Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings memperkirakan nilai obligasi syariah atau sukuk berbasis environment, social and governance (ESG) yang beredar secara global hingga akhir 2026 bakal menembus US$70 miliar atau sekitar Rp1.176 triliun. Laporan terbaru mengungkap bahwa perkembangan ini akan didorong oleh kondisi pasar-pasar berkembang (emerging markets).

Diversifikasi pembiayaan dan kebutuhan untuk refinancing, mandat keberlanjutan, target emisi nol bersih, serta kehadiran kerangka merupakan motor yang mendorong pasar sukuk ESG tahun ini.

Sentimen positif juga datang dari tingkat suku bunga yang lebih rendah, dengan estimasi suku bunga acuan The Fed di level 3,25% pada 2026 dan 3% pada 2027. Selain itu, harga minyak diperkirakan di kisaran US$63 per barel. Meningkatnya minat investor terhadap tema islami dan ESG juga bakal menjadi daya tarik tersendiri bagi sukuk ESG.

“Kami memperkirakan sukuk ESG akan mempertahankan momentum yang kuat pada 2026, didukung oleh mandat keberlanjutan, target nol emisi bersih, kerangka regulasi baru, permintaan yang solid, serta penyelenggaraan COP31 di Turki,” ujar Bashar Al Natoor, Global Head of Islamic Finance Fitch, dikutip dari keterangan resmi, Senin (16/2/2026).

Pada 2025, sukuk ESG menyumbang sekitar 40% dari total penerbitan utang ESG berdenominasi dolar AS dari emerging markets, meningkat dari 18% pada 2024. Penyelarasan dengan prinsip International Capital Market Association (ICMA) serta dominasi penerbitan dalam dolar AS dinilai akan terus memperluas partisipasi investor.

Meski demikian, pasar sukuk ESG masih terfragmentasi dengan penerbitan yang terkonsentrasi di Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Malaysia, dan Indonesia. Ketika penerbitan sukuk ESG global melonjak lebih dari 60% menjadi US$18,5 miliar pada 2025, Arab Saudi memimpin dengan pangsa 33%, diikuti Malaysia (28%), UEA (19%), dan Indonesia (9%).

Nilai sukuk ESG yang beredar (outstanding) mencapai US$58 miliar pada akhir 2025 di mana sekitar 66% di antaranya dalam denominasi dolar AS. Angka ini naik sekitar 30% dibandingkan akhir 2024.

Di sisi lain, sebagian besar negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) belum menerbitkan sukuk ESG. Fitch mencatat sejumlah risiko utama yang melatarbelakangi hal ini, antara lain dinamika dan kompleksitas persyaratan syariah dan ESG, perbedaan prioritas keberlanjutan antarnegara, ketegangan geopolitik regional dan global, ketidakpastian makroekonomi di negara berkembang, volatilitas nilai tukar, harga minyak, dan suku bunga, serta risiko greenwashing.

“Meskipun persyaratan syariah dan ESG yang terus berkembang, ketegangan geopolitik, serta risiko greenwashing tetap menjadi tantangan utama, profil kreditnya tetap kuat,” tambah Bashar Al Natoor.

Meski risiko tetap ada, dia mengemukakan bahwa sebanyak 92% sukuk ESG berperingkat berada pada kategori layak investasi (investment grade). Persentase ini turun dari 99% pada 2024 seiring munculnya penerbitan berperingkat spekulatif. Selain itu, seluruh penerbit memiliki outlook stabil dan belum terdapat kasus gagal bayar (defaults).

Geliat pun tetap terlihat dari perkembangan terbaru di pasar. Sebagai contoh, pemerintah Pakistan untuk pertama kalinya menerbitkan sukuk hijau. Langkah serupa dilakukan Oman melalui penerbitan sukuk ESG oleh Oman Electricity Transmission Company SAOC dengan peringkat BB+.

Di Malaysia, pemerintah setempat memberikan pembebasan pajak untuk sukuk Sustainable and Responsible Investment (SRI) dalam kerangka aturan pajak penghasilan. Otoritas Pasar Modal Arab Saudi turut menerbitkan pedoman untuk instrumen utang hijau, sosial, berkelanjutan, dan sustainability-linked. Bank sentral Qatar meluncurkan Sustainable Finance Framework, sementara bank sentral UEA mulai mengembangkan program Sustainable Islamic M-Bills.

Turki, sebagai salah satu pasar inti keuangan syariah, akan menjadi tuan rumah COP31 pada November 2026. Agenda tersebut dinilai berpotensi menjadi katalis bagi pengembangan sukuk ESG di Turki yang sejauh ini masih terbatas.

Bisnis.com, JAKARTA — Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim edisi ke-31 atau Conference of the Parties (COP31) akan digelar pada 9–20 November 2026 di Antalya, Turki.

Pertemuan tersebut mencakup Sidang ke-31 Conference of the Parties (COP31) Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Sidang ke-21 Conference of the Parties yang bertindak sebagai Pertemuan Para Pihak Protokol Kyoto (CMP21), serta Sidang ke-8 Conference of the Parties yang bertindak sebagai Pertemuan Para Pihak Perjanjian Paris (CMA8). Selain itu, akan berlangsung pula Sidang ke-65 Badan Subsider untuk Nasihat Ilmiah dan Teknologi (SBSTA65) dan Sidang ke-65 Badan Subsider untuk Implementasi (SBI65).

Keputusan penunjukan Turki sebagai tuan rumah COP31 disepakati dalam COP30, yang menerima tawaran Ankara untuk menggelar pertemuan di Antalya. Dalam pengaturan tersebut, Turki dan Australia akan berbagi kepresidenan COP31, dengan Australia ditunjuk sebagai “Presiden perundingan”. Sebelum konferensi utama, pertemuan Pra-COP dijadwalkan berlangsung di kawasan Pasifik.

Mengutip Earth Negotiations Bulletin (ENB), Presidensi Brasil yang memimpin COP tahun ini mengumumkan akan menyusun dua peta jalan menyusul belum tercapainya konsensus dalam keputusan “Mutirão” terkait bahan bakar fosil dan deforestasi.

Dua peta jalan tersebut mencakup transisi keluar dari bahan bakar fosil secara adil dan setara, serta penghentian dan pembalikan laju deforestasi. Hasil penyusunan peta jalan itu akan dilaporkan pada COP31.

ENB juga melaporkan sejumlah isu lain yang diperkirakan menjadi agenda COP31, antara lain pembiayaan pasca-2020, tinjauan ketujuh atas mekanisme keuangan dan tinjauan berkala atas tujuan jangka panjang global di bawah Konvensi dan capaian kemajuannya.

Sementara itu, sebagaimana dilaporkan Bloomberg, para negosiator internasional sepanjang tahun ini akan memfokuskan pembahasan pada penyusunan peta jalan minimum untuk penghapusan bertahap bahan bakar fosil dan pengakhiran deforestasi. Dua isu tersebut belum terselesaikan pada KTT iklim COP30 di Brasil tahun lalu. Namun, dengan Brasil memegang presidensi COP, peluang untuk mendorong kemajuan dinilai terbuka.

Tonggak awal perundingan dijadwalkan berlangsung dalam sebuah konferensi di Kolombia pada April yang akan berfokus pada transisi keluar dari bahan bakar fosil. Perbedaan pandangan antarnegara juga akan kembali dibahas dalam Konferensi Perubahan Iklim Bonn pada Juni, serta dalam rangkaian Climate Week di London dan New York yang masing-masing digelar pada Juni dan September.