umum yang saat ini berada dalam pipeline.

Pada penggalangan dana melalui securities crowdfunding (SCF), nilai dana yang dihimpun pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp18,07 miliar.

Di pasar derivatif keuangan, volume transaksi mencapai 34.480 lot dengan frekuensi transaksi sebanyak 308.260 kali.

Sedangkan di bursa karbon, jumlah pengguna jasa yang telah terdaftar mencapai 153 pihak.

Adapun penambahan volume transaksi pada Maret 2026 tercatat sebesar 43.117 tCO2e (tonne of carbon dioxide equivalent), dengan akumulasi nilai transaksi mencapai Rp93,71 miliar.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

WASHINGTON - Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang bersih dan kondusif. Ia juga berkomitman menindak segala penyimpangan di dalam negeri. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberi sambutan di Gala Iftar Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

“Kami tahu kami memiliki banyak masalah. Kami memiliki masalah penyelundupan, perdagangan manusia, aktivitas ekonomi ilegal, pertambangan liar, perikanan liar, dan penebangan liar. Saya baru saja menutup 1.000 tambang ilegal. Mereka menambang di hutan lindung,” kata Prabowo.

Tak berhenti di situ, Prabowo juga menyoroti pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi besar yang beroperasi di luar aturan. Ia memastikan bahwa negara tidak ragu mengambil tindakan drastis demi menciptakan kepastian hukum dan tata kelola yang baik.

“Saya juga menyita sekitar 4 juta hektare lahan dari korporasi yang melanggar hukum dan peraturan, yang beroperasi di luar area izin atau konsesi mereka, dan sebagainya. Kami menangani masalah kami secara langsung. Kami menegakkan hukum. Kami berupaya menciptakan suasana kepastian dalam proses hukum,” ujarnya.

Langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari komitmennya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan kondusif bagi investor asing, termasuk dari Amerika Serikat.

Ia menegaskan bahwa stabilitas sosial dan politik hanya bisa tercapai dengan penegakan hukum yang kuat.

"Bapak Eckerson menyebutkan bahwa saya dahulu berada di militer. Setelah militer, saya terjun ke dunia bisnis. Saya juga berbisnis di negara-negara di luar Indonesia. Jadi, saya tahu dan memiliki pengalaman menjadi investor asing," ungkapnya.

"Kami pernah berada di Kazakhstan, kami juga ada di Azerbaijan. Jadi, kami memahami kekhawatiran korporasi dan bisnis asing. Dan saya rasa saya bangga bisa mengatakan bahwa saya memiliki teman-teman di sini, teman-teman lama, bukan? Seperti Bapak Eckerson, kita sudah berteman selama berapa dekade?" imbuh dia.

Oleh karena itu, ia menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi kesepakatan kerja sama dengan investor asing. Sesuai tradisi, Indonesia akan selalu menyambut orang asing sebagai tamu dan harus dilindungi.

“Saya rasa beliau bisa menjadi saksi bagaimana komitmen kami, bagaimana kami melindungi tamu asing kami, bagaimana kami menjunjung tinggi kesucian kontrak dan kesepakatan. Saya rasa ini akan membuktikan tradisi orang Indonesia yang menyambut orang asing sebagai tamu. Itulah tradisi kami. Semua tamu kami anggap harus dilindungi. Kami boleh saja bertengkar di antara sesama kami, tetapi bagi kami, tamu asing atau tamu dalam tradisi kami harus dilindungi dan dihargai,” jelasnya.

JAKARTA - Saham PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) berhasil bangkit pada perdagangan Rabu (11/2/2026) setelah sebelumnya berada dalam tekanan. REAL ditutup melonjak 16,63% ke level 63.

Penguatan ini terjadi setelah saham REAL sempat terkoreksi menyusul sanksi administratif yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seiring meredanya tekanan tersebut, minat beli kembali menguat dan mendorong harga saham berbalik arah, setelah manajemen REAL memberikan tanggapan yang konstruktif terhadap penetapan OJK tersebut. Pasar Saham Gonjang-ganjing, Hashim Sebut Prabowo Marah Besar

Data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan investor asing mencatatkan aksi beli bersih (net buy) sebesar Rp1,23 miliar di saham REAL. Aliran dana asing ini menjadi pendorong utama rebound harga sepanjang sesi perdagangan.

Aksi akumulasi oleh investor asing tersebut mengindikasikan adanya optimisme pasar terhadap pergerakan saham REAL. Masuknya dana asing di tengah momentum pemulihan turut memperkuat sentimen positif pada perdagangan hari ini.

Aktivitas transaksi REAL juga terpantau meningkat dibandingkan hari sebelumnya. Saham ini pun masuk dalam jajaran top gainer, mencerminkan besarnya kenaikan dalam satu hari perdagangan serta meningkatnya perhatian investor.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat investor asing masih membukukan aksi jual bersih (net sell) di pasar saham domestik pada awal Februari 2026, seiring dinamika pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) yang masih berfluktuasi.

Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyampaikan bahwa hingga pekan pertama Februari 2026, investor asing mencatatkan net sell sebesar Rp1,14 triliun secara month to date (MTD) dan mencapai Rp11,02 triliun secara year to date (YTD).

Rawan Koreksi, IHSG Pekan Depan Diprediksi Bergerak di Kisaran 7.712-7.785



"Adapun nilai perdagangan di pasar saham, terpantau tetap sangat tinggi, dengan angka RNTH (Rerata Nilai Transaksi Harian) mencapai Rp32,88 triliun secara year to date," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (9/2/2026).

Secara kinerja indeks, Hasan mengatakan, IHSG pada penutupan pekan lalu berada di level 7.935,26 atau melemah 4,73% secara month to date dan turun 8,23% secara year to date. Meski demikian, aktivitas transaksi di pasar saham tetap menunjukkan likuiditas yang kuat.

Di tengah tekanan dari arus keluar investor asing, Hasan menyoroti perkembangan positif di industri pengelolaan investasi. Total aset kelolaan (asset under management/AUM) industri pengelolaan investasi pada minggu pertama atau 5 Februari 2026 tercatat sebesar Rp1.089,64 triliun.

Sementara itu nilai aktiva bersih (NAB) reksa dana per 5 Februari 2026 mencapai Rp 722,21 triliun, tumbuh 2,98% secara month to date dan meningkat 6,94% secara year to date.Luka MSCI Belum Kering, IHSG Sepekan Rontok Dijegal Moody's

"Perkembangan yang baik di industri pengelolaan investasi ini menunjukan setidaknya investor reksadana tetap aktif melakukan subscription, di tengah pergerakan pasar keuangan di dalam negeri," kata Hasan.

OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan terus memantau perkembangan pasar dan siap mengambil langkah kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan investor.

Hasan juga mengimbau, investor agar tetap bersikap tenang, rasional, dan tidak reaktif dalam mengambil keputusan investasi. "Kami meyakini pasar modal Indonesia dalam jangka menengah dan panjang masih prospektif, didukung oleh fundamental ekonomi domestik yang terjaga dan basis investor yang terus bertumbuh," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto untuk kembali menarik kepercayaan investor asing ke pasar modal melalui agenda reformasi yang tengah disusun.Airlangga menyebut harapan Presiden untuk Pasar Modal Indonesia bisa menjadi bursa yang transparan dan lebih berintegritas.

Setelah rilis temuan penyedia indeks provider global MSCI (Morgan Stanley Capital International) yang menyulut penarikan sejumlah dana asing dari pasar modal Indonesia.

"Presiden, beliau berharap akan reformasi di pasar modal melalui OJK, kita berharap integritas, transparansi, maupun kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia tetap terjaga," ujarnya saat ditemui usai acara Pertemuan Tahun Industri Jasa Keuangan 2026 di Jakarta, Kamis (5/2).

Airlangga mengatakan, Presdien Prabowo juga meminta agar reformasi pasar modal bisa dilakukan dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya. Presiden juga meminta setiap pelanggaran yang dilakukan oleh investor, emiten, maupun anggota bursa, harus ditindak secara tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Bapak Presiden juga menegaskan bahwa apabila ada pelanggaran terkait dengan para apakah investor, apakah emiten, apakah anggota bursa yang melanggar aturan daripada bursa, aturan dari OJK atau melanggar undang-undang ini perlu ditindak tegas," tambahnya.

Kesempatan yang sama, Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, saat ini pihaknya bekerjasama dengan pemerintah dan Self-Regulatory Organizations (SRO) akan membentuk tim Satgas reformasi pasar modal.

Friderica menjelaskan Satgas tersebut dibentuk untuk meningkat transparansi dan integritas pasar modal yang menjadi bagian dari agenda transformasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Agenda tersebut disusun dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor baik domestik maupun internasional.

"OJK bersama Bursa Efek efek, KSEI, dan Kliring Penjamin Efek, dan stakeholder terkait, berkomitmen melakukan reformasi integritas pasar modal yang didukung, akan membentuk Satgas reformasi integritas pasar modal," lanjutnya.

Ia menjelaskan, setidaknya ada 8 rencana aksi dalam melakukan transformasi pasar modal, yang dikelompokkan menjadi empat klaster utama, yakni kebijakan free float, transparansi, tata kelola dan penegakan hukum (enforcement), serta sinergitas.

"OJK bersama dengan Self Regulatory Organization, bersama dengan Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, menyampaikan komitmen untuk melakukan bold and ambitious reforms di pasar modal Indonesia sesuai dengan best practices dan memenuhi ekspektasi Global Index Provider," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Platform yang dimiliki oleh perusahaan China ByteDance, TikTok, resmi memulai operasional entitas usaha patungan barunya dengan Oracle di Amerika Serikat (AS). Investor AS pegang kendali atas perusahaan baru tersebut.

Diberi nama “TikTok USDS Joint Venture LLC”, pembentukan entitas ini merupakan respons langsung atas Perintah Eksekutif yang ditandatangani Presiden Trump pada 25 September 2025.

Melalui kesepakatan senilai US$14 miliar atau sekitar Rp235,9 triliun, struktur kepemilikan platform video singkat ini mengalami perombakan total. Konsorsium investor Amerika Serikat yang dipimpin oleh Oracle dan Silver Lake kini mengambil alih kendali dengan kepemilikan saham sekitar 45%.

Manajemen TikTok dalam keterangan resminya menyatakan langkah ini diambil untuk memastikan kelangsungan bisnis bagi lebih dari 200 juta pengguna dan 7,5 juta pelaku usaha di AS.

Struktur baru ini dirancang khusus untuk memisahkan operasional TikTok di AS dari pengaruh China serta memenuhi mandat keamanan nasional yang ketat.

"Usaha patungan ini beroperasi di bawah perlindungan yang ditetapkan untuk melindungi keamanan nasional melalui perlindungan data yang komprehensif," tulis manajemen TikTok dikutip, Sabtu (24/1/2026).

Secara rinci, struktur kepemilikan saham terbagi kepada tiga investor pengelola utama yakni perusahaan ekuitas swasta Silver Lake, raksasa teknologi komputasi cloud Oracle, dan perusahaan investasi yang berbasis di Abu Dhabi MGX. Ketiganya masing-masing memegang 15% saham.

Sementara itu, ByteDance selaku mantan induk perusahaan hanya mempertahankan kepemilikan minoritas sebesar 19,9%.

Fokus utama dari joint venture ini adalah menjamin kedaulatan data dan independensi algoritma. Manajemen menegaskan bahwa seluruh data pengguna AS akan dilindungi dalam lingkungan komputasi awan (cloud) Oracle yang berbasis di AS.

Selain itu, algoritma rekomendasi konten akan mengalami penyesuaian teknis yang signifikan.

Perusahaan kini diawasi oleh dewan direksi beranggotakan 7 orang dengan komposisi mayoritas warga negara Amerika Serikat. Dewan ini diisi oleh CEO TikTok Shou Chew, Eksekutif Oracle Kenneth Glueck, dan CEO DXC Technology Raul Fernandez.

Untuk memimpin operasional harian, Dewan Direksi menunjuk Adam Presser sebagai Chief Executive Officer (CEO) pertama TikTok USDS Joint Venture. Dia akan didampingi oleh Will Farrell yang menjabat sebagai Chief Security Officer (CSO) untuk menangani protokol keamanan siber.

Kendati struktur baru ini telah terbentuk, sejumlah pengamat menilai masih terdapat tantangan terkait independensi teknologi. Mantan Direktur Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) Chris Krebs menyoroti aspek teknis kepemilikan algoritma sebagai isu krusial.

"Isu utamanya adalah apakah entitas TikTok AS benar-benar memiliki dan mengendalikan sistem rekomendasi tersebut, atau apakah mereka hanya melisensikannya," kata Krebs melansir dari Politico, Jumat (23/1/2026).

Menurut Krebs, skema lisensi berpotensi memberikan celah bagi ByteDance untuk tetap memiliki pengaruh terhadap konten yang didistribusikan kepada 170 juta pengguna aktif di AS. Hal ini menjadi perhatian mengingat Undang-undang tahun 2024 secara spesifik melarang kerja sama operasional algoritma antara ByteDance dan TikTok versi AS.

Bisnis.com, JAKARTA - TikTok memastikan tetap beroperasi di Amerika Serikat usai ByteDance merampungkan kesepakatan pengalihan sebagian bisnisnya kepada investor Negeri Paman Sam guna memenuhi tuntutan regulasi.

Melansir Bloomberg pada Jumat (23/1/2026), perusahaan media sosial itu secara resmi membentuk entitas TikTok AS dengan tiga investor pengelola utama, yakni Oracle Corp., perusahaan ekuitas swasta Silver Lake Management LLC, serta perusahaan investasi berbasis Abu Dhabi, MGX.

Chief Executive Officer TikTok Shou Chew—yang tetap memimpin aset paling bernilai ByteDance secara global—mendapatkan kursi di dewan direksi. Sementara itu, Adam Presser, yang sebelumnya menjabat kepala operasi serta trust and safety TikTok, ditunjuk sebagai CEO entitas TikTok AS.

Berdasarkan kesepakatan yang pertama kali diumumkan pemerintahan Presiden Donald Trump pada September lalu, investor baru termasuk Oracle, Silver Lake, dan MGX akan menguasai 50% saham TikTok AS. Investor lama ByteDance mengendalikan 30,1%, sedangkan ByteDance sendiri memegang 19,9%, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Entitas baru ini bertanggung jawab atas moderasi konten TikTok serta perlindungan data pengguna di AS. Pengelolaannya berada di bawah dewan direksi baru beranggotakan tujuh orang dengan mayoritas warga negara Amerika.

Oracle, yang selama ini menjadi mitra komputasi awan TikTok, ditunjuk sebagai pengawas keamanan guna memastikan kepatuhan TikTok terhadap regulasi.

Meski demikian, sejumlah pengkritik menilai pengaturan ini belum sepenuhnya sejalan dengan undang-undang keamanan nasional AS yang disahkan pada 2024 di era Presiden Joe Biden, yang mewajibkan pemisahan (spinoff) TikTok. Belum jelas apakah kritik tersebut akan berujung pada gugatan hukum.

Undang-undang itu mengatur bahwa ByteDance tidak boleh memiliki hubungan operasional dengan TikTok AS. TikTok menegaskan bahwa pembentukan usaha patungan tersebut telah mematuhi perintah eksekutif Trump yang diterbitkan pada September.

Kesepakatan yang diajukan Gedung Putih memungkinkan ByteDance menyewakan salinan algoritma kontennya kepada entitas TikTok AS, yang selanjutnya akan melatih ulang algoritma tersebut menggunakan data pengguna di AS.

Namun, ByteDance diperkirakan tetap mempertahankan kendali atas sejumlah aset penting bisnis TikTok di AS, termasuk divisi periklanan serta unit e-commerce yang berkembang pesat, TikTok Shop.

Penjualan TikTok di AS menandai akhir tarik-ulur geopolitik dan regulasi selama bertahun-tahun yang mengancam keberadaan aplikasi tersebut di AS akibat kekhawatiran keamanan nasional.

Kongres AS pada 2024 mengesahkan aturan untuk melarang TikTok kecuali ByteDance menjualnya. Mereka beralasan adanya potensi penyalahgunaan data pengguna AS oleh pemerintah China atau penggunaan aplikasi untuk menyebarkan narasi yang menguntungkan Beijing. TikTok membantah tudingan tersebut.

Presiden AS Donald Trump menyambut baik rampungnya kesepakatan ini melalui unggahan di Truth Social. Dia kembali mengaitkan popularitas TikTok dengan kemenangannya dalam pemilu 2024 serta menyampaikan terima kasih kepada Presiden China Xi Jinping atas persetujuan kesepakatan tersebut.

“Dia bisa saja memilih sebaliknya, tetapi tidak, dan keputusannya patut diapresiasi,” tulis Trump.

Nilai valuasi usaha patungan ini belum diungkap secara resmi. Namun, Wakil Presiden AS JD Vance menyebutkan angka sekitar US$14 miliar. Sebelumnya, nilai bisnis TikTok di AS—yang mencakup iklan, e-commerce, dan live streaming—diperkirakan berada di kisaran US$35 miliar hingga US$50 miliar.

Kesepakatan ini semula ditargetkan rampung pada Januari 2025 untuk menghindari pelarangan, tetapi Trump beberapa kali memperpanjang tenggat waktu guna memberi TikTok kesempatan tambahan.

Penyelesaian ini, bertahun-tahun setelah wacana pelarangan pertama kali mencuat, menjadi kabar baik bagi pelaku usaha kecil, merek besar, serta kreator konten yang bergantung pada TikTok, sekaligus bagi sekitar 200 juta pengguna aktif bulanan di AS yang mengandalkan aplikasi tersebut sebagai sumber hiburan dan informasi.