Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menarik diri dari perjanjian iklim utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dinilai sebagai langkah keliru yang berpotensi merugikan perekonomian, lapangan kerja, dan standar hidup di negara tersebut. Kepala iklim PBB Simon Stiell menyebut langkah itu sebagai “gol bunuh diri besar” bagi AS.

“Ketika seluruh negara lain justru melangkah maju bersama, langkah mundur dari kepemimpinan global, kerja sama iklim, dan sains ini hanya akan merugikan ekonomi, lapangan kerja, dan kualitas hidup masyarakat AS, di tengah kebakaran hutan, banjir, badai besar, dan kekeringan yang kian memburuk,” ujar Stiell dalam pernyataan tertulis, Kamis (8/1/2025), dikutip dari Reuters.

Menurut dia, keputusan tersebut akan membuat AS menjadi negara yang kurang aman dan kurang sejahtera di masa depan.

Presiden AS Donald Trump, yang selama ini vokal mengkritik energi terbarukan dan menyebut perubahan iklim sebagai “tipuan”, melangkah lebih jauh dari kebijakan sebelumnya dengan menarik AS tidak hanya dari Perjanjian Paris, tetapi juga dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). AS tercatat sebagai pengemisi gas rumah kaca historis terbesar di dunia.

UNFCCC mewajibkan negara-negara maju untuk menekan emisi, mengadopsi kebijakan pembatasan gas rumah kaca, melaporkan emisi secara terbuka, serta menyediakan pendanaan bagi negara berkembang dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Pada hari yang sama, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan bahwa AS akan segera keluar dari Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund) beserta dewan pengelolanya, yang merupakan mekanisme pembiayaan iklim utama di bawah UNFCCC. AS juga menarik diri dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), badan ilmiah utama PBB di bidang iklim, tempat para ilmuwan AS selama ini memainkan peran penting dalam penyusunan laporan penilaian.

Langkah tersebut menuai kritik dari pejabat Eropa dan kelompok lingkungan. Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa Teresa Ribera menyatakan Gedung Putih tidak menempatkan lingkungan, kesehatan, maupun kesejahteraan manusia sebagai prioritas. Ia juga menilai keputusan itu mengabaikan warisan panjang AS dalam tata kelola global.

Mantan Wakil Presiden AS Al Gore menilai keluarnya AS dari IPCC dilakukan untuk menciptakan keraguan terhadap sains iklim di tingkat global ketika negara lain tetap berkomitmen pada perjanjian iklim PBB. Menurutnya, langkah tersebut menggerus puluhan tahun diplomasi dan memperlemah kepercayaan internasional.

Legalitas Dipertanyakan

Keputusan pemerintahan Trump untuk hengkang dari sejumlah entitas dan badan PBB memunculkan perdebatan dalam aspek legalitas. Sejumlah pakar hukum menilai penarikan AS dari UNFCCC berpotensi melanggar hukum karena perjanjian tersebut disahkan secara bulat oleh Senat AS pada 1992. Mereka berpendapat, persetujuan Kongres juga diperlukan untuk keluar dari perjanjian itu.

Direktur keadilan energi Center for Biological Diversity (CBD) Jean Su menyatakan bahwa jika AS masuk UNFCCC melalui persetujuan Senat, maka proses keluarnya pun seharusnya melalui mekanisme yang sama. CBD saat ini tengah mengkaji kemungkinan gugatan hukum terhadap pemerintah AS.

“Membiarkan langkah tanpa landasan hukum seperti ini tetap terjadi dapat membuat AS terpinggirkan dari diplomasi iklim selamanya,” kata Jean Su.

Pejabat Gedung Putih belum memberikan tanggapan terkait aspek legal keputusan tersebut. Secara prosedural, penarikan diri dari UNFCCC baru berlaku satu tahun setelah pemberitahuan resmi dan akan membuat AS keluar dari seluruh perundingan iklim global, termasuk Perjanjian Paris. AS menjadi satu-satunya negara yang menarik diri dari UNFCCC.

Ketidakjelasan aturan penarikan diri dari perjanjian internasional dalam Konstitusi AS turut memperumit situasi. Sejumlah presiden sebelumnya pernah mengklaim kewenangan eksekutif untuk keluar dari perjanjian tanpa persetujuan Kongres. Namun, para ahli berbeda pendapat mengenai kemudahan AS untuk kembali bergabung di masa depan.

Sebagian kalangan menilai pemerintahan mendatang harus kembali memperoleh dukungan dua pertiga Senat, sementara pakar lain berpendapat AS dapat bergabung kembali secara relatif cepat dengan mengacu pada persetujuan bulat Senat pada 1992 di era Presiden George H.W. Bush. Mantan pejabat iklim AS Sue Biniaz menyebut terdapat berbagai jalur hukum untuk kembali ke perjanjian iklim utama tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres melalui juru bicaranya menyatakan penyesalan atas keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menarik AS keluar dari puluhan entitas PBB, termasuk dua badan utama yang menangani isu iklim dan lingkungan.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric pada Kamis (8/1/2025) menegaskan bahwa pendanaan AS terhadap sebagian besar entitas tersebut bersifat wajib. Pernyataan itu disampaikan menyusul pengumuman Trump pada Rabu (7/1/2025) yang menyebut bahwa Washington akan menarik diri dari puluhan organisasi internasional dan badan PBB karena dinilai bertentangan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat.

Trump menyebut penarikan itu mencakup perjanjian iklim utama, yakni UNFCCC, serta satu badan PBB yang mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Namun, Dujarric mengatakan PBB hingga kini belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintahan Trump terkait langkah tersebut.

Menurut Dujarric, dari 31 entitas PBB yang masuk dalam daftar penarikan AS, sebagian besar dibiayai melalui anggaran reguler PBB. Ia menambahkan beberapa organisasi yang disebut AS merupakan badan perjanjian internasional, sehingga penarikan diri secara formal memerlukan surat resmi.

“Seluruh entitas PBB akan tetap menjalankan mandat yang diberikan oleh negara-negara anggota. PBB memiliki tanggung jawab untuk terus bekerja bagi mereka yang bergantung pada kami," kata Dujarric, dikutip dari Reuters, Jumat (9/1/2025).

Amerika Serikat merupakan kontributor terbesar bagi anggaran reguler PBB dengan porsi maksimal 22% sesuai ketetapan Majelis Umum. Kontribusi tersebut bersifat wajib. Namun, menurut Dujarric, AS tidak melakukan pembayaran apa pun ke anggaran reguler PBB sepanjang tahun lalu dan saat ini memiliki tunggakan sekitar US$1,5 miliar.

“Kontribusi yang ditetapkan untuk anggaran reguler dan anggaran penjaga perdamaian PBB merupakan kewajiban hukum berdasarkan Piagam PBB bagi seluruh negara anggota, termasuk Amerika Serikat,” ujarnya.

Anggaran reguler PBB untuk 2026 tercatat sebesar US$3,45 miliar dan mencakup kegiatan politik, kemanusiaan, perlucutan senjata, ekonomi, sosial, serta komunikasi. Sementara itu, kontribusi bagi sebagian besar badan, dana, dan program PBB seperti Program Pangan Dunia (WFP) dan UNICEF bersifat sukarela.

Trump sebelumnya menyatakan PBB memiliki “potensi besar”, tetapi dinilai gagal memenuhinya, seraya mendorong pemangkasan dana AS. Di sisi lain, Guterres pada Maret meluncurkan satuan tugas reformasi bertajuk UN80 yang bertujuan menekan biaya dan meningkatkan efisiensi organisasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump melanjutkan manuvernya dalam menjauhkan Negeri Paman Sam dari komitmen iklim dengan memutuskan keluar dari dua badan utama PBB yang menaungi isu iklim.

Dalam memorandum yang diterbitkan oleh Gedung Putih pada Rabu (7/1/2025) waktu setempat, Trump mengumumkan bahwa AS menghentikan dukungan terhadap 66 organisasi, badan, dan komisi internasional.

Penarikan dukungan mencakup 35 organisasi non-PBB dan 31 entitas PBB yang dinilai bertentangan dengan kepentingan nasional, keamanan, kemakmuran ekonomi, atau kedaulatan Amerika Serikat.

Dua di antara 31 entitas PBB tersebut adalah Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang memayungi isu-isu iklim dan lingkungan.

Mengutip Bloomberg, keputusan ini konsisten dengan agenda domestik Trump yang berfokus pada pelonggaran aturan lingkungan dan dukungan terhadap bahan bakar fosil. Penarikan AS dari UNFCCC dan IPCC juga melanjutkan langkah sebelumnya pada Januari 2025 ketika Trump memutuskan keluar dari Perjanjian Paris.

“Langkah mundur dari upaya mengurangi polusi dan bencana iklim ini akan merugikan masyarakat dan pelaku usaha Amerika. Kepemimpinan global akan beralih ke negara lain, sementara AS kehilangan suara dalam keputusan penting,” kata Direktur Eksekutif Environmental Defense Fund, Amanda Leland.

Memasuki periode kedua kepemimpinannya, Trump tercatat mencabut serangkaian regulasi penanganan perubahan iklim yang diterapkan pemerintahan Joe Biden. Sejumlah program pendanaan dan insentif pajak untuk energi bersih dan kendaraan listrik dihentikan, proyek energi terbarukan dibekukan, hibah riset dibatalkan, serta akses publik terhadap sebagian data iklim dibatasi.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan pemerintah menarik diri dari lembaga-lembaga yang dinilai tumpang tindih, salah kelola, tidak perlu, boros, dan bertentangan dengan agenda Amerika Serikat.

Keluarnya AS secara formal dari UNFCCC menandai babak baru di mana AS tidak lagi terlibat dengan entitas yang mengkoordinasi target penurunan emisi global dan menyelenggarakan konferensi iklim tahunan COP tersebut. Pejabat AS tercatat tidak hadir dalam perundingan iklim terakhir yang digelar di Brasil tahun lalu.

“Penarikan AS merupakan tantangan paling serius bagi upaya iklim internasional sejak adopsi Perjanjian Paris. Bagi China, ini berarti berkurangnya satu pesaing dalam perlombaan teknologi bersih,” ujar Direktur China Climate Hub Asia Society Policy Institute, Li Shuo.

Dengan keluar dari UNFCCC, pemerintahan AS diperkirakan akan menghadapi proses yang lebih rumit untuk kembali bergabung dalam upaya iklim global. Pada 2021, Presiden Joe Biden kembali masuk ke Perjanjian Paris segera setelah dilantik.

Kalangan konservatif pendukung langkah Trump berpendapat bahwa keanggotaan ulang di UNFCCC kelak harus disertai persetujuan baru Senat dengan mayoritas dua pertiga. Namun, sejumlah pakar hukum menilai presiden berikutnya tetap dapat kembali bergabung tanpa persetujuan Senat.

Sementara itu, IPCC yang dibentuk PBB bersama Organisasi Meteorologi Dunia pada 1998 selama ini dipandang sebagai otoritas global utama dalam menilai kontribusi manusia terhadap pemanasan global. Lembaga ini telah menerbitkan enam laporan penilaian utama yang menjadi rujukan kebijakan iklim dunia dan secara tradisional bergantung pada pendanaan serta keahlian dari AS.

Dengan keluarnya AS dari IPCC, negara tersebut tidak lagi dapat berperan dalam membentuk penilaian ilmiah yang menjadi rujukan pemerintah di seluruh dunia, meski ilmuwan individual masih berpeluang berkontribusi, kata Associate Director Union of Concerned Scientists, Delta Merner.

Keterlibatan AS dalam laporan penilaian baru yang dijadwalkan terbit pada 2029 juga sempat diragukan, menyusul pemutusan hubungan kerja massal dan penutupan program di sejumlah lembaga cuaca dan iklim federal. Beberapa pakar bahkan dilaporkan dilarang mengikuti pertemuan persiapan di China tahun lalu.

“Dampaknya sangat besar. Selama ini AS menyumbang keahlian, kepemimpinan dalam penyusunan laporan, serta data pemantauan sistem bumi yang krusial. Saya tidak yakin bagaimana IPCC dapat terus berjalan tanpa keterlibatan Amerika Serikat,” ujar Dekan School of Energy and Environment City University of Hong Kong, Benjamin Horton.

Amerika Serikat (AS) menjadi satu-satunya negara yang sepenuhnya menarik diri dari upaya iklim internasional, di antaranya dari Perjanjian Paris dan UNFCCC. Langkah mundur AS ini mengejutkan dunia. Namun, Natural Resources Defense Council (NRDC) menyebut tak ada tanda-tanda para pemimpin ekonomi dunia untuk mengikuti langkah pemerintahan Trump.

Hampir setahun keluar dari Perjanjian Paris, Pemerintahan Trump kini juga menarik diri dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Langkah ini tertuang dalam Memorandum Kepresidenan yang dirilis Gedung Putih, pada Rabu (7/1).

Meskipun begitu, NRDC tetap melihat optimisme dari para pemimpin ekonomi dunia lainnya. Ini tergambar dari pencapaian-pencapaian dunia terkait aksi iklim.

“Para pemimpin ekonomi utama di seluruh dunia tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergabung dengan Pemerintahan Trump dalam menarik diri dari perjanjian iklim internasional, mengerem ekonomi energi bersih, atau menjadi pendukung bahan bakar fosil,” ujar NRDC dalam pernyataan resmi, dikutip Kamis (8/1).

Menurut analisis PBB, sejak diadopsinya Perjanjian Paris pada 2015, pembangkit listrik energi terbarukan meningkat sebesar 81%. Pertumbuhan energi terbarukan ini dinilai masuk akal secara ekonomi.

Lalu berdasarkan catatan International Renewable Energy Agency (IREA), pada 2024, sebanyak 91% pembangkit listrik tenaga terbarukan skala utilitas yang baru dioperasikan secara global telah menghasilkan listrik dengan biaya lebih rendah, dibandingkan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil yang baru dipasang.

Investasi Energi Terbarukan Cetak Rekor

Terlepas dari tantangan yang ada, investasi energi terbarukan pada paruh pertama 2025 telah memecahkan rekor baru. Total investasi global mencapai US$ 386 miliar atau sekitar Rp 6.482 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan 10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tren serupa juga muncul di sektor transportasi. Satu dari setiap lima mobil yang terjual di seluruh dunia adalah kendaraan listrik. Angka ini menunjukkan kenaikan dari satu mobil listrik per 100 mobil yang terjual pada 2015.

NRDC menegaskan, negara, perusahaan, negara bagian, kota, dan warga di seluruh dunia harus mengabaikan pemerintahan Trump dan terus berinvestasi dalam solusi iklim.

Tujuannya, agar dunia menghasilkan energi yang lebih terjangkau, polusi udara lebih rendah, kerusakan iklim lebih sedikit, melindungi keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Setelah menyatakan keluar dari Perjanjian Paris, Amerika Serikat kini juga menarik diri dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Ini membuat AS kini menjadi satu-satunya negara yang keluar dari UNFCCC.

Penarikan diri ini tertuang dalam Memorandum Kepresidenan yang dirilis pada Rabu (7/1), dengan tajuk “Menarik Diri Amerika Serikat dari Organisasi, Konvensi, dan Perjanjian Internasional yang Bertentangan dengan Kepentingan Amerika Serikat.”

Sebelumnya, Trump mengeluarkan Perintah Eksekutif 14199 pada 4 Februari 2025, yang menyatakan penarikan AS dan penghentian pendanaan untuk beberapa organisasi PBB tertentu. Selain itu, AS juga akan meninjau kembali dukungannya terhadap semua organisasi internasional.

Perintah tersebut memberi mandat pada Menteri Luar Negeri AS untuk meninjau semua organisasi antarpemerintah di mana AS berpartisipasi di dalamnya. Termasuk konvensi dan perjanjian. Ini dilakukan untuk mengetahui organisasi, konvensi, atau perjanjian mana yang bertentangan dengan kepentingan AS.

“Saya telah mempertimbangkan laporan Menteri Luar Negeri dan setelah berdiskusi dengan Kabinet saya, telah ditetapkan bahwa tetap menjadi anggota, berpartisipasi, atau memberikan dukungan pada organisasi dalam bagian 2 memorandum ini bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat,” kata Trump, dalam memorandum tersebut, dikutip Kamis (8/1).

Tak hanya UNFCCC, AS juga menyatakan berhenti berpartisipasi dari sejumlah lembaga lainnya. Totalnya 35 lembaga non-PBB dan 31 lembaga PBB.

Menteri Luar Negeri AS ke-68 sekaligus Mantan Utusan Khusus Presiden untuk Iklim John Kerry, mengakui ini bukan keputusan yang mengejutkan. Menurutnya, keputusan ini menjadi hadiah bagi Cina dan kartu bebas hukuman bagi negara-negara dan pencemar yang ingin menghindar dari tanggung jawab.

“Ini adalah luka yang diakibatkan sendiri di panggung dunia, dan harganya selalu dibayar oleh anak-anak, berupa terganggunya kesehatan, hilangnya lapangan kerja, biaya meningkat, infrastruktur tak dapat diasuransikan, dan konsekuensi yang lebih buruk,” tutur Kerry.

Meskipun begitu, Mantan Wakil Utusan Khusus Utama Departemen Luar Negeri AS untuk Iklim Sue Biniaz mengungkap bahwa aksi iklim tak akan berhenti karena penarikan perjanjian AS, baik di negara ini maupun secara global.

“Dan penarikan federal ini mudah-mudahan bersifat sementara. Ada banyak jalur di masa depan untuk bergabung kembali dengan perjanjian iklim utama,” katanya.

Dirinya menyinggung ungkapan para ahli perjanjian yang menganggap bahwa AS dapat kembali bergabung dengan UNFCCC sesuai persetujuan Senat pada 1992.

Bisnis.com, JAKARTA — Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim edisi ke-31 atau Conference of the Parties (COP31) akan digelar pada 9–20 November 2026 di Antalya, Turki.

Pertemuan tersebut mencakup Sidang ke-31 Conference of the Parties (COP31) Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Sidang ke-21 Conference of the Parties yang bertindak sebagai Pertemuan Para Pihak Protokol Kyoto (CMP21), serta Sidang ke-8 Conference of the Parties yang bertindak sebagai Pertemuan Para Pihak Perjanjian Paris (CMA8). Selain itu, akan berlangsung pula Sidang ke-65 Badan Subsider untuk Nasihat Ilmiah dan Teknologi (SBSTA65) dan Sidang ke-65 Badan Subsider untuk Implementasi (SBI65).

Keputusan penunjukan Turki sebagai tuan rumah COP31 disepakati dalam COP30, yang menerima tawaran Ankara untuk menggelar pertemuan di Antalya. Dalam pengaturan tersebut, Turki dan Australia akan berbagi kepresidenan COP31, dengan Australia ditunjuk sebagai “Presiden perundingan”. Sebelum konferensi utama, pertemuan Pra-COP dijadwalkan berlangsung di kawasan Pasifik.

Mengutip Earth Negotiations Bulletin (ENB), Presidensi Brasil yang memimpin COP tahun ini mengumumkan akan menyusun dua peta jalan menyusul belum tercapainya konsensus dalam keputusan “Mutirão” terkait bahan bakar fosil dan deforestasi.

Dua peta jalan tersebut mencakup transisi keluar dari bahan bakar fosil secara adil dan setara, serta penghentian dan pembalikan laju deforestasi. Hasil penyusunan peta jalan itu akan dilaporkan pada COP31.

ENB juga melaporkan sejumlah isu lain yang diperkirakan menjadi agenda COP31, antara lain pembiayaan pasca-2020, tinjauan ketujuh atas mekanisme keuangan dan tinjauan berkala atas tujuan jangka panjang global di bawah Konvensi dan capaian kemajuannya.

Sementara itu, sebagaimana dilaporkan Bloomberg, para negosiator internasional sepanjang tahun ini akan memfokuskan pembahasan pada penyusunan peta jalan minimum untuk penghapusan bertahap bahan bakar fosil dan pengakhiran deforestasi. Dua isu tersebut belum terselesaikan pada KTT iklim COP30 di Brasil tahun lalu. Namun, dengan Brasil memegang presidensi COP, peluang untuk mendorong kemajuan dinilai terbuka.

Tonggak awal perundingan dijadwalkan berlangsung dalam sebuah konferensi di Kolombia pada April yang akan berfokus pada transisi keluar dari bahan bakar fosil. Perbedaan pandangan antarnegara juga akan kembali dibahas dalam Konferensi Perubahan Iklim Bonn pada Juni, serta dalam rangkaian Climate Week di London dan New York yang masing-masing digelar pada Juni dan September.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia telah mendeklarasikan dukungan terhadap inisiatif pendanaan Tropical Forest Forever Facility (TFFF) yang diusung Brasil. Hal ini diwujudkan melalui komitmen pendanaan senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16,8 triliun yang disampaikan pemerintah Indonesia dalam pembukaan Leader’s Summit COP30 di Belem, Brasil pada Kamis (6/11/2025).

Saat itu, Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo dalam pidatonya mengemukakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh inisiatif TFFF yang membidik total investasi US$125 miliar untuk mendukung konservasi hutan.

“Indonesia akan berpartisipasi aktif dan telah berkomitmen untuk menyamai kontribusi Brasil dengan nilai US$1 miliar,” kata Hashim, dikutip dari Reuters, Jumat (7/11/2025).

Hashim turut mengemukakan capaian Indonesia dalam menekan laju alih fungsi hutan atau deforestasi. Dia mengklaim bahwa tingkat deforestasi telah mencapai level terendah dalam dua dekade dengan penurunan sebesar 75% sejak 2019.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengemukakan bahwa operasionalisasi, kelembagaan, dan detail teknokratis dari TFFF masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, terutama di antara negara tropis yang akan menanamkan dana tersebut. TFFF sendiri dirancang untuk memperkuat kemandirian pengelolaan hutan tropis global.

Ketika ditanya soal sumber pembiayaan untuk mendukung inisiatif tersebut, Hanif mengusulkan mekanisme nilai ekonomi karbon sebagai solusi. Indonesia disebutnya telah mencapai reduksi emisi dengan volume mencapai 1 miliar ton CO₂ ekuivalen dalam kurun 2015–2024 yang telah diverifikasi UNFCCC, badan PBB yang menaungi perundingan iklim global.

“Dari kami, kami ingin menyarankan bahwa terdapat usulan agar kontribusi Indonesia di TFFF dihubungkan dengan capaian reduksi emisi yang telah diverifikasi UNFCCC,” kata Hanif dalam Komunikasi Hasil COP30 di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Indonesia memiliki catatan penurunan emisi sebesar 550 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2015–2020, serta hampir 400 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2020–2024. Jika ditotal, emisi yang direduksi mendekati 1 miliar ton CO₂ ekuivalen yang telah diakui secara internasional.

“Angka inilah yang menurut kami alangkah baiknya dipublikasikan di IDX [bursa karbon] untuk ditawarkan, sehingga angka ini yang harus kembali ke hutan dalam bentuk pendanaan TFFF, ini salah satu usulan dari kami,” kata Hanif.

Kementerian Lingkungan Hidup menilai bahwa capaian reduksi emisi tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa utilisasi, dan dapat diarahkan melalui mekanisme pasar karbon domestik sebagai salah satu instrumen pendanaan yang relevan.

Laju Deforestasi Indonesia jadi Sorotan

Namun di tengah hasil COP30 di Belem yang menjanjikan lonjakan pendanaan iklim dan penguatan pasar karbon berbasis hutan, laju deforestasi Indonesia justru menunjukkan arah yang berlawanan.

Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat bahwa sepanjang periode 2021–2024 atau ketika kerangka Nilai Ekonomi Karbon (NEK) masih diatur oleh Perpres No. 98/2021, rata-rata deforestasi Indonesia tetap berada di kisaran 675.000 per tahun. Angka ini jauh di atas jalur penurunan deforestasi yang konsisten dengan komitmen iklim minimum (NDC) Indonesia.

FWI juga mencatat bahwa dokumen perencanaan sektoral di forest and other land use (FOLU) yang diklaim selaras dengan jalur NDC–CM1 atau skenario mitigasi tanpa syarat memproyeksikan total deforestasi yang masih dapat terjadi pada periode 2020–2030 sekitar 2,46 juta hektare, atau rata-rata hanya ±220.000—230.000 hektare per tahun untuk tetap berada di jalur komitmen minimum tersebut.

“Kalau angka ini kita bandingkan dengan rata-rata deforestasi faktual sekitar 675.000 hektare per tahun sepanjang 2021–2024, artinya sektor kehutanan Indonesia sedang defisit integritas iklim. Alih-alih punya ‘stok’ penurunan emisi yang bisa dijual, kita bahkan belum mampu mengejar jalur penurunan emisi yang sudah dijanjikan dalam NDC,” ujar Tsabit Khairul Auni, Peneliti dan Pengkampanye Hutan Forest Watch Indonesia.

Sementara itu, laporan Auriga Nusantara pada Januari 2025 mengungkap bahwa Indonesia telah kehilangan hutan atau mengalami deforestasi seluas 261.575 hektare sepanjang 2024. Laju deforestasi ini mengalami kenaikan 4.191 hektare jika dibandingkan dengan 2023 yang mencapai 257.384 hektare.

Dari jumlah hutan yang hilang sepanjang 2024, Kalimantan menjadi pulau yang mengalami deforestasi terparah, dengan luas 129.896 hektare. Adapun Kalimantan Timur menempati peringkat kedua dengan deforestasi terluas di angka 44.483 hektare.

Lalu Kalimantan Barat seluas 39.598 hektare, Kalimantan Tengah 33.389 hektare, Riau 20.812 hektare, Sumatra Selatan 20.184 hektare, Jambi 14.839 hektare, Aceh 8.962 hektare, Kalimantan Utara 8.767 hektare, Bangka Belitung 7.956 hektare, Sumatra Utara 7.303 hektare, dan 27 provinsi lainnya 55.282 hektare.

Auriga Nusantara mencatat Pulau Kalimantan menempati urutan pertama terjadinya deforestasi selama 11 tahun karena terdapat megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Selain itu, pemerintah memperbanyak izin pembukaan hutan kayu termasuk di Pulau Kalimantan. Bahkan, pemerintah memberikan izin pembangunan pabrik raksasa baru di Kalimantan Utara tanpa kejelasan bahan bakunya.

Lebih dari separuh deforestasi di Indonesia sepanjang 2024 juga terjadi di area konsesi. Adapun dari total deforestasi di Indonesia, sebesar 59% atau 153.498 hektare terjadi di area konsesi. Hal ini mengindikasikan deforestasi legal karena penghilangan tutupan hutan alam di area konsesi diperbolehkan.

Adapun terdapat empat jenis konsesi yang menyumbang deforestasi terbesar yakni logging, kebun kayu, tambang, dan sawit. Sepanjang 2024, deforestasi di konsesi logging tercatat 36.068 hektare, kebun kayu 41.332 hektare, tambang 36.615 hektare, dan sawit 37.483 hektare.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebutuhan transisi energi ke sumber terbarukan untuk menurunkan emisi hasil pembakaran fosil makin besar. Begitu pula persiapan menghadapi cuaca ekstrem efek pemanasan global yang makin mendesak.

Kondisi inilah yang membuat pendanaan iklim menjadi salah satu topik penting yang dibawa ke meja perundingan konferensi iklim COP30 di Belem, Brasil.

Apa itu Pendanaan Iklim?

Pendanaan iklim merupakan segala bentuk pembiayaan dari pemerintah, bank pembangunan, investor dan filantropis atau lembaga hibah yang ditujukan untuk membantu negara menurunkan emisi gas rumah kaca atau beradaptasi menghadapi dampak perubahan ikim. Salah satu contoh pendanaan iklim adalah proyek-proyek energi terbarukan di negara berkembang maupun dukungan infrastruktur untuk menghadapi bencana banjir.

Mengapa Pendanaan Iklim Penting?

Pendanaan iklim merupakan aspek penting untuk negara-negara miskin. Tanpa dukungan ini, negara-negara dalam kelompok tersebut akan kesulitan menurunkan emisi dalam aktivitas ekonomi mereka atau dekarbonisasi. Populasi di negara miskin yang rentan terhadap dampak krisis iklim juga berisiko tak terlindungi tanpa pendanaan iklim yang memadai.

Selain itu, negara-negara miskin secara historis meninggalkan jejak emisi karbon yang jauh lebih rendah daripada negara-negara industri dan maju. Berdasarkan Traktat Iklim PBB 1992 atau United Nations Framework Conventions on Climate Change (UNFCCC) telah menegaskan bahwa negara dengan kontribusi emisi yang jauh lebih rendah menanggung beban tanggung jawab dalam mengatasi masalah iklim yang lebih sedikit pula.

Berangkat dari perbedaan tanggung jawab ini, pendanaan iklim telah menjadi pusat perdebatan dalam negosiasi iklim internasional. Jumlah komitmen pendanaan yang diberikan negara-negara maju acap kali menjadi dasar untuk mengukur keseriusan mereka dalam menangani krisis iklim.

Perselisihan Utama

Terlepas dari beban tanggung jawab yang berbeda sebagaimana tertuang dalam UNFCCC, perselisihan soal negara mana yang harus membayar pendanaan iklim masih mengemuka. Begitu pula jumlah dan mekanisme distribusi dana. Secara historis, hanya negara-negara industri seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa yang telah berkontribusi.

Namun, negara-negara berkembang baru dengan jejak emisi tinggi seperti China, India dan negara-negara Teluk produsen minyak kini mulai didesak untuk ikut serta dalam pembiayaan ini. Menanggapi ini, Beijing bersikeras bahwa China harus tetap masuk dalam kategori negara berkembang di bawah UNFCCC.

Sementara itu, negara-negara berkembang yang mayoritas telah dibebani dengan tingkat utang yang tinggi juga mendesak distribusi dana dalam bentuk hibah daripada utang. Laporan Bank Dunia pada Desember 2024 menunjukkan bahwa utang luar negeri negara berpenghasilan rendah dan menengah telah naik lebih dari US$205 miliar daripada 2023 sehingga secara total menembus US$8,8 triliun.

Target yang Telah Disepakati dan Dicapai

Target pendanaan iklim global pertama ditetapkan pada 2009, ketika negara-negara kaya berjanji menyalurkan US$30 miliar per tahun. Komitmen tersebut meningkat pada 2010 menjadi US$100 miliar per tahun hingga 2020, tetapi target tersebut baru tercapai sepenuhnya pada 2022.

Secara terpisah, bank-bank pembangunan multilateral menyalurkan sekitar US$137 miliar untuk pendanaan iklim pada 2024, dengan 62% atau US$85,1 miliar di antaranya dialokasikan ke negara berpenghasilan rendah dan menengah. Setahun sebelumnya, total pendanaan mencapai US$125 miliar.

Dalam kesepakatan COP29 di Baku, negara donor sepakat menaikkan target gabungan menjadi US$300 miliar per tahun pada 2035, sementara hingga tahun tersebut target tahunan diasumsikan tetap di US$100 miliar.

Seberapa Besar Dana yang Dibutuhkan?

Pendanaan iklim dari pemerintah negara kaya kini berfungsi sebagai modal awal untuk menarik investasi swasta ke proyek ramah lingkungan. Lembaga nirlaba Climate Policy Initiative (CPI) memperkirakan arus pendanaan iklim global pada 2022 mencapai sekitar US$1,46 triliun, sekitar separuhnya berasal dari sektor swasta. Angka ini naik menjadi hampir US$1,6 triliun pada 2023.

Bagi negara berkembang, para peserta COP29 di Baku sepakat meningkatkan pendanaan tahunan menjadi paling sedikit US$1,3 triliun. Puluhan menteri keuangan juga meluncurkan “Baku-to-Belem Roadmap” yang berisi rekomendasi untuk mencapai target tersebut. Namun, jumlah ini masih jauh di bawah kebutuhan tahunan sebesar US$7,4 triliun hingga 2030 yang dihitung CPI untuk memenuhi target iklim global.

Untuk negara berkembang di luar China setelah 2030, Independent High-Level Expert Group on Climate Finance memperkirakan kebutuhan tahunan mencapai US$2,4 triliun dan meningkat menjadi US$3,3 triliun pada 2035.

Saat Negara Kaya Mulai Mengurangi Dukungan, Apa Selanjutnya?

Negara-negara maju telah memangkas bantuan pembangunan dalam beberapa tahun terakhir karena fokus pada keamanan energi, stabilitas ekonomi, serta pembiayaan perang dan pengembangan kecerdasan buatan (AI). Tahun lalu, bantuan pembangunan luar negeri hanya mencapai US$212,1 miliar. Angka ini merefleksikan penurunan lebih dari 7% dibandingkan tahun sebelumnya menurut data sementara OECD.

Kondisi ini pun mendorong reformasi regulasi keuangan untuk menarik lebih banyak modal swasta, perbaikan peringkat kredit, dan praktik pinjaman baru di bank pembangunan multilateral. Salah satu gagasan yang tengah berkembang adalah blended finance, yakni skema pembiayaan di mana pemerintah dan lembaga filantropi bersedia menanggung sebagian kerugian atau pengembalian rendah untuk menarik partisipasi investor swasta dengan risiko lebih kecil.

Brasil sendiri mendorong negara-negara di COP30 untuk berkontribusi pada inisiatif Tropical Forests Forever Facility (TFFF) yang baru diluncurkan. Fasilitas ini menargetkan penghimpunan dana sebesar US$25 miliar dari pemerintah dan lembaga filantropi guna memobilisasi tambahan US$100 miliar dari modal swasta.

Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah emisi gas rumah kaca yang dilepas ke atmosfer dan memicu pemanasan global diperkirakan turun sebesar 12% pada 2035 dibandingkan tingkat 2019, menurut analisis terbaru yang dirilis pada Senin (10/11/2025) oleh Sekretariat Perubahan Iklim PBB (UNFCCC).

Mengutip Reuters, angka ini merevisi pengumuman UNFCCC sebelumnya dan menunjukkan sedikit kemajuan dibandingkan dengan proyeksi penurunan 10% yang diumumkan pada 28 Oktober. Angka terbaru telah mempertimbangkan komitmen iklim baru Second Nationally Determined Contribution (NDC) yang dibuat setelah batas waktu analisis sebelumnya.

Kendati demikian, proyeksi penurunan 12% tersebut masih jauh dari angka ideal penurunan 60% yang dibutuhkan pada 2035 untuk menjaga kenaikan suhu global tetap di bawah 1,5 derajat Celsius (°C) di atas tingkat praindustri. Para ilmuwan memandang ketidakseimbangan iklim Bumi akan makin parah jika ambang batas ini terlampaui.

Sekretaris Eksekutif UNFCCC Simon Stiell dalam pidato pembukaan COP30 di Belem Brasil pada Senin (10/11/2025) menyebutkan bahwa Perjanjian Paris telah memperlihatkan kemajuan nyata.

“Kita kini berhasil membelokkan kurva emisi ke arah penurunan untuk pertama kalinya dalam sejarah. Saya merujuk pada surat yang kami kirim kepada para pihak pagi ini, yang memuat angka terbaru dan memperbarui laporan NDC Synthesis kami. Komitmen NDC baru, termasuk yang diterima dalam beberapa hari terakhir, akan menurunkan emisi sebesar 12% pada 2035. Ini merupakan pencapaian penting,” kata Stiell.

Dia mengemukakan setiap kenaikan suhu yang berhasil dihindari akan menyelamatkan jutaan nyawa dan mencegah kerugian senilai miliaran dolar karena kerusakan yang disebabkan perubahan iklim. Meski demikian, Stiell menyoroti bahwa upaya yang ditempuh untuk mencegah kenaikan suhu planet masih jauh dari kata cukup.

Meski tantangan untuk mencapai target memperoleh berbagai tantangan, Stiell mengatakan upaya tersebut diiringi dengan dukungan pasar. Hal ini tecermin dari biaya energi terbarukan yang lebih murah dari 90% energi fosil.

“Itulah sebabnya investasi energi terbarukan kini telah melampaui bahan bakar fosil, dan pada tahun ini bahkan melampaui batu bara sebagai sumber energi utama dunia. Kebijakan-kebijakan yang dahulu dianggap mustahil kini mengguncang pasar,” ujarnya.

Namun, Stiell menambahkan bahwa investasi pada energi terbarukan saja tidaklah cukup. Pemanasan global telah memicu berbagai bencana berdaya rusak tinggi yang merenggut nyawa dan menimbulkan kerugian ekonomi, beberapa di antaranya bahkan terjadi mendekati pelaksanaan COP30, seperti topan yang menerjang Jamaika dan Kuba.

“Dan inilah alasan kita berada di sini: kita harus mempercepat langkah di Amazon, dengan mengesampingkan perbedaan dan mendorong kemajuan,” katanya.

Adapun KTT COP30 resmi dimulai pada Senin (10/11/2025) hingga 21 November 2025. Beberapa isu yang akan menjadi fokus pertemuan adalah komitmen pembiayaan iklim untuk negara miskin dan berkembang, serta mekanisme pasar karbon internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat memastikan tidak akan mengirim pejabat tingkat tinggi ke Konferensi Perubahan Iklim PBB COP30 yang akan digelar di Belém, Brasil, pada November ini.

“Amerika Serikat tidak akan mengirim satu pun perwakilan tingkat tinggi ke COP30. Presiden saat ini berfokus pada interaksi langsung dengan para pemimpin dunia dalam isu energi, sebagaimana terlihat melalui kesepakatan dagang dan perdamaian bersejarah yang menempatkan kemitraan energi sebagai prioritas utama,” ujar pernyataan resmi Gedung Putih, dikutip dari Bloomberg, Senin (3/11/2025).

Rencana absennya perwakilan senior AS di COP30 terjadi di tengah konfirmasi bahwa sejumlah pemimpin dunia lain, termasuk Presiden China Xi Jinping, juga akan melewatkan pertemuan puncak yang dimulai pekan depan di Belém.

Menurut keterangan kepresidenan COP30 di Brasília, dari 143 negara yang mengirim delegasi ke negosiasi iklim PBB tersebut, hanya 57 kepala negara dan pemerintahan yang dijadwalkan hadir dalam rangkaian acara resmi KTT.

Keputusan Washington ini sejalan dengan kebijakan Presiden Donald Trump yang menekankan penggunaan bahan bakar fosil minyak, gas, dan batu bara domestik untuk mencapai “dominasi energi”. Dia juga menunjukkan sikap skeptis terhadap upaya mitigasi perubahan iklim yang kerap ia sebut sebagai “penipuan hijau” (green scam).

Pendekatan bilateral dan penolakan terhadap forum multilateral juga terlihat dari lawatan Trump baru-baru ini ke Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Dalam lawatan itu, ia menandatangani sejumlah perjanjian dagang dan kemitraan mineral strategis secara langsung dengan masing-masing negara.

Belum jelas apakah pejabat lain dari AS, termasuk diplomat karier di Departemen Luar Negeri, akan tetap menghadiri COP30. Meskipun Trump telah mengumumkan niat untuk menarik AS dari Perjanjian Paris beberapa jam setelah pelantikannya pada Januari lalu, mekanisme resmi perjanjian tersebut membuat keluarnya AS baru efektif pada 27 Januari 2026. Untuk saat ini, AS masih menjadi pihak dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Pada masa jabatan pertamanya, pemerintahan Trump tetap mengirim sejumlah pejabat politik dan diplomat ke konferensi iklim tahunan, termasuk menjadi tuan rumah sesi pada 2017 yang menyoroti penggunaan bahan bakar fosil yang “lebih bersih dan efisien” serta energi nuklir.

Baru-baru ini, AS juga mengirim delegasi untuk menentang rencana penerapan pajak karbon global bagi sektor pelayaran. Dalam forum tersebut, perwakilan AS berkoalisi dengan Arab Saudi dan sejumlah negara lain guna menunda keputusan terkait penerapan pajak karbon tetap pertama di dunia.

Sementara itu, China akan diwakili oleh Ding Xuexiang, anggota Komite Tetap Politbiro Partai Komunis China sekaligus Wakil Perdana Menteri Dewan Negara. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri China, Ding dijadwalkan menghadiri Leaders’ Summit on Climate pada 6 November sebagai utusan khusus Presiden Xi.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga dikabarkan tidak akan hadir di COP30 karena padatnya jadwal perjalanan, menurut laporan Australian Financial Review.

Bisnis.com, JAKARTA — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan emisi gas rumah kaca global akan turun sekitar 10% pada 2035 dibandingkan dengan level 1990. Ini merupakan proyeksi penurunan pertama yang pernah diumumkan PBB, tetapi dunia masih jauh dari jalur untuk mencegah pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celsius sesuai komitmen dalam Perjanjian Paris satu dekade lalu.

“Untuk pertama kalinya, umat manusia mulai menekuk kurva emisi ke arah penurunan, meskipun kecepatannya masih jauh dari cukup. Kita menghadapi kebutuhan mendesak untuk bergerak lebih cepat,” kata Simon Stiell, Sekretaris Eksekutif UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), pada Selasa (28/10/2025), dikutip dari Bloomberg.

Emisi karbon telah berdampak besar terhadap kehidupan dan perekonomian, dengan kekeringan, badai, dan gelombang panas yang menewaskan ribuan orang serta menyebabkan kerugian ekonomi bernilai miliaran dolar setiap tahunnya.

Tantangan utama bagi negara-negara di KTT Iklim COP30 di Brasil bulan depan adalah menjembatani kesenjangan antara tingkat emisi saat ini dan target ilmiah yang harus dicapai untuk menghindari bencana iklim.

Penurunan yang diproyeksikan PBB ini didasarkan pada komitmen negara-negara yang mewakili sekitar 80% emisi global. Namun, angka tersebut masih jauh dari pengurangan 60% pada 2035 yang dinilai ilmuwan perlu dicapai agar pemanasan global tetap mendekati 1,5°C pada akhir abad ini.

UNFCCC juga merilis NDC Synthesis Report yang merangkum Nationally Determined Contributions (NDC) atau rencana aksi iklim negara-negara. Berdasarkan Perjanjian Paris, setiap negara wajib menyerahkan NDC baru setiap lima tahun, dengan tenggat berikutnya pada 2025 ini. Namun, hingga 30 September 2025, baru 64 negara yang mewakili sekitar sepertiga dari total emisi global yang telah menyerahkan dokumen mereka.

China, sebagai penghasil emisi terbesar dunia, menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca bersih sebesar 7–10% dalam satu dekade mendatang, tetapi belum secara resmi menyampaikan target tersebut ke PBB. Sementara itu, Uni Eropa berupaya mencapai konsensus internal pada 4 November, sedangkan India belum memberikan sinyal kapan akan menyerahkan NDC terbarunya.

Beberapa negara seperti Brasil, Inggris, dan Norwegia telah memasukkan janji iklim mereka, sementara rencana Amerika Serikat yang diajukan di bawah pemerintahan Joe Biden kemungkinan besar tidak akan dilanjutkan oleh Presiden Donald Trump yang memutuskan keluar dari Perjanjian Paris.

Analisis terhadap 64 NDC tersebut menunjukkan potensi penurunan emisi sebesar 17% pada 2035 dibandingkan dengan level 2019. Jika rencana-rencana itu dilaksanakan penuh, emisi kelompok negara tersebut akan mencapai puncaknya sebelum 2030, lalu menurun tajam setelah 2035, dengan sebagian besar negara mencapai net zero pada 2050.

UNFCCC mencatat bahwa untuk pertama kalinya, sebagian besar rencana iklim mencakup seluruh sektor ekonomi dengan kualitas dan kredibilitas yang lebih tinggi. Rencana tersebut tidak hanya berfokus pada mitigasi, tetapi juga mencakup adaptasi, pembiayaan, transfer teknologi, peningkatan kapasitas, serta penanganan kerugian ekonomi akibat perubahan iklim.

Berbeda dengan edisi sebelumnya, laporan tahun ini tidak menyertakan estimasi suhu global pada akhir abad, karena jumlah sampel masih terlalu kecil. Adapun pembaruan laporan dijadwalkan dalam beberapa hari mendatang, dan versi baru kemungkinan akan menyertakan perkiraan suhu. Tahun lalu, PBB memproyeksikan suhu global pada 2100 akan meningkat antara 2,1°C hingga 2,8°C dibandingkan era praindustri.

Dalam sepekan terakhir, Afrika Selatan, Malaysia, dan Indonesia telah menyerahkan NDC mereka, dan lebih banyak negara diperkirakan akan menyusul menjelang dan selama KTT Pemimpin COP30 di Belém, Brasil, pada 6–7 November mendatang.

Upaya menutup kesenjangan menuju target 1,5°C menjadi salah satu ukuran utama keberhasilan pertemuan tersebut, sekaligus isu paling diperdebatkan. Negara-negara progresif seperti Uni Eropa mendorong peningkatan ambisi mitigasi iklim, sementara negara lain seperti Arab Saudi dan India mengambil posisi berlawanan.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia terpantau belum menyetor dokumen rencana aksi iklim terbaru Second Nationally Determined Contributions atau Second NDC menjelang digelarnya konferensi iklim PBB COP30 di Belem, Brasil pada 10–21 November 2025. Para negara anggota United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) diharapkan dapat melaporkan dokumen ini sebelum pertemuan akbar tahunan tersebut.

Kementerian Luar Negeri mengaku optimistis bahwa Second NDC Indonesia dapat segera rampung dan disampaikan ke register UNFCCC sebelum pelaksanaan COP30.

“Sebenarnya draft-nya sudah ada, saya masih optimistis [segera disetor], kan masih beberapa minggu lagi,” ujar Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri Tri Purnajaya pada Selasa (14/10/2025).

Sebagai konteks, NDC merupakan kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan memuat detail rencana suatu negara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai Perjanjian Paris alias Paris Agreement.

Tri mengklaim target iklim Indonesia dalam draf pembaruan aksi iklim ini jauh lebih ambisius. Terlebih, Second NDC ini merupakan bentuk penguatan dari Enhanced NDC yang telah Indonesia setor ke UNFCCC pada September 2022.

“Second NDC ini penguatan dari Enhanced NDC sesuai dengan Paris Agreement dan mencakup sektor energi, kehutanan, dan lahan [forestry andother land use/FOLU], industri, dan sebagainya. Ini pendekatannya whole of economy,” jelas Tri.

Target penurunan emisi karbon Indonesia dengan usaha sendiri tercatat meningkat dari 29% menjadi sekitar 32% dalam skema business as usual (BAU) dalam Second NDC. Sementara itu, target bersyarat yang melibatkan bantuan internasional dinaikkan dari 41% menjadi sekitar 43%.

Lebih lanjut, Tri mengatakan penguatan komitmen Indonesia dalam Second NDC juga didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8%. Dia pun menekankan bahwa pemerintah harus tetap realistis dalam menyusun target iklim.

“Pemerintah Indonesia harus realistis juga, kami tidak bisa terlalu ambisius-ambisius, tetapi pertumbuhan dalam negeri [malah] tidak tercapai,” katanya.

Tri melanjutkan bahwa komitmen perubahan iklim juga harus melibatkan berbagai elemen masyarakat demi mengakhiri masalah sistemik, seperti kemiskinan. Hal ini diwujudkan dengan partisipasi berbagai pemangku kepentingan dan menjalankan dialog sosial.