Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pelemahan nilai tukar rupiah yang tembus Rp18 ribu per dolar AS bakal berdampak pada pembayaran utang negara, terutama yang berdenominasi valuta asing (valas).

Nilai tukar rupiah dibuka di level Rp18.016 per dolar AS pada perdagangan Kamis (4/6) pagi. Mata uang Garuda melemah 49 poin atau 0,27 persen.

"Kuponnya sih konstan, cuma pada waktu rupiah melemah, ya meningkat dalam rupiah pembayarannya (bunga utang)," ujar Purbaya usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (4/6).

Menurutnya, meski terjadi pelemahan nilai tukar, tetapi masih dalam perhitungan pemerintah. Oleh sebab itu, ia memastikan tidak akan terlalu berdampak besar bagi APBN.

"Cuma kan ini masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya," imbuhnya.

Purbaya menekankan level rupiah saat ini masih di dalam range fundamental yang ditetapkan pemerintah, meski di APBN 2026 range rupiah dipatok Rp16.500 per dolar AS.

"Pada waktu APBN pertama kan ada asumsinya berapa, Rp16.500, ya? Tapi kan terus ada simulasi pada waktu harga BBM naik. Ya, kita hitung di situ, adjustment cukup tinggi. Tapi kan saya nggak sebutkan, dan nanti rupiah melemah signifikan," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China bertekad akan menerapkan tarif balasan terhadap Uni Eropa seiring dengan berlakunya kebijakan pajak karbon lintas batas atau Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa per 1 Januari 2026. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Kamis (1/1/2026), Kementerian Perdagangan China mengemukakan bahwa regulasi tersebut tidak adil.

Mengutip Bloomberg, Kementerian Perdagangan China menyebut bahwa serangkaian proposal legislasi dan aturan implementasi CBAM yang diterbitkan Uni Eropa mencerminkan perlakuan tidak setara terhadap produk China. CBAM sendiri merupakan regulasi utama UE yang memberlakukan pungutan karbon pada produk-produk dengan intensitas emisi karbon tinggi yang masuk ke kawasan tersebut.

China menyoroti penetapan nilai baku intensitas karbon (default carbon-intensity values) yang dinilai terlalu tinggi terhadap produk-produk asal China. Bahkan, Uni Eropa disebut berencana menaikkan nilai acuan tersebut dalam tiga tahun ke depan.

Menurut China, tolok ukur yang digunakan untuk menentukan biaya karbon di perbatasan ketika data terverifikasi tidak tersedia tidak sejalan dengan kondisi aktual maupun jalur pembangunan jangka panjang China.

“Penetapan ini merupakan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif terhadap China,” demikian pernyataan kementerian.

China menegaskan akan mengambil langkah tegas untuk merespons pembatasan perdagangan yang dianggap merugikan, termasuk CBAM.

“Kami akan secara tegas mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menanggapi setiap pembatasan perdagangan yang tidak adil, guna menjaga kepentingan pembangunan China dan stabilitas rantai pasok global,” ujar Kementerian Perdagangan China.

CBAM dirancang untuk melindungi sektor-sektor industri intensif karbon di Uni Eropa dari persaingan yang dianggap tidak adil selama transisi hijau, khususnya dari negara-negara dengan regulasi iklim yang lebih longgar. Namun, kebijakan ini menuai kritik dari sejumlah mitra dagang karena dinilai berpotensi menjadi instrumen proteksionisme terselubung.

Kementerian Perdagangan China juga menyatakan penolakan terhadap rencana Uni Eropa memperluas cakupan CBAM ke sekitar 180 produk berbasis baja dan aluminium, termasuk mesin, kendaraan dan suku cadang otomotif, serta peralatan rumah tangga. Menurut Beijing, rencana tersebut “melampaui cakupan yang sah” dari upaya penanganan perubahan iklim.

Selain itu, China mengkritik langkah Uni Eropa yang belakangan menarik kembali rencana larangan efektif terhadap kendaraan bermesin pembakaran internal. Menurut China, pelonggaran standar regulasi hijau di dalam negeri Uni Eropa, sembari membangun hambatan perdagangan eksternal atas nama perlindungan lingkungan, mencerminkan standar ganda.

“Uni Eropa tengah mendorong bentuk baru proteksionisme perdagangan dengan dalih mencegah carbon leakage,” kata kementerian tersebut. Kebijakan ini dinilai berisiko meningkatkan biaya aksi iklim bagi negara berkembang dan “secara serius merusak kepercayaan internasional.”

China pun mendesak Uni Eropa untuk tetap menjaga keterbukaan pasar dan menghindari kebijakan yang berpotensi mengganggu kerja sama perdagangan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan bagi industri semen meningkat menjelang implementasi tarif karbon lintas negara atau carbon border adjustment mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa. Pedagang komoditas tersebut tak bisa mengelak dari tambahan beban pajak tanpa mengambil langkah-langkah penurunan emisi karbon.

Terbaru, Uni Eropa berencana memperluas sektor-sektor yang disasar CBAM. Dokumen draf yang dilihat Reuters mengungkap bahwa suku cadang mobil, kulkas, hingga mesin cuci diusulkan blok tersebut untuk masuk dalam objek tarif.

Perluasan ini ditempuh untuk menutup ketimpangan yang berisiko timbul ketika industri manufaktur asing mencoba menghindari kewajiban iklim.

Proposal tersebut sekaligus menandai perluasan signifikan dalam CBAM yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Melalui regulasi ini, produk-produk dengan jejak emisi tinggi seperti baja, semen dan pupuk akan dikenai biaya tambahan ketika masuk ke wilayah Uni Eropa.

“Proposal ini akan memperluas cakupan CBAM sehingga menyasar kebocoran karbon dari produk-produk yang berada di dalam rantai pasok baja dan aluminium,” tulis draf tersebut, dikutip dari Reuters.

Berdasarkan rencana dalam draf tersebut, produk konstruksi untuk jembatan, transformator listrik dan kabel, serta mesin-mesin pertanian juga akan masuk dalam cakupan pungutan tersebut.

Uni Eropa memilih produk-produk baru ini berdasarkan tingkat paparannya terhadap risiko “kebocoran karbon”, yakni potensi relokasi industri ke luar Eropa untuk menghindari kebijakan iklim kawasan yang ketat.

CBAM yang diterapkan UE sendiri bertujuan melindungi industri Eropa dari impor murah beremisi tinggi, sekaligus mendorong produsen global beralih ke proses produksi yang lebih bersih.

Namun, kebijakan yang berlaku saat ini telah memicu kritik dari sejumlah mitra dagang, termasuk China, India, dan Afrika Selatan. Mereka menilai CBAM secara tidak adil membebani industri di negara berkembang.

Menanggapi implementasi CBAM awal tahun depan, Head of CCC Indonesia Competence Center Cement PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP), Robert Sweigart, mengemukakan bahwa semen yang diproduksi Indocement tidak terdampak langsung. INTP sendiri tercatat tak melakukan ekspor semen langsung ke negara-negara Uni Eropa, tetapi perusahaan mengirim clinker ke Australia.

“Untuk CBAM kami tidak terdampak langsung, tetapi kami mengirim clinker ke Australia,” kata Robert, Kamis (18/12/2025). Sebagai catatan, Australia dikabarkan tengah mempertimbangkan implementasi pajak karbon lintas batasnya sendiri.

Meski tak terimbas CBAM, Sweigart mengemukakan bahwa INTP terus mengupayakan dekarbonisasi melalui adopsi energi terbarukan. Indocement sejauh ini telah mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan total kapasitas lebih dari 71 megawatt (MW) di fasilitas produksinya di Citeureup, Cirebon, dan Tarjun.

Sweigart menyampaikan bahwa energi terbarukan menjadi elemen penting dalam strategi keberlanjutan perusahaan.

“Transisi menuju energi bersih merupakan bagian dari komitmen jangka panjang kami dalam meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi dampak lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim yang kian masif. Pemanfaatan energi surya membantu kami mengelola konsumsi energi secara lebih efisien sekaligus memperkuat kesiapan perusahaan dalam memenuhi berbagai standar keberlanjutan, baik di tingkat nasional maupun global,” paparnya.

Raksasa Semen Hadapi Gugatan Hukum terkait Iklim

Dalam perkembangan lain, pengadilan di Swiss menyatakan menerima gugatan hukum yang diajukan warga Pulau Pari, Indonesia, terhadap produsen semen asal Swiss, Holcim. Gugatan ini disampaikan terkait dugaan kontribusi perusahaan tersebut terhadap krisis iklim karena kegagalan menekan emisi karbon.

Mengutip Reuters, pengadilan Kanton Zug menyampaikan pada Senin (22/12/2025) bahwa gugatan ini telah diterima untuk diproses lebih lanjut. Kendati demikian, pengadilan menegaskan keputusan tersebut masih dapat dibatalkan apabila dalam tahapan banding selanjutnya ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan prosedural.

Gugatan terhadap Holcim mulanya diajukan pada Januari 2023 oleh empat warga Pulau Pari, sebuah pulau kecil di Kepulauan Seribu yang berulang kali dilanda banjir seiring meningkatnya permukaan air laut akibat pemanasan global. Mereka menilai aktivitas emisi Holcim turut berkontribusi terhadap dampak iklim yang mereka alami secara langsung.

Holcim menyatakan akan mengajukan banding atas keputusan pengadilan tersebut. Perusahaan berpendapat bahwa penentuan mengenai “siapa yang boleh mengeluarkan emisi karbon dioksida [CO₂] dan dalam jumlah berapa” seharusnya menjadi kewenangan pembuat kebijakan, bukan pengadilan perdata.

Lembaga nirlaba Swiss Church Aid, yang mendukung gugatan warga Pulau Pari, menyebut perkara ini sebagai preseden penting. Menurut mereka, ini merupakan pertama kalinya pengadilan di Swiss menerima gugatan iklim yang menyasar korporasi besar.

“Kami sangat senang. Keputusan ini memberi kami kekuatan untuk melanjutkan perjuangan,” ujar Asmania, salah satu warga Pulau Pari yang menjadi penggugat, dalam pernyataan resmi Swiss Church Aid. Dia menambahkan putusan tersebut menjadi kabar baik bagi dirinya dan keluarga.

Sejumlah organisasi nonpemerintah yang mendukung para penggugat menyatakan Holcim dipilih karena perusahaan tersebut termasuk salah satu penghasil emisi karbon dioksida terbesar di dunia serta dikategorikan sebagai carbon major di Swiss.

Menanggapi gugatan tersebut, Holcim menegaskan komitmennya untuk mencapai target emisi nol bersih pada 2050 dengan pendekatan berbasis sains. Perusahaan juga menyatakan telah memangkas emisi CO₂ langsung dari operasionalnya lebih dari 50% sejak 2015.

Dalam gugatan itu, para penggugat menuntut kompensasi atas kerusakan iklim yang mereka alami, partisipasi finansial Holcim dalam upaya perlindungan dari banjir, serta percepatan penurunan emisi karbon. Sebagai konteks, Asosiasi Semen dan Beton Global mencatat bahwa industri semen menyumbang sekitar 7% dari total emisi CO₂ global.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu bakal menerapkan ijon pajak, meski penerimaan pajak seret pada 2025.

"Siapa yang bilang ijon pajak? Gue bilang ijon? Emang saya bilang ijon? Saya enggak pernah bilang ijon, orang saya bukan tukang ijon. Jadi, saya enggak ngerti istilah itu," tegas Purbaya usai Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).

"Mungkin ada adjustment di sana-sini untuk pajak, tapi kita lihat lagi seperti apa ke depannya, tergantung kondisi di lapangan," sambungnya.

Isu mengenai implementasi ijon pajak mencuat dari salah satu pemberitaan media massa, yang akhirnya dibantah Purbaya. Bantahan tersebut senada dengan yang disampaikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu beberapa saat lalu.

DJP menegaskan pemerintah tetap akan mengumpulkan pajak pada tahun ini sesuai peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut juga bakal ditempuh dengan prinsip profesionalisme.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto ikut meluruskan soal ribut-ribut penerapan ijon pajak. Ia mengutip praktik dinamisasi pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat 6 UU Pajak Penghasilan (UU PPh).

"Ini prinsipnya angsuran bulanan PPh Pasal 25 itu yang dibayar sendiri oleh wajib pajak didasarkan pada kinerja Y-1, jadi tahun sebelumnya," jelas Bimo.

Bimo menyebut DJP diberikan kewenangan untuk menyesuaikan besaran angsuran PPh Pasal 25.

Hal itu dilakukan terhadap beberapa kondisi, misalnya ketika ada penghasilan-penghasilan yang berbeda polanya dengan tahun sebelumnya atau penghasilan yang bersifat tidak teratur.

Ada juga penyesuaian angsuran yang bisa ditempuh DJP Kemenkeu ketika muncul perubahan kegiatan usaha, perubahan size usaha, dan juga peningkatan bisnis dari wajib pajak.

"Nah, hal ini dimaksudkan supaya angsuran wajib pajak di dalam tahun yang berjalan ini sedapat mungkin bisa diupayakan mendekati jumlah pajak yang memang seharusnya terutang di akhir tahun. Konteksnya, supaya itu bisa mengurangi beban kurang bayar wajib pajak pada saat penyampaian SPT tahunan di 2026," tuturnya.

Ijon diartikan sebagai praktik meminta wajib pajak (WP) menyetor di tahun ini atas kewajiban perpajakan yang terutang pada tahun depan, artinya membayar pajak di depan. Laman resmi Ditjen Pajak juga menegaskan praktik ijon pajak bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Bisnis.com, JAKARTA- Uni Eropa memperluas pengenaan carbon border adjustment mechanism alias CBAM jelang penerapan pada Januari 2026. Hal inipun bakal berimbas terhadap produk manufaktur asal Indonesia.

Pemberlakuan CBAM yang sejatinya merupakan pajak tambahan berdasarkan jejak karbon bagi produk impor Uni Eropa, telah banyak dikritik negara mitra. Brasil, India, hingga Afrika Selatan telah melayangkan protes kepada Uni Eropa (UE).

Sebaliknya, hingga saat ini sikap serupa belum ditunjukkan Indonesia. Padahal, pelaku industri yang terimbas langsung seperti baja, telah mengutarakan keresahan terkait kebijakan UE tersebut.

Terlebih lagi kini, UE memperluas pengenaan CBAM bagi produk turunan, seperti komponen otomotif, kulkas, hingga mesin cuci. Alasan UE, perluasan sasaran untuk menutup celah ketimpangan produk manufaktur impor yang dinilai masih bebas dari kewajiban memikul emisi karbon.

Dalam pemberitaan Reuters, dikutip pada Kamis (18/1/2025), perluasan produk turunan itu menambah daftar sebelumnya yang menyasar komoditas baja, semen, dan pupuk.

“Proposal ini akan memperluas cakupan CBAM, sehingga menyasar kebocoran karbon dari produk-produk yang berada di dalam rantai pasok baja dan alumunium,” tulis draf terkait CBAM terbaru yang disitat Reuters.

Alhasil, UE tidak saja melihat produk dengan bawaan emisi tinggi, melainkan pula memelototi jejak karbon pada seluruh rantai pasok.

UE berdalih bahwa CBAM melindungi industri kawasan tersebut dari impor murah beremisi tinggi, sekaligus memaksa produsen global beralih menerapkan produksi hijau.

Sontak kebijakan ini pun diserang negara mitra. China, India, Brasil, dan Afrika Selatan menilai kebijakan itu tidak adil, karena memberikan beban tambahan kepada industri negara berkembang.

Dari CBAM, UE memperkirakan akan menjaring pendapatan tarif karbon lintas batas hingga US$2,47 miliar pada 2030. Dari total pendapatan, sebanyak 25% bakal disalurkan sebagai kompensasi produsen Eropa atas biaya tinggi karena penerapan produksi hijau.

Sebaliknya, eksportir dari luar Eropa berpotensi gigit jari. Sebab, hingga kini tidak ada kejelasan pengembalian subsidi agar importir dapat mendapat jatah yang sama guna beralih menerapkan produksi hijau.

Selain memperluas sasaran, dokumen CBAM juga memuat pengetatan standardisasi emisi sejumlah komoditas. Misal saja untuk alumunium mentah, ditetapkan sebesar 1,423 ton CO2 per ton logam, klinker semen menjadi 0,888, dan pupuk amonia cair 0,457.

“Nilai standar ini akan digunakan ketika produsen tidak memberikan data emisi mereka sendiri,” tulis dokumen tersebut.

Kebijakan itu pun belum disikapi proporsional oleh Pemerintah Indonesia. Sedangkan pengusaha mulai was-was.

The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) telah memperkirakan ongkos tambahan ekspor ke Eropa. “Berdasarkan estimasi awal dari beberapa anggota industri, penerapan CBAM secara penuh dapat meningkatkan biaya ekspor produk baja ke Eropa hingga 20%,” kata Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara, beberapa waktu lalu kepada Bisnis.

Lebih jauh, kondisi tersebut juga menyingkap fakta bahwa pasar karbon domestik harus memburu legitimasi global. Dengan ketiadaan pasar karbon domestik yang diakui UE, maka produk baja dari Indonesia akan kalah saing dibandingkan produk sejenis dari negara kompetitor.

Apalagi bagi produsen baja, pasar UE masih jadi salah satu tujuan utama. Hingga semester I/2025, UE membeli produk besi dan baja Indonesia seberat 1,32 juta ton, dengan nilai transaksi tembus US$884 juta.

Tren permintaan UE pun tengah meningkat. “Angka ini meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun 2024, hanya sekitar 541.000 ton, nilainya US$435 juta,” simpul Harry.

UE sendiri mematok tenggat penerapan CBAM pada 1 Januari 2026, berarti sebentar lagi produk manufaktur yang diekspor Indonesia bakal menemukan kesulitan tambahan. Untuk itu, pemerintah wabilkhusus yang menangani sektor industri harus turun tangan membantu.

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa berencana memperluas sektor-sektor yang disasar tarif karbon lintas negara atau carbon border adjustment mechanism (CBAM) sehingga meliputi suku cadang mobil, kulkas dan mesin cuci berdasarkan draf terbaru yang dilihat Reuters.

Perluasan ini ditempuh untuk menutup ketimpangan yang berisiko timbul ketika industri manufaktur asing mencoba menghindari kewajiban iklim.

Proposal tersebut sekaligus menandai perluasan signifikan dalam CBAM yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Melalui regulasi ini, produk-produk dengan jejak emisi tinggi seperti baja, semen dan pupuk akan dikenai biaya tambahan ketika masuk ke wilayah Uni Eropa.

“Proposal ini akan memperluas cakupan CBAM sehingga menyasar kebocoran karbon dari produk-produk yang berada di dalam rantai pasok baja dan aluminium,” tulis draf tersebut, dikutip dari Reuters.

Berdasarkan rencana dalam draf tersebut, produk konstruksi untuk jembatan, transformator listrik dan kabel, serta mesin-mesin pertanian juga akan masuk dalam cakupan pungutan tersebut.

Uni Eropa memilih produk-produk baru ini berdasarkan tingkat paparannya terhadap risiko “kebocoran karbon”, yakni potensi relokasi industri ke luar Eropa untuk menghindari kebijakan iklim kawasan yang ketat.

CBAM yang diterapkan UE sendiri bertujuan melindungi industri Eropa dari impor murah beremisi tinggi, sekaligus mendorong produsen global beralih ke proses produksi yang lebih bersih.

Namun, kebijakan yang berlaku saat ini telah memicu kritik dari sejumlah mitra dagang, termasuk China, India, dan Afrika Selatan. Mereka menilai CBAM secara tidak adil membebani industri di negara berkembang.

Draf proposal kedua dari Komisi Eropa yang juga dilihat Reuters juga menunjukkan bahwa Uni Eropa berencana menggunakan 25% dari pendapatan CBAM untuk menyediakan kompensasi bagi produsen Eropa pada periode 2028–2029 atas biaya yang lebih tinggi akibat penerapan pungutan karbon pada impor.

Uni Eropa memperkirakan tarif karbon lintas batas ini akan menghasilkan pendapatan sebesar 2,1 miliar euro (US$2,47 miliar) pada 2030.

Industri hanya akan berhak menerima dukungan tersebut apabila mereka berinvestasi dalam upaya pengurangan jejak karbon dari proses manufaktur, demikian tertulis dalam draf tersebut.

Proposal ini merupakan respons atas tuntutan kalangan industri agar Uni Eropa memberikan kompensasi kepada eksportir Eropa guna membantu mereka bersaing di pasar luar negeri, di mana para pesaing tidak menanggung biaya emisi CO₂.

Namun demikian, draf proposal tersebut tidak secara spesifik menyebutkan bahwa dana ini akan ditujukan bagi eksportir. Sejumlah pejabat Uni Eropa menyatakan kekhawatiran bahwa skema pengembalian dana atau subsidi bagi eksportir dapat melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Uni Eropa menegaskan bahwa CBAM yang dirancang sepenuhnya sejalan dengan ketentuan WTO.

Sementara itu, seorang juru bicara Komisi Eropa menolak memberikan komentar atas draf tersebut, yang masih berpotensi mengalami perubahan sebelum dipublikasikan secara resmi.

Bisnis.com, JAKARTA — The Financial Services Authority’s (OJK) plan to raise the minimum public shareholding, or free float, to 15% goes far beyond a capital market adjustment.

In the banking sector, the policy is poised to intersect directly with a broader strategic agenda: the consolidation of Core Capital Group I (KBMI I) banks, which in recent years have been encouraged to move up a tier, strengthen their capital base, and secure strategic partners.

Bisnis.com, JAKARTA — The Indonesia Stock Exchange (IDX) is reviewing a plan to revise the calculation of minimum free float requirements for prospective issuers in initial public offerings (IPOs), shifting the basis from equity value to market capitalization.

IDX Director of Corporate Valuation I Gede Nyoman Yetna said the exchange will share details of the proposed adjustment to size classifications based on market capitalization with stakeholders to gather feedback before seeking formal approval.