Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres melalui juru bicaranya menyatakan penyesalan atas keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menarik AS keluar dari puluhan entitas PBB, termasuk dua badan utama yang menangani isu iklim dan lingkungan.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric pada Kamis (8/1/2025) menegaskan bahwa pendanaan AS terhadap sebagian besar entitas tersebut bersifat wajib. Pernyataan itu disampaikan menyusul pengumuman Trump pada Rabu (7/1/2025) yang menyebut bahwa Washington akan menarik diri dari puluhan organisasi internasional dan badan PBB karena dinilai bertentangan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat.

Trump menyebut penarikan itu mencakup perjanjian iklim utama, yakni UNFCCC, serta satu badan PBB yang mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Namun, Dujarric mengatakan PBB hingga kini belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintahan Trump terkait langkah tersebut.

Menurut Dujarric, dari 31 entitas PBB yang masuk dalam daftar penarikan AS, sebagian besar dibiayai melalui anggaran reguler PBB. Ia menambahkan beberapa organisasi yang disebut AS merupakan badan perjanjian internasional, sehingga penarikan diri secara formal memerlukan surat resmi.

“Seluruh entitas PBB akan tetap menjalankan mandat yang diberikan oleh negara-negara anggota. PBB memiliki tanggung jawab untuk terus bekerja bagi mereka yang bergantung pada kami," kata Dujarric, dikutip dari Reuters, Jumat (9/1/2025).

Amerika Serikat merupakan kontributor terbesar bagi anggaran reguler PBB dengan porsi maksimal 22% sesuai ketetapan Majelis Umum. Kontribusi tersebut bersifat wajib. Namun, menurut Dujarric, AS tidak melakukan pembayaran apa pun ke anggaran reguler PBB sepanjang tahun lalu dan saat ini memiliki tunggakan sekitar US$1,5 miliar.

“Kontribusi yang ditetapkan untuk anggaran reguler dan anggaran penjaga perdamaian PBB merupakan kewajiban hukum berdasarkan Piagam PBB bagi seluruh negara anggota, termasuk Amerika Serikat,” ujarnya.

Anggaran reguler PBB untuk 2026 tercatat sebesar US$3,45 miliar dan mencakup kegiatan politik, kemanusiaan, perlucutan senjata, ekonomi, sosial, serta komunikasi. Sementara itu, kontribusi bagi sebagian besar badan, dana, dan program PBB seperti Program Pangan Dunia (WFP) dan UNICEF bersifat sukarela.

Trump sebelumnya menyatakan PBB memiliki “potensi besar”, tetapi dinilai gagal memenuhinya, seraya mendorong pemangkasan dana AS. Di sisi lain, Guterres pada Maret meluncurkan satuan tugas reformasi bertajuk UN80 yang bertujuan menekan biaya dan meningkatkan efisiensi organisasi.