Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai prospek eksporminyak sawit Indonesia ke Uni Eropa masih tetap terbuka meski kawasan tersebut bersiap menerapkan regulasi antideforestasi pada produk impor yang tertuang dalamEuropean Union Deforestation Regulation(EUDR).

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan kebutuhan pasar Eropa terhadap minyak sawit Indonesia masih cukup besar sehingga prospek ekspor tetap terbuka meski regulasi baru segera diterapkan.

“Eropa membutuhkan minyak sawit Indonesia,” kata Eddy kepadaBisnis, Minggu (28/6/2026).

Data Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjukkan nilai ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa pada Januari–April 2026 mencapai US$1,51 miliar dengan volume 1,70 juta ton. Nilai ekspor tersebut meningkat 11,15%, sedangkan volumenya tumbuh 12,74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Eddy, meningkatnya ekspor minyak sawit ke Uni Eropa pada awal tahun ini didorong oleh permintaan yang memang sedang bertumbuh, terutama dari sektor industri.

Meski demikian, Eddy mengakui implementasi EUDR masih menyisakan tantangan bagi industri sawit nasional, terutama pada perkebunan rakyat. Menurutnya, hambatan utama terletak pada aspek legalitas lahan.

Dia menjelaskan bahwa perusahaan perkebunan sawit telah membatasi ekspansi menyusul pemberlakuan moratorium pada 2011. Pemerintah bahkan tidak lagi memberikan izin baru maupun pembukaan lahan bagi perusahaan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019. Sementara itu, perkebunan sawit milik masyarakat belum memiliki aturan moratorium serupa.

“Hambatan untuk EUDR utamanya di sawit rakyat yaitu masalah legalitas. Kalau sawit perusahaan sudah ada moratorium sejak 2011, bahkan dengan Inpres No. 5 Tahun 2019 untuk perusahaan tidak ada izin baru dan pembukaan lahan, tetapi untuk masyarakat tidak ada aturan moratorium,” ujarnya.

Kendati demikian, Eddy optimistis ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa masih berpeluang meningkat apabila Indonesia mampu memenuhi ketentuan EUDR. Selain itu, penyelesaian perundinganIndonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement(IEU-CEPA) juga dinilai dapat menjadi pendorong peningkatan ekspor.

Di sisi lain, dia menilai pemerintah terus berupaya menyiapkan berbagai langkah agar ekspor minyak sawit Indonesia memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam EUDR. “Pemerintah terus berusaha agar ekspor minyak sawit comply dengan EUDR,” tutupnya.

April Group hujan protes. Sederet organisasi masyarakat sipil di bidang lingkungan menyebut perusahaan pulp dan kertas milik konglomerat Sukanto Tanoto itu mengingkari komitmen penghentian deforestasi.

Pasalnya, April mengumumkan bahwa grup memundurkan batas waktu (cut-off date) deforestasi dan konversi hutan dari 2015 menjadi 31 Desember 2020. Konsekuensinya, kayu yang berasal dari kawasan hutan yang dibuka sebelum akhir 2020 dapat masuk ke rantai pasok April selama memenuhi syarat ketertelusuran alias asal muasal.

Organisasi masyarat sipil yang terdiri dari Auriga, Greenpeace, Environmental Paper Network, Rainforest Action Network, Save Our Borneo, Earthsight, dan Link-AR Borneo menduga revisi kebijakan tersebut untuk menciptakan celah bagi masuknya dua pemasok baru yang terkait kasus deforestasi besar di dalam negeri.

“Setelah kehilangan pasokan akibat banjir di Sumatra, April mengaktifkan perusahaan pelaku deforestasi terbesar di Indonesia, yang mempunyai rekam jejak berkonflik dengan masyarakat serta menghancurkan habitat satwa langka dan dilindungi”, kata Juru Kampanye Auriga Nusantara Vicky Soerjono dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (25/6).

April Umumkan Revisi Batas Waktu Deforestasi dan Dua Pemasok Baru

Dalam pengumuman di situs resminya pada 28 Mei, perusahaan yang berbasis di Riau itu menyatakan tengah meninjau dan memperbarui kebijakan keberlanjutannya. Kebijakan terbaru akan memuat perubahan cut-off date deforestasi dan konversi hutan menjadi 31 Desember 2020.

“Dalam praktiknya, perubahan ini berarti April akan menerima pasokan kayu yang memenuhi ketentuan dalam Kebijakan Sumber Pasokan Kayu dan Serat perusahaan dari areal yang dikonversi atau di-deforestasi sebelum 31 Desember 2020,” tulis perusahaan.

April beralasan perubahan cut-off date dilakukan untuk menyelaraskan dengan berbagai standar internasional. European Union Deforestation Regulation (EUDR), Accountability Framework Initiative (AFI), dan Forest Stewardship Council (FSC) sama-sama menggunakan 31 Desember 2020 sebagai batas waktu deforestasi dan konversi hutan.

“EUDR, AFI, dan FSC telah berkonvergensi pada batas waktu 31 Desember 2020 untuk deforestasi dan konversi hutan. Sejumlah produsen, lembaga keuangan, dan pelanggan juga telah menerapkan standar yang sama,” tulis perusahaan.

Dalam pengumuman yang sama, April mengungkapkan telah menunjuk PT Industrial Forest Plantation (IFP) dan PT Mayawana Persada (MP) sebagai pemasok serat kayu baru. Kedua perusahaan ini masuk dalam laporan gabungan organisasi masyarakat sipil di bidang lingkungan terkait aktivitas pembukaan hutan masif.

April tidak menampik rekam jejak kedua perusahaan tersebut. “Kami menyadari bahwa pemasok tambahan dari pasar terbuka ini dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan pihak eksternal terkait deforestasi dalam skala besar,” tulis perusahaan.

Menurut April, kerja sama dengan kedua perusahaan diperlukan untuk mengatasi gangguan serius terhadap pasokan kayu setelah pemerintah mencabut izin operasional sejumlah pemasok sebelumnya.

Pada Januari 2026, pemerintah mencabut izin usaha 28 perusahaan, termasuk empat mitra jangka panjang yang memasok serat kayu ke pabrik April. Kebijakan tersebut diambil pemerintah setelah terjadinya banjir dan longsor besar di Sumatra.

April menyatakan baik IFP maupun MP telah mengadopsi kebijakan yang memuat komitmen eksplisit untuk tidak melakukan deforestasi. "April tengah bekerja sama dengan keduanya untuk memperkuat kapasitas dan implementasi komitmen keberlanjutan," demikian tertulis.

April Group hujan protes. Sederet organisasi masyarakat sipil di bidang lingkungan menyebut perusahaan pulp dan kertas milik konglomerat Sukanto Tanoto itu mengingkari komitmen penghentian deforestasi.

Pasalnya, April mengumumkan bahwa grup memundurkan batas waktu (cut-off date) deforestasi dan konversi hutan dari 2015 menjadi 31 Desember 2020. Konsekuensinya, kayu yang berasal dari kawasan hutan yang dibuka sebelum akhir 2020 dapat masuk ke rantai pasok April selama memenuhi syarat ketertelusuran alias asal muasal.

Organisasi masyarat sipil yang terdiri dari Auriga, Greenpeace, Environmental Paper Network, Rainforest Action Network, Save Our Borneo, Earthsight, dan Link-AR Borneo menduga revisi kebijakan tersebut untuk menciptakan celah bagi masuknya dua pemasok baru yang terkait kasus deforestasi besar di dalam negeri.

“Setelah kehilangan pasokan akibat banjir di Sumatra, April mengaktifkan perusahaan pelaku deforestasi terbesar di Indonesia, yang mempunyai rekam jejak berkonflik dengan masyarakat serta menghancurkan habitat satwa langka dan dilindungi”, kata Juru Kampanye Auriga Nusantara Vicky Soerjono dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (25/6).

April Umumkan Revisi Batas Waktu Deforestasi dan Dua Pemasok Baru

Dalam pengumuman di situs resminya pada 28 Mei, perusahaan yang berbasis di Riau itu menyatakan tengah meninjau dan memperbarui kebijakan keberlanjutannya. Kebijakan terbaru akan memuat perubahan cut-off date deforestasi dan konversi hutan menjadi 31 Desember 2020.

“Dalam praktiknya, perubahan ini berarti April akan menerima pasokan kayu yang memenuhi ketentuan dalam Kebijakan Sumber Pasokan Kayu dan Serat perusahaan dari areal yang dikonversi atau di-deforestasi sebelum 31 Desember 2020,” tulis perusahaan.

April beralasan perubahan cut-off date dilakukan untuk menyelaraskan dengan berbagai standar internasional. European Union Deforestation Regulation (EUDR), Accountability Framework Initiative (AFI), dan Forest Stewardship Council (FSC) sama-sama menggunakan 31 Desember 2020 sebagai batas waktu deforestasi dan konversi hutan.

“EUDR, AFI, dan FSC telah berkonvergensi pada batas waktu 31 Desember 2020 untuk deforestasi dan konversi hutan. Sejumlah produsen, lembaga keuangan, dan pelanggan juga telah menerapkan standar yang sama,” tulis perusahaan.

Dalam pengumuman yang sama, April mengungkapkan telah menunjuk PT Industrial Forest Plantation (IFP) dan PT Mayawana Persada (MP) sebagai pemasok serat kayu baru. Kedua perusahaan ini masuk dalam laporan gabungan organisasi masyarakat sipil di bidang lingkungan terkait aktivitas pembukaan hutan masif.

April tidak menampik rekam jejak kedua perusahaan tersebut. “Kami menyadari bahwa pemasok tambahan dari pasar terbuka ini dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan pihak eksternal terkait deforestasi dalam skala besar,” tulis perusahaan.

Menurut April, kerja sama dengan kedua perusahaan diperlukan untuk mengatasi gangguan serius terhadap pasokan kayu setelah pemerintah mencabut izin operasional sejumlah pemasok sebelumnya.

Pada Januari 2026, pemerintah mencabut izin usaha 28 perusahaan, termasuk empat mitra jangka panjang yang memasok serat kayu ke pabrik April. Kebijakan tersebut diambil pemerintah setelah terjadinya banjir dan longsor besar di Sumatra.

April menyatakan baik IFP maupun MP telah mengadopsi kebijakan yang memuat komitmen eksplisit untuk tidak melakukan deforestasi. "April tengah bekerja sama dengan keduanya untuk memperkuat kapasitas dan implementasi komitmen keberlanjutan," demikian tertulis.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mencanangkan target penanaman dua miliar pohon di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan iklim dan memulihkan kualitas lingkungan.

Target tersebut disampaikan Jumhur pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (6/6).

"Kementerian Lingkungan Hidup melaksanakan penanaman pohon secara masif dengan target dua miliar pohon di seluruh Indonesia," kata Jumhur.

Menurut dia, gerakan tersebut akan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat. Penanaman pohon diharapkan dapat memperkuat ketahanan iklim, menjaga ketersediaan air, mengurangi risiko banjir, memulihkan ekosistem, sekaligus meningkatkan penyerapan karbon.

Jumhur mengatakan pohon memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Selain menyerap karbon dioksida, vegetasi juga meningkatkan daya resap air, menjaga kesuburan tanah, mengurangi risiko banjir, serta mendukung keanekaragaman hayati.

Meski demikian, Kementerian Lingkungan Hidup belum menjelaskan target waktu pencapaian penanaman 2 miliar pohon tersebut maupun rincian lokasi dan skema pelaksanaannya. Program ini disebut akan dijalankan melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Jumhur bersama Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono melakukan penanaman pohon di kawasan Bumi Perkemahan Cibubur sebagai simbol dimulainya gerakan penghijauan secara lebih luas.

Pemerintah berharap gerakan tersebut dapat memperkuat aksi iklim nasional sekaligus meningkatkan ketahanan lingkungan di tengah meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi.

Gelombang bencana yang menyapu Sumatra dalam beberapa waktu terakhir bukan sekadar peristiwa alam biasa. Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat diterjang banjir dan longsor. Kayu-kayu gelondongan yang terseret derasnya air, menghantam jembatan, rumah, bahkan jalan raya.

Potongan batang besar itu bukan datang dari langit. Ia adalah jejak paling telanjang dari sesuatu yang selama ini sering disangkal: hutan yang dibabat, tanah yang dibuka, dan lanskap yang kehilangan daya tahannya.

Kayu gelondongan yang viral di media sosial menjadi bukti yang sulit dibantah. Ketika batang-batang pohon utuh mengalir bersama air bah, itu berarti ada aktivitas penebangan di hulu, ada kawasan yang tak lagi memiliki penahan alami. Bencana yang terjadi bukan semata karena curah hujan tinggi, tetapi karena lanskap yang telah kehilangan keseimbangannya.

Laporan Auriga Nusantara melalui Status of Deforestation in Indonesia (STADI) 2025 memperlihatkan bahwa deforestasi sangat mengkhawatirkan di tiga wilayah yang mengalami bencana itu. Sumatera Barat mencatat lonjakan deforestasi paling ekstrem. Dalam satu tahun saja, luas deforestasi di provinsi ini melonjak dari sekitar 2.606 hektare menjadi 26.940 hektare atau lebih dari sepuluh kali lipat.

Aceh pun tak kalah mengkhawatirkan. Data deforestasi Aceh pada 2024 luasnya 8.962 hektare menjadi 38.157 hektare pada 2025. Hal sama terjadi di Sumatera Utara. Deforestasi di tanah Batak ini tercatat seluas 7.303 hektare pada 2024 dan melonjak menjadi 20.512 pada 2025.

Auriga Nusantara menyusun STADI 2025 melalui kombinasi pemodelan spasial menggunakan citra satelit Sentinel-2 beresolusi 10 meter, inspeksi visual, serta verifikasi lapangan. Proses deteksi area juga mengacu pada sinyal peringatan deforestasi bulanan yang dikembangkan oleh University of Maryland.

Untuk memastikan akurasi, analisis tersebut turut menggunakan referensi peta tutupan hutan dari berbagai lembaga, termasuk MapBiomas Indonesia, Kementerian Kehutanan, European Commission’s Joint Research Centre, serta Google Forest Persistence.

Tim Auriga Nusantara juga melakukan verifikasi lapangan di area seluas 49.321 hektare yang tersebar di 38 desa. Lokasi desa tersebut mencakup 28 kabupaten dan 16 provinsi di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Peta dan analisis deforestasi dimuat dalam platform Simontini (Sistem Informasi Tutupan dan Izin di Indonesia) yang dapat diakses oleh publik.

Dalam pantauan Auriga, deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terjadi karena pembukaan lahan untuk perkebunan, terutama sawit, serta aktivitas penebangan kayu yang berlangsung baik secara legal maupun ilegal.

Di Sumatera Barat, indikasi lapangan menunjukkan hutan dibabat untuk perkebunan, termasuk di area yang sebelumnya berfungsi sebagai penyangga ekologis. Dalam beberapa kasus, kawasan hutan lindung pun tidak sepenuhnya aman dari tekanan.

Ketika hutan lindung mulai terfragmentasi, fungsi hidrologisnya melemah. Air hujan yang seharusnya diserap tanah berubah menjadi aliran permukaan yang membawa material longsor, termasuk kayu gelondongan.

Di tengah tekanan ini, ada satu lapisan sosial yang sering terlupakan, yaitu kearifan lokal. Di Sumatera Barat, hutan bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi bagian dari sistem sosial dan budaya. Ada sistem adat nagari yang mengatur konsep hutan larangan, hutan ulayat, dan aturan adat yang mengatur pemanfaatannya. Dalam banyak kasus, masyarakat adat justru menjadi penjaga terakhir hutan ketika negara dan korporasi gagal melindunginya.

Eksistensi Nagari juga telah mendapat pengakuan formal melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membuka ruang bagi desa adat, serta berbagai peraturan daerah di Sumatera Barat yang menegaskan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.

Namun, pengakuan di atas kertas belum selalu berbanding lurus dengan perlindungan di lapangan. Ketika wilayah ulayat masuk dalam konsesi atau tekanan pasar semakin kuat, posisi masyarakat adat menjadi rentan. Di sinilah letak paradoksnya, sistem yang terbukti mampu menjaga hutan justru seringkali tidak menjadi arus utama dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Aceh pun punya tradisi seperti khanduri uteun (kenduri hutan) dan pemeliharaan hutan (peulara uteun) untuk melestarikan lingkungan, mengelola hasil hutan (rotan/gaharu) secara berkelanjutan, serta membatasi pembukaan hutan. Sumatera Utara pun memiliki kearifan lokal melalui harangan aek dao (hutan larangan).

Namun, kearifan ini perlahan terkikis. Tekanan ekonomi, perubahan pola hidup, dan masuknya investasi skala besar membuat sistem adat kehilangan daya tawarnya. Ketika hutan mulai dilihat semata sebagai komoditas, maka aturan adat menjadi sulit dipertahankan. Tanpa dukungan kebijakan dan insentif yang jelas, masyarakat adat berada dalam posisi yang lemah. Mereka dipaksa memilih antara menjaga hutan atau bertahan hidup.

Jika dikelola dengan benar, semua kearifan lokal bisa menjadi solusi menahan laju deforestasi. Insentif berbasis konservasi, pengakuan hak kelola, dan skema ekonomi hijau dapat memperkuat peran masyarakat dalam menjaga hutan. Tanpa itu, kita hanya akan menyaksikan kearifan lokal sebagai cerita masa lalu, bukan praktik hidup yang relevan hari ini.

Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah perlindungan hutan lindung. Data menunjukkan bahwa deforestasi di kawasan hutan lindung masih terjadi dalam skala signifikan. Ini adalah alarm keras, karena hutan lindung seharusnya menjadi benteng terakhir ekosistem. Ketika kawasan ini mulai tergerus, maka risiko bencana meningkat secara eksponensial.

Perlindungan hutan lindung tidak cukup dengan status administratif. Ia membutuhkan pengawasan, penegakan hukum, dan yang lebih penting komitmen politik. Tanpa itu, status “lindung” hanya menjadi label tanpa makna. Dalam banyak kasus, justru celah regulasi dan revisi tata ruang menjadi pintu masuk bagi eksploitasi.

Apa yang terjadi di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara adalah gambaran kecil dari krisis yang lebih besar. Deforestasi bukan lagi isu pinggiran, melainkan pusat dari berbagai persoalan: bencana, perubahan iklim, konflik sosial, hingga ketahanan pangan.

Ketika hutan hilang, kita tidak hanya kehilangan pohon, tetapi juga kehilangan sistem penyangga kehidupan. Selama deforestasi terus dianggap sebagai konsekuensi “pembangunan,” maka bencana berulang hanya tinggal menunggu waktu.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan Indonesia akan mewajibkan penggunaan bensin dengan campuran etanol sebesar 5 persen atau mandatori E5 mulai Juli 2026 di beberapa lokasi.

“Pada Juli, kami juga akan mewajibkan 5 persen bioetanol (E5), tetapi hanya di beberapa lokasi saja,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam IPA Convex di Tangerang, Banten, Kamis (21/5/2026).

Eniya mengatakan kewajiban penggunaan E5 pada Juli 2026 hanya berlaku di sejumlah titik karena terdapat keterbatasan pasokan bahan baku etanol. Titik pemberlakuan mandatori E5 meliputi Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan Lampung.

Ia mengungkapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memerintahkan bahan baku E5 harus berasal dari dalam negeri dan tidak boleh impor. Perintah tersebut dilatarbelakangi keinginan pemerintah mewujudkan ketahanan energi tanpa bergantung pada impor.

“Kemarin sudah kami identifikasi berapa banyak etanol fuel grade (untuk bahan bakar) yang bisa dihasilkan. Baru teridentifikasi tiga perusahaan,” kata Eniya.

Adapun kapasitas produksi bioetanol dari ketiga perusahaan tersebut berkisar 26 ribu kiloliter (KL).

Nantinya, rincian alokasi volume akan dicantumkan dalam regulasi baru berupa keputusan menteri (kepmen). Dengan demikian, pemberlakuan mandatori E5 akan berlangsung bersamaan dengan mandatori B50.

Eniya menambahkan, sesungguhnya Pertamina sudah melakukan uji coba pasar E5 sehingga BBM tersebut sudah banyak beredar. “Pertamina sudah membangun 179 lokasi. Dia akan tambah 30 lokasi lagi. Nah, ini yang sedang kami tunggu banget adalah keluarnya revisi PMK (Peraturan Menteri Keuangan) tentang cukai,” kata Eniya.

Selain menanti revisi PMK, Eniya juga menyampaikan pihaknya masih menunggu kepastian terkait jenis izin, apakah Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha niaga (IUN). “Sekarang, karena KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)-nya kami tarik ke Kementerian ESDM untuk biofuel, sudah bisa jelas bahwa nanti tidak perlu IUI,” kata Eniya.

Dengan demikian, ia berharap penyederhanaan perizinan dapat dilakukan. Sebab, apabila jenis izin berupa IUI, pelaku usaha perlu mengurus rekomendasi gubernur dan persyaratan lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengungkap monkey malaria perlu diwaspadai karena dapat menular ke manusia melalui gigitan nyamuk yang membawa parasit dari monyet. Penyakit ini juga dinilai berisiko menyebabkan infeksi berat apabila terlambat dikenali dan ditangani.

Monkey malaria merupakan malaria zoonotik, yakni penyakit malaria yang awalnya berasal dari hewan, dalam hal ini monyet jenis macaca, lalu menular ke manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles kelompok leucosphyrus. Penyakit ini berbeda dengan malaria pada manusia yang selama ini lebih dikenal masyarakat.

Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI, dr. Inke Nadia, menjelaskan peningkatan kasus malaria knowlesi diduga berkaitan dengan semakin seringnya interaksi manusia dengan habitat monyet dan nyamuk di kawasan hutan.

“Pembukaan hutan, perkebunan, dan aktivitas manusia di wilayah pinggir hutan membuat manusia, monyet, dan nyamuk akhirnya berada di ruang yang sama. Di situlah risiko penularan meningkat,” ujarnya.

Dia menjelaskan malaria knowlesi sebenarnya sudah lama ditemukan di Asia Tenggara, namun kini semakin terdeteksi karena pemeriksaan molekuler seperti PCR dan sequencing semakin luas digunakan. Sebelumnya, banyak kasus malaria knowlesi tercatat sebagai malaria biasa akibat keterbatasan diagnostik.

Menurut dr. Inke, kelompok yang paling berisiko terpapar penyakit ini adalah masyarakat yang tinggal dekat hutan serta pekerja yang sering masuk kawasan hutan. Mereka antara lain pekerja kebun, petani, pencari rotan, penebang kayu, hingga pekerja tambang.

“Paparan paling tinggi terjadi pada orang yang sering beraktivitas di daerah hutan atau pinggir hutan karena nyamuk pembawa parasit banyak ditemukan di wilayah tersebut,” tambahnya.

Menurut pemaparan IDAI, di Indonesia, laporan kasus malaria knowlesi paling banyak ditemukan di wilayah Kalimantan, terutama Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Selain itu, kasus juga pernah dilaporkan di Aceh, Sumatera Utara sekitar Taman Nasional Batang Gadis, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Bangka, hingga Nias.

Pola penyebaran penyakit ini umumnya mengikuti habitat monyet macaca dan keberadaan nyamuk Anopheles di daerah hutan. Karena itu, sebagian besar kasus ditemukan di wilayah pedalaman dan pinggir kawasan hutan.

Meski demikian, dr. Inke menegaskan penularan monkey malaria bukan terjadi langsung dari monyet ke manusia. Penularan tetap membutuhkan perantara nyamuk yang membawa parasit malaria tersebut.

“Kita tidak ingin muncul anggapan bahwa semua monyet berbahaya lalu harus dieliminasi. Penularannya bukan lewat kontak langsung, tetapi melalui gigitan nyamuk,” tegasnya.

Dia mengatakan hingga saat ini belum ditemukan penularan malaria knowlesi dari manusia ke manusia secara langsung. Kasus yang ada masih berkaitan dengan rantai penularan dari monyet ke manusia melalui nyamuk.

Gejala malaria knowlesi pada dasarnya mirip dengan malaria pada umumnya sehingga sering sulit dikenali sejak awal. Penderita biasanya mengalami demam harian, menggigil, berkeringat, sakit kepala, nyeri otot, lemas, mual, hingga muntah.

Selain itu, beberapa pasien juga dapat mengalami batuk ringan dan nyeri perut. Pada kondisi tertentu, penyakit ini dapat berkembang menjadi berat dan mengancam jiwa.

“Karena gejalanya tidak khas, masyarakat sering terlambat menyadari. Padahal malaria knowlesi bisa berkembang cepat menjadi berat jika tidak segera ditangani,” ujar dr. Inke.

Dr. Inke mengatakan anak-anak maupun orang dewasa sama-sama bisa terinfeksi malaria knowlesi. Namun, kasus lebih sering ditemukan pada orang dewasa karena lebih banyak bekerja di kawasan hutan dan perkebunan.

“Bukan berarti anak tidak bisa terkena. Di Medan kami juga pernah menerima pasien anak usia 4 tahun karena orang tuanya bekerja di kebun,” katanya.

Dia menjelaskan seseorang dari wilayah perkotaan juga tetap dapat tertular apabila melakukan aktivitas seperti hiking, ekspedisi, atau bekerja di kawasan hutan. Risiko penularan meningkat ketika seseorang berada di area yang menjadi habitat nyamuk pembawa parasit malaria.

Sementara itu, untuk wilayah Jawa, hingga kini belum ada laporan kasus malaria knowlesi. Salah satu penyebabnya karena faktor habitat nyamuk dan monyet pembawa parasit tersebut belum ditemukan seperti di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

IDAI juga mengingatkan bahwa angka resmi kasus malaria knowlesi kemungkinan masih lebih rendah dibanding kondisi sebenarnya. Hal itu disebabkan banyak kasus yang masih tercatat sebagai malaria biasa akibat keterbatasan pemeriksaan laboratorium.

Menurut dr. Inke, kemunculan penyakit zoonotik seperti monkey malaria menjadi pengingat bahwa kerusakan lingkungan dapat berdampak langsung terhadap kesehatan manusia. Deforestasi dan alih fungsi lahan dinilai membuat risiko perpindahan penyakit dari satwa ke manusia semakin besar.

“Malaria knowlesi adalah salah satu contoh bagaimana perubahan lingkungan meningkatkan risiko penyakit zoonotik. Karena itu menjaga kesehatan manusia juga harus disertai menjaga kelestarian lingkungan,” katanya.

Dia menambahkan pengendalian malaria knowlesi membutuhkan kerja sama lintas sektor mulai dari tenaga kesehatan, pemerintah, peneliti, hingga masyarakat. Pemeriksaan dini dan pengawasan wilayah berisiko dinilai penting untuk mencegah kasus berat dan kematian.

Bahaya Monkey Malaria yang Perlu Diwaspadai

IDAI mengingatkan monkey malaria tidak boleh dianggap sebagai penyakit ringan karena infeksi dapat berkembang cepat dan menyerang berbagai organ tubuh. Risiko komplikasi juga lebih besar apabila pasien terlambat mendapatkan diagnosis dan pengobatan.

Berikut tanda bahaya monkey malaria yang perlu diwaspadai:
- Trombosit Turun Cepat
Penderita dapat mengalami penurunan trombosit dalam waktu singkat sehingga tubuh mudah memar atau mengalami perdarahan. Kondisi ini menjadi salah satu tanda infeksi mulai berkembang Lebih Serius
- Gangguan pernapasan
Pada kasus berat, pasien dapat mengalami napas cepat hingga sesak akibat gangguan paru atau acute respiratory distress syndrome (ARDS). Kondisi ini dapat membahayakan nyawa jika tidak segera ditangani.
- Risiko Gagal Ginjal
Monkey malaria dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal yang ditandai air kencing sedikit atau berwarna pekat. Hal ini menunjukkan organ tubuh mulai terdampak oleh infeksi parasit.
- Gangguan Fungsi Hati
Sebagian pasien mengalami mata dan kulit menguning akibat gangguan hati. Gejala tersebut perlu diwaspadai karena menandakan infeksi mulai memengaruhi banyak organ tubuh.
- Penurunan Kesadaran Hingga Syok
Pada tahap berat, pasien dapat mengalami penurunan kesadaran, tubuh sangat lemas, hingga syok. Kondisi ini membutuhkan penanganan medis darurat agar tidak berujung fatal.

Indonesia kehilangan 295,6 ribu hektare hutan primer tropis pada 2025, naik 14% dibandingkan dengan angka kehilangan hutan tropis pada 2024. Sementara, angka kehilangan hutan tropis dunia mereda pada periode tersebut, usai rekor tertinggi pada 2024 akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Data terbaru Laboratorium GLAD University of Maryland yang dirilis Global Forest Watch dan Global Nature Watch milik World Resources Institute (WRI) menunjukkan, angka kehilangan hutan primer tropis dunia turun 36% dibandingkan capaian pada 2024.

Meski tercatat menurun, dunia masih kehilangan sekitar 4,3 juta hektare hutan primer tropis pada 2025. Jika dibayangkan, laju kehilangan hutan tropis itu setara dengan luas 11 lapangan sepak bola setiap menitnya.

Angka tersebut juga hampir dua kali lebih tinggi dibandingkan hilangnya hutan primer tropis pada satu dekade lalu. Hilangnya hutan primer tropis secara terus menerus, dapat mengurangi banyak ‘layanan’ yang diberikan.

“Ekosistem ini sangat penting untuk keanekaragaman hayati, penyediaan air, penyimpanan karbon, pangan dan obat-obatan, identitas budaya, dan banyak lagi,” kata WRI dalam pernyataan resmi di situsnya, pada Senin (4/5).

Penurunan angka kehilangan hutan primer tropis ini paling banyak terjadi di Brasil. Pada 2025, Brasil kehilangan 1,63 juta hektare hutan primer tropis, setelah setahun sebelumnya harus kehilangan 2,83 juta hektare. Artinya, Brasil berhasil menekan hilangnya hutan primer tropis hingga 40% dalam setahun.

Namun, Brasil masih menduduki posisi tertinggi sebagai negara dengan area kehilangan hutan primer tropis terbesar, mengingat luasnya hutan-hutan di wilayah tersebut.

Sementara itu, angka kehilangan hutan primer tropis Indonesia justru meningkat 14% pada 2025, dibandingkan setahun sebelumnya. Total hutan primer tropis Indonesia yang hilang mencapai 295,6 ribu hektare, dengan 12,7 ribu hektare di antaranya hilang karena kebakaran.

Sisanya banyak didorong oleh perluasan lahan pertanian, termasuk untuk swasembada pangan di Papua Selatan. Pemicu lainnya adalah perluasan area pertambangan di Sulawesi dan wilayah lainnya, khususnya untuk nikel.

Meski begitu, sejumlah kebijakan telah diturunkan pemerintah untuk menekan angka hilangnya hutan. Di antaranya, moratorium permanen terhadap izin baru di hutan primer dan lahan gambut, penguatan pencegahan dan pemantauan kebakaran hutan dan lahan, target FOLU Net Sink 2030, serta komitmen sukarela sektor swasta untuk produksi pulp dan minyak kelapa sawit bebas deforestasi.

Janji untuk memperkuat hak atas tanah milik masyarakat adat juga menjadi ciri momentum berkelanjutan dalam perlindungan hutan di Indonesia.

Waspada Kebakaran Hutan di Tengah Potensi El Nino

Direktur Global Forest Watch Elizabeth Goldman mewanti-wanti khususnya negara di Asia Tenggara dan sebagian Amerika Selatan, atas potensi kebakaran hutan dan lahan tahun ini yang diperparah dengan fenomena El Nino tahun ini.

“Kebakaran dan perubahan iklim saling memperparah, dengan El Nino yang akan terjadi pada 2026, investasi pada pencegahan dan penanggulangan akan sangat penting, sebab kebakaran ekstrem akan menjadi hal biasa,” ujar dia, dikutip dari The Straits Times.

Berdasarkan catatan WRI, sepanjang 2001-2025, kebakaran hutan menjadi penyebab utama hilangnya tutupan hutan di kawasan Asia, Oseania, dan Amerika Utara.

Bisnis.com, JAKARTA — Total luas hutan primer tropis yang hilang pada 2025 turun 36,3% dibandingkan 2024 berdasarkan data terbaru GLAD Lab University of Maryland dan World Resources Institute (WRI). Meski demikian, tren kontras terjadi di Indonesia dengan angka kehilangan hutan primer tropis yang naik 14,2% sepanjang tahun lalu.

Pada 2025, dunia kehilangan 4,28 juta hektare hutan hujan primer tropis, atau setara dengan luas negara Denmark. Meski turun dibandingkan 6,73 juta hektare pada 2024, angka tersebut masih 46% lebih tinggi dibandingkan satu dekade lalu. Hutan primer menghilang dengan laju setara 11 lapangan sepak bola per menit.

Co-Director Global Forest Watch WRI Elizabeth Goldman mengatakan penurunan sebesar ini dalam satu tahun merupakan sinyal positif yang mencerminkan hasil nyata dari kebijakan pemerintah yang tegas.

Meski demikian, dia turut menyoroti bahwa penurunan ini terjadi setelah fenomena kebakaran ekstrem pada tahun sebelumnya. Dengan risiko perkembangan El Niño pada 2026, dia menyebutkan upaya pencegahan perlu diambil untuk menghindari dampak yang lebih masif.

"Kebakaran dan perubahan iklim saling memperburuk satu sama lain, dan dengan El Niño yang diperkirakan terjadi pada 2026, investasi dalam pencegahan dan respons akan sangat krusial seiring kondisi kebakaran ekstrem yang makin menjadi norma," katanya dalam paparan perilisan data, Rabu (29/4/2026).

Meski ada kemajuan, angka kehilangan hutan global juga masih jauh dari target yang dibutuhkan untuk memenuhi komitmen 2030 untuk menghentikan dan membalikkan kehilangan hutan. Level saat ini masih setidaknya 70% lebih tinggi untuk mencapai target tersebut.

Sebagian besar penurunan global didorong oleh Brasil, rumah bagi hutan hujan terbesar di dunia. Pada 2025, Brasil memangkas kehilangan hutan primer nonkebakaran sebesar 41% dibandingkan 2024, sehingga mencapai level terendah yang pernah tercatat.

Penurunan ini sejalan dengan penguatan kebijakan lingkungan di bawah Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, termasuk peluncuran kembali rencana antideforestasi federal PPCDAm dan peningkatan sanksi terhadap kejahatan lingkungan.

Meski Brasil masih mencatat kehilangan hutan primer terluas secara absolut, tingkat kehilangan relatif terhadap luas hutannya kini hanya 0,5% atau lebih rendah dari sejumlah negara tropis lainnya.

Di Indonesia, Managing Director WRI Indonesia Arief Wijaya mengatakan kehilangan hutan sebagian besar masih terkendali dalam beberapa tahun terakhir, didukung kebijakan yang membatasi pembukaan hutan baru dan memberikan hak lebih besar kepada komunitas untuk mengelola hutan.

"Itu menunjukkan komitmen kuat terhadap penggunaan lahan yang lebih berkelanjutan. Namun tekanan ekonomi yang meningkat bisa menguji kemajuan tersebut—dan apakah kemajuan itu bisa bertahan akan bergantung pada seberapa baik pertumbuhan diseimbangkan dengan iklim dan alam," katanya.

Terlepas dari kemajuan itu, data memperlihatkan total kehilangan hutan primer tropis Indonesia mencapai 295.595 hektare pada 2025, naik 14,2% dibandingkan 258.812 hektare pada 2024.

Sebagian besar kehilangan dipicu perluasan lahan pertanian dan kegiatan pertambangan. Ekspansi pertanian memicu kehilangan hutan primer tropis seluas 127.079 hektare, sementara aktivitasloggingmenyebabkan 89.588 hektare hilang dan komoditas tambang 15.220 hektare.

Kebakaran lahan memicu hilangnya hutan primer tropis seluas 13.149 hektare, lebih tinggi dibandingkan 9.011 hektare pada 2024.

Perusahaan makanan dan minuman multinasional PepsiCo menyatakan tetap pada komitmennya agar rantai pasoknya -- khususnya untuk komoditas-komoditas berisiko tinggi -- bebas dari deforestasi dan konversi lahan natural pada 2030. Dikenal sebagai produsen minuman bersoda Pepsi, Pepsico juga adalah produsen beragam produk camilan populer seperti Lays, Doritos, atau Cheetos.

“Kami memiliki target yang jelas untuk 2030, dan kami bekerja sama dengan berbagai organisasi, khususnya pemasok tingkat pertama (tier one suppliers), agar mereka juga bekerja dengan para pemasok mereka untuk memastikan tidak terjadi deforestasi dalam rantai pasok kami," kata Chief Sustainability Officer PepsiCo Global Jim Andrew dalam wawancara di Jakarta, Jumat (24/4).

Menurut Jim, perusahaan juga terus berupaya untuk memastikan bahan bakunya bersumber dari lahan yang menerapkan pertanian regeneratif -- praktek pertanian yang mendukung pemulihan dan peningkatan kesehatan ekosistem.

Dalam kunjungannya ke Indonesia kali ini, Jim bercerita bahwa dirinya sempat berkunjung ke perkebunan sawit dalam rantai pasok PepsiCo di Kutai, Kalimantan Timur. Perkebunan itu disebutnya sebagai contoh pertanian regeneratif yang berdampak positif pada ekonomi petani.

“(Perkebunan ini) menunjukkan bagaimana organisasi yang bekerja sama dengan kami membantu petani menerapkan tumpang sari kakao dengan kelapa sawit, sehingga mereka memiliki sumber pendapatan tambahan dari kakao,” ujarnya.

Jim mengatakan ada sekitar 300 ribu petani yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam rantai pasok PepsiCo. Perusahaan memiliki keterbatasan untuk memantau seluruhnya. Karena itu, perusahaan bekerja sama dengan mitra-mitra lokal untuk pendampingan petani.

Selain soal pertanian regeneratif, Jim bercerita soal program restorasi lahan, salah satunya di Kecamatan Telunggun, Aceh. Meski berada di kawasan yang terdampak banjir dan longsor di Sumatra pada akhir tahun lalu, wilayah ini disebut tidak mengalami dampak signifikan.

Menurut Jim, kawasan yang telah direstorasi memiliki kondisi tanah yang lebih sehat dan pengelolaan air yang lebih baik, sehingga lebih tangguh menghadapi risiko bencana. “Kami bersyukur mengetahui area tersebut, apa pun alasannya, terdampak lebih sedikit dibanding area lainnya,” kata dia.

Risiko banjir dan longsor besar seperti di Sumatra mengintai berbagai wilayah di Indonesia seiring maraknya alih fungsi lahan dan hutan. Air tak semata datang dari laut atau sungai yang meluap, tetapi dataran tinggi yang kehilangan kemampuan menahan limpahan air karena deforestasi.

“Air turun dari bukit, seperti air terjun,” kata seorang warga di salah satu dusun di Kabupaten Lombok Timur, mengenang banjir besar 2022. Ketika itu, banjir besar melanda berbagai wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk Lombok Timur. Banyak warga menyebut banjir ini sebagai yang terparah sepanjang ingatan mereka.

Selain datang dari laut, air bah datang dari kawasan perbukitan dan pegunungan. Secara geografis, NTB memang didominasi bentang alam berbukit dengan Gunung Rinjani berdiri di tengah. Banjir rob karena air laut naik adalah bencana tahunan di wilayah pesisir NTB, namun banjir dari sungai yang meluap dan perbukitan membuat kejadian banjir jadi makin parah.

Katadata berkunjung ke Lombok Timur bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Visi pada pekan lalu. Wahana Visi menggandeng pemerintah desa dan masyarakat untuk melakukan restorasi mangrove guna menjaga kawasan pesisir dari air laut sekaligus mengembangkan ekonomi berkelanjutan bebasis mangrove.

Salah satu desa yang dikunjungi Katadata, berlokasi di Kecamatan Pringgabaya, sempat luluh lantak oleh banjir 2022. Saat Katadata mengunjungi lokasi, pemerintah desa tengah meresmikan kembali kawasan wisata Denda Seruni yang sempat hancur oleh banjir. Kini, kawasan ini direncanakan menjadi Kawasan ekowisata yang terintegrasi dengan lokasi restorasi mangrove.

Namun, pengalaman banjir 2022 mengingatkan bahwa persoalan di hulu dapat mengancam upaya pemulihan di hilir.

Data menunjukkan, NTB marak pertambangan batu dan pasir. Berdasarkan data tahun 2024, lokasi galian terbanyak di Lombok Timur yaitu di 705 lokasi. Angka ini belum mencakup aktivitas tambang ilegal yang tak tercatat/terpantau.

Di luar itu, ada masalah alih fungsi lahan untuk pertanian hingga pariwisata seperti pembangunan resort atau hotel. Saat bencana 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) menyebut dugaan alih fungsi lahan untuk pertanian jagung sebagai salah satu pemicu utama banjir, misalnya di Kabupaten Bima.

Data Lokasi Galian Batuan di NTB (Pemrov NTB (NTB Satu Data))

Lonjakan Banjir, Alarm Deforestasi

Secara nasional, frekuensi banjir menunjukkan tren meningkat. Bukan hanya banjir rob akibat kenaikan air laut, tapi juga banjir bandang yang dipicu meluapnya sungai dan berkurangnya tutupan pohon.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terdapat 2.009 kejadian banjir pada 2025. Ini rekor tertinggi setidaknya sejak 2010. Kejadian banjir masih tinggi tahun ini, dengan 355 kejadian tercatat sepanjang 1 Januari hingga 13 April 2026.

Berdasarkan hasil pemetaan satelit dan verifikasi lapangan oleh LSM di bidang lingkungan, AURIGA Nusantara, deforestasi melonjak di berbagai pulau. “Deforestasi terjadi di seluruh provinsi Indonesia, kecuali DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” demikian tertulis, dalam laporan yang dirilis akhir Maret lalu.

Pada 2025, deforestasi terbesar tercatat di Kalimantan (158.283 hektare), diikuti Sumatra (144.150 hektare), Papua (77.678 hektare), dan Sulawesi (39.685 hektare).

Tiga provinsi yang mengalami bencana longsor-banjir dahsyat di Sumatra pada pengujung 2025 mengalami lonjakan deforestasi luar biasa: Aceh (426 persen), Sumatra Utara (281 persen), dan Sumatera Barat (1.034 persen).

Deforestasi di Bali dan Nusa Tenggara juga tercatat tinggi mencapai 4.209 hektare, naik 136 persen dari tahun sebelumnya.

Angka Deforestasi Nasional (AURIGA)

Bisnis.com, PADANG - Persoalan deforestasi tidak dapat dipungkiri menyasar berbagai kawasan hutan di Indonesia dan Provinsi Sumatra Barat menegaskan komitmennya dalam melakukan pengendalian deforestasi itu dengan melakukan sejumlah langkah strategis.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Ferdinal Asmin mengatakan secara total kawasan hutan di Sumbar saat ini 2,3 juta hektare. Dari total luas itu, terdapat 8.595 hektare yang termasuk kategori deforestasi atau berkurangnya tutupan hutan.

"Jumlah hutan yang mengalami deforestasi pada 2025 itu menurun bila dibandingkan periode 2013-2024, di mana sebelumnya itu total kawasan hutan di Sumbar yang terjadi deforestasi 13.000 hektare," ujar Ferdinal Asmin, Kamis (9/4/2026).

Dia menyampaikan hal yang menjadi penyebab masih terjadinya deforestasi di wilayah Sumbar, karena adanya aktivitas masyarakat yang melakukan pembukaan lahan pertanian, baik itu pada kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, namun tidak dalam kondisi lahan yang terlalu luas.

"Betul ada hutan yang ditebang masyarakat untuk bertani, tapi bukan aktivitas pihak perusahaan, dan saya pastikan hal itu. Kalau aktivitas masyarakat, lahan yang dibukanya itu palingan 1 hingga 2 hektare saja," ujarnya.

Ferdinal menyebut dalam menjaga kawasan hutan ini pemerintah tidak akan membiarkan begitu saja adanya aktivitas deforestasi. Maka dari itu, perlu ada berbagai upaya yang dilakukan Dinas Kehutanan (Dishut) bersama sejumlah pihak agar deforestasi bisa dikendalikan.

Perkuat Sosialisasi ke Masyarakat Sekitar Hutan

Pemprov Sumbar mencatat dari 5,7 juta lebih penduduk di Sumbar, 81% di antaranya penduduk tinggal di sekitar kawasan hutan.

Kemudian 54% dari luas kawasan hutan itu telah dikelola oleh masyarakat dan menjadi sumber ekonomi dari hasil pemanfaatan hutan.

Ferdinal mengatakan bahwa di satu sisi pemerintah daerah berharap hutan yang dikelola masyarakat tetap pada jalur pelestarian hutan. Namun tidak banyak masyarakat di sekitar hutan yang sepenuhnya memahami cara memanfaatkan dan menjaga hutan.

Dari sini, Dishut diperlukan turun ke masyarakat di berbagai desa di sekitar hutan. Cara ini dinilai penting untuk memberikan edukasi dan sosialisasi agar tidak ada masyarakat yang melakukan pemanfaatan hutan masuk dalam kategori melanggar hukum.

"Tidak dapat dipungkiri di daerah-daerah pedalaman yang berdekatan dengan Bukit Barisan itu, masyarakat yang bertani ada yang menggarap lahan hutan. Ada yang berada pada hutan lindung, hutan konservasi, dan kawasan hutan lainnya," ujarnya.

Ferdinal menyampaikan, melihat dari pantauan dan data yang telah dirangkum Dishut, deforestasi yang terjadi akibat pembukaan lahan baru di hutan yang dilakukan masyarakat masih kecil, sekitar 1 hingga 2 hektare saja.

Menurutnya selagi tujuan masyarakat untuk bertani dan hal itu menjadi mata pencaharian masyarakat di kawasan hutan, maka saat ini Dishut masih memberikan toleransi selagi petani melakukan cara yang masih aman.

"Kalau lahan hutan dimanfaatkan untuk penanaman lagi, mungkin seperti jadi kebun durian, manggis, atau tanaman lainnya, maka kondisi itu masih ada toleransinya. Karena hal ini berkaitan dengan ekonomi masyarakat," ungkapnya.

Dishut cukup intens melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, baik dalam bentuk formal atau secara pendekatan sosial yakni mendatangi desa-desa yang berada di sekitar kawasan hutan.

Dengan harapan masyarakat bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam mengelola lahan di hutan.

"Kami telah turun bahkan ke Kepulauan Mentawai belum lama ini, kami melihat kondisi hutan di sana. Perusahaan yang memanfaatkan hutan produksi itu telah berhenti beroperasi. Lalu apabila ada laporan dari masyarakat, juga langsung kami tindak lanjuti, serta turut memantau kondisi melalui citra satelit yang ada," jelasnya.

Peran Program Perhutanan Sosial

Keberadaan program Perhutanan Sosial yang diinisiasi oleh Kementerian Kehutanan ini dinilai memiliki peran yang besar dalam mengendalikan kondisi deforestasi.

Karena konsep dari perhutanan sosial ini, mewujudkan ekonomi hijau (green economy), yang artinya hasil hutan dan lahan hutan boleh dimanfaatkan, tanpa harus merusak.

Data Dishut hingga 2025 mencatat luas kawasan perhutanan sosial di Sumbar saat ini mencapai 340.000 hektar lebih. Dari total lahan itu, masyarakat telah dapat meningkatkan pendapatan petani hutan hingga Rp3,1 juta per bulan pada 2025.

Ferdinal mengatakan, dari satu sisi hasil hutan bisa dimanfaatkan untuk ekonomi masyarakat, dan di sisi lainnya perhutanan sosial telah memberikan pemahaman dan batasan-batasan dalam hal menikmati hasil hutan tanpa merusak hutan.

"Jadi kami berharap petani-petani yang selama ini telah memanfaatkan lahan hutan, agar bisa mengajukan kelompok untuk menjadi bagian dari perhutanan sosial. Dengan cara itu, petani bisa lebih aman dan optimis pada masa mendatang, karena lahan yang mereka kelola telah mendapat izin dari negara, sementara kondisi kini status lahan yang mereka kelola masih milik negara," sebut dia.

Ferdinal mengingatkan kepada masyarakat jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi hukum dalam membuka lahan di kawasan hutan. Apalagi mengklaim menjadi hak milik dan kemudian menjualnya ke pihak lainnya. Menurut Ferdinal tindakan itu tidak bisa ditoleransi.

"Tindakan itu salah. Jadi terkait jual menjual lahan di kawasan hutan itu, memang jadi fokus kami saat ini. Karena hal itu bisa dipidana oknum masyarakatnya. Makanya sosialisasi terus kami lakukan, dan hal ini akan selalu dilakukan secara bertahap hingga menyentuh seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan di Sumbar," tutupnya.