Bisnis.com, BATAM - Maskapai Citilink Indonesia resmi membuka rute penerbangan langsung Batam–Yogyakarta (Yogyakarta International Airport/YIA) yang mulai beroperasi pada Rabu (1/7).

Rute baru ini diharapkan memperkuat konektivitas udara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan investasi di kedua daerah.

Penerbangan langsung tersebut dilayani setiap hari dengan jadwal keberangkatan dari Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 11.10 WIB, sedangkan dari Yogyakarta International Airport (YIA) berangkat pukul 08.30 WIB.

Peresmian rute ditandai dengan seremoni inaugurasi yang dihadiri jajaran direksi dan manajemen PT Bandara Internasional Batam (BIB) bersama perwakilan manajemen Citilink Indonesia di Bandara Internasional Hang Nadim Batam.

Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam, Annang Setia Budhi, mengatakan pembukaan rute Batam–Yogyakarta merupakan langkah strategis dalam memperluas jaringan penerbangan sekaligus meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan pelaku usaha.

"Pembukaan rute baru ini merupakan kabar baik bagi masyarakat Batam maupun Yogyakarta. Konektivitas udara memiliki peran penting dalam mendorong mobilitas masyarakat, memperkuat hubungan antar daerah, serta membuka peluang yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, dan sektor pariwisata," kata Annang.

Menurut dia, penerbangan langsung yang beroperasi setiap hari akan memberikan kemudahan bagi masyarakat karena waktu perjalanan menjadi lebih efisien tanpa harus transit di kota lain.

Ia menambahkan, kehadiran rute tersebut juga menjadi bagian dari komitmen PT Bandara Internasional Batam dalam meningkatkan konektivitas penerbangan domestik maupun internasional.

"Bagi kami, bandara bukan hanya menjadi titik keberangkatan dan kedatangan, tetapi juga penggerak pertumbuhan ekonomi daerah serta penghubung berbagai potensi yang dimiliki setiap wilayah di Indonesia," ujarnya.

Annang mengatakan pihaknya akan terus memperkuat kolaborasi dengan maskapai penerbangan guna membuka peluang pengembangan rute-rute baru yang mampu mendukung pertumbuhan sektor transportasi udara di Batam.

Dengan beroperasinya penerbangan langsung Batam–Yogyakarta, masyarakat kini memiliki alternatif perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan efisien.

"Kehadiran rute ini juga diharapkan memperlancar mobilitas wisatawan, pelaku bisnis, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang memiliki aktivitas di kedua daerah," kata dia

PT Bandara Internasional Batam optimistis penambahan rute tersebut akan meningkatkan jumlah pergerakan penumpang, memperkuat daya saing Bandara Internasional Hang Nadim sebagai salah satu gerbang transportasi udara nasional, serta menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Batam maupun Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bisnis.com, BATAM — Pemerintah Kota Batam mulai menguji coba layanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Batam Koridor 7 yang menghubungkan Nongsa, Bandara Internasional Hang Nadim, dan Batam Center.

Layanan tersebut diharapkan memperkuat konektivitas antarmoda transportasi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap angkutan umum.

Asisten II Pemerintah Kota Batam, Yusfa Hendri, mengatakan bahwa pengoperasian Koridor 7 merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan sistem transportasi publik yang terintegrasi, mulai dari pelabuhan laut, angkutan darat hingga bandara.

"Hari ini menjadi momen penting karena Pemerintah Kota Batam terus berupaya menghadirkan transportasi umum yang aman, nyaman, dan terjangkau. Dengan masuknya Trans Batam ke Bandara Hang Nadim, interkoneksi antarmoda yang selama ini kita rencanakan mulai terwujud," kata Yusfa saat uji coba lintasan di Bandara Hang Nadim, Senin (29/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa penumpang yang tiba melalui Pelabuhan Sekupang kini dapat melanjutkan perjalanan menggunakan Trans Batam menuju Batam Center, Nagoya, maupun Jodoh.

"Dari Batam Center, masyarakat dapat berpindah ke Koridor 7 untuk menuju Bandara Hang Nadim maupun kawasan Nongsa," kata dia.

Menurut Yusfa, integrasi tersebut diharapkan semakin memperkuat posisi Batam sebagai kota modern dengan sistem transportasi publik yang saling terhubung. Dia menyebut Batam menjadi kota ketiga di Indonesia yang memiliki layanan BRT terintegrasi dengan bandara setelah Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang.

Tarif layanan Koridor 7 ditetapkan sebesar Rp5.000 untuk penumpang umum dan Rp2.500 bagi pelajar serta anak-anak. Sementara waktu tunggu bus saat ini berkisar 20 menit pada pagi hari dan sekitar 30 menit pada siang hingga sore.

"Kami berharap jika jumlah penumpang terus meningkat, frekuensi perjalanan juga akan ditambah sehingga waktu tunggu menjadi lebih singkat," ujarnya.

Kepala UPT Bus Trans Batam, Bambang Cipto, mengatakan armada Koridor 7 telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang keselamatan dan kenyamanan, di antaranya kamera CCTV yang memantau kondisi pengemudi, sistem pendeteksi kantuk, GPS yang dapat dipantau melalui aplikasi, hingga fasilitas pengisian daya telepon seluler.

"Bus juga dirancang ramah bagi penyandang disabilitas dengan akses kursi roda serta mampu mengangkut hingga 40 penumpang," kata dia.

Seluruh transaksi dilakukan secara non-tunai. Namun demikian, petugas tetap akan membantu penumpang yang belum memiliki kartu maupun aplikasi pembayaran elektronik agar tetap dapat menggunakan layanan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam (BIB), Annang Setia Budhi, menyatakan kehadiran Trans Batam memberikan alternatif transportasi publik menuju Bandara Hang Nadim dengan tarif yang lebih terjangkau.

Menurut dia, akses menuju bandara selama ini masih didominasi kendaraan pribadi, disusul taksi konvensional dan taksi daring.

"Kehadiran Trans Batam diharapkan mampu meningkatkan penggunaan angkutan umum sekaligus memudahkan mobilitas masyarakat menuju maupun dari bandara," kata dia.

Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana US$1,5 miliar atau sekitar Rp26,92 triliun (asumsi kurs Rp17.955 per dolar AS) dari penerbitan obligasi dolar AS perdana di pasar internasional.

Penggalangan dana tersebut dilakukan melalui unit usaha Danantara Investment Management (DIM) dan menjadi penerbitan obligasi dolar pertama sejak lembaga itu dibentuk pada Februari 2025.

Minat investor terhadap surat utang tersebut terbilang tinggi. Berdasarkan dokumen penawaran yang dilihat Reuters, total pemesanan mencapai lebih dari US$4,6 miliar hingga Kamis (11/6) malam.

Tingginya permintaan membuat Danantara menaikkan nilai penerbitan obligasi dari target awal sekitar US$1 miliar menjadi US$1,5 miliar.

Dana yang dihimpun berasal dari penerbitan dua seri obligasi, masing-masing senilai US$750 juta untuk tenor lima tahun dan US$750 juta untuk tenor 10 tahun.

Obligasi tenor lima tahun ditetapkan dengan imbal hasil (yield) 5,35 persen, sementara tenor 10 tahun menawarkan yield 5,95 persen.

Besarnya minat investor juga memungkinkan Danantara menurunkan tingkat imbal hasil akhir sebesar 35 basis poin dibandingkan panduan harga awal yang ditawarkan kepada pasar.

Sebelumnya, panduan awal menetapkan yield sekitar 5,70 persen untuk obligasi lima tahun dan 6,30 persen untuk obligasi 10 tahun.

Penerbitan obligasi ini menjadi salah satu ukuran minat investor asing terhadap aset Indonesia di tengah berbagai perhatian pasar terhadap kondisi ekonomi domestik.

Sejumlah investor sebelumnya mencermati pelemahan nilai tukar rupiah, kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto, serta semakin luasnya peran Danantara dalam perekonomian nasional.

Transaksi tersebut berlangsung beberapa hari setelah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen dalam langkah di luar jadwal reguler untuk membantu menjaga stabilitas rupiah yang sempat menyentuh serangkaian titik terendah baru.

Berdasarkan dokumen penawaran, dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk kebutuhan korporasi umum, termasuk pendanaan investasi dan pembiayaan kembali utang yang sudah ada.

Obligasi tersebut dijadwalkan resmi diterbitkan pada 18 Juni 2026 dalam kerangka program Global Medium-Term Notes (GMTN) senilai US$5 miliar atau Rp89,71 triliun yang dimiliki Danantara Investment Management.

Sejumlah bank internasional dan regional terlibat sebagai penjamin emisi dan pengelola buku dalam transaksi tersebut, yakni Citigroup, DBS, HSBC, Mandiri Sekuritas, dan Standard Chartered.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Investment Management (DIM), sukses menerbitkan obligasi global perdana senilai US$1,5 miliar dengan kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga lebih dari tiga kali lipat.

Manajemen Danantara mengungkapkan antusiasme investor tercermin dari nilai pemesanan maksimal yang tembus kisaran US$4,6 miliar. Minat itu datang dari investor institusi Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia.

Penerbitan surat utang valuta asing (valas) ini dieksekusi di tengah kondisi ekonomi global yang menantang, tingginya ketidakpastian geopolitik, serta tren kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasury).

“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Danantara Indonesia dipandang memiliki fundamental, tata kelola, dan prospek jangka panjang yang kuat, sehingga tetap menjadi tujuan investasi bagi investor global bereputasi tinggi,” tulis manajemen Danantara Indonesia dalam keterangan resminya, Jumat (12/6/2026).

Manajemen pun optimistis tingginya kepercayaan dari pasar internasional dapat memperkuat keyakinan investor domestik maupun masyarakat luas terhadap kekuatan kerangka institusional Danantara Indonesia ke depan.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat global Moody's Ratings menyematkan peringkat kredit Baa2 kepada DIM. Sejalan dengan prospek utang Pemerintah Indonesia, Moody's juga menetapkan outlook negatif untuk DIM.

Dalam laporannya, Moody's menilai peringkat DIM setara dengan sovereign rating Indonesia. Hal ini mencerminkan kuatnya keterkaitan kedua pihak, baik dari sisi kepemilikan, tata kelola, maupun potensi dukungan keuangan.

Vice President dan Senior Analyst Moody's Ratings, Rachel Chua, menjelaskan peringkat Baa2 disokong oleh posisi DIM dalam pengelolaan investasi negara.

“Peringkat Baa2 dengan outlook negatif untuk DIM selaras dengan peringkat sovereign pemerintah Indonesia. Penilaian ini ditopang hubungan kredit yang kuat, struktur kepemilikan, serta ekspektasi dukungan luar biasa pemerintah yang tepat waktu,” tulis Rachel beberapa waktu lalu.

Selain peringkat korporasi, Moody's memberikan peringkat sementara (P)Baa2 untuk program surat utang jangka menengah global (MTN) yang dibentuk DIM, serta peringkat Baa2 untuk obligasi senior tanpa jaminan yang akan diterbitkan.

Moody's mengategorikan DIM sebagai Government Related Issuer (GRI) karena kedekatannya dengan pemerintah. Mengingat perusahaan masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum memiliki rekam jejak operasional mandiri, Moody's belum memberikan Baseline Credit Assessment (BCA).

Sebagaimana diketahui, DIM dibentuk berdasarkan UU No. 16/2025 dan dimiliki sepenuhnya oleh BPI Danantara untuk mengoptimalkan aset serta investasi BUMN. Hubungan kepemilikan tersebut dinilai sangat kuat karena setiap perubahan struktur hukum memerlukan amandemen undang-undang

Nabire (ANTARA) - Kodim 1705/Nabire membantu pembangunan tujuh Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di sejumlah kampung di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, yang ditargetkan rampung secara bertahap hingga Agustus 2026.

Komandan Kodim 1705/Nabire Letkol Arh Dwi Palwanto di Nabire, Sabtu, mengatakan tujuh KDMP yang sedang dibangun berlokasi di Kampung SP1 Bumi Raya, SP2 Kalisemen, Wanggar, Wanggar Makmur, Wiraska, serta dua unit di Kampung Lagari.

"Saat ini ada tujuh KDMP yang sementara dalam proses pembangunan. Progres masing-masing berbeda, tetapi yang paling tinggi berada di SP2 Kalisemen yang sudah mencapai sekitar 90 persen," katanya.

Ia menjelaskan, pembangunan KDMP merupakan program pemerintah pusat yang pelaksanaannya dibantu oleh seluruh Kodim di Indonesia guna mendukung penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kampung.

Menurut dia, pembangunan fisik koperasi dilakukan oleh TNI, sedangkan pemanfaatannya nanti akan dikelola oleh masyarakat setempat.

"Kami diperintahkan untuk membantu membangun. Nanti masyarakat yang menikmati dan memanfaatkan keberadaan koperasi tersebut," ujarnya.

Dwi mengatakan proses pembangunan turut diawasi oleh masyarakat, kepala kampung, serta pihak Agrinas guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan.

Ia menjelaskan, tidak semua koperasi dapat langsung memperoleh bantuan pembangunan karena terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya ketersediaan lahan minimal seluas 600 meter persegi atau berukuran 20 x 30 meter.

Selain itu, ketersediaan infrastruktur pendukung seperti listrik juga menjadi syarat dalam penentuan lokasi pembangunan KDMP.

"Contohnya di Topo, kami ingin sekali membangun di sana. Namun listrik belum tersedia selama 24 jam sehingga belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan," katanya.

Dwi mengakui sejumlah koperasi lain telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan pembangunan KDMP, namun pemerintah pusat sementara membatasi pembangunan di Nabire hanya pada tujuh titik hingga Agustus 2026.

Setelah Agustus, kata dia, pemerintah pusat akan melakukan evaluasi dan membuka kemungkinan penambahan lokasi pembangunan KDMP di wilayah Nabire.

"Kemungkinan nanti ada beberapa penyesuaian atau perubahan spesifikasi dari pusat, misalnya terkait luas lahan yang tidak harus 600 meter persegi," ujarnya.

Ia berharap pembangunan tujuh KDMP tersebut dapat segera selesai sehingga mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat kampung serta mendukung peningkatan kesejahteraan warga di Kabupaten Nabire.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel — Praktisi Pasar Modal sekaligus Co-Founder PasarDana Hans Kwee menanggapi langkah S&P Global dan Moody's yang untuk kali pertama memberikan peringkat kepada Danantara Investment Management (DIM).

Hans menyebut rating dari dua lembaga pemeringkat global tersebut masih berada dalam kategori investment grade, sehingga tidak serta merta mencerminkan memburuknya kondisi ekonomi Indonesia.

DIM baru-baru ini mendapatkan peringkat kredit jangka panjang 'BBB' dan jangka pendek 'A-2' dengan outlook stabil dari S&P Global serta peringkat ‘Baa2’ dengan outlook negatif oleh Moody's.

"Peringkat tersebut menunjukkan Moody's dan S&P Global tetap melihat DIM memiliki kapasitas dalam memenuhi kewajiban finansialnya," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, outlook negatif yang diberikan Moody's lebih berkaitan dengan sejumlah faktor, antara lain konsistensi komunikasi kebijakan pemerintah, tata kelola BUMN, arah strategi investasi Danantara, serta pengelolaan APBN ke depan.

Penempatan rating DIM yang selaras dengan pemerintah Indonesia itu mencerminkan keyakinan negara akan memberikan dukungan apabila terjadi tekanan terhadap Danantara.

"Persoalan utama yang disoroti bukanlah kemampuan finansial Danantara saat ini, melainkan faktor governance dan kepastian kebijakan. Moody's dan S&P melihat adanya keterkaitan yang sangat kuat antara Danantara dan pemerintah sehingga risiko yang melekat pada keduanya juga dipersepsikan serupa," kata Hans.

Meski begitu, Hans melihat kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam jalur yang relatif kuat. Dia mengatakan, Indonesia tidak berada dalam kondisi resesi, dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di kisaran 5,6 persen.

Selain itu, kata dia, inflasi juga masih terkendali di tengah tingginya harga energi global. Sementara posisi fiskal pemerintah relatif sehat.

Lebih lanjut, Hans juga menjelaskan, neraca perdagangan Indonesia yang masih mencatatkan surplus meski mengalami penyusutan akibat meningkatnya impor energi. Lalu, kinerja sektor komoditas juga memberikan dukungan terhadap perekonomian nasional, terutama ketika harga komoditas global berada pada level yang menguntungkan.

"Dari sisi fundamental, ekonomi Indonesia tidak seburuk yang dikhawatirkan pasar. Pertumbuhan masih terjaga, inflasi terkendali, dan kondisi fiskal relatif baik. Hal yang menjadi perhatian investor saat ini lebih kepada tata kelola dan konsistensi kebijakan," katanya.

Hans menyarankan sebaiknya pemerintahan ke depan agar terus memperkuat komunikasi kebijakan, memastikan pengelolaan APBN tetap prudent, serta memperjelas strategi investasi Danantara.

"Langkah ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus membuka peluang perbaikan outlook di masa mendatang," ujarnya.

(Dhera Arizona)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktisi pasar modal sekaligus Co-founder PasarDana Hans Kwee menilai peringkat yang diberikan S&P Global dan Moody's kepada Danantara Investment Management (DIM) menunjukkan lembaga tersebut masih berada dalam kategori investment grade. Menurut Hans, penilaian tersebut tidak serta-merta mencerminkan memburuknya kondisi ekonomi Indonesia.

DIM baru-baru ini memperoleh peringkat kredit jangka panjang BBB dan jangka pendek A-2 dengan outlook stabil dari S&P Global. Sementara itu, Moody's memberikan peringkat Baa2 dengan outlook negatif.

Hans mengatakan, kedua lembaga pemeringkat global tersebut masih melihat DIM memiliki kapasitas yang memadai dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Menurut dia, outlook negatif yang diberikan Moody's lebih berkaitan dengan faktor tata kelola dan kepastian kebijakan dibanding kondisi fundamental ekonomi Indonesia.

Hans menjelaskan, sejumlah aspek yang menjadi perhatian, antara lain, konsistensi komunikasi kebijakan pemerintah, tata kelola badan usaha milik negara (BUMN), arah strategi investasi Danantara, serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan.

"Persoalan utama yang disoroti bukanlah kemampuan finansial Danantara saat ini, melainkan faktor governance dan kepastian kebijakan. Moody's dan S&P melihat adanya keterkaitan yang sangat kuat antara Danantara dan pemerintah sehingga risiko yang melekat pada keduanya juga dipersepsikan serupa," kata Hans saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Rabu (3/6/2026).

Menurut Hans, penyelarasan peringkat DIM dengan Pemerintah Indonesia mencerminkan keyakinan bahwa negara akan memberikan dukungan apabila terjadi tekanan terhadap Danantara.

Hans menilai fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam jalur yang relatif kuat. Ia menyebut Indonesia tidak berada dalam kondisi resesi dan pertumbuhan ekonomi masih terjaga.

Selain itu, Hans mengatakan, inflasi juga masih terkendali di tengah tingginya harga energi global, sementara posisi fiskal pemerintah dinilai tetap sehat.

Ia menambahkan, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus meskipun mengalami penyusutan akibat meningkatnya impor energi. Kinerja sektor komoditas juga masih memberikan dukungan terhadap perekonomian nasional ketika harga komoditas global berada pada level yang menguntungkan.

"Dari sisi fundamental, ekonomi Indonesia tidak seburuk yang dikhawatirkan pasar. Pertumbuhan masih terjaga, inflasi terkendali, dan kondisi fiskal relatif baik. Hal yang menjadi perhatian investor saat ini lebih kepada tata kelola dan konsistensi kebijakan," ujar Hans.

Hans menyarankan pemerintah terus memperkuat komunikasi kebijakan, menjaga pengelolaan APBN tetap prudent, serta memperjelas strategi investasi Danantara untuk mempertahankan kepercayaan investor.

"Langkah ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus membuka peluang perbaikan outlook di masa mendatang," kata Hans.

Untuk itu, kami terus berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses seleksi mitra WtE (Waste to Energy) ini dilakukan secara transparan dan kompetitif

Jakarta (ANTARA) - Danantara Investment Management (DIM) menyatakan peningkatan peserta mancanegara dan nasional dalam seleksi gelombang kedua program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) menunjukkan besarnya potensi program energi yang akan diterapkan di 33 kota di Indonesia itu.

Direktur Investasi DIM yang juga CEO PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) Fadli Rahman mengatakan kehadiran peserta dari dalam maupun luar negeri menunjukkan bahwa program ini memiliki daya tarik investasi yang kuat jika dijalankan dengan tata kelola yang kredibel.

"Untuk itu, kami terus berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses seleksi mitra WtE (Waste to Energy) ini dilakukan secara transparan dan kompetitif,” katanya dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.

Pada gelombang kedua Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) untuk PSEL atau program Waste-to-Energy (WtE) ini, jumlah peserta yang lolos mencapai 85 entitas atau melonjak lebih dari 254 persen dibanding gelombang pertama yang diikuti oleh 24 peserta.

Fadli mengatakan proses proyek PSEL ini masih berada pada tahap awal. Adapun DPT merupakan proses prakualifikasi yang berarti perusahaan-perusahaan tersebut masih akan melewati sejumlah proses sampai mendapatkan proyek. Tahap berikutnya akan mencakup evaluasi teknis, kesiapan pembiayaan, kesesuaian teknologi, hingga kemampuan operasional di lapangan.

Peserta DPT gelombang kedua ini berasal dari berbagai negara seperti Jepang, Korea Selatan, Prancis, India, Singapura, China, hingga sejumlah perusahaan lainnya di kawasan. Artinya, kata Fadli isu pengelolaan sampah di Indonesia kini masuk dalam perhatian pelaku industri energi dan lingkungan global.

Meningkatnya jumlah peserta dalam DPT gelombang kedua, ujar Fadli, juga menunjukkan bahwa proyek PSEL Indonesia kini dipandang sebagai pasar yang semakin serius. Daftar 85 entitas yang dinyatakan lulus seleksi DPT PSEL gelombang kedua dapat dilihat melalui situs resmi Danantara Indonesia.

Adapun perusahaan-perusahaan dalam DPT gelombang kedua banyak berasal dari negara yang memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan sampah berbasis energi, seperti Jepang dan Korea Selatan yang dikenal mengembangkan teknologi insinerasi modern dengan standar emisi ketat.

Masuknya perusahaan dari Eropa dan China juga menambah keragaman kapabilitas dan pengalaman teknologi, khususnya dalam pengelolaan lingkungan dan efisiensi energi perkotaan.

Sedangkan Denera merupakan anak perusahaan DIM. Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir sebelumnya menargetkan Denera bisa melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir 2028.

Danantara menargetkan PSEL akan menaungi 33 proyek di seluruh Indonesia dengan total nilai investasi mendekati 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp85 triliun-Rp90 triliun.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Ini untuk meningkatkan likuiditas renminbi di pasar onshore dan ini tentunya juga kita harapkan akan membuat struktur baru dalam hal mengurangi volatilitas rupiah terhadap dolar

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mendorong penerbitan instrumen keuangan berdenominasi renminbi, termasuk Panda Bonds dan Dim Sum Bonds oleh pemerintah Indonesia, guna mendukung pendalaman pasar valuta asing (valas) domestik.

Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu, mengatakan penerbitan Panda Bonds dan Dim Sum Bonds dapat menjadi alternatif penempatan renminbi sekaligus memperkuat likuiditas mata uang China itu di pasar domestik.

Thomas menambahkan bahwa di sisi lain, BI juga memanfaatkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan mendukung penyediaan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar offshore sebagai alternatif penempatan likuiditas rupiah di pasar luar negeri.

Adapun BI tengah mempercepat implementasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2030 melalui perluasan transaksi offshore Chinese Renminbi (CNH) terhadap rupiah dengan instrumen spot dan swap di pasar valas domestik.

Langkah tersebut dilakukan seiring semakin luasnya penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction (LCT) dalam penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi Indonesia-China.

Dari aspek partisipasi, ujar Thomas, BI juga mendorong inisiatif Renminbi Clearing Bank guna meningkatkan kapasitas aliran renminbi dari Tiongkok ke Indonesia sebagai penyedia likuiditas mata uang China

Melalui skema tersebut, penyedia likuiditas renminbi akan memperoleh akses langsung ke People’s Bank of China (PBOC) dan China Interbank Market.

“Ini untuk meningkatkan likuiditas renminbi di pasar onshore dan ini tentunya juga kita harapkan akan membuat struktur baru dalam hal mengurangi volatilitas rupiah terhadap dolar,” kata Thomas.

Masih dalam rangka pendalaman pasar uang dan pasar valas guna mendukung stabilitas rupiah, BI memperluas keikutsertaan perbankan dalam transaksi offshore NDF jual valas terhadap rupiah di pasar luar negeri bagi dealer utama PUVA yang memenuhi persyaratan dari BI.

Selain itu, untuk mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah dan, BI juga memperkuat kebijakan transaksi pasar valas melalui penyesuaian threshold beli tunai valas terhadap rupiah tanpa underlying, peningkatan threshold jual DNDF/Forward, serta peningkatan threshold beli dan jual swap, yang berlaku sejak April 2026.

Mulai Juni mendatang, kebijakan tersebut diperkuat dengan penurunan threshold tunai beli valas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi 25.000 dolar AS per pelaku per bulan.

Sebagai informasi, Panda Bonds disiapkan pemerintah Indonesia untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah melalui diversifikasi sumber pembiayaan internasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam keterangan di Jakarta, Rabu (6/5), menjelaskan bahwa langkah diversifikasi ini bertujuan agar ketergantungan Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat dapat dikurangi.

Penerbitan instrumen utang di pasar China tersebut juga akan menguntungkan karena menawarkan tingkat bunga yang lebih kompetitif bagi pemerintah.

Sementara itu, Dim Sum Bonds telah diterbitkan pemerintah Indonesia dengan nilai sebesar 6 miliar yuan atau sekitar Rp13,2 triliun dengan kurs 1 yuan sekitar Rp2.200.

Usai pemerintah mengumumkan pembukaan masa penawaran Dim Sum Bonds pada 23 Oktober 2025, penerbitan tersebut berhasil menarik minat investor onshore (domestik) China dengan total final orderbook mencapai 18 miliar yuan (Rp39,6 triliun).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan surat utang global berdenominasi Yuan atau Panda Bond memiliki daya tarik yang lebih besar dari Dim Sum Bond lantaran menawarkan imbal hasil (yield) yang lebih kompetitif.

Panda Bond rencananya diterbitkan bulan depan, sedangkan Dim Sum Bond dirilis pada Oktober 2025.

Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa Panda Bond nantinya akan menawarkan imbal hasil yang lebih rendah dibandingkan Dim Sum Bond.

Imbal hasil Dim Sum Bond sebelumnya berkisar pada rentang 2,5 persen hingga 2,9 persen. Sementara saat ini, penawaran imbal hasil di pasar keuangan China berada pada rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen.

Namun sejauh ini, pihaknya belum menentukan target jumlah penerbitan Panda Bond. Ia hanya memberikan arahan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto untuk membuka penawaran Panda Bond dalam jumlah besar bila menerima penawaran masuk tinggi.

Penerbitan obligasi ini, katanya, bakal menambah diversifikasi portofolio RI sehingga mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap dolar AS.

“Saya bilang ke Pak Minto (Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko) kalau banyak peminatnya, perbanyakkan di situ. Kalau bunganya lebih rendah, kan hemat kita,” tuturnya.

Sebelumnya, Purbaya menjelaskan penerbitan Panda Bond merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih kokoh karena tidak bergantung pada satu sumber tertentu.

Dia melanjutkan, China memiliki likuiditas yang memadai serta pasar keuangan berkapasitas besar sehingga diyakini mampu menyerap instrumen utang pemerintah Indonesia.

Selain itu, pasar keuangan China juga menawarkan imbal hasil (yield) kompetitif dengan rentang 2,3 persen hingga 2,5 persen.

Faktor potensial lainnya, menurut Purbaya, yaitu pasar China menaruh kepercayaan yang cukup kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga penilaiannya tak rentan terpengaruh oleh peringkat kredit.

Dia pun mengaku telah bertemu dengan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), di mana China menyatakan siap untuk berpartisipasi dalam penerbitan Panda Bond.

Sebagai timbal balik dari intensi penerbitan Panda Bond, Pemerintah Indonesia juga membuka peluang bagi China untuk menerbitkan surat utang atau obligasi di pasar domestik.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

TERNATE - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyoroti pembubaran nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi di Kota Ternate, Maluku Utara, yang dilakukan Dandim 1501/Ternate. Pembubaran dilakukan dengan alasan penolakan masyarakat, terutama di media sosial karena judul film dianggap provokatif.

TB Hasanuddin menilai tindakan tersebut berpotensi melanggar konstitusi sekaligus melampaui tugas pokok dan fungsi TNI. “Pembubaran yang dilakukan Dandim 1501 berpotensi melanggar konstitusi dan tupoksi TNI. Dalam negara demokrasi, ruang diskusi dan penyampaian informasi harus dilindungi selama tidak terbukti melanggar hukum,” ujarnya, Senin (11/5/2026).

Menurut dia, Pasal 28F UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. “Pasal 28F UUD RI 1945 menjamin hak asasi setiap orang untuk berkomunikasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia. Pembubaran kegiatan nonton bareng tersebut bertentangan dengan semangat pasal itu,” katanya.

Hingga saat ini tidak ada putusan atau bukti berkekuatan hukum yang menyatakan film tersebut melanggar peraturan perundang-undangan. “Kalau ada pihak yang menilai isi film tidak tepat atau provokatif, maka seharusnya dibantah dengan data, klarifikasi, dan argumentasi. Bukan dengan pembubaran kegiatan,” ujarnya.

Legislator PDIP itu juga menekankan bahwa pembubaran kegiatan masyarakat bukan bagian dari tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI. Apabila terdapat indikasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka langkah yang tepat adalah berkoordinasi dengan aparat kepolisian.

“Kalau memang ada potensi gangguan kamtibmas, seharusnya TNI segera berkoordinasi dengan kepolisian yang memang memiliki kewenangan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai aturan perundang-undangan. TNI tidak perlu melakukan tindakan langsung yang melampaui tupoksinya,” ungkapnya

Dia menilai peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah, terutama dalam menjalankan proyek-proyek strategis nasional (PSN) maupun program besar yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Menurut TB Hasanuddin, pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik dan transparansi dalam setiap kebijakan strategis agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun resistensi di masyarakat.

Sebelumnya, nobar film dokumenter berjudul Pesta Babi di Kota Ternate, Maluku Utara, dibubarkan aparat TNI. Aparat menilai film tersebut mendapat banyak penolakan karena bersifat provokatif.

"Kami memonitor kegiatan ini. Kemudian keberadaan kegiatan ini, kami melihat di media sosial banyaknya penolakan akan kegiatan film ini, karena banyak yang menilai ini bersifat provokatif dari judulnya," ujar Dandim 1501 Ternate Letkol Inf Jani Setiadi, Jumat (8/5/2026).

Kegiatan nobar yang disertai diskusi itu digelar Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Maluku Utara bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate di Pendopo Benteng Oranje, Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah, Jumat (8/5/2026) pukul 20.00 WIT.

Serang (ANTARA) -

Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Banten untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang jujur dan transparan kepada petugas sensus.

Ajakan tersebut disampaikan Dimyati usai mengikuti simulasi Sensus Ekonomi 2026 bersama jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten di Serang, Kamis.

“Saya mengimbau agar masyarakat Banten menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan dengan jujur dan transparan pada sensus ini, karena kerahasiaan data itu akan terjamin,” kata Dimyati.

Ia menegaskan, partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting karena hasil sensus akan digunakan pemerintah sebagai rujukan utama untuk memetakan kondisi ekonomi riil sekaligus menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung selama empat bulan, mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Melalui pendataan tersebut, pemerintah daerah diharapkan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kekuatan ekonomi masyarakat, tingkat pengangguran, hingga efektivitas pertumbuhan ekonomi di lapangan.

Selain mengajak masyarakat, Dimyati juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten memperkuat kolaborasi dengan BPS.

Ia mengusulkan adanya diskusi rutin setiap bulan untuk membahas hasil sensus maupun data triwulanan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah.

Menurutnya, akurasi data BPS sangat penting agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten dapat dialokasikan secara lebih efisien dalam mendukung program strategis nasional, termasuk Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“BPS itu memiliki pengalaman dan bisa menjadi landasan perencanaan pembangunan di Provinsi Banten. Saya tidak ingin hanya mendapatkan laporan saja, tapi harus riil dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Yusniar Juliana, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Banten terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Ia menyebut peran BPS layaknya kompas yang memberikan arah pembangunan melalui penyediaan data yang akurat dan terpercaya.

“Kami sangat menyambut baik ide pertemuan rutin dan dukungan terhadap sensus ini guna memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan Satu Data Indonesia,” ujar Yusniar.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026