JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia dapat disahkan menjadi undang-undang pada tahun ini. Pembahasan RUU Satu Data Indonesia saat ini masih berada pada tahap penyusunan.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, pembahasan RUU Satu Data Indonesia saat ini masih berada pada tahap penyusunan. Namun, Baleg DPR optimistis proses tersebut dapat dirampungkan pada masa sidang DPR yang sedang berjalan.

“Kami merencanakan karena ini memang sudah masuk masa sidang yang ketiga, mudah-mudahan dan masa sidang ini relatif cukup panjang sekitar dua bulan setengah. Kami menargetkan mudah-mudahan Undang-Undang ini bisa selesai di masa sidang ini, paling lama awal Juli," kata Doli dikutip Minggu (24/5/2026).

Legislator Golkar itu menjelaskan, apabila penyusunan di DPR selesai, RUU tersebut akan ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI. Setelah itu, diajukan kepada pemerintah untuk penerbitan Surat Presiden (Surpres) guna memulai pembahasan bersama pemerintah.

Lihat video: Baleg DPR Hanya Sepakati Syarat Pilkada untuk Parpol Non Parlemen



“Kalau nanti kemudian ini selesai, ini menjadi Undang-Undang inisiatif DPR. Dan kemudian nanti diajukan ke Pemerintah untuk bisa segera diterbitkan surpresnya, kemudian kita bahas. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai Rancangan Undang-Undang ini menjadi undang-undang,” ujarnya.

JAKARTA - Pusat Informasi dan Pengolahan Data Tentara Nasional Indonesia (Pusinfolahta TNI) menggelar Forum Satu Data TNI. Kegiatan ini untuk mendukung trasformasi digital di lingkungan TNI.

Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pengelolaan data guna mendukung penyediaan data yang akurat, terpadu, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI.

Kegiatan yang diikuti oleh Disinfolahta TNI AD, AL, dan AU serta Badan pelaksana Pusat (Balakpus) Mabes TNI ini dilaksanakan di Gedung Jenderal Besar A.H Nasution Pusinfolahta TNI Cilangkap Jakarta Timur, Selasa (12/05/2026).

Kapusinfolahta TNI Brigjen Wawan Pujiatmoko menyampaikan kebijakan satu data Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Forum ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan langkah strategis antarsatuan kerja dalam implementasi kebijakan Satu Data TNI secara efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.

JAKARTA - Langkah DPR RI yang akan menggodok RUU Satu Data Indonesia dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat sistem data nasional, termasuk dalam sektor perpajakan.

Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menilai regulasi saat ini masih belum cukup kuat. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul rencana DPR yang diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026) lalu.

Menurut Vaudy, persoalan perbedaan data yang terjadi di lapangan merupakan gambaran nyata lemahnya sistem integrasi data antarlembaga di Indonesia. Saat ini data perpajakan telah memiliki dasar hukum melalui Pasal 35A UU KUP dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012.

“Namun, harus diakui pengaturannya masih bersifat sektoral karena hanya mengatur data dan informasi perpajakan,” ujar Vaudy usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Kondisi tersebut membuat pertukaran data antarinstansi belum berjalan optimal, terutama dalam mendukung kebijakan berbasis data yang terintegrasi.

Vaudy menjelaskan regulasi turunan seperti PMK Nomor 8 Tahun 2026 memang telah memperluas jenis data yang dapat dihimpun, namun tetap belum memiliki kekuatan setara undang-undang yang mengikat seluruh sektor.

“Karena hanya berbentuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri, maka kekuatan implementasinya masih terbatas,” ucapnya.

Dalam konteks itu, IKPI menilai RUU Satu Data Indonesia dapat menjadi solusi untuk mengatasi fragmentasi data yang selama ini terjadi. Dia juga menekankan pentingnya memasukkan data perpajakan sebagai bagian dari sistem data nasional agar seluruh informasi ekonomi masyarakat dapat terhubung secara komprehensif.

“RUU ini akan menjadi penguat bagi seluruh instansi, lembaga, asosiasi, dan perhimpunan untuk memberikan data secara terintegrasi,” ungkap Vaudy.

Dia menilai keberadaan satu data nasional akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi penyaluran bantuan sosial, tetapi juga bagi peningkatan kepatuhan pajak dan optimalisasi penerimaan negara.

IKPI berharap pembahasan RUU ini dapat dilakukan secara komprehensif dan tidak terburu-buru, sehingga menghasilkan regulasi yang kuat, implementatif, serta mampu menjawab persoalan mendasar terkait ketidaksinkronan data di Indonesia.