Komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam Tropical Forest Forever Facility (TFFF) yang digagas Brasil pada COP30 sejatinya mencerminkan satu hal penting: Indonesia ingin tetap berada di barisan depan diplomasi iklim global. Rencana investasi hingga US$1 miliar atau sekitar Rp16,8 triliun ke dalam mekanisme pendanaan perlindungan hutan hujan tropis dunia bukan angka kecil, dan tentu tidak lahir dari ruang hampa.

Dalam lanskap global yang semakin menuntut tanggung jawab lingkungan, langkah ini dapat dibaca sebagai sinyal keseriusan Indonesia untuk ikut menjaga ekosistem tropis sebagai kepentingan bersama umat manusia. Namun, di saat yang sama, diskursus publik di dalam negeri menunjukkan respons yang tidak sepenuhnya antusias. Polemik pun muncul, bukan karena publik menolak konservasi global, melainkan karena muncul kegelisahan yang wajar: bagaimana dengan kondisi hutan Indonesia sendiri?

Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan rangkaian bencana ekologis di berbagai wilayah, khususnya di Sumatra. Banjir bandang di Aceh, longsor di Sumatra Utara, dan banjir serta tanah bergerak di Sumatra Barat tidak lagi dipahami semata sebagai peristiwa alam, tetapi sebagai konsekuensi dari tekanan yang terus-menerus terhadap kawasan hutan.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB) menunjukkan, sebagian besar bencana di Indonesia bersifat hidrometeorologis dan sangat berkaitan dengan degradasi lingkungan, termasuk deforestasi, alih fungsi lahan, dan lemahnya tata kelola daerah aliran sungai. Di sinilah TFFF menjadi ruang diskusi yang menarik sekaligus sensitif.

Di satu sisi, Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, sehingga secara moral dan strategis memang pantas terlibat dalam skema global perlindungan hutan. Di sisi lain, kondisi objektif di dalam negeri menunjukkan bahwa pekerjaan rumah Indonesia di sektor kehutanan masih sangat besar. Sebenarnya, dua realitas ini tidak perlu dipertentangkan, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang saling menguatkan.

Pembuktian Pemerintah terhadap Komitmen untuk Menjaga Hutan

Masyarakat perlu sebuah rasionalitas bahwa berpartisipasi dalam TFFF bukanlah langkah yang keliru. Justru sebaliknya, keterlibatan Indonesia dapat menjadi sarana untuk memperkuat posisi tawar, akses pembiayaan hijau, serta transfer pengetahuan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.

Tantangannya adalah bagaimana memastikan komitmen global tersebut tidak berjalan paralel secara terpisah dari agenda perlindungan hutan nasional, melainkan terintegrasi secara substantif. Di sinilah peran pemerintah untuk membuktikan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa prinsip kebijakan yang dapat menjadi pegangan pemerintah agar partisipasi Indonesia dalam TFFF tetap relevan, kredibel, dan berdampak nyata bagi kepentingan nasional.

Pertama, pemerintah perlu menegaskan bahwa komitmen internasional harus berbasis pada penguatan kebijakan domestik. Investasi ke TFFF idealnya berjalan seiring dengan peningkatan kualitas belanja negara untuk sektor kehutanan dan lingkungan hidup di dalam negeri.

Perlindungan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta penegakan hukum kehutanan harus menjadi prioritas yang tidak boleh tereduksi oleh euforia diplomasi global. Dengan kata lain, kontribusi ke TFFF akan jauh lebih kuat secara naratif dan substansial apabila publik melihat adanya konsistensi kebijakan di dalam negeri.

Kedua, integrasi lintas sektor menjadi kunci. Selama ini, persoalan kehutanan kerap tidak berdiri sendiri, melainkan bersinggungan dengan kebijakan pertambangan, perkebunan, energi, dan infrastruktur. Pemerintah telah melakukan berbagai pembenahan, termasuk moratorium izin baru di hutan primer dan lahan gambut, namun implementasinya masih menghadapi tantangan di lapangan.

Partisipasi dalam TFFF dapat dijadikan momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, sehingga kebijakan pembangunan ekonomi tidak berjalan berlawanan arah dengan komitmen perlindungan hutan.

Ketiga, dimensi keadilan sosial perlu menjadi perhatian utama. Pengalaman Indonesia menunjukkan hutan yang dikelola oleh masyarakat lokal dan masyarakat adat cenderung lebih terjaga. Karena itu, pengakuan dan penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan sosial dan hutan adat harus dipercepat. Dalam konteks TFFF, keberhasilan Indonesia justru akan lebih meyakinkan apabila perlindungan hutan tidak hanya berbasis instrumen fiskal, tetapi juga pada tata kelola yang inklusif dan partisipatif.

Keempat, transparansi dan komunikasi publik tidak boleh diabaikan. Polemik TFFF sebagian besar muncul karena keterbatasan informasi yang utuh di ruang publik. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka posisi Indonesia bahwa komitmen terhadap TFFF bukanlah pengalihan perhatian dari persoalan domestik.

Komitmen Indonesia di TFFF adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat perlindungan hutan nasional melalui kerja sama global. Dengan komunikasi yang baik, TFFF dapat dipahami sebagai instrumen pendukung, bukan simbol kontradiksi.

TFFF sebagai Katalis

Pada akhirnya, menjaga hutan tropis dunia dan melindungi hutan Indonesia bukanlah dua agenda yang saling meniadakan. Justru sebaliknya, kredibilitas Indonesia di tingkat global sangat ditentukan oleh keberhasilannya di dalam negeri. Dunia akan lebih percaya pada komitmen Indonesia jika banjir dan longsor akibat degradasi hutan semakin berkurang, jika tutupan hutan benar-benar stabil, dan jika kesejahteraan masyarakat sekitar hutan meningkat secara nyata.

Dalam kerangka itu, TFFF seharusnya diposisikan sebagai katalis, bukan tujuan akhir. Komitmen finansial ke tingkat global perlu dibaca sebagai perpanjangan dari tanggung jawab nasional, bukan pengganti. Pemerintah memiliki peluang untuk menjadikan partisipasi dalam TFFF sebagai tonggak penguatan kebijakan kehutanan yang lebih konsisten, terukur, dan berkeadilan.

Dengan menjaga keseimbangan antara peran global dan tanggung jawab domestik, Indonesia tidak hanya berkontribusi pada perlindungan hutan dunia, tetapi juga memastikan bahwa hutan di negerinya sendiri tetap lestari, berfungsi, dan mampu melindungi rakyatnya dari bencana. Di situlah esensi kepemimpinan lingkungan yang sesungguhnya: berpikir global, bekerja serius di rumah sendiri.

Kanal Foundation mempertanyakan sumber dana dan kesiapan pemerintah Indonesia setelah mengumumkan akan memberikan kontribusi sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp16,5 triliun (kurs Rp16.500 per USD), kepada Tropical Forests Forever Facility (TFFF).

“Komitmen ini masih menimbulkan sejumlah pertanyaan bagi publik. Masyarakat ingin mengetahui dari mana sumber dana tersebut akan diambil, apakah anggarannya sudah tersedia di APBN, atau sebenarnya masih merupakan pernyataan politik yang belum memiliki dasar anggaran yang jelas,” tulisnya dalam pernyataan resmi, Jumat (12/12).

Pertanyaan tersebut muncul seiring dengan situasi pemerintah sedang melakukan pengetatan APBN, di mana pemerintah masih berupaya meningkatkan penerimaan negara, mengendalikan belanja pusat, serta memangkas dana transfer ke daerah. Pada saat yang sama, pemerintah harus menyediakan anggaran dalam jumlah besar untuk penanganan pascabencana ekologis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Untuk memastikan konsistensi terhadap janji kontribusi Indonesia kepada TFFF dan untuk menjamin bahwa implementasinya berlangsung transparan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan ekosistem, Kanal Foundation mendesak Presiden melalui Menteri Keuangan untuk menjelaskan tiga hal.

Pertama, kepastian sumber anggaran yang akan digunakan untuk kontribusi Indonesia kepada TFFF, termasuk apakah dana tersebut telah dialokasikan dalam APBN tahun 2026, ataukah masih memerlukan perubahan anggaran.

Kedua, kejelasan mekanisme penempatan kontribusi TFFF dalam APBN. Ini meliputi dasar hukum yang dibutuhkan, pengaturan skema penganggaran secara bertahap, serta jaminan bahwa kontribusi tersebut tidak mengurangi kebutuhan anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk sektor kehutanan dan lingkungan hidup.

Ketiga, kesiapan desain tata kelola penerimaan dan pemanfaatannya jika TFFF menyediakan pembayaran tahunan berbasis hasil (result-based payment), termasuk bagaimana skema distribusinya dirancang agar adil bagi yurisdiksi di subnasional. Kanal Foundation juga meminta pemerintah memperkuat tata kelola, kinerja tutupan hutan dan kapasitas konservasi ekosistem, serta memastikan minimal 20% dari TFFF dialokasikan langsung kepada masyarakat adat an komunitas lokal di dalam maupun di sekitar kawasan hutan.

“Kanal Foundation menegaskan bahwa tanpa kejelasan mengenai sumber pendanaan, mekanisme kontribusi, dan rancangan distribusi manfaat yang adil, komitmen Indonesia kepada TFFF berisiko dipandang sebagai narasi diplomatik yang tidak memberikan dampak berarti bagi perlindungan hutan tropis maupun bagi kesejahteraan masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini menjaga hutan,” tutupnya.

Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk berpartisipasi dalam Tropical Forests Forever Fund (TFFF) dengan kontribusi hingga US$ 1 miliar (sekitar Rp16,8 triliun) pada Konferensi Iklim PBB COP30 di Brasil. Pemerintah menyebut langkah ini sebagai bagian dari dukungan terhadap pendanaan konservasi hutan tropis global senilai US$ 125 miliar (Rp 2.085,8 triliun, kurs Rp 16.690/US$).

Peneliti WRI Indonesia, Sita Primadevi, mengatakan Indonesia mengikuti langkah Brasil dengan memberikan komitmen sebesar US$ 1 miliar, yang menjadikan Indonesia berperan ganda sebagai sponsor sekaligus penerima manfaat TFFF.

Dalam struktur pendanaan, Indonesia akan menempati posisi junior capital. Posisi ini menanggung risiko terbesar jika investasi mengalami kerugian, tetapi juga berpotensi menerima imbal hasil paling tinggi apabila investasi berjalan baik.

“Junior capital itu akan menerima pembayaran paling akhir tapi nilainya paling besar. Namun jika rugi, ia yang paling terdampak,” kata Sita.

Syarat Ketat untuk Menerima Dana TFFF

TFFF diproyeksikan menghasilkan imbal hasil sebesar US$ 3–4 miliar (Rp 50,06-Rp 66,75 triliun) per tahun. Dana tersebut akan disalurkan ke negara-negara berhutan tropis yang memenuhi kriteria tertentu, salah satunya tingkat deforestasi yang berada di bawah 0,5%.

Sita menjelaskan, dalam skema ini dana imbal hasil yang diterima itu tidak terkait langsung dengan status Indonesia sebagai investor.

“Return on investment itu terpisah. Indonesia akan menerima pengembalian investasi sebagai junior capital, dan terlepas dari itu Indonesia juga bisa menerima transfer payment selama deforestasi di bawah 0,5%,” ujar Sita.

Indonesia dan Brasil: Kontribusi Besar tapi Deforestasi Tinggi

Menurut World Resources Institute (WRI), Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia pada periode 2015–2024. Indonesia kehilangan sekitar 10 juta hektare tutupan pohon dalam periode tersebut, setara 11% dari total deforestasi global menjadikannya negara dengan deforestasi terbesar kedua setelah Brasil.

Brasil berada di peringkat teratas dengan deforestasi 23 juta hektare atau 26% dari total kehilangan tutupan pohon global.

Dengan tingkat deforestasi historis yang tinggi, muncul pertanyaan apakah Indonesia dapat memenuhi batas deforestasi di bawah 0,5% untuk mendapatkan manfaat pendanaan TFFF.

Potensi Keuntungan Tetap Terbuka

Menurut Sita, potensi manfaat Indonesia dari skema ini tetap terbuka selama negara mampu menekan laju deforestasi ke ambang batas yang disyaratkan.

“Selama deforestation rate-nya di bawah 0,5%, Indonesia tetap bisa menerima payment dari TFFF,” ujarnya.

Di sisi lain, sebagai investor junior capital, Indonesia tetap berhak memperoleh pengembalian investasi terlepas dari performa deforestasi, selama kinerja dana investasi TFFF berjalan sesuai proyeksi.

Meskipun Indonesia sudah berkomitmen menggelontorkan US$1 miliar atau sekitar Rp16,8 triliun untuk program Tropical Forest Forever Fund (TFFF), namun hingga saat ini belum ada kejelasan dari mana kebutuhan anggaran tersebut akan dipenuhi.

Peneliti World Resource Institute Indonesia, Sita Primadevi mengatakan hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah terkait sumber pendanaan kontribusi US$1 miliar tersebut. Tidak hanya itu, mekanisme detail operasionalnya juga belum ada kejelasan.

“Itu juga sebenarnya menjadi pertanyaan kita semua dan belum ada jawabannya. Statement Presiden Prabowo terkait TFFF juga tidak spesifik. Indonesia akan mengikuti langkah Brasil, jadi karena Brasil US$1 miliar, otomatis Indonesia US$1 miliar,” katanya.

Sita menjelaskan sebagai sponsor Indonesia akan berperan sebagai junior capital. Dalam skema investasi, posisi ini menanggung risiko kegagalan terbesar, namun juga berpotensi menerima imbal hasil paling tinggi jika investasi berjalan sesuai rencana.

“Junior capital itu adalah pihak yang mengambil risiko paling besar, tapi juga menerima nilai paling besar. Kalau ada pembayaran, junior dibayar paling akhir, tapi kalau untung paling gede. Tapi kalau rugi, paling terdampak,” jelas Sita.

Tropical Forests Forever Fund (TFFF) merupakan mekanisme pendanaan global baru berbasis pembiayaan campuran (blended financing) yang bertujuan melindungi hutan tropis dunia. Skema ini dirancang untuk menyediakan pendanaan jangka panjang bagi negara-negara berhutan tropis. Model blended finance memungkinkan dana publik dan swasta digabung dalam satu skema investasi besar, di mana keuntungan investasinya akan dipakai untuk mendanai perlindungan hutan.

Inovasinya adalah mekanisme pendanaan jangka panjang. Modal pokok akan dikumpulkan dalam jumlah besar, lalu imbal hasil investasi tersebut digunakan untuk mendanai tujuan perlindungan hutan. Target pendanaan publik TFFF ditetapkan sebesar US$25 miliar. Dana ini diharapkan memicu masuknya pendanaan swasta hingga US$100 miliar, sehingga total kelolaan mencapai US$125 miliar. Dari jumlah tersebut, TFFF diproyeksikan menghasilkan imbal hasil US$3–4 miliar per tahun yang akan disalurkan ke negara-negara penerima manfaat.

Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh inisiatif TFFF yang menargetkan pendanaan raksasa tersebut.

“Indonesia akan berpartisipasi aktif dan telah berkomitmen untuk menyamai kontribusi Brasil dengan nilai US$1 miliar,” kata Hashim.

Indonesia masih menghadapi kesenjangan pendanaan yang besar untuk mencapai target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Peneliti WRI Indonesia, Sita Primadevi, menyatakan bahwa kebutuhan dana sektor kehutanan dan lahan diperkirakan mencapai Rp25–35 triliun per tahun hingga 2030, sementara kapasitas dari APBN yang telah dipetakan baru sekitar Rp2,6 triliun.

“Artinya ada gap sekitar Rp20–30 triliun setiap tahun. Jadi besar sekali kesenjangannya,” ujar Sita dalam sebuah diskusi pasca COP30, Selasa (9/12).

Di tengah tantangan tersebut, dia menilai kehadiran skema Tropical Forest Forever Facility (TFFF) dapat berkontribusi menutup sebagian kekurangan pendanaan. TFFF sendiri merupakan mekanisme blended finance yang memberikan pembayaran berbasis kinerja kepada negara-negara dengan tutupan hutan tropis dan tingkat deforestasi rendah.

Menurut Sita, Indonesia memiliki peluang menjadi penerima manfaat (beneficiary), meski tidak berkontribusi sebagai investor. “Potensinya Indonesia bisa dapat sekitar Rp6,3 triliun per tahun. Lumayan untuk close the gap, walaupun tentu masih butuh pendanaan dari sumber lain,” ujarnya.

Indonesia sendiri telah menyatakan komitmen pendanaan sebesar US$1 miliar pada TFFF, mengikuti langkah Brasil. Dengan demikian, Indonesia berperan ganda, yakni sebagai sponsor sekaligus calon penerima manfaat.

Skema ini sendiri baru mengumpulkan US$6,7 miliar dari target US$25 miliar, dengan kontribusi Brasil, Indonesia, Prancis, Jerman, dan Norwegia. Namun, agar bisa mengakses dana TFFF, Sita menekankan bahwa Indonesia harus memenuhi sejumlah syarat ketat.

Paling utama adalah menjaga laju deforestasi tetap di bawah 0,5%. Selain itu, negara penerima wajib menunjukkan tata kelola keuangan yang baik dalam menyalurkan pembayaran hutan. Indonesia juga harus menjamin minimal 20% dari manfaat finansial disalurkan langsung kepada masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai penjaga hutan. Tidak hanya itu, program pemanfaatan dana harus dilaporkan secara transparan setiap tahun.

“Negara penerima harus punya vision yang jelas, apa program yang akan disusun untuk menggunakan pembayaran hutan dari TFFF ini,” tegasnya.

Tropical Forest Forever Facility (TFFF) menjadi salah satu inisiatif pendanaan iklim yang mencuri perhatian pada Konferensi Iklim PBB ke-30 (COP30). Skema yang digagas Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva pada COP28 ini dirancang untuk memastikan pendanaan jangka panjang bagi perlindungan hutan hujan tropis.

Indonesia ikut berpartisipasi aktif di TFFF dan berkomitmen menyumbang hingga US$1 miliar (sekitar Rp16,8 triliun), dan mengambil peran strategis dalam peluncuran platform akses TFFF di COP30.

Peneliti WRI Indonesia, Sita Primadevi, menjelaskan TFFF awalnya bukan bagian dari proses negosiasi formal COP, melainkan inisiatif global yang mengedepankan model blended finance, yakni menggabungkan pendanaan publik dan swasta dalam satu dana kelolaan.

“Inovasinya adalah mekanisme pendanaan jangka panjang. Modal pokok akan dikumpulkan dalam jumlah besar, lalu return dari investasi dana tersebut digunakan untuk mendanai tujuan perlindungan hutan,” ujar Sita dalam konferensi pers, Selasa (9/12).

Pada tahap awal, komitmen untuk mengembangkan TFFF datang dari Brasil, Indonesia, dan Norwegia. Namun selama COP30 berlangsung, Jerman dan Prancis turut menyatakan minat berkontribusi, memperbesar peluang pendanaan inisiatif ini.

Target pendanaan publik untuk TFFF ditetapkan sebesar US$ 25 miliar (Rp 416,6 triliun). Dana tersebut diharapkan dapat membuka akses pendanaan swasta hingga U$ 100 miliar (Rp 1.666 triliun), sehingga total dana kelolaan mencapai US$ 125 miliar (Rp 2.083 triliun).

Dengan nilai itu, TFFF diproyeksikan menghasilkan imbal hasil sebesar US$ 3 hingga 4 miliar (Rp 49,99-Rp 66,66 triliun) per tahun yang kemudian dapat disalurkan ke negara-negara penerima manfaat.

Dana TFFF hanya akan diberikan kepada negara yang memiliki tutupan hutan hujan tropis signifikan dengan tingkat deforestasi rendah, di bawah 0,5% per tahun. Pendanaan diberikan berdasarkan kinerja, mirip dengan skema REDD+, tetapi indikatornya lebih sederhana.

“Kalau REDD+ menghitung karbon yang disimpan, TFFF fokus pada tutupan hutan. Selama hutan tetap berdiri (standing forest), maka pembayaran dapat diberikan,” kata Sita.

Besaran manfaat yang diberikan yaitu US$ 4 (Rp 66.660) per hektare tutupan hutan yang terjaga. Namun jika tingkat deforestasi meningkat melampaui ambang batas tertentu, nilai pembayaran akan dikurangi dengan multiplier khusus.

Menurut Sita, yang cukup menarik perhatian skema ini adalah kewajiban negara penerima untuk mengalokasikan minimal 20% manfaat langsung kepada masyarakat adat dan komunitas lokal. Pembayaran harus disalurkan secara langsung tanpa perantara panjang.

“Ini sebuah kemajuan penting dalam pengakuan hak dan peran masyarakat adat sebagai penjaga hutan,” ujar Sita.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia telah mendeklarasikan dukungan terhadap inisiatif pendanaan Tropical Forest Forever Facility (TFFF) yang diusung Brasil. Hal ini diwujudkan melalui komitmen pendanaan senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16,8 triliun yang disampaikan pemerintah Indonesia dalam pembukaan Leader’s Summit COP30 di Belem, Brasil pada Kamis (6/11/2025).

Saat itu, Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo dalam pidatonya mengemukakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh inisiatif TFFF yang membidik total investasi US$125 miliar untuk mendukung konservasi hutan.

“Indonesia akan berpartisipasi aktif dan telah berkomitmen untuk menyamai kontribusi Brasil dengan nilai US$1 miliar,” kata Hashim, dikutip dari Reuters, Jumat (7/11/2025).

Hashim turut mengemukakan capaian Indonesia dalam menekan laju alih fungsi hutan atau deforestasi. Dia mengklaim bahwa tingkat deforestasi telah mencapai level terendah dalam dua dekade dengan penurunan sebesar 75% sejak 2019.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengemukakan bahwa operasionalisasi, kelembagaan, dan detail teknokratis dari TFFF masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, terutama di antara negara tropis yang akan menanamkan dana tersebut. TFFF sendiri dirancang untuk memperkuat kemandirian pengelolaan hutan tropis global.

Ketika ditanya soal sumber pembiayaan untuk mendukung inisiatif tersebut, Hanif mengusulkan mekanisme nilai ekonomi karbon sebagai solusi. Indonesia disebutnya telah mencapai reduksi emisi dengan volume mencapai 1 miliar ton CO₂ ekuivalen dalam kurun 2015–2024 yang telah diverifikasi UNFCCC, badan PBB yang menaungi perundingan iklim global.

“Dari kami, kami ingin menyarankan bahwa terdapat usulan agar kontribusi Indonesia di TFFF dihubungkan dengan capaian reduksi emisi yang telah diverifikasi UNFCCC,” kata Hanif dalam Komunikasi Hasil COP30 di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Indonesia memiliki catatan penurunan emisi sebesar 550 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2015–2020, serta hampir 400 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2020–2024. Jika ditotal, emisi yang direduksi mendekati 1 miliar ton CO₂ ekuivalen yang telah diakui secara internasional.

“Angka inilah yang menurut kami alangkah baiknya dipublikasikan di IDX [bursa karbon] untuk ditawarkan, sehingga angka ini yang harus kembali ke hutan dalam bentuk pendanaan TFFF, ini salah satu usulan dari kami,” kata Hanif.

Kementerian Lingkungan Hidup menilai bahwa capaian reduksi emisi tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa utilisasi, dan dapat diarahkan melalui mekanisme pasar karbon domestik sebagai salah satu instrumen pendanaan yang relevan.

Laju Deforestasi Indonesia jadi Sorotan

Namun di tengah hasil COP30 di Belem yang menjanjikan lonjakan pendanaan iklim dan penguatan pasar karbon berbasis hutan, laju deforestasi Indonesia justru menunjukkan arah yang berlawanan.

Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat bahwa sepanjang periode 2021–2024 atau ketika kerangka Nilai Ekonomi Karbon (NEK) masih diatur oleh Perpres No. 98/2021, rata-rata deforestasi Indonesia tetap berada di kisaran 675.000 per tahun. Angka ini jauh di atas jalur penurunan deforestasi yang konsisten dengan komitmen iklim minimum (NDC) Indonesia.

FWI juga mencatat bahwa dokumen perencanaan sektoral di forest and other land use (FOLU) yang diklaim selaras dengan jalur NDC–CM1 atau skenario mitigasi tanpa syarat memproyeksikan total deforestasi yang masih dapat terjadi pada periode 2020–2030 sekitar 2,46 juta hektare, atau rata-rata hanya ±220.000—230.000 hektare per tahun untuk tetap berada di jalur komitmen minimum tersebut.

“Kalau angka ini kita bandingkan dengan rata-rata deforestasi faktual sekitar 675.000 hektare per tahun sepanjang 2021–2024, artinya sektor kehutanan Indonesia sedang defisit integritas iklim. Alih-alih punya ‘stok’ penurunan emisi yang bisa dijual, kita bahkan belum mampu mengejar jalur penurunan emisi yang sudah dijanjikan dalam NDC,” ujar Tsabit Khairul Auni, Peneliti dan Pengkampanye Hutan Forest Watch Indonesia.

Sementara itu, laporan Auriga Nusantara pada Januari 2025 mengungkap bahwa Indonesia telah kehilangan hutan atau mengalami deforestasi seluas 261.575 hektare sepanjang 2024. Laju deforestasi ini mengalami kenaikan 4.191 hektare jika dibandingkan dengan 2023 yang mencapai 257.384 hektare.

Dari jumlah hutan yang hilang sepanjang 2024, Kalimantan menjadi pulau yang mengalami deforestasi terparah, dengan luas 129.896 hektare. Adapun Kalimantan Timur menempati peringkat kedua dengan deforestasi terluas di angka 44.483 hektare.

Lalu Kalimantan Barat seluas 39.598 hektare, Kalimantan Tengah 33.389 hektare, Riau 20.812 hektare, Sumatra Selatan 20.184 hektare, Jambi 14.839 hektare, Aceh 8.962 hektare, Kalimantan Utara 8.767 hektare, Bangka Belitung 7.956 hektare, Sumatra Utara 7.303 hektare, dan 27 provinsi lainnya 55.282 hektare.

Auriga Nusantara mencatat Pulau Kalimantan menempati urutan pertama terjadinya deforestasi selama 11 tahun karena terdapat megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Selain itu, pemerintah memperbanyak izin pembukaan hutan kayu termasuk di Pulau Kalimantan. Bahkan, pemerintah memberikan izin pembangunan pabrik raksasa baru di Kalimantan Utara tanpa kejelasan bahan bakunya.

Lebih dari separuh deforestasi di Indonesia sepanjang 2024 juga terjadi di area konsesi. Adapun dari total deforestasi di Indonesia, sebesar 59% atau 153.498 hektare terjadi di area konsesi. Hal ini mengindikasikan deforestasi legal karena penghilangan tutupan hutan alam di area konsesi diperbolehkan.

Adapun terdapat empat jenis konsesi yang menyumbang deforestasi terbesar yakni logging, kebun kayu, tambang, dan sawit. Sepanjang 2024, deforestasi di konsesi logging tercatat 36.068 hektare, kebun kayu 41.332 hektare, tambang 36.615 hektare, dan sawit 37.483 hektare.

Delegasi Indonesia mengemban sejumlah misi penting dalam gelaran COP30 di Brasil yang berlangsung pada 10-21 November 2025.

Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, menggantikan peran Prabowo Subianto dalam pidato pembukaan COP30, Kamis (6/11). Dalam kesempatan itu, Hashim menegaskan komitmen iklim Indonesia sesuai dengan Perjanjian Paris untuk mencapai target Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat.

"Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan sebesar 8%," kata Hashim.

Hashim juga menyebut Indonesia telah menetapkan batas emisi CO2 sebesar 1,2 gigaton dalam skenario rendah dan 1,5 gigaton CO2e dalam skenario tinggi pada 2035. Komitmen itu tercermin dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC).

Selain Hashim, sejumlah pejabat setinggi menteri juga datang ke COP30. Ini antara lain Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol. Apa saja misi delegasi Indonesia COP30?

FOLU Net Sink

Hashim menyebut Indonesia akan mengandalkan program Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink untuk menurunkan 180 juta ton karbon di 2030. Program ini menargetkan jumlah karbon yang diserap oleh sektor hutan dan lahan, sama atau lebih besar dari emisi yang dihasilkan. Saat ini, emisi dari sektor FOLU menyumbang sekitar 40% dari total emisi Indonesia.

“Rata-rata deforestasi Indonesia merosot ke level terendah dalam dua dekade terakhir, sekitar 75% pengurangan sejak 2019,” katanya.

Hashim menyebut, pemerintah juga telah mengakui dan mengalokasikan 1,4 juta hutan adat untuk komunitas lokal dalam empat tahun ke depan.

Dukung TFFF Brasil

Indonesia berkomitmen mendukung program Tropical Forest Forever Facility (TFFF) yang diinisiasi oleh Brasil. Presiden Prabowo Subianto bahkan menyebut nilai investasi Indonesia akan sama dengan Brasil yakni US$1 miliar atau sekitar Rp16,6 triliun (kurs Rp16.679).

TFFF merupakan skema inisiatif pendanaan hutan hujan tropis yang bertujuan memobilisasi US$125 miliar. Program ini sudah didukung oleh 53 negara dengan total pendanaan US$5,5 miliar. Norwegia saat ini menjadi kontributor terbesar yang mencapai US$3 miliar diikuti oleh Brasil dan Indonesia sebesar US$1 miliar.

Tawarkan Potensi Kredit Karbon

Setelah meluncurkan Peraturan Presiden No.110/2025, Indonesia mendorong potensi ekonomi karbon ke dunia internasional. Menteri LH Hanif Faisol menargetkan transaksi karbon hingga 90 juta ton CO2 ekuivalen dari sektor kehutanan, kelautan, energi, dan industri dengan potensi nilai ekonomi mencapai Rp15 triliun.

“Indonesia membuka diri bagi investasi karbon internasional yang berlandaskan transparansi dan kredibilitas,” kata Hashim, saat High-Level Roundtable at Sustainable Business COP30 di Sao Paulo, Brasil.

Bisnis.com, JAKARTA — Komitmen keikutsertaan Indonesia dalam inisiatif dana konservasi hutan Tropical Forest Forever Facility (TFFF) usungan tuan rumah COP30 Brasil tak luput dari sejumlah catatan. Pemerintah Indonesia perlu memastikan berjalannya aspek pelindungan lingkungan dan keadilan distribusi dana ketika inisiatif tersebut resmi bergulir.

Dalam pidato resmi di COP30 Leaders Summit, Kamis (6/11/2025), Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menegaskan kembali janji pendanaan senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16,8 triliun yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva pada akhir Oktober 2025.

“Indonesia akan berpartisipasi aktif dan telah berkomitmen untuk menyamai kontribusi Brasil dengan nilai US$1 miliar,” kata Hashim, dikutip dari Reuters, Jumat (7/11/2025).

Hashim turut mengemukakan capaian Indonesia dalam menekan laju alih fungsi hutan atau deforestasi. Dia mengklaim bahwa tingkat deforestasi telah mencapai level terendah dalam dua dekade dengan penurunan sebesar 75% sejak 2019.

“Kami juga berinvestasi dalam perlindungan keanekaragaman hayati dengan mengembangkan koridor gajah dan program konservasi berbasis komunitas lokal yang berkolaborasi dengan mitra internasional maupun lokal,” paparnya.

Hashim mengatakan serangkaian upaya dalam konservasi ini sejalan dengan seruan Indonesia untuk integrasi agenda iklim dan biodiversitas yang lebih lekat. Hal ini juga konsisten dengan keikutsertaan Indonesia dalam Joint Climate-Nature Declaration di COP28. Indonesia sendiri merupakan rumah bagi 17% cadangan karbon biru dunia dan 3,4 gigaton karbon dioksida.

Perlindungan dan pemulihan ekosistem ini disebutnya penting. Peran ekosistem hutan dan pesisir tak sebatas sebagai penyimpan cadangan karbon, tetapi juga pendukung keberlangsungan hidup masyarakat lokal, peningkatan produksi perikanan, pelindung pesisir pantai dari erosi dan kenaikan muka laut, dan pelindung keanekaragam hayati laut.

“Indonesia menekankan bahwa aksi iklim harus adil, inklusif dan berpusat pada manusia. Kami mengakui bahwa perubahan iklim berdampak lebih besar ke kelompok-kelompok rentan, area pesisir, komunitas adat, perempuan dan orang-orang dengan disabilitas,” kata Hashim.

Merespons pidato tersebut, Ketua Tim Politik untuk Kampanye Solusi Hutan Global Greenpeace, Rayhan Dudayev, mengatakan pemerintah Indonesia harus ingat bahwa TFFF mengharuskan alokasi pendanaan 20% langsung untuk Masyarakat Adat. Inisiatif ini secara jelas menerapkan syarat adanya pengakuan penuh dan efektif terhadap Masyarakat Adat di Indonesia.

“Jika pemerintah terus membiarkan atau bahkan menjadi pelaku yang merampas hak-hak Masyarakat Adat, sebesar apa pun kontribusi Indonesia di TFFF akan jadi performatif saja,” kata Rayhan yang hadir langsung di Belem, dikutip dari siaran pers.

Greenpeace turut mencatat sejumlah hal signifikan yang perlu diperbaiki dari skema TFFF, khususnya dari aspek pelindungan lingkungan dan aspek keadilan distribusi pendanaan. Pada aspek pelindungan lingkungan, ambang batas tutupan hutan masih cukup rendah yakni sebesar 20–30% dari tutupan kanopi. Secara sains, angka ini mestinya minimal 50%.

Catatan lainnya ialah tentang pemantauan degradasi hutan dengan indikator minimum. TFFF juga belum memiliki ketentuan jelas dalam mencegah keterlibatan investasi industri dengan risiko lingkungan dalam inisiatif ini. Selain itu, sistem dan mekanisme akuntabilitas yang kuat serta model distribusi pendanaan yang tidak hanya mengutamakan imbal hasil kepada investor perlu dibentuk.

Greenpeace menilai tujuan dibentuknya TFFF tak akan tercapai jika poin-poin krusial ini tak dibenahi. Perlu diingat pula bahwa TFFF merupakan inisiatif sukarela yang bukan berasal dari negosiasi COP.

“Jika pemimpin dunia tidak berkomitmen untuk menghentikan deforestasi sampai 2030 sebagaimana direncanakan dua tahun lalu dalam COP28, COP30 ini bisa dikatakan gagal,” tambah Rayhan.

Dengan laju kenaikan suhu Bumi yang disebut telah melewati batas 1,5 derajat Celsius secara temporer, negara-negara harus menghentikan deforestasi selambat-lambatnya pada 2030.

Namun, Greenpeace mencatat bahwa Indonesia belum memperlihatkan komitmen konkret untuk mencapai target nol deforestasi. Dalam satu dekade terakhir, luas deforestasi hampir mencapai 3,5 juta hektare atau setara enam kali luas Pulau Bali. Laju deforestasi tahunan juga kian meningkat sejak 2022 dan angkanya mencapai 216.200 hektare pada 2024.

“Pak Hashim bilang rata-rata deforestasi menurun hingga 75 persen dibanding 2019, tetapi naik-turun itu hanya bacaan statistik, apalagi jika dibandingkan angka tertinggi. Faktanya deforestasi masih terjadi, Masyarakat Adat kehilangan hutan tempat mereka hidup, dan kita kehilangan keanekaragaman hayati yang menjadi benteng iklim,” ujar Syahrul Fitra, Juru Kampanye Hutan Senior Greenpeace Indonesia.

Syahrul mengemukakan bahwa jutaan masyarakat Indonesia telah mengalami langsung dampak dari krisis iklim. Kondisi ini berisiko berimbas ke lebih banyak orang pada masa mendatang seiring dengan memburuknya perubahan iklim. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia didesak mengambil langkah nyata untuk mengatasi krisis dan tak hanya mengumbar janji dan aksi performatif.

Sejauh ini, TFFF telah memperoleh dukungan lebih dari 53 negara dan investor. Komitmen pendanaan senilai lebih dari US$5,5 miliar atau sekitar Rp92,34 triliun (asumsi kurs Rp16.790 per dolar AS) juga diumumkan dalam peresmian TFFF.

Mengutip siaran pers COP30, Norwegia menyatakan komitmen pembiayaan senilai US$3 miliar untuk 10 tahun ke depan. Kemudian Brasil dan Indonesia kembali menyatakan komitmen pendanaan masing-masing sebesar US$1 miliar dan Portugal memberi komitmen dukungan senilai US$1 juta.

Prancis mengindikasikan bahwa mereka akan mempertimbangkan komitmen hingga 500 juta euro hingga 2030 dengan syarat tertentu, sementara Belanda menjanjikan US$5 juta untuk mendukung sekretariat. Jerman menyatakan dukungan penuh terhadap TFFF, dengan rincian komitmen keuangan yang akan dibahas pada pertemuan antara Presiden Brasil Lula da Silva dan Kanselir Jerman Merz pada Jumat (7/11/2025).

Secara keseluruhan, 34 negara pemilik hutan tropis menandatangani Deklarasi TFFF, yang mencakup lebih dari 90% hutan tropis di negara berkembang, termasuk Indonesia, Republik Demokratik Kongo, dan China.

Inisiatif pendanaan Tropical Forest Forever Facility (TFFF) resmi diluncurkan di konferensi iklim tingkat tinggi COP30, di Belem, Brasil. Inisiatif ini akan mengumpulkan US$ 125 miliar atau Rp 2.088 triliun untuk pendanaan perlindungan hutan hujan dunia.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai, inisiatif Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ini menjadi solusi riil yang dapat diadaptasi Pemerintah Indonesia. TFFF berpotensi menurunkan emisi karbon secara signifikan, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat adat penjaga hutan.

“Kondisi tersebut hanya dapat terjadi bila ada pelibatan masyarakat adat secara bermakna, bukan sekadar keputusan elit pemerintah dan mitra nasional,” kata Bhima, dalam keterangan resmi dikutip Jumat (7/11).

Pendanaan tersebut menggunakan skema result-based payments bagi negara hutan tropis yang menurunkan deforestasi. Sebanyak 20% dananya dialokasikan ke masyarakat adat dan komunitas lokal.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (JustCOP) menganggap hal ini selaras dengan kondisi Indonesia. Mengingat masih banyak masyarakat adat yang kehilangan hutan, ruang hidup, sumber pangan, serta identitas budaya di tengah-tengah industri perusak lingkungan.

Direktur Eksekutif Yayasan MADANI Berkelanjutan Nadia Hadad yang tergabung dalam JustCOP bersama Bhima, mendesak pemerintah untuk memastikan pendanaan iklim yang diadvokasi secara global benar-benar mengalir sampai komunitas penjaga hutan dan ekosistem.

“Bukan hanya melalui proyek besar yang rawan greenwashing,” tuturnya.

Perubahan Fundamental Utamakan Kelompok Rentan

Country Director Greenpeace untuk Indonesia, Leonard Simanjuntak, menekankan perlunya perubahan fundamental Indonesia agar masyarakat adat dan kelompok rentan merasakan pendanaan iklim berkeadilan.

Salah satu perubahan yang dirinya maksud adalah tidak lagi meloloskan industri ekstraktif dan melanggengkan deforestasi secara terencana.

Menurutnya, dua kalimat kunci Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di COP30 harus menjadi pegangan. “Ini bukan sekadar tentang suhu. Ini tentang kelangsungan hidup manusia, hutan, dan masa depan,” ujar Guterres dalam pidatonya di Belem, Brasil, Kamis (6/11).

Sejalan dengan hal itu, Bhima melihat praktik kolonialisme alam dan industri ekstraktif perusak hutan masih diberi pendanaan lebih besar dibandingkan pendanaan iklim.

“Bila praktik itu dilanggengkan, negara-negara berkembang seperti Indonesia akan melewatkan kesempatan emas tumbuh secara berkelanjutan,” tuturnya.

IDXChannel - Indonesia mendukung penuh inisiatif Tropical Forests Forever Facility (TFFF) yang diluncurkan oleh Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, di Belem, Brasil.

Dukungan disampaikan secara langsung oleh Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Hashim S Djojohadikusumo, yang hadir sebagai perwakilan Presiden Prabowo Subianto, dalam dua kesempatan penting di sela-sela KTT Iklim Belem (Belem Climate Summit) dan Leaders Forum peluncuran TFFF.

Dalam pidatonya, Hashim menyampaikan pujian terhadap kepemimpinan Presiden Lula da Silva dalam mendorong mekanisme pembiayaan inovatif untuk konservasi hutan tropis dunia.

"Inisiatif ini merupakan langkah penting untuk memperkuat kolaborasi global lintas pemangku kepentingan dalam menjaga hutan tropis, paru-paru bumi, yang sangat vital bagi pencapaian target suhu 1,5°C dan tujuan bersama di bawah Perjanjian Paris," ujar Hashim.

Sebagai negara dengan hutan tropis terluas ketiga di dunia, menurut Hashim, Indonesia menyambut TFFF sebagai skema pembiayaan berkelanjutan yang memberi insentif langsung bagi upaya konservasi, khususnya yang berbasis masyarakat dan dipimpin oleh komunitas adat.

Tak hanya itu, Hashim juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo terkait komitmen Indonesia untuk menyamai kontribusi Brasil terhadap TFFF, sebagai wujud nyata solidaritas di antara negara-negara berhutan tropis.

Usai sesi pemimpin tersebut, Presiden Lula da Silva menghampiri Utusan Khusus Presiden Indonesia dan menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan dan kehadiran Indonesia.

Dalam suasana hangat penuh persahabatan, Presiden Lula memberikan pelukan erat kepada Hashim dan menitipkan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia memiliki seorang sahabat di Brasil.

Indonesia mendorong negara maju dan para mitra global untuk berpartisipasi aktif mendukung TFFF dengan tidak hanya melalui pendanaan, melainkan juga dengan transfer teknologi, peningkatan kapasitas, dan berbagi pengetahuan, agar hutan tropis dunia dapat terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

Kehadirannya sebagai Utusan Khusus Presiden dalam kegiatan tersebut juga disebut Hashim sebagai pesan yang jelas atas komitmen Indonesia dalam mendukung isu iklim, baik di level nasional maupun global.

"Indonesia tetap berkomitmen memperkuat aksi iklim nasional, dan siap bekerja sama dengan semua negara untuk mewujudkan aksi iklim yang nyata, inklusif, dan ambisius," ujar Hashim.

Hashim menjelaskan, Presiden telah menegaskan komitmen Indonesia di Sidang Umum PBB untuk mencapai net-zero emission paling lambat tahun 2060 atau lebih cepat, serta menargetkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga delapan persen.

Komitmen ini tercermin dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia, yang menargetkan pengurangan emisi hingga 1,2–1,5 gigaton CO? pada tahun 2035.

Pilar utama komitmen tersebut adalah program Forestry and Other Land Uses (FoLU) Net Sink 2030, yang menargetkan pengurangan bersih 92–118 juta ton CO? pada 2030.

Di lain pihak, pemerintah juga terus mempercepat transisi energi bersih melalui pengembangan energi terbarukan, biofuel, serta teknologi rendah karbon seperti pembangkit listrik tenaga nuklir.

Misalnya saja, Presiden Prabowo baru-baru ini menetapkan Peraturan Presiden No. 109 tentang Waste-to-Energy dan Perpres No. 110 tentang Nilai Ekonomi Karbon sebagai instrumen pembiayaan dekarbonisasi nasional.

Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam pengendalian deforestasi, dengan tingkat deforestasi tahunan rata-rata turun 75% sejak 2019, terendah dalam dua dekade terakhir.
Indonesia juga berkomitmen memperkuat konservasi keanekaragaman hayati melalui pembangunan koridor gajah dan program konservasi berbasis masyarakat.

Selain hutan daratan, Indonesia menjaga sekitar 17 persen cadangan karbon biru dunia (setara 3,4 gigaton CO?) yang penting untuk mitigasi iklim dan ketahanan pesisir.

Indonesia menegaskan bahwa aksi iklim harus adil, inklusif, dan berpusat pada manusia. Presiden telah mengumumkan komitmen nasional untuk mengakui dan mengalokasikan 1,4 juta hektare hutan adat kepada masyarakat adat dan lokal dalam empat tahun ke depan.

Langkah ini menunjukkan tekad Indonesia untuk menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian integral dari kebijakan iklim dan lingkungan.

Kehadiran Indonesia di Belem, disebut Hashim, sebagai sebagai mitra konstruktif yang berorientasi pada konsensus. Tema besar konferensi ini, hutan, mineral kritis, pembiayaan, keanekaragaman hayati, dan adaptasi, sejalan dengan prioritas nasional Indonesia.

"Indonesia siap memimpin, bekerja sama, dan berkontribusi untuk membangun dunia yang tangguh terhadap perubahan iklim, dunia di mana tidak ada satu pun yang tertinggal," ujar Hashim.

(taufan sukma)

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia kembali menekankan dukungan terhadap inisiatif pendanaan Tropical Forest Forever Facility (TFFF) yang diusung Brasil. Hal ini diwujudkan melalui komitmen pendanaan senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16,8 triliun yang disampaikan pemerintah Indonesia dalam pembukaan Leader’s Summit COP30 di Belem, Brasil pada Kamis (6/11/2025).

Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo dalam pidatonya mengemukakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh inisiatif TFFF yang membidik total investasi US$125 miliar untuk mendukung konservasi hutan tersebut.

“Indonesia akan berpartisipasi aktif dan telah berkomitmen untuk menyamai kontribusi Brasil dengan nilai US$1 miliar,” kata Hashim, dikutip dari Reuters, Jumat (7/11/2025).

Hashim turut mengemukakan capaian Indonesia dalam menekan laju alih fungsi hutan atau deforestasi. Dia mengklaim bahwa tingkat deforestasi telah mencapai level terendah dalam dua dekade dengan penurunan sebesar 75% sejak 2019.

“Kami juga berinvestasi dalam perlindungan keanekaragaman hayati dengan mengembangkan koridor gajah dan program konservasi berbasis komunitas lokal yang berkolaborasi dengan mitra internasional maupun lokal,” paparnya.

Hashim mengatakan serangkaian upaya dalam konservasi ini sejalan dengan seruan Indonesia untuk integrasi agenda iklim dan biodiversitas yang lebih lekat. Hal ini juga konsisten dengan keikutsertaan Indonesia dalam Joint Climate-Nature Declaration di COP28. Indonesia sendiri merupakan rumah bagi 17% cadangan karbon biru dunia dan 3,4 gigaton karbon dioksida.

Perlindungan dan pemulihan ekosistem ini disebutnya penting. Peran ekosistem hutan dan pesisir tak sebatas sebagai penyimpan cadangan karbon, tetapi juga pendukung keberlangsungan hidup masyarakat lokal, peningkatan produksi perikanan, pelindung pesisir pantai dari erosi dan kenaikan muka laut, dan pelindung keanekaragam hayati laut.

“Indonesia menekankan bahwa aksi iklim harus adil, inklusif dan berpusat pada manusia. Kami mengakui bahwa perubahan iklim berdampak lebih besar ke kelompok-kelompok rentan, area pesisir, komunitas adat, perempuan dan orang-orang dengan disabilitas,” kata Hashim.

Sejauh ini, TFFF telah memperoleh dukungan lebih dari 53 negara dan investor. Komitmen pendanaan senilai lebih dari US$5,5 miliar atau sekitar Rp92,34 triliun (asumsi kurs Rp16.790 per dolar AS) juga diumumkan dalam peresmian TFFF.

Mengutip siaran pers COP30, Norwegia menyatakan komitmen pembiayaan senilai US$3 miliar untuk 10 tahun ke depan. Kemudian Brasil dan Indonesia kembali menyatakan komitmen pendanaan masing-masing sebesar US$1 miliar dan Portugal memberi komitmen dukungan senilai US$1 juta.

Prancis mengindikasikan bahwa mereka akan mempertimbangkan komitmen hingga 500 juta euro hingga 2030 dengan syarat tertentu, sementara Belanda menjanjikan US$5 juta untuk mendukung sekretariat. Jerman menyatakan dukungan penuh terhadap TFFF, dengan rincian komitmen keuangan yang akan dibahas pada pertemuan antara Presiden Brasil Lula da Silva dan Kanselir Jerman Merz pada Jumat (7/11/2025).

Secara keseluruhan, 34 negara pemilik hutan tropis menandatangani Deklarasi TFFF, yang mencakup lebih dari 90% hutan tropis di negara berkembang, termasuk Indonesia, Republik Demokratik Kongo, dan China.