JAKARTA - DPR RI terbuka terkait aspirasi yang disampaikan masyarakat, terkhusus Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang tengah menggodok Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pidana Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender ( LGBT ). Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa .

"Tentu DPR terbuka terkait dengan masukan dan aspirasi dari MUI yang sedang mempersiapkan RUU terkait dengan LGBT," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Saan menyampaikan bahwa pihaknya dalam posisi menunggu dan ingin melihat hasil dari naskah akademik yang telah dibuat oleh MUI terhadap RUU tersebut. "Pasti kan nanti disampaikan ke DPR, dan DPR pasti akan kaji, akan pelajari, dan akan tindak lanjuti oleh kita semua," ujarnya.

Dia memastikan, alat kelengkapan dewan (AKD) terkait akan menindaklanjuti untuk melakukan pengkajian apakah naskah akademik yang diusulkan bisa dilakukan pembahasan lebih lanjut.

"Nanti kan apa, di Badan Legislasi, atau nanti di pimpinan, atau di badan ini ya, di keahlian, di BKD (Badan Keahlian DPR) kan pasti akan dikaji ya terkait dengan usulan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, MUI menyusun Naskah Akademik RUU Pidana LGBT. MUI juga mendorong agar rancangan beleid tersebut dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR.

Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis mengatakan, penyusunan RUU tersebut dilakukan karena pendekatan berupa imbauan moral dinilai tidak lagi cukup efektif untuk membendung fenomena LGBT. MUI, kata dia, tetap menyatakan sikap menolak perilaku LGBT maupun pihak yang mengampanyekannya.

"Demi cinta kami kepada kemanusiaan yang hakiki, kami ajak mereka kembali pada fitrahnya. Kami siapkan naskah akademik dan RUU pidananya, tinggal DPR membahas dan menetapkannya," kata Cholil dikutip dari keterangan MUI, Senin (29/6/2026).

Tiru Rusia

Terpisah, Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah ekstra tegas dan tanpa kompromi dalam menindak fenomena serta gerakan LGBT. Ia bahkan meminta Indonesia meniru ketegasan Rusia.

"Kalau seperti Rusia saja bisa begitu, kenapa Indonesia tidak? Harusnya justru kita minimal sama dengan sikap Rusia," ujar KH Anwar Iskandar dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Ulama karismatik asal Kediri, Jawa Timur ini menjelaskan, Rusia berani mengambil langkah ekstrem tersebut karena memandang gerakan LGBT bukan lagi sekadar isu moralitas atau orientasi seksual, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas negara.

"Rusia menganggap ini berbahaya dari aspek politik, dari aspek keamanan, dari aspek budaya sangat berbahaya, karena itu dikategorikan sebagai bagian dari terorisme," ujar pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien tersebut.

Menurut Kiai Anwar, Indonesia sebagai bangsa yang religius dan berketuhanan seharusnya bisa mengambil sikap yang jauh lebih berani. Ia mempertanyakan alasan pihak-pihak yang hingga kini masih mencoba memberi ruang toleransi bagi aktivitas dan kampanye LGBT.

"Kalau Indonesia bisa bersikap seperti itu (seperti Rusia), itu jauh lebih bagus menurut saya. Argumentasi apa lagi yang mau dipakai untuk memberi toleransi kepada kegiatan seperti ini?" tegasnya.

Lebih lanjut, Wakil Rais 'Aam PBNU ini menekankan bahwa pemerintah tidak boleh sekadar mengeluarkan imbauan atau larangan di atas kertas.

Kiai Anwar mendorong adanya penegakan hukum yang konkret, termasuk pemberian sanksi pidana bagi mereka yang terbukti mengampanyekan atau melakukan pelanggaran.

"Dengan begitu, berarti sikap kita tegas tidak mengizinkan gerakan ini. Bahkan dihukum bila perlu. Kalau sudah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, perlu ada tindakan. Bukan hanya mengumumkan atau melarang, tapi juga melakukan tindakan karena itu melanggar hukum," tegasnya.

Kiai Anwar mengingatkan bahwa fondasi hukum Indonesia sudah sangat kuat dalam menghalangi legalisasi hubungan sesama jenis. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara eksplisit mengatur bahwa pernikahan yang sah dan diakui negara hanyalah antara laki-laki dan perempuan.

"Hukum di Indonesia itu sesuai dengan undang-undang perkawinan, bahwa pernikahan itu laki dan perempuan. Bukan sejenis. Begitu saya kira," pungkas Kiai Anwar.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan ekspor batu bara sudah kembali normal.

Ekspor komoditas itu sempat ditahan sementara untuk mengamankan pasokan untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero).

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengungkapkan volume ekspor yang sempat ditahan tersebut disesuaikan dengan nilai kalori batu bara yang disyaratkan serta kebutuhan operasional PLN. Saat ini, sekitar 141 juta metrik ton (MT) batu bara telah diamankan, dari total kebutuhan tahunan sebesar 154 juta MT.

"Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kementerian ESDM sebagai regulator. Seiring dengan membaiknya kondisi pasokan dalam negeri, kegiatan ekspor batu bara kini telah berjalan kembali secara normal," ujar Anggi dalam keterangan tertulis Kementerian ESDM, Jumat (26/6).

Sebagai bagian dari upaya memperkuat stabilitas dan mitigasi risiko gangguan pasokan listrik ke depan, proses pengadaan energi primer PLN akan diawasi dengan lebih ketat.

Dalam hal ini, proses pengawasan akan melibatkan tim yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, serta PLN.

Anggi menilai upaya pengawasan tersebut merupakan hal wajar dan diperlukan guna memastikan pelaksanaan kewajiban pemenuhan pasokan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) batu bara berjalan dengan baik.

"Langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh tim dari BPKP, Kementerian ESDM, dan PLN, dilakukan untuk memastikan kewajiban DMO, dilaksanakan dengan semestinya untuk memastikan ketersediaan pasokan batubara untuk tenaga listrik," ujarnya.

Anggi menambahkan tidak ada aturan baru untuk memberlakukan pembatasan ekspor tambahan. Pasalnya, kerangka regulasi yang diperlukan sudah tersedia sehingga pemerintah hanya perlu fokus pada pelaksanaan dan penegakan peraturan yang ada.

Ketentuan itu termasuk yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang salah satunya mengatur terkait pelaksanaan DMO.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) oleh Badan Pusat Statistik mendapat beragam respons. Sejumlah responden menilai pertanyaan yang diajukan petugas lapangan terlalu mendetail dan menyentuh ranah sensitif.

Petugas sensus mencatat secara rinci mulai dari jenis usaha, jumlah tenaga kerja, hingga sarana produksi dan aset. Hal ini memicu kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan data untuk kepentingan penilaian kekayaan atau perpajakan.

Kekhawatiran tersebut dinilai wajar oleh otoritas statistik karena melibatkan informasi internal operasional usaha. Namun, pendekatan instrumen pengisian yang mendalam ini sangat diperlukan agar hasil pendataan tidak bersifat superfisial.

Jika pendataan hanya menanyakan kepemilikan usaha tanpa rincian pendukung, statistik yang dihasilkan tidak mencerminkan realitas lapangan. Melalui indikator kapasitas, pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi daerah secara riil dan objektif.

Sebagai contoh, usaha konveksi berskala rumahan dengan satu mesin jahit memiliki kebutuhan kebijakan yang berbeda dengan pabrik berpekerja puluhan orang. Toko kelontong fisik juga memiliki ekosistem yang berbeda dibanding pelaku perdagangan digital.

Variabel pertanyaan yang detail sengaja dirancang untuk menangkap perbedaan karakteristik yang spesifik dalam sektor industri sejenis. Langkah ini krusial agar pengambil kebijakan mampu melihat kapasitas riil dari setiap klaster unit usaha.

Berbeda dengan sensus edisi sebelumnya, SE2026 mengintegrasikan aspek potret usaha dengan kondisi ekonomi pada sektor rumah tangga. Kombinasi interaksi dua elemen ini dinilai menjadi kunci utama dalam membaca dinamika makroekonomi nasional.

"Sensus Ekonomi 2026 juga dirancang lebih komprehensif dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Selain mendata pelaku usaha, sensus tahun ini juga merekam kondisi ekonomi rumah tangga sebagai bagian dari upaya memahami perekonomian Indonesia secara lebih menyeluruh," bunyi keterangan tertulis, Jumat (26/6).

BPS menegaskan bahwa pencatatan nilai aset bukan instrumen evaluasi kekayaan finansial pribadi maupun penentuan target wajib pajak. Fokus utama pendataan murni diarahkan untuk memetakan struktur kontribusi ekonomi dari berbagai lapisan produsen.

Masyarakat diimbau tidak perlu ragu memberikan data valid kepada petugas karena jaminan kerahasiaan diatur ketat oleh undang-undang. Seluruh rekam informasi individual dijamin tidak akan dipublikasikan secara terbuka kepada lembaga lain maupun publik.

"Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kerahasiaan informasi yang diberikan. Seluruh data responden dilindungi oleh Undang-Undang dan hanya digunakan untuk penyusunan statistik resmi. BPS tidak mempublikasikan data individu maupun data usaha secara perorangan," pungkas keterangan resmi.

JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi ) menilai draf revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang tengah disiapkan pemerintah belum mampu memperkuat perlindungan hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan lingkungan hidup dan pembela HAM. Karena itu, Walhi meminta pembahasan revisi tersebut ditunda untuk disempurnakan terlebih dahulu.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Boy Jerry Even Sembiring mengatakan, momentum revisi UU HAM semestinya digunakan untuk memperkuat perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Namun, sejumlah aspek penting dinilai belum tercermin dalam substansi draf yang diusulkan Kementerian HAM .

Menurut Walhi, setidaknya terdapat tiga poin krusial yang seharusnya masuk dalam revisi UU HAM, yakni penguatan peran dan kewenangan Komnas HAM, pengakuan dan perlindungan terhadap pembela HAM termasuk pejuang lingkungan, serta pengadopsian konsep rights of nature atau hak-hak alam.

Boy menegaskan, revisi UU HAM tidak boleh hanya berfokus pada pemenuhan hak dasar manusia, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurutnya, revisi tersebut juga harus menjadi instrumen perlindungan lingkungan hidup dari ancaman kerusakan yang dipicu aktivitas industri ekstraktif.

"Dalam perkembangan hak asasi manusia, beberapa negara tidak sekadar mengakomodasi hak atas lingkungan hidup yang sehat. Guna memastikan pemenuhan hak tersebut, beberapa negara telah mengakomodasi apa yang disebut sebagai the rights of nature dalam beragam produk hukumnya. Pengakuan ini dilakukan melalui konstitusi atau undang-undang khusus. Momentum penting revisi UU HAM merupakan waktu penting untuk mengakomodasi the rights of nature dalam hukum Indonesia," kata Boy dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).

Walhi menilai pengakuan terhadap rights of nature penting untuk melengkapi hak atas lingkungan hidup, terutama dalam menghadapi krisis lingkungan global. Menurut organisasi tersebut, alam tidak semestinya dipandang hanya sebagai komoditas, melainkan sebagai entitas yang memiliki hak untuk hidup, dilindungi, dan dipulihkan dari kerusakan.

Selain itu, Walhi juga menyoroti pengaturan mengenai pembela HAM dalam draf revisi UU HAM. Organisasi tersebut menilai draf yang ada memang telah mengakomodasi keberadaan pembela HAM, tetapi belum secara spesifik memberikan perlindungan bagi pembela HAM di sektor lingkungan yang memiliki tingkat kerentanan dan risiko tinggi.

Walhi juga mengkritik penggunaan frasa "itikad baik" yang dinilai berpotensi menimbulkan multitafsir dan justru mereduksi jaminan perlindungan. Di sisi lain, ketentuan perlindungan terhadap pembela HAM masih didelegasikan untuk diatur dalam peraturan lain sehingga dinilai belum menghadirkan model perlindungan yang jelas.

Tak hanya itu, Walhi mengidentifikasi sejumlah ketentuan lain yang dianggap berpotensi melemahkan perlindungan HAM. Salah satunya adalah penghapusan fungsi penelitian dan penyuluhan Komnas HAM yang dinilai dapat mengurangi fungsi pencegahan pelanggaran HAM serta upaya peningkatan kesadaran publik.

"Kedua, penempatan Komnas HAM di bawah koordinasi kementerian berisiko mereduksi independensitas kelembagaan ini dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, penggunaan kata 'individu' yang tidak sejalan dengan konstitusi UUD NRI 1945 yang menggunakan frasa 'setiap orang'. Hal ini jelas berpotensi mengabaikan hak kolektif, terutama posisi masyarakat adat sebagai subjek hukum yang bersifat kolektif," jelas Boy.

Atas berbagai catatan tersebut, Walhi meminta pemerintah menunda pembahasan revisi UU HAM dan menyempurnakan substansinya terlebih dahulu. "Usulan rancangan ini tidak mencerminkan upaya menutupi kelemahan substansial memperkuat perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Sebelum menerbitkan draf baru, Kementerian HAM atau DPR RI harus dengan cermat melakukan dengan memperhatikan aspek partisipasi bermakna, membuka ruang dialog kepada seluruh masyarakat dan memastikan model perlindungan utuh kepada pembela HAM," kata Boy.

Sebelumnya, pada Februari 2026, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan Komnas HAM akan mempunyai unit penyidik. Hal itu salah satu yang dibahas dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Jadi kemungkinan setelah ada undang-undang yang baru ini, yang juga disetujui oleh Jaksa Agung, maka ke depan nanti akan ada penyidik di Komnas HAM," kata Pigai.

Jadi, kata Pigai, Komnas HAM akan memiliki unit penyidikan dan juga penyidik di Komnas HAM. "Dengan demikian taringnya juga naik, wewenangnya bertambah."

Pigai menyatakan, Komnas HAM akan bekerja layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pigai pun memastikan nantinya kementerian yang ia pimpin tidak akan tumpang tindih dengan Komnas HAM. Sebab, dua instansi itu memiliki tugas yang berbeda.

"Komnas HAM kan mengawasi pemerintah, kami semua termasuk Kementerian HAM juga. Kami kan pembangunan HAM, dia pengawas HAM ya, jangan sampai salah ya, kami yang bangun, lembaga Komnas HAM yang awasi," ucapnya.

Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat pada 2026, yakni sebesar 5 persen.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan turun menjadi 5 persen pada 2026 seiring kenaikan harga minyak, tingginya imbal hasil obligasi global, meningkatnya sentimen risiko, serta melemahnya permintaan dari mitra dagang yang menekan ekspor dan investasi asing.

Konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, belanja pemerintah yang berlanjut, serta investasi domestik yang masih berjalan diperkirakan menjadi bantalan dalam jangka pendek.

"Namun, ketergantungan pada konsumsi pemerintah mengandung risiko mengingat ruang fiskal yang terbatas dan meningkatnya biaya subsidi di bawah aturan fiskal yang berlaku," tulis Laporan Bank Dunia bertajuk Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026.

Konsumsi rumah tangga diproyeksikan tumbuh sekitar 5 persen, didukung momentum belanja rumah tangga dan kebijakan fiskal yang terarah. Konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat lebih kuat, yaitu sebesar 8,7 persen, seiring pelaksanaan program-program prioritas.

Pertumbuhan investasi diproyeksikan melambat menjadi 4,9 persen, sedangkan pertumbuhan ekspor diperkirakan turun menjadi 5 persen.

[Gambas:Youtube]

Skenario dasar Bank Dunia mengasumsikan konflik di Timur Tengah tetap terkendali tetapi berlanjut sepanjang 2026.

Dalam kondisi tersebut, gangguan pasar minyak dan hambatan pengiriman membuat harga minyak Brent bertahan tinggi di kisaran 94 dolar AS per barel.

Kondisi moneter global juga diperkirakan tetap relatif ketat dalam jangka pendek dengan imbal hasil obligasi dan premi risiko yang masih sensitif terhadap guncangan baru, sedangkan permintaan eksternal melemah sebelum pulih secara bertahap pada 2027-2028.

"Proyeksi ini juga mengasumsikan kredibilitas kebijakan domestik tetap terjaga, defisit fiskal tetap berada dalam batas yang ditetapkan undang-undang, ekspektasi inflasi tetap terkendali, serta program investasi yang sedang berjalan, termasuk proyek terkait Danantara, terus berlanjut," tulis Bank Dunia dalam laporannya.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat menjadi 5,2 persen pada 2027 dan 2028 seiring meredanya gangguan eksternal dan berjalannya reformasi domestik yang mendukung investasi

Pemulihan diperkirakan ditopang oleh meredanya tekanan di pasar komoditas, pertumbuhan kredit swasta yang lebih kuat, percepatan investasi Danantara, serta agenda reformasi pemerintah melalui program debottlenecking.

Dorongan investasi dari tiga sumber tersebut diharapkan dapat mengimbangi kontribusi ekspor neto yang melemah akibat memburuknya terms of trade dan meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan global.

Dari sisi penawaran, manufaktur berbasis komoditas, agribisnis, konstruksi, sektor jasa, dan ekonomi digital diperkirakan tetap menjadi motor utama pertumbuhan.

"Namun, kekuatan pemulihan akan sangat bergantung pada kecepatan implementasi reformasi dan kemampuan menarik investasi swasta," tulis Bank Dunia dalam laporannya.

Sementara itu, Bank Dunia sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi 2,5 persen pada 2026, turun dari 2,9 persen pada 2025, yang akan menjadi laju pertumbuhan terendah sejak pandemi Covid-19.

Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh memburuknya prospek negara-negara yang bergantung pada impor energi serta negara yang terdampak langsung oleh konflik.

Aktivitas ekonomi global diperkirakan kembali menguat pada 2027-2028 seiring pulihnya pasokan energi, dimulainya kembali pelonggaran kebijakan moneter, dan menguatnya perdagangan internasional.

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis. Regulasi baru tersebut diharapkan memperkuat kerangka hukum sektor keuangan sekaligus meningkatkan koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

"Atas nama pemerintah perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota DPR RI, khususnya ketua dan wakil Komisi XI yang telah menginisiasi RUU ini dan kerja sama dengan pemerintah," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat II di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Pengesahan dilakukan setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan seluruh anggota dewan terhadap RUU Perubahan atas UU PPSK. Sidang paripurna tersebut turut dihadiri sejumlah perwakilan pemerintah, termasuk Menteri PANRB Rini Widyantini.

Purbaya mengatakan perubahan regulasi omnibus law sektor keuangan tersebut menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan berbagai ketentuan hukum di bidang keuangan yang terus berkembang. Selain itu, revisi aturan juga ditujukan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga pengawas serta otoritas keuangan.

Menurut Purbaya, revisi UU PPSK mencakup 17 topik utama yang menyentuh berbagai aspek kelembagaan, pengawasan, pendalaman pasar keuangan, hingga pengaturan instrumen keuangan baru.

Adapun poin-poin perubahan yang diatur dalam revisi UU PPSK meliputi:

1. Penataan kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

2. Penataan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

3. Penataan kelembagaan Bank Indonesia (BI)

4. Mekanisme evaluasi kinerja LPS, OJK, dan BI oleh DPR

5. Perluasan ruang lingkup usaha perbankan konvensional dan syariah

6. Demutualisasi bursa efek di pasar modal.

7. Transfer margin dalam transaksi pasar keuangan

8. Penerbitan Surat Utang Danantara;

9. Penanganan perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam fase resolusi

10. Pengelolaan dana pertanggungan wajib korban kecelakaan lalu lintas

11. Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis nasional; serta

12. Tata kelola dan pengaturan aset kripto.

13. Pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman 14. Pengembangan kawasan pusat finansial internasional Indonesia 15. Skema penyelesaian piutang bermasalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

16. Penyelarasan proses penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan melalui pendekatan restorative justice

17. Penanganan bank yang berada dalam status penyehatan.

DPR resmi mensahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna, Kamis (4/6).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.

"Kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan UU tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," tanya Dasco.

"Setuju," ujar seluruh anggota dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna.

Sebelumnya, Komisi XI telah menyepakati revisi UU ini untuk dibawa ke rapat Paripurna untuk disahkan secara resmi untuk kembali disampaikan ke pemerintah.

Ada 805 Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) Batang tubuh dan 407 DIM Penjelasan termasuk terhadap beberapa topik baru yang berkembang dalam pembahasan Panja.

[Gambas:Youtube]

Dari total 1.212 DIM tersebut, terdapat 485 DIM Tetap pada batang tubuh dan 224 DIM Tetap pada penielasan; 167 DIM Perubahan Redaksional pada batang tubuh dan 79 DIM pada penjelasan; 31 DIM Perubahan Substansi pada batang tubuh dan 11 DIM pada penjelasan; 76 DIM Penambahan Substansi pada batang tubuh dan 60 DIM pada penielasan; dan 46 DIM dihapus pada batang tubuh dan 33 DIM pada penjelasan.

Berikut daftar 17 pokok materi muatan dan pengaturan dalam RUU Perubahan UU PPSK yang telah disepakati dalam pembahasan Panja:

1. Kelembagaan LPS2. Kelembagaan OJK3. Kelembagaan BI4. Evaluasi kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia oleh DPR5. Cakupan perluasan usaha Perbankan dan Perbankan Syariah6. Demutualisasi Bursa Efek di Pasar Modal7. Transfer Margin dalam Transaksi di Pasar Keuangan8. Surat Utang Danantara9. Perusahaan Asuransi dan Asuransi Syariah Dalam Resolusi10. Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas11. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis12. Aset kripto13. Satuan tugas pencegahan dan penanganan peminjaman daring dan perjudian daring14. Pusat Finansial Internasional Indonesia15. Penanganan piutang macet kepada UMKM16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan serta mekanisme keadilan restoratif17. Bank dalam penyehatan

IDXChannel – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi Undang-Undang (UU).

Proses pengambilan keputusan tingkat II yang berlangsung dalam Rapat Paripurna tersebut disaksikan langsung oleh perwakilan jajaran menteri kabinet pemerintah. Di antaranya tampak hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.

"Atas nama pemerintah perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota DPR RI, khususnya ketua dan wakil komisi XI yang telah menginisiasi RUU ini dan kerja sama dengan pemerintah," ujar Purbaya saat menyampaikan pidato resminya di Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Purbaya memaparkan bahwa penyusunan perubahan regulasi omnibus law keuangan ini menjadi tonggak strategis pemerintah dalam menyelaraskan kerangka hukum di sektor finansial.

Aturan baru ini juga diandalkan untuk memperketat koordinasi serta sinergi antar-otoritas lembaga demi membentengi stabilitas sistem keuangan nasional.

"Pengaturan pada RUU ini mencakup 17 topik," kata Purbaya.

Perubahan regulasi sapu jagat ini membawa 17 fokus pembenahan utama yang mencakup penataan kelembagaan hingga instrumen keuangan modern, yaitu:

1. Penataan kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
2. Penataan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. Penataan kelembagaan Bank Indonesia (BI)
4. Mekanisme evaluasi performa kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia oleh pihak DPR
5. Perluasan ruang lingkup cakupan usaha perbankan konvensional dan perbankan syariah
6. Proses demutualisasi Bursa Efek di struktur Pasar Modal
7. Aturan mengenai transfer margin pada aktivitas transaksi di pasar keuangan
8. Penerbitan instrumen Surat Utang Danantara
9. Penanganan perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam fase resolusi
10. Pengelolaan dana pertanggungan wajib untuk korban kecelakaan lalu lintas
11. Pembentukan bursa mineral serta komoditas strategis nasional
12. Pengaturan regulasi dan tata kelola aset kripto
13. Pembentukan satuan tugas (satgas) khusus pencegahan dan penanganan pinjaman daring (pinjol) ilegal serta perjudian daring
14. Pengembangan kawasan pusat finansial internasional Indonesia
15. Skema penyelesaian dan penanganan kasus piutang macet bagi pelaku sektor UMKM
16. Penyelarasan proses penyelidikan dan penyidikan di industri jasa keuangan menggunakan pendekatan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice)
17. Penanganan terhadap bank dalam status penyehatan.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional atau RUU HPI memiliki semangat positif karena sejalan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat posisi hukum Indonesia di tengah relasi internasional. Hal itu dikatakan Ketua Umum Serikat Pengacara Indonesia (SPI) Trimedya Panjaitan .

Trimedya mengatakan, RUU HPI tidak hanya perlu dibaca sebagai pembaruan hukum perdata internasional, tetapi juga sebagai bagian dari upaya negara menegaskan kedaulatan hukum nasional, melindungi kepentingan pengusaha Indonesia, serta tetap menjaga kepastian hukum bagi investor asing.

"Kalau kita lihat semangatnya, ini soal nasionalisme. Pak Prabowo semangatnya itu bagaimana kedudukan Indonesia kuat dan nasionalismenya lebih ditonjolkan," ujar Trimedya seusai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus DPR RI bersama organisasi advokat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

RDPU tersebut dihadiri perwakilan organisasi advokat, yakni Ikatan Advokat Indonesia (IAI), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), dan Serikat Pengacara Indonesia (SPI).

Trimedya menyatakan, SPI menyambut baik pembahasan RUU HPI. Menurut dia, pembentukan aturan tersebut dapat menjadi titik awal penting untuk memperkuat kepastian hukum dalam hubungan perdata lintas negara.

"Kami menyambut baik RUU HPI ini. Namun, kami juga memberikan beberapa masukan kepada Pansus agar berhati-hati dalam membahasnya," kata Trimedya.

Ia menilai, semangat nasionalisme dalam RUU HPI perlu tetap dijaga, terutama untuk memastikan hak-hak Indonesia dan pelaku usaha nasional tidak terabaikan dalam hubungan hukum internasional.

Namun, Trimedya mengingatkan bahwa penguatan kepentingan nasional harus tetap berjalan seimbang dengan perlindungan terhadap kepastian hukum bagi investor asing.

"Nasionalisme tetap muncul, hak-hak Indonesia tetap dijaga, terutama pengusaha-pengusaha Indonesia. Tapi jangan juga membuat investor asing menjadi takut," ujarnya.

Menurut Trimedya, keseimbangan itu penting karena salah satu persoalan utama yang selama ini dikeluhkan investor terhadap Indonesia adalah ketidakpastian hukum.

Ia menyebut masih adanya persepsi bahwa hukum di Indonesia dapat dikendalikan atau bahkan dibeli. Karena itu, RUU HPI diharapkan tidak menambah ruang ketidakpastian, tetapi justru memperkuat kepercayaan dunia usaha.

"Problem bagi investor terhadap Indonesia itu ketidakpastian hukum. Karena ada anggapan hukum di Indonesia masih bisa dikendalikan, masih bisa dibeli. Itu pesan kami kepada Pansus," katanya.

Di sisi lain, Trimedya juga meminta Pansus berhati-hati dalam membahas sejumlah ketentuan dalam RUU HPI. Dari sekitar 59 hingga 63 pasal dalam rancangan tersebut, menurut dia, terdapat beberapa pasal yang perlu dikritisi lebih lanjut. Beberapa ketentuan itu, kata Trimedya, menyangkut aspek penting mengenai orang dan benda.

Ia juga menyoroti besarnya kewenangan yang diberikan kepada hakim dalam RUU HPI. Menurut dia, kewenangan tersebut perlu dirumuskan secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan dalam praktik peradilan.

"Kewenangan yang diberikan kepada hakim itu terlalu besar. Sementara kita masih paham kualitas hakim yang menurut kami sering kali membuat keputusan tidak berdasarkan rasa keadilan masyarakat," kata Trimedya.

Selain itu, Trimedya meminta Pansus menyisir potensi tumpang tindih RUU HPI dengan regulasi lain, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan terkait investasi.

Menurut dia, harmonisasi penting dilakukan agar RUU HPI tidak berbenturan dengan ketentuan yang sudah berlaku dan tidak menimbulkan masalah baru bagi dunia usaha.

Trimedya menyatakan, SPI siap memberikan masukan tertulis yang lebih rinci kepada Pansus. SPI juga siap kembali hadir apabila diundang dalam pembahasan lanjutan. Ia berharap pembahasan RUU HPI dapat berjalan cermat, terbuka, dan tetap menjaga dua kepentingan sekaligus, yakni memperkuat kedaulatan hukum nasional serta menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

"Mudah-mudahan bisa cepat selesai, tetapi tetap memberi kepastian hukum bagi investor Indonesia, dunia usaha Indonesia, maupun asing," pungkas Ketua Komisi III DPR RI Periode 2004-2009 ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat 30% keterwakilan perempuan dalam kontestasi pemilihan umum akan masuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Menurutnya, putusan MK menguatkan syarat 30% keterwakilan perempuan yang perlu ditindaklanjuti untuk dimasukkan dalam Undang-Undang Pemilu.

Putusan tersebut dinilai memberikan dukungan terhadap perempuan agar dapat duduk di kursi legislatif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun DPR RI.

“Ya kalau keputusan MK itu kan final dan mengikat. Jadi saya pikir nanti kita akan masukkan ke dalam revisi undang-undang pemilu,” katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (26/5/2026).

Dia mengatakan DPR mendukung putusan MK dan akan mengaturnya secara jelas, termasuk bagi partai politik yang tidak memenuhi kriteria tersebut.

Dia menjelaskan pembahasan putusan tersebut dalam RUU Pemilu juga bertujuan untuk mengantisipasi berbagai potensi celah yang dapat muncul apabila aturan itu langsung diberlakukan.

Dasco menyampaikan hal ini memerlukan pencermatan lebih lanjut agar implementasi kebijakan tetap berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Karena kita menghindari juga ada beberapa hal yang mungkin ketika itu diberlakukan ada celah-celah yang mungkin harus dicermati,” jelasnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak partai politik yang tidak memenuhi syarat kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% saat kontestasi pemilihan umum pada daerah pemilihan.

Putusan hukum nomor 128/PUU-XXIV/2026 dibacakan pada Senin (25/5/2026). Pelapor menguji Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Pemilu menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim Adies Kadir menjelaskan keputusan itu sebagai wujud asas kedaulatan rakyat dalam perhelatan pemilihan umum yang adil.

Langkah ini sekaligus mengurangi diskriminasi atas keterwakilan perempuan di kursi DPR/DPRD. Dengan demikian, aturan mengenai keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar bakal calon legislatif harus disertai sanksi tegas.

Artinya, partai politik dapat dicoret atau digugurkan dari kontestasi pemilu di daerah pemilihan tertentu apabila tidak memenuhi ketentuan kuota tersebut.

Dia menambahkan norma Pasal 245 UU Pemilu berkaitan dengan Pasal 248 dan Pasal 249, serta Pasal 252 ayat (6) dan Pasal 257 ayat (2), yang pada dasarnya menegaskan kewajiban keterpenuhan 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif.

Oleh karena itu, verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 dan 249 harus menjadi bagian dari penilaian pemenuhan syarat tersebut hingga penetapan daftar calon tetap.

“Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon beralasan menurut hukum,” ucap Adies dalam keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Dalam amar putusan, Ketua MK Suhartoyo mengabulkan permohonan para Pemohon.

“Menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ... bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai,” jelasnya.

“Daftar bakal calon harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, dan dalam hal tidak terpenuhi maka KPU menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik pada daerah pemilihan bersangkutan,” ucap Suhartoyo.

IDXChannel – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersiap menggulirkan pembahasan komprehensif terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Keuangan Negara menggunakan metode lintas regulasi atau omnibus law. Langkah ini mendesak dilakukan untuk mengeliminasi hukum yang tidak sinkron serta tumpang tindih kewenangan administrasi pasca-berdirinya Badan Pengelola Investasi Danantara.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, membeberkan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN secara otomatis mencabut mandat eksplisit Menteri Keuangan sebagai pemegang saham tunggal perusahaan pelat merah.

Kendati demikian, di lapangan saat ini masih tersisa jajaran undang-undang sektoral terdahulu yang secara kontradiktif tetap mencantumkan bendahara negara sebagai pemilik saham korporasi negara tersebut.

"Persoalan kekosongan hukum karena UU Nomor 1 Tahun 2025 dan UU Nomor 16 Tahun 2025, di mana Danantara dibentuk sehingga Menteri Keuangan sebagai pemegang saham BUMN sudah tidak lagi dimandatkan oleh UU. Sementara ada UU lain yang masih mengatakan bahwa Menkeu adalah pemegang saham dari BUMN tersebut," kata Misbakhun dalam Konferensi Pers di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Guna mengurai benang kusut tersebut, Komisi XI DPR bersama perwakilan pemerintah akan melakukan bedah regulasi dan penyelarasan pada paket besar perundang-undangan.

Proses harmonisasi ini dilaporkan akan menyasar empat pilar hukum utama, yakni UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Kekayaan Negara yang Dipisahkan, hingga UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Misbakhun menegaskan, rekonstruksi hukum ini sangat krusial karena menyangkut kepastian jalur penyetoran keuntungan (dividen) perusahaan BUMN.

Sebelum fungsi agregator dialihkan ke Danantara, setoran dividen secara otomatis diklasifikasikan sebagai PNBP yang langsung mengalir mengisi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Di mana sebelumnya dividen BUMN itu menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menjadi sebagian dari siklus APBN Kita. Dan inilah yang harus diselesaikan sehingga jangan sampai kemudian undang-undangnya itu tidak secara keseluruhan terharmonisasikan dengan baik," kata Misbakhun.

Di sisi lain, DPR menepis kekhawatiran para pelaku pasar dan lembaga pemeringkat kredit internasional mengenai potensi amandemen yang melonggarkan batas aman defisit anggaran negara.

Misbakhun menggarisbawahi bahwa agenda revisi omnibus law ini murni untuk penataan kelembagaan, dan belum menyentuh atau mengarah pada pengubahan ambang batas defisit fiskal di atas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Soal membicarakan tadi yang ditanyakan, kita belum mengarah ke situasi seperti itu," ujar Misbakhun.

Mengingat signifikansi kepastian hukum bagi perencanaan fiskal ke depan, parlemen memasang target tinggi agar pembahasan RUU Keuangan Negara ini dapat diketok palu sebelum siklus pengeluarannya diadopsi secara resmi pada anggaran tahun depan.

"Undang-Undang Keuangan Negara karena akan dipakai untuk APBN 2027, ya kita harus menyelesaikan segera sebelum APBN 2027 berlaku," kata Misbakhun.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia dapat disahkan menjadi undang-undang pada tahun ini. Pembahasan RUU Satu Data Indonesia saat ini masih berada pada tahap penyusunan.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, pembahasan RUU Satu Data Indonesia saat ini masih berada pada tahap penyusunan. Namun, Baleg DPR optimistis proses tersebut dapat dirampungkan pada masa sidang DPR yang sedang berjalan.

“Kami merencanakan karena ini memang sudah masuk masa sidang yang ketiga, mudah-mudahan dan masa sidang ini relatif cukup panjang sekitar dua bulan setengah. Kami menargetkan mudah-mudahan Undang-Undang ini bisa selesai di masa sidang ini, paling lama awal Juli," kata Doli dikutip Minggu (24/5/2026).

Legislator Golkar itu menjelaskan, apabila penyusunan di DPR selesai, RUU tersebut akan ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI. Setelah itu, diajukan kepada pemerintah untuk penerbitan Surat Presiden (Surpres) guna memulai pembahasan bersama pemerintah.

Lihat video: Baleg DPR Hanya Sepakati Syarat Pilkada untuk Parpol Non Parlemen



“Kalau nanti kemudian ini selesai, ini menjadi Undang-Undang inisiatif DPR. Dan kemudian nanti diajukan ke Pemerintah untuk bisa segera diterbitkan surpresnya, kemudian kita bahas. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai Rancangan Undang-Undang ini menjadi undang-undang,” ujarnya.