Bisnis.com, JAKARTA — Laporan edisi ke-17 Banking on Climate Chaos (BOCC) menunjukkan bahwa 65 bank terbesar di dunia mengucurkan dana senilai US$906 miliar kepada perusahaan bahan bakar fosil sepanjang 2025. Nilai tersebut meningkat 8% dibandingkan tahun sebelumnya.

BOCC mencatat, sejak Perjanjian Paris ditandatangani pada 2015, kelompok bank tersebut telah menyalurkan pembiayaan mencapai US$8,7 triliun kepada industri minyak, gas, dan batu bara. BOCC menyebut laporannya sebagai sumber data terbuka paling komprehensif di dunia terkait pembiayaan bahan bakar fosil oleh perbankan komersial.

Dalam laporannya, BOCC menemukan bahwa JPMorgan Chase tetap menjadi bank yang membiayai bahan bakar fosil nomor satu di dunia, dengan menyediakan US$58 miliar kepada perusahaan-perusahaan bahan bakar fosil pada tahun 2025, naik 12,6% dari 2024.

Bank of America menempati peringkat kedua dengan U$47 miliar, dan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) dari Jepang menempati peringkat ketiga dengan U$47 miliar, meningkat 21% dalam satu tahun.

“Dirty Dozen” atau dua belas bank terbesar yang membiayai bahan bakar fosil kini menyediakan hampir 40% dari seluruh pembiayaan bahan bakar fosil oleh bank-bank di seluruh dunia, yang melibatkan sekitar 2.000 bank.

“Sepuluh tahun setelah Perjanjian Paris, kini hanya dua belas bank yang menggerakkan lebih dari sepertiga pembiayaan bahan bakar fosil di dunia — bukti bahwa ini bukan lagi masalah pasar, melainkan sekelompok kecil pembuat keputusan yang secara aktif mengambil pilihan,” kata Direktur Riset, Rainforest Action Network Niko Lusiani dalam keterangannya, dikutip pada Selasa (23/6/2026).

Pembiayaan bagi perusahaan yang secara aktif memperluas usaha bahan bakar fosil melonjak 27% menjadi US$508 miliar pada 2025. Pembiayaan ekspansi semacam itu, jelas laporan tersebut, tidak sejalan dengan upaya dunia untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5°C.

“Pemerintah harus turun tangan dan mengambil tindakan mendesak untuk meminta pertanggungjawaban lembaga keuangan dan perusahaan bahan bakar fosil atas peran mereka dalam krisis iklim,” ujar Manajer Kampanye Industri Global, Oil Change International David Tong.

Kontribusi Bank-Bank AS Meningkat

Pangsa bank-bank AS dalam total pembiayaan bahan bakar fosil oleh perbankan global meningkat menjadi 32%, naik dari 28% pada 2021, dan menjadi sumber modal bahan bakar fosil terbesar di dunia.

Sementara itu, bank-bank Eropa menunjukkan tren penurunan yang paling jelas. BNP Paribas mengurangi transaksi terkait bahan bakar fosil sebesar 28%; UBS sebesar 36%; La Caixa sebesar 34%.

Namun, Standard Chartered justru meningkatkan pembiayaan bahan bakar fosilnya sebesar 28%, Deutsche Bank sebesar 20%, dan HSBC sebesar 16%.

Laporan tersebut juga menyoroti dampak dari komitmen iklim sukarela yang terbatas, serta kebutuhan akan langkah-langkah regulasi yang lebih kuat. Menyusul runtuhnya Net-Zero Banking Alliance (NZBA), bank-bank mempercepat pencabutan kebijakan mereka.

Dari 15 bank Amerika Utara yang menjadi cakupan laporan, 12 di antaranya kini tidak memiliki komitmen berarti terkait bahan bakar fosil. JPMorgan Chase dan Goldman Sachs sepenuhnya menghentikan kebijakan pengecualian terhadap batu bara dan Arktik, dan mengubahnya menjadi standar uji tuntas yang diterapkan berdasarkan kasus per kasus.

“Penelitian kami mengungkapkan adanya kesenjangan yang semakin melebar antara bank-bank yang menanggapi krisis iklim dengan serius dan mereka yang bertindak seolah-olah krisis tersebut tidak ada. Bank memainkan peran penting dalam transisi menuju sistem energi dan ekonomi yang berkelanjutan, dan masing-masing dari mereka harus mengambil peran aktif,” tutur Penggiat Keuangan Urgewald Philipp Noack.

Bisnis.com, JAKARTA — Suhu rata-rata global diperkirakan terus berada di atau mendekati level rekor tertinggi dalam lima tahun ke depan, berdasarkan laporan terbaru Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO) yang diproduksi oleh Met Office Inggris.

Laporan Global Annual-to-Decadal Climate Update tersebut memproyeksikan suhu rata-rata tahunan global pada 2026–2030 berada di kisaran 1,3–1,9 derajat Celsius di atas rata-rata periode 1850–1900. Terdapat peluang 86% bahwa setidaknya satu tahun dalam rentang 2026–2030 akan melampaui 2024 sebagai tahun terpanas yang pernah tercatat.

Lebih jauh, laporan ini menyebut peluang 91% bahwa suhu rata-rata global akan melampaui 1,5 derajat Celsius di atas level pra-industri setidaknya dalam satu tahun pada periode tersebut. Ambang batas ini sebelumnya juga sempat terlampaui pada 2024, ketika suhu rata-rata permukaan global mencapai sekitar 1,55 derajat Celsius di atas baseline pra-industri.

Peluang rata-rata lima tahun 2026–2030 secara keseluruhan melampaui 1,5 derajat Celsius tercatat 75%. Namun, laporan ini juga menegaskan bahwa peluang suhu tahunan melampaui 2 derajat Celsius dalam lima tahun ke depan sangat kecil, di bawah 1%.

Penulis utama laporan ini, Dr. Leon Hermanson dari Met Office, mengatakan El Niño yang diprediksi muncul pada paruh kedua 2026 memperbesar kemungkinan 2027 menjadi tahun berikutnya yang memecahkan rekor.

"Terdapat prediksi El Niño pada akhir 2026, yang meningkatkan peluang tahun berikutnya, 2027, menjadi tahun pemecah rekor berikutnya," katanya, dikutip dari siaran pers, Minggu (31/5/2026).

Laporan ini juga menyoroti sejumlah temuan regional. Suhu Arktik selama lima musim dingin di belahan bumi utara ke depan (November–Maret) diprediksi 2,8 derajat Celsius di atas rata-rata 1991–2020. Kondisi ini mencerminkan anomali yang lebih dari tiga setengah kali lipat anomali suhu rata-rata global pada periode yang sama. Konsentrasi es laut Arktik di Laut Barents, Laut Bering, dan Laut Okhotsk juga diprediksi terus berkurang hingga 2035.

Dari sisi curah hujan, kondisi lebih basah dari rata-rata diprediksi terjadi di lintang tinggi belahan bumi utara selama musim dingin, sementara wilayah subtropis, terutama di belahan bumi selatan, cenderung mengalami kondisi lebih kering.

Untuk periode Mei–September pada 2026–2030, anomali basah diprediksi terjadi di wilayah Sahel, Eropa utara, Alaska, dan Siberia, sementara anomali kering lebih mungkin terjadi di kawasan Amazon.

WMO menegaskan ambang batas 1,5 derajat Celsius dan 2 derajat Celsius yang tercantum dalam Perjanjian Paris merujuk pada pemanasan jangka panjang yang diukur selama periode sekitar 20 tahun. Terlampaui dalam satu tahun tertentu tidak berarti target jangka panjang Perjanjian Paris sudah tidak dapat dicapai.

Laporan ini merupakan sintesis dari prediksi 13 lembaga berbeda, termasuk empat Global Producing Centres: Barcelona Supercomputer Centre, Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis, Deutscher Wetterdienst, dan Met Office.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Badan Energi Terbarukan Internasional (International Renewable Energy Agency/IRENA) Francesco La Camera menegaskan bahwa rencana Amerika Serikat untuk menarik diri dari keanggotaan IRENA tidak akan memengaruhi komitmen lembaganya dalam mendukung transisi energi di Asia Tenggara maupun negara berkembang lainnya.

Dalam media roundtable di sela Sidang Majelis Umum ke-16 IRENA, yang merupakan bagian dari Abu Dhabi Sustainability Week yang diselenggarakan oleh Masdar, di Abu Dhabi, Minggu (11/1/2025), La Camera mengatakan tidak ada alasan untuk menganggap penarikan AS dari IRENA bakal berdampak langsung pada kawasan mana pun.

“Kami tidak melihat dampak pada kawasan tertentu,” ujarnya, dikutip dari Antara.

Ia juga menekankan bahwa proses penarikan AS belum final karena hanya disebutkan dalam dokumen memorandum dan IRENA belum menerima keputusan resmi. AS masih harus menyerahkan dokumen penarikan secara formal.

La Camera menambahkan bahwa sampai dokumen tersebut diterima, Amerika Serikat tetap berstatus anggota penuh IRENA dengan seluruh hak dan kewajiban, termasuk kewajiban membayar kontribusi.

Meski demikian, La Camera mengatakan lembaganya juga mulai menjajaki sumber pendanaan alternatif untuk mengantisipasi potensi kekurangan anggaran. Jika celah pendanaan belum tertutup, Dewan IRENA akan mempertimbangkan revisi anggaran.

“Kami sedang mencari cara untuk menutup celah pendanaan, termasuk bekerja sama dengan berbagai entitas lain,” ujarnya.

La Camera menegaskan bahwa negara-negara berkembang, termasuk negara-negara di Afrika dan Asia Tenggara, tetap menjadi prioritas utama IRENA karena keduanya merupakan kawasan dengan pertumbuhan permintaan energi tercepat dan ketergantungan tinggi pada bahan bakar fosil.

“Jika kita tidak mengintervensi permintaan energi di kawasan ini, itu akan berdampak buruk bagi transisi energi global dan pencapaian target Perjanjian Paris,” katanya.

Ia mengakui bahwa potensi keluarnya AS amat disesalkan, mengingat peran negara tersebut sebagai kekuatan besar dan mitra kerja sama yang penting bagi IRENA.

“Ini sangat disesalkan, tetapi politik kadang membawa kita pada situasi seperti ini. Kami harus menerimanya dan berupaya bekerja lebih baik,” ujarnya.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencananya untuk menarik keluar AS dari 66 organisasi PBB dan lembaga internasional, termasuk berbagai kerja sama di bidang perubahan iklim, energi, kemanusiaan, perdamaian, dan demokrasi.

Dalam sebuah memorandum presiden yang dibagikan Gedung Putih pada Rabu (7/1/2025), Trump menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah dilakukan peninjauan mengenai “organisasi, konvensi, dan perjanjian yang dianggap bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat.”

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump melanjutkan manuvernya dalam menjauhkan Negeri Paman Sam dari komitmen iklim dengan memutuskan keluar dari dua badan utama PBB yang menaungi isu iklim.

Dalam memorandum yang diterbitkan oleh Gedung Putih pada Rabu (7/1/2025) waktu setempat, Trump mengumumkan bahwa AS menghentikan dukungan terhadap 66 organisasi, badan, dan komisi internasional.

Penarikan dukungan mencakup 35 organisasi non-PBB dan 31 entitas PBB yang dinilai bertentangan dengan kepentingan nasional, keamanan, kemakmuran ekonomi, atau kedaulatan Amerika Serikat.

Dua di antara 31 entitas PBB tersebut adalah Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang memayungi isu-isu iklim dan lingkungan.

Mengutip Bloomberg, keputusan ini konsisten dengan agenda domestik Trump yang berfokus pada pelonggaran aturan lingkungan dan dukungan terhadap bahan bakar fosil. Penarikan AS dari UNFCCC dan IPCC juga melanjutkan langkah sebelumnya pada Januari 2025 ketika Trump memutuskan keluar dari Perjanjian Paris.

“Langkah mundur dari upaya mengurangi polusi dan bencana iklim ini akan merugikan masyarakat dan pelaku usaha Amerika. Kepemimpinan global akan beralih ke negara lain, sementara AS kehilangan suara dalam keputusan penting,” kata Direktur Eksekutif Environmental Defense Fund, Amanda Leland.

Memasuki periode kedua kepemimpinannya, Trump tercatat mencabut serangkaian regulasi penanganan perubahan iklim yang diterapkan pemerintahan Joe Biden. Sejumlah program pendanaan dan insentif pajak untuk energi bersih dan kendaraan listrik dihentikan, proyek energi terbarukan dibekukan, hibah riset dibatalkan, serta akses publik terhadap sebagian data iklim dibatasi.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan pemerintah menarik diri dari lembaga-lembaga yang dinilai tumpang tindih, salah kelola, tidak perlu, boros, dan bertentangan dengan agenda Amerika Serikat.

Keluarnya AS secara formal dari UNFCCC menandai babak baru di mana AS tidak lagi terlibat dengan entitas yang mengkoordinasi target penurunan emisi global dan menyelenggarakan konferensi iklim tahunan COP tersebut. Pejabat AS tercatat tidak hadir dalam perundingan iklim terakhir yang digelar di Brasil tahun lalu.

“Penarikan AS merupakan tantangan paling serius bagi upaya iklim internasional sejak adopsi Perjanjian Paris. Bagi China, ini berarti berkurangnya satu pesaing dalam perlombaan teknologi bersih,” ujar Direktur China Climate Hub Asia Society Policy Institute, Li Shuo.

Dengan keluar dari UNFCCC, pemerintahan AS diperkirakan akan menghadapi proses yang lebih rumit untuk kembali bergabung dalam upaya iklim global. Pada 2021, Presiden Joe Biden kembali masuk ke Perjanjian Paris segera setelah dilantik.

Kalangan konservatif pendukung langkah Trump berpendapat bahwa keanggotaan ulang di UNFCCC kelak harus disertai persetujuan baru Senat dengan mayoritas dua pertiga. Namun, sejumlah pakar hukum menilai presiden berikutnya tetap dapat kembali bergabung tanpa persetujuan Senat.

Sementara itu, IPCC yang dibentuk PBB bersama Organisasi Meteorologi Dunia pada 1998 selama ini dipandang sebagai otoritas global utama dalam menilai kontribusi manusia terhadap pemanasan global. Lembaga ini telah menerbitkan enam laporan penilaian utama yang menjadi rujukan kebijakan iklim dunia dan secara tradisional bergantung pada pendanaan serta keahlian dari AS.

Dengan keluarnya AS dari IPCC, negara tersebut tidak lagi dapat berperan dalam membentuk penilaian ilmiah yang menjadi rujukan pemerintah di seluruh dunia, meski ilmuwan individual masih berpeluang berkontribusi, kata Associate Director Union of Concerned Scientists, Delta Merner.

Keterlibatan AS dalam laporan penilaian baru yang dijadwalkan terbit pada 2029 juga sempat diragukan, menyusul pemutusan hubungan kerja massal dan penutupan program di sejumlah lembaga cuaca dan iklim federal. Beberapa pakar bahkan dilaporkan dilarang mengikuti pertemuan persiapan di China tahun lalu.

“Dampaknya sangat besar. Selama ini AS menyumbang keahlian, kepemimpinan dalam penyusunan laporan, serta data pemantauan sistem bumi yang krusial. Saya tidak yakin bagaimana IPCC dapat terus berjalan tanpa keterlibatan Amerika Serikat,” ujar Dekan School of Energy and Environment City University of Hong Kong, Benjamin Horton.

Setelah menyatakan keluar dari Perjanjian Paris, Amerika Serikat kini juga menarik diri dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Ini membuat AS kini menjadi satu-satunya negara yang keluar dari UNFCCC.

Penarikan diri ini tertuang dalam Memorandum Kepresidenan yang dirilis pada Rabu (7/1), dengan tajuk “Menarik Diri Amerika Serikat dari Organisasi, Konvensi, dan Perjanjian Internasional yang Bertentangan dengan Kepentingan Amerika Serikat.”

Sebelumnya, Trump mengeluarkan Perintah Eksekutif 14199 pada 4 Februari 2025, yang menyatakan penarikan AS dan penghentian pendanaan untuk beberapa organisasi PBB tertentu. Selain itu, AS juga akan meninjau kembali dukungannya terhadap semua organisasi internasional.

Perintah tersebut memberi mandat pada Menteri Luar Negeri AS untuk meninjau semua organisasi antarpemerintah di mana AS berpartisipasi di dalamnya. Termasuk konvensi dan perjanjian. Ini dilakukan untuk mengetahui organisasi, konvensi, atau perjanjian mana yang bertentangan dengan kepentingan AS.

“Saya telah mempertimbangkan laporan Menteri Luar Negeri dan setelah berdiskusi dengan Kabinet saya, telah ditetapkan bahwa tetap menjadi anggota, berpartisipasi, atau memberikan dukungan pada organisasi dalam bagian 2 memorandum ini bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat,” kata Trump, dalam memorandum tersebut, dikutip Kamis (8/1).

Tak hanya UNFCCC, AS juga menyatakan berhenti berpartisipasi dari sejumlah lembaga lainnya. Totalnya 35 lembaga non-PBB dan 31 lembaga PBB.

Menteri Luar Negeri AS ke-68 sekaligus Mantan Utusan Khusus Presiden untuk Iklim John Kerry, mengakui ini bukan keputusan yang mengejutkan. Menurutnya, keputusan ini menjadi hadiah bagi Cina dan kartu bebas hukuman bagi negara-negara dan pencemar yang ingin menghindar dari tanggung jawab.

“Ini adalah luka yang diakibatkan sendiri di panggung dunia, dan harganya selalu dibayar oleh anak-anak, berupa terganggunya kesehatan, hilangnya lapangan kerja, biaya meningkat, infrastruktur tak dapat diasuransikan, dan konsekuensi yang lebih buruk,” tutur Kerry.

Meskipun begitu, Mantan Wakil Utusan Khusus Utama Departemen Luar Negeri AS untuk Iklim Sue Biniaz mengungkap bahwa aksi iklim tak akan berhenti karena penarikan perjanjian AS, baik di negara ini maupun secara global.

“Dan penarikan federal ini mudah-mudahan bersifat sementara. Ada banyak jalur di masa depan untuk bergabung kembali dengan perjanjian iklim utama,” katanya.

Dirinya menyinggung ungkapan para ahli perjanjian yang menganggap bahwa AS dapat kembali bergabung dengan UNFCCC sesuai persetujuan Senat pada 1992.

Bisnis.com, JAKARTA — Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim edisi ke-31 atau Conference of the Parties (COP31) akan digelar pada 9–20 November 2026 di Antalya, Turki.

Pertemuan tersebut mencakup Sidang ke-31 Conference of the Parties (COP31) Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Sidang ke-21 Conference of the Parties yang bertindak sebagai Pertemuan Para Pihak Protokol Kyoto (CMP21), serta Sidang ke-8 Conference of the Parties yang bertindak sebagai Pertemuan Para Pihak Perjanjian Paris (CMA8). Selain itu, akan berlangsung pula Sidang ke-65 Badan Subsider untuk Nasihat Ilmiah dan Teknologi (SBSTA65) dan Sidang ke-65 Badan Subsider untuk Implementasi (SBI65).

Keputusan penunjukan Turki sebagai tuan rumah COP31 disepakati dalam COP30, yang menerima tawaran Ankara untuk menggelar pertemuan di Antalya. Dalam pengaturan tersebut, Turki dan Australia akan berbagi kepresidenan COP31, dengan Australia ditunjuk sebagai “Presiden perundingan”. Sebelum konferensi utama, pertemuan Pra-COP dijadwalkan berlangsung di kawasan Pasifik.

Mengutip Earth Negotiations Bulletin (ENB), Presidensi Brasil yang memimpin COP tahun ini mengumumkan akan menyusun dua peta jalan menyusul belum tercapainya konsensus dalam keputusan “Mutirão” terkait bahan bakar fosil dan deforestasi.

Dua peta jalan tersebut mencakup transisi keluar dari bahan bakar fosil secara adil dan setara, serta penghentian dan pembalikan laju deforestasi. Hasil penyusunan peta jalan itu akan dilaporkan pada COP31.

ENB juga melaporkan sejumlah isu lain yang diperkirakan menjadi agenda COP31, antara lain pembiayaan pasca-2020, tinjauan ketujuh atas mekanisme keuangan dan tinjauan berkala atas tujuan jangka panjang global di bawah Konvensi dan capaian kemajuannya.

Sementara itu, sebagaimana dilaporkan Bloomberg, para negosiator internasional sepanjang tahun ini akan memfokuskan pembahasan pada penyusunan peta jalan minimum untuk penghapusan bertahap bahan bakar fosil dan pengakhiran deforestasi. Dua isu tersebut belum terselesaikan pada KTT iklim COP30 di Brasil tahun lalu. Namun, dengan Brasil memegang presidensi COP, peluang untuk mendorong kemajuan dinilai terbuka.

Tonggak awal perundingan dijadwalkan berlangsung dalam sebuah konferensi di Kolombia pada April yang akan berfokus pada transisi keluar dari bahan bakar fosil. Perbedaan pandangan antarnegara juga akan kembali dibahas dalam Konferensi Perubahan Iklim Bonn pada Juni, serta dalam rangkaian Climate Week di London dan New York yang masing-masing digelar pada Juni dan September.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Kolombia dan Belanda akan menjadi tuan rumah bersama untuk First International Conference on the Just Transition Away from Fossil Fuels, sebuah konferensi internasional perdana yang secara khusus membahas transisi berkeadilan dari bahan bakar fosil. Keputusan ini dicapai seiring dengan absennya penyebutan secara eksplisit transisi energi dari fosil dalam kesepakatan akhir COP30 di Belem, Brasil.

Konferensi tersebut rencananya akan berlangsung pada 28–29 April 2026 di kota pelabuhan Santa Marta, Kolombia. Lokasi ini memainkan peran penting dalam perdagangan batu bara, salah satu komoditas dengan jejak emisi karbon tinggi.

“COP ini tidak bisa berakhir tanpa peta jalan yang jelas dalam mengakhiri pemakaian bahan bakar fosil secara global,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Kolombia, Irene Vélez Torres, dikutip dari siaran pers, Selasa (25/11/2025).

Irene menyampaikan undangan kepada negara-negara, aktor-aktor subnasional, kelompok Masyarakat Adat, serta organisasi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam agenda transisi menuju energi bersih.

Ia menegaskan bahwa konferensi ini akan menjadi platform lintas-pemerintahan dan multisektoral yang melengkapi proses di bawah UNFCCC, dengan mandat untuk mengidentifikasi jalur hukum, ekonomi, dan sosial yang diperlukan untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap.

Konferensi ini diharapkan memperkuat kerja sama internasional dalam mengakhiri ketergantungan pada ekstraksi bahan bakar fosil, sehingga selaras dengan tujuan Perjanjian Paris dan sejalan dengan Advisory Opinion yang baru-baru ini diterbitkan Mahkamah Internasional (ICJ). Opini tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk melindungi iklim, termasuk dengan mengatasi produksi, perizinan, dan subsidi bahan bakar fosil.

Pemilihan Santa Marta sebagai lokasi konferensi, yang merupakan kota pelabuhan batu bara terbesar Kolombia, menandakan pesan kuat, yakni negara-negara yang bergantung pada minyak, gas, dan batu bara ingin mengakhiri ketergantungannya, tetapi transisi yang adil hanya dapat tercapai melalui kerja sama internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya agar tidak ada pihak yang tertinggal.

“Kami menyambut konferensi bersejarah ini sebagai langkah penting awal dari proses yang mendesak dan berkelanjutan. Untuk memastikan momentum terus berjalan, Vanuatu berkomitmen menjajaki peluang menjadi tuan rumah pertemuan lanjutan bersama negara-negara Pasifik lainnya,” kata Menteri Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan dan Penanggulangan Bencana Vanuatu, Ralph Regenvanu.

Menteri Perubahan Iklim Tuvalu, Maina Talia, menambahkan bahwa bagi negaranya, yang menghadapi ancaman eksistensial akibat kenaikan permukaan laut, konferensi tersebut menjadi ruang penting untuk mendorong perjanjian global yang secara mengikat mengatur penghentian bahan bakar fosil.

“Setiap transisi harus berakar pada keadilan, memastikan negara-negara rentan dapat beradaptasi dan tetap bertahan,” ujarnya.

Pengumuman ini dibarengi dengan peluncuran Belém Declaration on the Just Transition Away from Fossil Fuels yang didukung oleh 24 negara. Deklarasi tersebut menjadi kontribusi langsung terhadap seruan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva untuk menyusun peta jalan global transisi energi, sembari menetapkan tingkat ambisi minimum yang harus menjadi dasar bagi setiap rencana transisi yang adil dan setara.

Negara-negara yang mendukung deklarasi ialah Australia, Austria, Belgia, Kamboja, Chile, Kolombia, Kosta Rika, Denmark, Fiji, Finlandia, Irlandia, Jamaika, Kenya, Luksemburg, Kepulauan Marshall, Meksiko, Mikronesia, Nepal, Belanda, Panama, Spanyol, Slovenia, Vanuatu, dan Tuvalu.

Gagasan konferensi global ini merujuk pada pengalaman sejumlah pertemuan diplomatik sebelumnya yang berhasil memobilisasi kerja sama internasional menghadapi ancaman global, mulai dari Konferensi Ottawa tentang ranjau darat, Konferensi Oslo mengenai amunisi tandan, hingga rangkaian konferensi Humanitarian Initiative yang menghasilkan larangan senjata nuklir melalui Majelis Umum PBB.

Pengumuman ini datang pada saat yang genting. Proyeksi pemerintah berbagai negara menunjukkan bahwa produksi bahan bakar fosil global pada 2030 akan melampaui batas yang selaras dengan Perjanjian Paris lebih dari 120%.

Pada 2050, produksi diperkirakan 4,5 kali lebih tinggi dari tingkat yang sejalan dengan pembatasan kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius (°C). Kondisi ini menegaskan urgensi upaya global yang terkoordinasi untuk menghentikan penggunaan batu bara, minyak, dan gas.

Di sisi lain, momentum menuju masa depan bebas fosil makin kuat. Kamboja menjadi negara ke-18 yang mendukung pembentukan Fossil Fuel Treaty selama COP30, bergabung dengan koalisi global yang kini meliputi 140 kota dan pemerintahan subnasional, WHO, Parlemen Eropa, lebih dari 4.000 organisasi masyarakat sipil, lebih dari 3.000 ilmuwan dan akademisi, 101 peraih Nobel, lebih dari 900 anggota parlemen di berbagai negara, serta sejumlah pelaku usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menekankan bahwa keputusan dalam Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Belem, Brasil harus menjadi fondasi aksi global, bukan sekadar kompilasi komitmen politik. Hal ini disampaikan seiring dengan resmi ditutupnya pertemuan tahunan yang berlangsung selama dua pekan tersebut.

COP30 tahun ini menghadirkan fase baru dalam implementasi Perjanjian Paris, tepat 10 tahun sejak kesepakatan global tersebut ditandatangani. Sekitar hampir 200 negara yang hadir menyepakati bahwa aksi iklim hanya dapat berjalan jika disertai dukungan nyata berupa pendanaan berbasis hibah, akses teknologi yang terjangkau, dan mekanisme transisi berkeadilan yang melindungi kepentingan negara berkembang.

Dalam pernyataan penutupnya, Indonesia menilai bahwa keberhasilan konferensi tidak lagi ditentukan oleh banyaknya keputusan yang diadopsi, melainkan oleh kemampuan dunia untuk memastikan implementasi yang terukur, adil, dan menyeluruh.

Dalam pesan utama delegasi Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan bahwa dukungan internasional berbasis hibah, akses teknologi, dan peningkatan kapasitas adalah prasyarat bagi negara berkembang untuk memenuhi mandat global.

“Implementasi tanpa dukungan nyata adalah retorika; kami menuntut pendanaan hibah, transfer teknologi, dan mekanisme yang adil agar negara berkembang dapat menerjemahkan komitmen menjadi aksi di lapangan,” ujar Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH Ary Sudijanto, dikutip dari siaran pers, Selasa (25/11/2025).

Indonesia menyoroti sejumlah capaian dan prioritas yang diperjuangkan selama COP30. Pada isu Global Goal on Adaptation (GGA), Indonesia menegaskan komitmen mempercepat implementasi indikator adaptasi yang sederhana, terukur, dan fleksibel sesuai kondisi nasional.

Delegasi Indonesia menekankan bahwa indikator GGA tidak boleh menjadi beban administratif bagi negara berkembang. Indonesia juga menyerukan agar pembahasan terminologi seperti transformational adaptation tidak mengaburkan prioritas utama, yaitu memastikan indikator dapat langsung diwujudkan menjadi aksi nyata untuk memperkuat ketahanan masyarakat.

Pada isu gender dan perubahan iklim, Indonesia menyambut adopsi Belem Gender Action Plan (GAP) 2026–2034 sebagai pencapaian penting dalam memastikan kebijakan iklim yang inklusif. Indonesia menegaskan bahwa pelaksanaan GAP harus dilakukan melalui proses nasional dan menghormati hukum domestik serta prinsip common but differentiated responsibility and respective capabilities (CBDR-RC). Delegasi Indonesia menyampaikan keberatan terhadap beberapa terminologi yang tidak sesuai kerangka kebijakan nasional, termasuk penggunaan gender and age-disaggregated data.

Meskipun demikian, Indonesia menegaskan komitmen untuk memperkuat integrasi gender melalui Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) 2024–2030 demi memastikan perempuan dan kelompok rentan merasakan manfaat kebijakan iklim.

“Indonesia tetap berkomitmen mendukung implementasi Belem Gender Action Plan, dengan pemahaman bahwa pelaksanaannya harus didorong oleh proses nasional dan selaras dengan hukum yang berlaku,” tegas Ary Sudijanto.

Dalam agenda Just Transition atau transisi berkeadilan, Indonesia menegaskan bahwa transisi menuju ekonomi rendah karbon harus bersifat adil, tidak menambah beban utang, dan didukung hibah yang dapat diprediksi. Indonesia bersama G77 and China terus mendorong pembentukan UNFCCC Just Transition Mechanism agar tidak terjadi tindakan unilateral yang merugikan negara berkembang.

Pada pembahasan Article 6, Indonesia menekankan pentingnya pendanaan untuk kesiapan teknis dan registri internasional agar mekanisme pasar dan nonpasar dapat beroperasi dengan integritas. Indonesia juga menekankan urgensi transisi proyek CDM ke dalam kerangka Article 6 untuk memastikan kepastian bagi pelaku usaha dan konsistensi integritas pasar karbon global.

Di bidang pendanaan, Indonesia menyerukan reformasi arsitektur keuangan internasional guna memastikan dukungan yang dapat diprediksi, berbasis hibah, dan tidak membebani negara berkembang.

Indonesia kembali menegaskan target pembiayaan iklim global sebesar US$1,3 triliun per tahun pada 2035, termasuk US$300 miliar yang dialokasikan khusus untuk negara berkembang, serta mendesak peningkatan tiga kali lipat pembiayaan adaptasi menuju 2030 untuk mencapai sedikitnya US$120 miliar per tahun.

Indonesia juga menekankan bahwa Global Stocktake harus mengarah pada aksi konkret melalui dialog terstruktur, penguatan kapasitas, akses teknologi, dan dukungan finansial. Indonesia menyoroti pentingnya penguatan Climate Technology Centre (CTC) dan peluncuran Technology Implementation Programme (TIP) agar teknologi dapat diakses secara nyata oleh negara berkembang, tidak berhenti sebagai komitmen normatif.

Dengan berakhirnya COP30, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan kembali kesiapan bekerja secara konstruktif untuk memastikan mobilisasi pembiayaan, teknologi, dan kapasitas dapat diwujudkan secara efektif.

“Keputusan COP30 harus menjadi pijakan kuat bagi aksi nyata yang melindungi masyarakat, memperkuat ketahanan nasional, dan memastikan transisi menuju pembangunan rendah karbon berlangsung secara adil, inklusif, dan berkelanjutan tanpa ada pihak yang tertinggal,” kata Hanif.

Bisnis.com, JAKARTA — Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Belem, Brasil, akhirnya berakhir dan mencapai sebuah kesepakatan bersama dalam menghadapi krisis iklim.

Meski hasil kesepakatan bertajuk Global Mutirão tersebut menyisakan kekecewaan bagi banyak negara, proses penyusunannya menggambarkan dengan jelas kerapuhan kerja sama multilateralisme global.

Pada jam-jam kritis konferensi perubahan iklim pada Sabtu (22/11/2025), Presiden COP30 Andre Correa do Lago mengingatkan para delegasi soal besarnya biaya dari sebuah kegagalan dalam mencapai kesepakatan. Negosiasi telah berjalan melampaui tenggat awal, tetapi konsensus kesepakatan tak kunjung dicapai seiring dengan mengemukanya suara-suara keberatan.

Ini merupakan konferensi iklim internasional pertama sejak pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk menarik diri dari Perjanjian Paris pada Januari 2025. Langkah Trump tak pelak membuat pertemuan ini menjadi ujian penting bagi negara-negara dalam menunjukkan persatuan.

“Mereka yang meragukan bahwa kerja sama adalah jalan terbaik dalam menghadapi krisis iklim akan senang melihat bahwa kita bahkan tidak mampu mencapai kesepakatan. Karena itu, kita harus mencapai sebuah kesepakatan,” kata Andre Correa do Lago di hadapan para delegasi, sebagaimana dikutip Reuters.

Pada akhirnya, hampir 200 negara berhasil mencapai sebuah kesepakatan. Namun, isi dokumen dan proses pelik yang mengiringi pengesahannya menggambarkan dinamika perpecahan dunia yang sama kuatnya dengan tekad kolektif untuk merespons krisis iklim, menurut sejumlah pengamat, delegasi, dan pegiat lingkungan.

Kesepakatan akhir menyetujui peningkatan tiga kali lipat pendanaan adaptasi untuk negara-negara miskin yang paling rentan menghadapi dampak pemanasan global. Namun, dokumen tersebut tetap menghindari penyebutan eksplisit pada bahan bakar fosil sebagai penyebab utamanya.

Perjalanan dua pekan menuju kesepakatan final juga diwarnai drama yang lazim muncul pada situasi penuh kelelahan, frustrasi, dan kebuntuan: aksi protes masyarakat adat yang menerobos gerbang pertemuan; Arab Saudi mengancam membatalkan kesepakatan jika industri minyaknya disentuh; Panama menyebut jalannya pembahasan sebagai “pertunjukan badut”; dan sidang penutupan harus dihentikan selama satu jam ketika Brasil selaku tuan rumah mencoba menyelesaikan berbagai keberatan.

Ketika akhirnya palu diketuk pada Sabtu sore, Correa do Lago pun menitikkan air mata.

Ketiadaan Amerika Serikat membayangi seluruh jalannya pembahasan. Negara dengan emisi historis terbesar sekaligus ekonomi terkuat dunia itu tidak mengirim delegasi resmi setelah Trump menyatakan pemanasan global sebagai sebuah tipu daya dan menilai upaya penanganannya merugikan daya saing ekonomi negara tersebut.

Komisaris Iklim Uni Eropa Wopke Hoekstra mengakui bahwa membangun konsensus tanpa kehadiran Washington menjadi tantangan besar. Dalam pemerintahan sebelumnya, AS dan Uni Eropa sering kali berperan sebagai motor pendorong ambisi transisi energi bersih.

“Ketidakhadiran aktor sebesar itu tentu menjadi pukulan besar,” ujarnya.

Tahun ini, UE mendorong keras dimasukkannya bahasa yang memperjelas transisi global dari bahan bakar fosil, tetapi akhirnya harus mengalah pada tekanan koalisi sejumlah negara yang dipimpin Arab Saudi.

Seorang perwakilan Riyadh mengatakan kepada para delegasi pada jam-jam akhir negosiasi bahwa setiap bahasa yang menargetkan industri minyaknya berpotensi menggagalkan konsensus global, menurut tiga sumber yang mengetahui pembahasan tertutup tersebut. Arab Saudi menolak memberikan komentar.

Hasil tersebut, ditambah minimnya langkah konkret untuk melindungi hutan, membuat banyak negara kecewa.

“Sebuah COP Hutan tanpa komitmen soal hutan adalah lelucon yang sangat buruk. Keputusan iklim yang bahkan tidak dapat menyebut bahan bakar fosil bukanlah netralitas, tetapi keterlibatan. Dan apa yang terjadi di sini melampaui sekadar ketidakmampuan,” kata negosiator Panama, Juan Carlos Monterrey.

Kekecewaan itu memuncak dalam sidang pleno penutupan, ketika sejumlah negara Amerika Latin mengajukan keberatan sehingga sesi penutupan yang sudah molor satu hari harus ditangguhkan lebih dari satu jam.

Kerja Sama Iklim Masih akan Diuji

Kesepakatan tersebut memenuhi salah satu tuntutan utama negara berkembang dengan menyerukan peningkatan tiga kali lipat pendanaan adaptasi untuk menghadapi dampak pemanasan global, mulai dari kenaikan muka laut hingga gelombang panas dan badai ekstrem.

Beberapa pihak menyambut baik capaian itu.

“Kami berhasil mencapai kesepakatan. Dari perspektif AOSIS, ini merupakan kemenangan,” ujar Ilana Seid, Ketua Aliansi Negara-Negara Pulau Kecil (AOSIS), kepada Reuters.

“Inilah kemenangan bagi multilateralisme dan kesempatan untuk menegakkan tujuan Perjanjian Paris yang sangat penting bagi kami,” lanjutnya, merujuk komitmen menahan pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celsius (°C).

Mantan Wakil Presiden AS Al Gore menilai hasil COP30 sebagai lantai dasar, bukan langit-langit dalam upaya global menghadapi krisis iklim.

Ia mencatat bahwa meski negara produsen minyak berhasil memblokir penyebutan penghentian bahan bakar fosil, Presidensi COP30 Brasil tetap akan memimpin upaya penyusunan peta jalan tersebut dengan dukungan lebih dari 80 negara.

“Pada akhirnya, negara-negara produsen minyak, industri fosil, dan para sekutunya sedang kehilangan pengaruh. Mereka mungkin dapat memveto bahasa diplomatik, tetapi mereka tidak dapat memveto aksi nyata di dunia,” kata Al Gore.

Ketahanan kerja sama iklim internasional akan kembali diuji beberapa bulan mendatang ketika Brasil memimpin penyusunan peta jalan penghentian bahan bakar fosil dan mobilisasi pendanaan bagi negara berkembang.

Aleksandar Rankovic, Direktur think tank The Common Initiative, mengatakan secara lugas bahwa penutupan pembahasan di Belem mencerminkan keseluruhan konferensi yang tidak transparan.

“Secara prosedural pembahasan di Belem patut dipertanyakan, substansinya kosong, tetapi dibungkus seolah puncak multilateralisme,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Konferensi perubahan iklim COP30 di Belem, Brasil resmi ditutup seiring dengan dicapainya kesepakatan dalam closing plenary pada Sabtu (22/11/2025). Delegasi Indonesia menegaskan pentingnya keputusan final yang mampu memperkuat tata kelola iklim global dan memastikan implementasi efektif Perjanjian Paris.

Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto, menyampaikan bahwa salah satu prioritas Indonesia adalah memastikan adaptasi mendapatkan perhatian yang setara dengan mitigasi.

Indonesia mendorong kejelasan komitmen pendanaan adaptasi global yang wajib tercantum dalam teks keputusan, termasuk mandat peningkatan tiga kali lipat pendanaan yang sebelumnya disepakati.

Hilangnya paragraf terkait angka pendanaan adaptasi dalam teks terbaru menjadi perhatian serius Indonesia karena dapat melemahkan arah implementasi global.

“Indonesia berada di garis depan memperjuangkan agar keputusan COP30 benar-benar memberikan arah implementatif. Tanpa kejelasan pendanaan, negara-negara rentan akan semakin tertinggal menghadapi krisis iklim yang kian nyata,” kata Ary Sudijanto, dikutip dari siaran pers, Minggu (23/11/2025).

Sejalan dengan itu, Indonesia juga menyampaikan catatan terkait definisi progressive gender yang muncul dalam draft keputusan. Indonesia menekankan bahwa konsep tersebut hanya dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi negara masing-masing.

Adapun diplomasi dilakukan melalui pertemuan bilateral dengan Presidensi Brasil, yang sebagian besar masukan Indonesia telah diakomodasi dalam rancangan terbaru.

Di tengah padatnya negosiasi, penutupan Paviliun Indonesia tetap berlangsung dengan lancar. Kendati terjadi penyesuaian teknis dari panitia setempat, seluruh agenda berhasil dipindahkan ke ruang pertemuan lain tanpa mengurangi kualitas diskusi.

Paviliun Indonesia tercatat menerima lebih dari 5.000 pengunjung. Kemudian lebih dari 50 sesi diskusi interaksi kebijakan digelar dengan keterlibatan 60 pembicara, serta kerja sama dengan lebih dari 100 mitra.

Selain itu, lebih dari 20 pertemuan bilateral berhasil memperkuat kolaborasi pembangunan dan dialog iklim antara Indonesia dan komunitas internasional.

Kementerian Lingkungan Hidup juga mengemukakan bahwa forum dalam Paviliun Indonesia menghasilkan ekspresi minat terhadap 2,75 juta ton setara karbon (CO₂e) yang berasal dari 44 proyek oleh 28 proponen pada sektor energi, kehutanan dan penggunaan lahan, serta pengelolaan sampah. Capaian ini mencerminkan kepercayaan dunia terhadap integritas pasar karbon Indonesia dan mempertegas kesiapan Indonesia bergerak dari negosiasi menuju implementasi nyata aksi iklim.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik, Paus Leo XIV, menyampaikan pesan yang tegas kepada dunia soal perubahan iklim dalam pidato yang disampaikan secara daring di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30). Paus Leo XIV menegaskan bahwa krisis iklim adalah ujian nyata bagi kemanusiaan dan kepemimpinan global.

Paus Leo XIV membuka pidato dengan gambaran suram yang dihadapi oleh miliaran orang, khususnya di belahan bumi selatan. "Ciptaan berseru dalam banjir, kekeringan, badai, dan panas yang tak henti-hentinya. Satu dari tiga orang hidup dalam kerentanan yang luar biasa akibat perubahan iklim ini," serunya, Senin (17/11/2025)

Paus Leo kemudian menekankan bahwa Perjanjian Paris juga telah mencapai kemajuan nyata, dan bisa digambarkan sebagai alat terkuat dunia untuk melindungi manusia dan planet ini. Namun, Paus Leo menyebut dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Paris merupakan kegagalan politik pemimpin-pemimpin negara.

“Bukan Perjanjian yang gagal, kita yang gagal dalam respons kita. Yang gagal adalah kemauan politik sebagian orang. Kepemimpinan sejati berarti pelayanan, dan dukungan dalam skala yang akan membuat perbedaan,” katanya.

Pernyataan ini merupakan tamparan bagi negara-negara yang dianggap lamban dalam memenuhi komitmen Nationally Determined Contributions (NDC) mereka atau enggan meningkatkan ambisi iklim.

Paus juga mengatakan bahwa aksi iklim yang lebih kuat akan menciptakan sistem ekonomi yang lebih kuat dan adil. Aksi dan kebijakan iklim yang kuat, bila dilakukan keduanya merupakan investasi untuk dunia yang lebih adil dan stabil.

"Tindakan iklim yang lebih kuat akan menciptakan sistem ekonomi yang lebih kuat dan lebih adil. Tindakan dan kebijakan iklim yang kuat, keduanya adalah investasi untuk dunia yang lebih adil dan stabil," ujarnya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa transisi menuju ekonomi hijau bukanlah beban, melainkan peluang untuk membangun ketahanan, menciptakan lapangan kerja baru, dan memastikan stabilitas jangka panjang. Hal ini diharapkan menjadi sebuah argumen yang semakin banyak diadopsi oleh pelaku bisnis visioner dan investor global.

Tak lupa, Paus Leo XIV menutup pidatonya dengan seruan untuk bersatu. Dia menyerukan kolaborasi yang inklusif, melibatkan ilmuwan, pemimpin, dan tokoh agama dari semua bangsa dan kepercayaan.

"Kita adalah penjaga ciptaan, bukan rival untuk menjarahnya. Mari kita kirimkan sinyal global yang jelas bersama-sama: bangsa-bangsa berdiri dalam solidaritas yang tak tergoyahkan di belakang Perjanjian Paris dan di belakang kerja sama iklim," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia bakal menjadi negara pertama di dunia yang menjual kredit karbon berbasis teknologi (technology-based solutions) ke pasar internasional. Norwegia merupakan mitra dalam transaksi perdana ini.

Kesepakatan ini diawali dengan penandatanganan Framework Agreement antara PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI), di bawah payung kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia. Melalui perjanjian ini, Indonesia akan menyalurkan hasil mitigasi emisi sebesar 12 juta ton setara karbon dioksida (CO₂e) dari proyek energi terbarukan.

Penandatanganan tersebut menjadi bagian dari implementasi Generation-Based Incentive (GBI) Programme dan merupakan tindak lanjut konkret dari kerja sama Indonesia-Norwegia yang telah disepakati antara Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan Kementerian Iklim dan Lingkungan Norwegia.

“Kami memandang kerja sama ini bukan akhir, tetapi awal dari fase implementasi nyata. Indonesia ingin memastikan pasar karbon yang dibangun berintegritas tinggi, transparan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat serta lingkungan,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam siaran pers, Jumat (14/11/2025).

Penandatanganan Framework Agreement PLN-GGGI menjadi tonggak penting menuju kesepakatan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) yang dijadwalkan akan ditandatangani pada akhir Desember 2025.

Implementasi MOPA ini akan menjadikan Indonesia negara pertama di dunia yang menjalankan perdagangan karbon internasional berbasis Article 6.2 Perjanjian Paris, sekaligus memperluas mekanisme pasar karbon nasional menuju sektor teknologi energi bersih.

Selama ini, kerja sama bilateral Indonesia-Norwegia berfokus pada sektor Nature-Based Solutions (NBS) melalui skema Result-Based Contribution (RBC) Norwegia yang telah memberikan kontribusi hingga US$260 juta bagi kinerja pengelolaan hutan Indonesia.

“Kami mengapresiasi komitmen Norwegia yang bersedia menanggung Share of Proceeds sebesar 5% untuk kegiatan adaptasi. Indonesia mengusulkan agar dana ini disalurkan melalui mekanisme Dana Iklim Nasional, sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan sejalan dengan prioritas nasional,” tambah Hanif.

Dalam sambutannya, Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen menyatakan keyakinannya terhadap kesiapan Indonesia dalam memimpin agenda perdagangan karbon berintegritas tinggi di tingkat global.

“Bagi Norwegia, keberhasilan pelaksanaan program ini baru merupakan awal. Kami yakin langkah bersama ini akan membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih luas di bidang teknologi dan investasi hijau,” jelas Andreas Bjelland Eriksen.

Pada sesi Leaders Summit 6–7 November 2025, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyampaikan kembali komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat aksi iklim melalui pembangunan berkeadilan.

Dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC), Indonesia menargetkan penurunan emisi 1,2–1,5 gigaton CO₂e pada 2035, dengan bauran energi terbarukan 23% pada 2030, serta pengembangan teknologi energi baru.

“Indonesia datang ke Belém dengan pesan yang jelas: kami teguh memperkuat aksi iklim nasional dan siap bekerja sama dengan negara lain untuk mendorong inisiatif yang inklusif, ambisius, dan berorientasi hasil,” kata Hashim.

Sebagai pelaksana utama kerja sama ini, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan kesiapan PLN untuk mempercepat transisi energi melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

“Dalam sepuluh tahun ke depan, Indonesia akan menambah kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt, dan sekitar 76% di antaranya berasal dari energi terbarukan dan teknologi penyimpanan energi,” ujar Darmawan.

RUPTL terbaru menjadi peta jalan strategis PLN untuk mempercepat transisi energi bersih menuju NZE 2060 atau lebih cepat, memperluas elektrifikasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), menciptakan lapangan kerja hijau, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

"Kami optimis target transisi energi Indonesia dapat tercapai, dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dari sisi teknologi, pembiayaan, peningkatan kapasitas dan regulasi.” kata Darmawan.