Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump melanjutkan manuvernya dalam menjauhkan Negeri Paman Sam dari komitmen iklim dengan memutuskan keluar dari dua badan utama PBB yang menaungi isu iklim.

Dalam memorandum yang diterbitkan oleh Gedung Putih pada Rabu (7/1/2025) waktu setempat, Trump mengumumkan bahwa AS menghentikan dukungan terhadap 66 organisasi, badan, dan komisi internasional.

Penarikan dukungan mencakup 35 organisasi non-PBB dan 31 entitas PBB yang dinilai bertentangan dengan kepentingan nasional, keamanan, kemakmuran ekonomi, atau kedaulatan Amerika Serikat.

Dua di antara 31 entitas PBB tersebut adalah Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang memayungi isu-isu iklim dan lingkungan.

Mengutip Bloomberg, keputusan ini konsisten dengan agenda domestik Trump yang berfokus pada pelonggaran aturan lingkungan dan dukungan terhadap bahan bakar fosil. Penarikan AS dari UNFCCC dan IPCC juga melanjutkan langkah sebelumnya pada Januari 2025 ketika Trump memutuskan keluar dari Perjanjian Paris.

“Langkah mundur dari upaya mengurangi polusi dan bencana iklim ini akan merugikan masyarakat dan pelaku usaha Amerika. Kepemimpinan global akan beralih ke negara lain, sementara AS kehilangan suara dalam keputusan penting,” kata Direktur Eksekutif Environmental Defense Fund, Amanda Leland.

Memasuki periode kedua kepemimpinannya, Trump tercatat mencabut serangkaian regulasi penanganan perubahan iklim yang diterapkan pemerintahan Joe Biden. Sejumlah program pendanaan dan insentif pajak untuk energi bersih dan kendaraan listrik dihentikan, proyek energi terbarukan dibekukan, hibah riset dibatalkan, serta akses publik terhadap sebagian data iklim dibatasi.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan pemerintah menarik diri dari lembaga-lembaga yang dinilai tumpang tindih, salah kelola, tidak perlu, boros, dan bertentangan dengan agenda Amerika Serikat.

Keluarnya AS secara formal dari UNFCCC menandai babak baru di mana AS tidak lagi terlibat dengan entitas yang mengkoordinasi target penurunan emisi global dan menyelenggarakan konferensi iklim tahunan COP tersebut. Pejabat AS tercatat tidak hadir dalam perundingan iklim terakhir yang digelar di Brasil tahun lalu.

“Penarikan AS merupakan tantangan paling serius bagi upaya iklim internasional sejak adopsi Perjanjian Paris. Bagi China, ini berarti berkurangnya satu pesaing dalam perlombaan teknologi bersih,” ujar Direktur China Climate Hub Asia Society Policy Institute, Li Shuo.

Dengan keluar dari UNFCCC, pemerintahan AS diperkirakan akan menghadapi proses yang lebih rumit untuk kembali bergabung dalam upaya iklim global. Pada 2021, Presiden Joe Biden kembali masuk ke Perjanjian Paris segera setelah dilantik.

Kalangan konservatif pendukung langkah Trump berpendapat bahwa keanggotaan ulang di UNFCCC kelak harus disertai persetujuan baru Senat dengan mayoritas dua pertiga. Namun, sejumlah pakar hukum menilai presiden berikutnya tetap dapat kembali bergabung tanpa persetujuan Senat.

Sementara itu, IPCC yang dibentuk PBB bersama Organisasi Meteorologi Dunia pada 1998 selama ini dipandang sebagai otoritas global utama dalam menilai kontribusi manusia terhadap pemanasan global. Lembaga ini telah menerbitkan enam laporan penilaian utama yang menjadi rujukan kebijakan iklim dunia dan secara tradisional bergantung pada pendanaan serta keahlian dari AS.

Dengan keluarnya AS dari IPCC, negara tersebut tidak lagi dapat berperan dalam membentuk penilaian ilmiah yang menjadi rujukan pemerintah di seluruh dunia, meski ilmuwan individual masih berpeluang berkontribusi, kata Associate Director Union of Concerned Scientists, Delta Merner.

Keterlibatan AS dalam laporan penilaian baru yang dijadwalkan terbit pada 2029 juga sempat diragukan, menyusul pemutusan hubungan kerja massal dan penutupan program di sejumlah lembaga cuaca dan iklim federal. Beberapa pakar bahkan dilaporkan dilarang mengikuti pertemuan persiapan di China tahun lalu.

“Dampaknya sangat besar. Selama ini AS menyumbang keahlian, kepemimpinan dalam penyusunan laporan, serta data pemantauan sistem bumi yang krusial. Saya tidak yakin bagaimana IPCC dapat terus berjalan tanpa keterlibatan Amerika Serikat,” ujar Dekan School of Energy and Environment City University of Hong Kong, Benjamin Horton.