JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana membangun Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) atau Financial Center untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan arus modal global.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 248A Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Ekonom sekaligus Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyatakan, Pusat Finansial Internasional Indonesia ditujukan untuk menarik investasi dan memperdalam pasar keuangan domestik.

"Namun pengalaman global menunjukkan keberhasilan pusat keuangan lebih ditentukan oleh kepastian hukum, kualitas regulasi, stabilitas makroekonomi, dan kemudahan berusaha dibanding pembangunan kawasan fisik," kata dia kepada Kompas.com, ditulis Minggu (28/6/2026).

Oleh karena itu, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi akan terbatas. "Jika reformasi kelembagaan tidak berjalan beriringan," imbuh dia.

Urgensi pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia

Dosen dan Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember Adhitya Wardhono menjelaskan, tujuan Pusat Finansial Internasional Indonesia untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif.

Hal tersebut berarti, Indonesia diharapkan menjadi pusat transaksi, pembiayaan, investasi, dan jasa keuangan regional. "Ini cukup urgen mengingat pasar keuangan Indonesia masih perlu diperdalam agar tidak terlalu bergantung pada perbankan dan pembiayaan domestik jangka pendek," ungkap dia.

Kendati demikian, ia berpandangan, efektivitas dari Pusat Finansial Internasional Indonesia perlu ditelusuri lebih lanjut.

Pusat finansial ini baru akan mendorong pertumbuhan ekonomi jika mampu menarik modal produktif dan terhubung dengan sektor riil. "Kalau hanya menjadi kawasan insentif pajak atau tempat arbitrase regulasi, dampaknya terhadap ekonomi bisa terbatas," ucap dia.

Menurut Adhitya, kebijakan ini cukup potensial tapi punya banyak risiko. "Kuncinya ada pada pada tata kelola, kepastian hukum, reputasi internasional, dan integrasinya dengan agenda pembangunan nasional," terang dia.

Indonesia butuh sumber pembiayaan jangka panjang

Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi menjelaskan, pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia bertujuan meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional, mendorong pendalaman dan inovasi sektor keuangan, menarik pelaku usaha keuangan nasional dan global.

Selain itu, Pusat Finansial Internasional Indonesia juga bertujuan memfasilitasi pembiayaan sektor riil, proyek strategis, pembiayaan berkelanjutan, iklim, dan infrastruktur. "Urgensinya jelas, Indonesia membutuhkan sumber pembiayaan jangka panjang yang lebih dalam karena APBN dan perbankan tidak dapat memikul seluruh kebutuhan pembangunan," ucap dia.

Selain itu, pusat finansial internasional dapat membantu jika ia menarik dana global, memperkuat pasar derivatif, memperluas instrumen lindung nilai, mempercepat transaksi lintas negara, dan memberi kerangka hukum yang setara dengan standar internasional.

Meski begitu, efektivitasnya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak otomatis.

Menurut dia, pusat finansial hanya akan mendorong pertumbuhan jika modal yang masuk mengalir ke sektor produktif, bukan hanya transaksi portofolio jangka pendek atau arbitrase pajak.

Dengan rupiah tertekan, yield Surat Berharga Negara (SBN) tinggi, dan Credit Default Swap (CDS) masih mahal, Indonesia harus membuktikan bahwa pusat finansial ini bukan sekadar kawasan berfasilitas khusus. "Melainkan ekosistem keuangan yang kredibel, diawasi ketat, dan terhubung dengan ekonomi riil," tutup dia.

Dalam salinan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2026 tertulis Pusat Finansial Internasional Indonesia merupakan wilayah yang memiliki kemandirian keuangan dan administrasi serta kekhususan hukum tertentu yang mengadopsi, menginkorporasi, menerapkan dan menyesuaikan dengan standar internasional.

Kegiatan Pusat Finansial Internasional Indonesia mencakup kegiatan usaha sektor keuangan, kegiatan usaha penunjang sektor keuangan, dan kegiatan usaha sektor lainnya.

Nantinya, ketentuan mengenai penyelenggaraan Pusat Finansial Internasional Indonesia diatur secara khusus dengan Undang-Undang yang dibentuk paling lambat tiga bulan terhitung sejak peraturan tersebut diundangkan.

Financial center mampu tarik dana investasi lebih besar

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia selama ini masih mengandalkan skema investasi langsung (direct investment). Padahal, negara yang memiliki financial center mampu menghimpun dana investasi yang jauh lebih besar.

Bahkan nilainya mencapai berkali lipat dari realisasi investasi Indonesia pada 2025 yang sebesar Rp 1.931,2 triliun. “Kalau kita sekarang dengan tradisional investasi, kan 1 tahun kira-kira Rp 2.200 triliun untuk investasi. Bandingkan dengan negara Singapura, mereka bisa menarik investasi terkait dengan financial center mereka Rp 5.000 triliun. Ya Rp 5.000 triliun itu jadi dana masuk ke Singapura dulu baru disebar,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (24/6/2026) malam.

Menurut Airlangga, Indonesia memiliki potensi investasi yang besar sehingga perlu memiliki pusat keuangan internasional yang mampu bersaing dengan pusat-pusat keuangan global.

Terlebih secara global, jumlah financial center yang menjadi tujuan arus modal internasional masih relatif terbatas, yaitu baru ada di Singapura, Dubai, Hong Kong, dan Amerika Serikat (AS).

“Potensi investasi di Indonesia kan besar. Dubai financial center juga yang kami bicara, mereka itu sekitar 800 billion dollar AS,” ucap dia.

Airlangga bilang, sampai saat ini pemerintah telah memetakan tiga titik lokasi di Bali yang bisa dijadikan financial center. Salah satu yang kerap disebut ialah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali. “Sementara di Bali, tapi di Bali bisa 2 atau 3 titik,” ungkapnya.

Pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia untuk dimasukkan ke dalam evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, pembentukan Undang-Undang tersebut adalah amanat dari Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) terbaru.

"Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pemerintah bermaksud membentuk Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia," kata Edward dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (23/6/2026).

Edward menekankan, pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Menurut dia, keberadaan pusat finansial internasional diharapkan dapat memperdalam dan mendiversifikasi perekonomian nasional melalui kontribusi yang lebih efektif dari sektor keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan investasi global yang ingin ditarik Indonesia melalui Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) bukan merupakan bagian dari pencucian uang (money laundering).

Menurut Menko PerekonomianAirlangga Hartarto, hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk berkomitmen terhadap kerangka kerja Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML-CFT).

Belum lagi, Indonesia sudah ditetapkan menjadi anggota tetap dari Financial Action Task Force (FATF) pada 2023 lalu.

"Nah tentu kalau kita [ingin menarik] investasi kan itu bukan bagian dari money laundering," jelasnya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurut pria yang juga Wakil Ketua Komite TPPU ini, PFII atau financial center yang ingin dibangun bakal menggunakan mekanisme dan keterbukaan yang mengantisipasi risiko terkait dengan pencucian uang maupun dana atau modal hasil aktivitas berkaitan dengan pidana keuangan.

Saat ini, lanjut Airlangga, pemerintah tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Finansial Internasional Indonesia. RUU ini sudah disetujui masuk Prolegnas 2026.

Adapun polemik terkait dengan PFII, maupun penerbitan surat utang khusus Danantara yakni Patriot dan Merah Putih Bond, turut menjadi perhatian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Lembaga intelijen keuangan tersebut tak menampik adanya PFII maupun perlindungan hukum terhadap pembelian surat utang khusus Danantara ini bisa memengaruhi persepsi FATF terhadap keanggotaan Indonesia.

Padahal, PPATK khususnya menjadi lembaga yang memimpin upaya pemerintah Indonesia bertahun-tahun untuk bisa memenuhi standar dan kepatuhan internasional soal Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

Namun demikian, pemerintah kini justru mendorong upaya pengembangan PFII dan tidak menampik potensi dalam menjadikan Indonesia sebagai negara surga pajak.

Belum lagi, berbagai kalangan ekonom turut mewanti-wanti risiko aliran 'dana gelap' yang bisa diserap oleh dua obligasi khusus Danantara.

"Kami bahas terus di internal mengenai hal ini termasuk dampaknya dari persepsi FATF karena posisi kita sebagai anggota tetap FATF," jelas Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada Bisnis.

Pada 2029 pun, FATF akan melakukan evaluasi atas kepatuhan Indonesia memenuhi standardisasi organisasi tersebut melalui mekanisme Mutual Evaluation Review (MER).

Ivan menyebut beberapa negara anggota FATF akan hadir langsung dalam on site visit ke Indonesia.

"Berlakunya UU P2SK kita antisipasi sejak saat ini dengan koordinasi lintas lembaga. Tentunya akan menjadi salah satu concern FATF ke depan. Penjelasan komprehensif dan menyeluruh akan kami jelaskan mengenai semua aspek kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional yang telah dikeluarkan oleh FATF," terang Ivan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai tujuan baru arus modal global melalui pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) atau financial center.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia selama ini masih mengandalkan skema investasi langsung (direct investment). Padahal, negara yang memiliki financial center mampu menghimpun dana investasi yang jauh lebih besar.

Bahkan nilainya mencapai berkali lipat dari realisasi investasi Indonesia pada 2025 yang sebesar Rp 1.931,2 triliun.

“Kalau kita sekarang dengan tradisional investasi, kan 1 tahun kira-kira Rp 2.200 triliun untuk investasi. Bandingkan dengan negara Singapura, mereka bisa menarik investasi terkait dengan financial center mereka Rp 5.000 triliun. Ya Rp 5.000 triliun itu jadi dana masuk ke Singapura dulu baru disebar,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (24/6/2026) malam.

Menurut Airlangga, Indonesia memiliki potensi investasi yang besar sehingga perlu memiliki pusat keuangan internasional yang mampu bersaing dengan pusat-pusat keuangan global.

Terlebih secara global, jumlah financial center yang menjadi tujuan arus modal internasional masih relatif terbatas, yaitu baru ada di Singapura Dubai.

Hong Kong, dan Amerika Serikat (AS). “Potensi investasi di Indonesia kan besar. Dubai financial center juga yang kami bicara, mereka itu sekitar 800 billion dollar AS,” ucapnya.

Financial Center Berpotensi Jadi Surga Pajak

Saat ini pembentukan financial center telah tercantum dalam Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) terbaru.

Dalam Pasal 248A disebutkan, pemerintah akan membangun satu atau lebih Pusat Finansial Internasional Indonesia.

Kegiatan usahanya mencakup sektor keuangan, kegiatan usaha penunjang sektor keuangan, dan kegiatan usaha sektor lainnya.

Airlangga bilang, sampai saat ini pemerintah telah memetakan tiga titik lokasi di Bali yang bisa dijadikan financial center. Salah satu yang kerap disebut ialah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali. “Sementara di Bali, tapi di Bali bisa 2 atau 3 titik,” ungkapnya.

Pada ayat (6) pasal tersebut, kegiatan usaha pada financial center akan diberikan perlakuan perpajakan khusus, serta diberikan fasilitas perpajakan khusus dan fasilitas khusus lainnya.

Ayat tersebut menimbulkan kekhawatiran akan potensi financial center menjadi surga pajak.

Namun ketika dikonfirmasi, Airlangga tidak menampik adanya kemungkinan tersebut.

Airlangga justru mengingatkan bahwa manfaat yang akan didapat dari financial center justru lebih besar karena dapat mendatangkan ribuan triliun investasi asing ke Indonesia. “Surga pajak kan ada di mana saja sekarang. Ya kan di Dubai juga ada surga pajak. Di Singapura juga ada surga pajak. Jadi kita harus menarik global picture-nya,” ujarnya.

Selanjutnya, pemerintah akan menerbitkan UU khusus yang mengatur penyelenggaraan Pusat Finansial Internasional Indonesia.

Ditargetkan UU ini diterbitkan paling lama tiga bulan sejak UU P2SK terbaru diterbitkan pada 17 Juni 2026. “Financial center kita sedang siapkan legal dokumen-nya. Jadi ekosistem infrastrukturnya sedang kita siapkan,” kata Airlangga.

Setelah itu, barulah pemerintah akan menyusun penyelenggaraan teknis financial center, termasuk susunan organisasinya. “Kita bentuk undang-undangnya dulu, habis itu baru kita atur tekniknya. Unsur juga nanti kita akan siapkan,” ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kepastian hukum tetap menjadi faktor utama yang dipertimbangkan investor untuk berinvestasi, meskipun pemerintah tengah menyiapkan berbagai instrumen baru seperti Patriot Bond, Merah Putih Bond, family office, hingga Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk menarik arus modal ke dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan daya tarik Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak hanya ditentukan oleh nama instrumen maupun perlakuan hukum yang diberikan pemerintah.

“Terkait Patriot Bond dan Merah Putih Bond, faktor utama yang akan menentukan minat investor maupun pelaku usaha bukan semata-mata nama instrumennya atau perlakuan hukum khusus yang diberikan, melainkan kombinasi antara kepastian hukum, kualitas proyek yang dibiayai, tata kelola yang baik, transparansi, serta tingkat imbal hasil yang kompetitif dibandingkan instrumen investasi lainnya,” kata Erwin ketika dihubungi, Selasa (23/6/2026).

Menurut dia, perlindungan hukum memang penting untuk memberikan rasa aman bagi investor. Namun dalam praktiknya, kualitas proyek dan prospek imbal hasil tetap menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan investasi.

“Investor ingin mengetahui secara jelas ke mana dana digunakan, bagaimana mekanisme pengelolaannya, bagaimana mitigasi risikonya, serta bagaimana peluang memperoleh imbal hasil yang menarik dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Kendati demikian, dunia usaha menyambut positif upaya pemerintah memperluas sumber pembiayaan pembangunan dan menarik arus modal jangka panjang, termasuk melalui pembentukan pusat keuangan internasional, skema family office, Patriot Bond, maupun Merah Putih Bond yang diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Erwin menilai pemerintah juga perlu memenuhi sejumlah prasyarat apabila ingin menarik dana swasta dalam skala besar, termasuk melalui instrumen yang dikelola Danantara.

Prasyarat tersebut antara lain tata kelola berstandar internasional, transparansi dan akuntabilitas yang kuat, proyek yang layak secara ekonomi dan komersial, serta kepastian regulasi yang konsisten dalam jangka panjang.

Menurutnya, kehadiran pusat finansial internasional maupun instrumen pembiayaan baru merupakan langkah yang positif. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada implementasi kebijakan di lapangan.

“Investor global tidak hanya melihat insentif yang diberikan, tetapi juga menilai kualitas institusi, kepastian penegakan hukum, kemudahan transaksi, stabilitas kebijakan, serta kemudahan keluar-masuk modal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kadin menilai Patriot Bond dan Merah Putih Bond sebaiknya tidak hanya diposisikan sebagai instrumen penghimpun dana, melainkan juga sebagai instrumen pembiayaan produktif yang mendukung pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, transisi energi, ketahanan pangan, dan sektor strategis lainnya yang memiliki efek berganda bagi perekonomian.

Erwin berpandangan insentif dapat menjadi faktor pendukung dalam menarik investor. Namun, keputusan investasi jangka panjang umumnya lebih banyak ditentukan oleh kekuatan rule of law, kepastian kontrak, konsistensi kebijakan, dan kredibilitas institusi.

Kadin pun menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu tujuan utama arus modal global di kawasan apabila mampu memperkuat fondasi-fondasi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sudah mulai menyusun rancangan undang-undang sebagai landasan hukum pengembangan pusat finansial internasional Indonesia (PFII). Penyusunan RUU ini ditargetkan tuntas selama tiga bulan atau sebelum Agustus 2026.

Usai meraih legitimasi di Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), pemerintah tengah menyusun draf RUU berbeda yang bakal memberikan aspek kekhususan pada pusat finansial internasional Indonesia. Aspek ini meliputi sistem pengadilan hingga perpajakan yang berbeda dengan yurisdiksi secara keseluruhan.

Tahapan yang sudah dimulai oleh pemerintah adalah pembicaraan soal struktur hukum pusat finansial ini. Pembicaraan turut melibatkan Mahkamah Agung (MA). Sejalan dengan itu, pemerintah turut mulai menuangkan berbagai klausul yang akan menjadi landasan hukum pengembangan kawasan tersebut.

"Ini lagi dituangkan di dalam draft. Jadi UU sendiri," terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Menurut Airlangga, dua alat kelengkapan dewan (AKD) DPR yang kemungkinan bakal ikut membahas RUU ini adalah Komisi XI atau Badan Legislasi (Baleg).

Sebagaimana diketahui, Komisi XI membidangi sektor keuangan yang bermitra dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun pun menyatakan bahwa panitia kerja (panja) yang akan membahas soal pusat finansial kemungkinan yakni dari pihaknya. Akan tetapi, keputusan ini akan dibicarakan lebih dulu antara pemerintah dan Baleg.

Misbakhun menyebut pemerintah RUU ini ditargetkan tuntas sebelum Agustus karena bakal disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Nota Keuangan RAPBN 2027.

"Undang-undangnya dari pemerintah, nanti akan membicarakan dengan Baleg, sebagai kumulatif terbuka, untuk kemudian dimasukkan RUU-nya, ditetapkan, dan kami akan bahas. Kami ingin sebelum Agustus harus sudah selesai, karena nanti akan menjadi salah satu bagian dari pidato Nota Keuangan Pak Presiden," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Dapat Kekhususan

Adapun dalam UU P2SK, pemerintah dan DPR telah menyisipkan pasal 248 A yang mengatur ihwal pusat finansial internasional Indonesia. Kawasan khusus ini rencananya mencakup family office, pengelola dana pensiun, dana ventura, sovereign wealth fund, maupun pengelola aset lainnya dalam satu lokasi.

Pengembangan financial center di Indonesia diharapkan bisa mendorong pendalaman dan diversifikasi perekonomian nasional melalui kontribusi yang efektif terhadap sektor keuangan.

Pasal 248 A ayat (2) menjelaskan bahwa pusat finansial internasional Indonesia merupakan wilayah yang memiliki kemandirian keuangan dan administrasi serta kekhususan hukum tertentu yang mengadopsi, menginkorporasi, menerapkan dan/atau menyesuaikan dengan prinsip dan/atau standar internasional.

"Pemerintah dapat menetapkan 1 (satu) atau lebih Pusat Finansial Internasional Indonesia," bunyi pasal 248 A ayat (3) UU P2SK.

Pusat finansial ini kemudian dikelola oleh dewan pusat finansial internasional Indonesia. Kegiatan usaha pusat kawasan ini mendapatkan perlakuan perpajakan khusus, serta diberikan fasilitas perpajakan dan lainnya yang juga bersifat khusus.

"Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pusat Finansial Internasional Indonesia diatur secara khusus dengan Undang-Undang yang dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Undang- Undang ini diundangkan," bunyi ayat (7).

Mengenai fasilitas perpajakan khusus, Airlangga menyebut pemerintah turut merancang insentif untuk pusat finansial ini sebagaimana layaknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dia memastikan insentif yang ditawarkan pemerintah nantinya setara dengan standar yang berlaku di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

"Ini sambil kami matangkan, tetapi kami bikin supaya setara dengan di Dubai," terang Airlangga.

Pusat finansial ini rencananya tidak hanya mencontoh Dubai dalam hal insentif, melainkan juga lokasi tempat pengembangannya. Sebab, financial center di Dubai turut dibangun di lebih dari satu tempat.

"Titiknya bisa di beberapa tempat. Sama seperti di Dubai," pungkas Menko Perekonomian sejak 2019 ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Hukum mengusulkan revisi Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (23/6/2026).

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan bahwa usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dia menjelaskan, tujuan pembentukan pusat finansial internasional ini adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia, mendorong inovasi di sektor keuangan, menarik investasi, memfasilitasi pembiayaan proyek strategis, serta memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian nasional.

"Pemerintah mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dimasukkan dalam evaluasi Program Legislasi Nasional Tahun 2026 guna memberikan landasan hukum bagi pengembangan Pusat Finansial Internasional di Indonesia serta mendukung peningkatan daya saing ekonomi dan sektor keuangan nasional," katanya.

Dia menyampaikan bahwa undang-undang tersebut harus dibentuk paling lambat tiga bulan sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 diundangkan, yakni pada 17 Juni 2026.

"Adapun urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia adalah bahwa untuk mensejahterakan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta pendalaman dan diversifikasi perekonomian nasional melalui kontribusi yang efektif dari sektor keuangan," jelasnya.

Menurutnya, untuk mewujudkan kondisi tersebut, Indonesia perlu membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia dalam satu kawasan yang memiliki kewenangan khusus sebagai motor penggerak ekonomi berkelanjutan di masa depan.

Kawasan tersebut diharapkan menjadi pusat konsentrasi layanan keuangan, pusat pengembangan teknologi dan layanan pendukung sektor jasa keuangan, sekaligus berkembang sebagai pusat keuangan yang terpercaya di tingkat internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej mengungkapkan bahwa landasan utama pengajuan RUU ini merupakan amanat langsung dari Pasal 248A Undang-Undang (UU) No. 4/2026 tentang Perubahan atas UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang baru disahkan belum lama ini.

Di situ, diatur perihal pusat finansial internasional Indonesia. Aturan turunan terkait penyelenggaraan pusat finansial internasional tersebut diwajibkan untuk diatur dalam sebuah undang-undang tersendiri yang tenggat waktunya sangat ketat.

"Undang-undang tersebut harus dibentuk paling lambat 3 bulan terhitung sejak UU No. 4/2026 diundangkan, yaitu sejak tanggal 17 Juni 2026," papar Eddy dalam rapat kerja bersama Baleg DPR, Selasa (23/6/2026).

Mengingat RUU PFII belum tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026, pemerintah menempuh jalur pengajuan di luar Prolegnas yang dimungkinkan dengan dasar argumentasi "keadaan tertentu", sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk memperkuat usulan tersebut, Eddy membeberkan lima poin urgensi krusial di balik pembentukan RUU PFII.

Pertama, meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional. Kedua, mendorong pendalaman dan inovasi pada sektor keuangan domestik.

Ketiga, menarik investasi serta pelaku usaha sektor keuangan, baik dari skala nasional maupun internasional. Keempat, memfasilitasi pembiayaan sektor riil, proyek strategis nasional, pembiayaan berkelanjutan, pembiayaan iklim, pembiayaan infrastruktur, dan atau pembiayaan lainnya.

"Terakhir, kelima, memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian nasional," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Bambang Eko Suhariyanto menambahkan bahwa prosedur pengajuan RUU di luar Prolegnas ini telah sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 87/2014. Regulasi tersebut memfasilitasi menteri untuk mengajukan RUU ke pimpinan DPR melalui instrumen Baleg agar dapat dimuat dalam Prolegnas prioritas tahunan.

Merespons paparan pemerintah, Ketua Baleg DPR Bob Hasan menyatakan bahwa klausul tenggat waktu 3 bulan dari UU P2SK secara sah memenuhi kualifikasi "keadaan tertentu". Kondisi ini menjadi legitimasi prosedural bagi Baleg untuk mengeksekusi dan memasukkan RUU PFII ke dalam Prolegnas Prioritas 2026.

"Keadaan tertentu ini menjadi satu peluang untuk dimasukkan kembali RUU PFII ini menjadi bagian dari Prolegnas Prioritas 2026. Intinya agar pekerjaan kita semua dalam proses pembentukan undang-undang sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Bob.

Rapat kerja tersebut ditutup dengan kesepakatan bulat dari para anggota Baleg untuk menyetujui usulan RUU PFII dari pemerintah.

Di samping itu, legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini mengingatkan jajaran pemerintah untuk menjalankan mandat konstitusi terkait keterlibatan masyarakat luas. Dia mewanti-wanti agar perumusan undang-undang ini benar-benar menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful public participation).

"Soal ada putusan yang kemudian diajukan judicial review itu adalah satu hal yang normal, dan itu memang harus kita bangun sebagai tanda demokratisasi di republik tercinta ini," tutupnya.

DPR resmi mensahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna, Kamis (4/6).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.

"Kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan UU tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," tanya Dasco.

"Setuju," ujar seluruh anggota dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna.

Sebelumnya, Komisi XI telah menyepakati revisi UU ini untuk dibawa ke rapat Paripurna untuk disahkan secara resmi untuk kembali disampaikan ke pemerintah.

Ada 805 Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) Batang tubuh dan 407 DIM Penjelasan termasuk terhadap beberapa topik baru yang berkembang dalam pembahasan Panja.

[Gambas:Youtube]

Dari total 1.212 DIM tersebut, terdapat 485 DIM Tetap pada batang tubuh dan 224 DIM Tetap pada penielasan; 167 DIM Perubahan Redaksional pada batang tubuh dan 79 DIM pada penjelasan; 31 DIM Perubahan Substansi pada batang tubuh dan 11 DIM pada penjelasan; 76 DIM Penambahan Substansi pada batang tubuh dan 60 DIM pada penielasan; dan 46 DIM dihapus pada batang tubuh dan 33 DIM pada penjelasan.

Berikut daftar 17 pokok materi muatan dan pengaturan dalam RUU Perubahan UU PPSK yang telah disepakati dalam pembahasan Panja:

1. Kelembagaan LPS2. Kelembagaan OJK3. Kelembagaan BI4. Evaluasi kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia oleh DPR5. Cakupan perluasan usaha Perbankan dan Perbankan Syariah6. Demutualisasi Bursa Efek di Pasar Modal7. Transfer Margin dalam Transaksi di Pasar Keuangan8. Surat Utang Danantara9. Perusahaan Asuransi dan Asuransi Syariah Dalam Resolusi10. Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas11. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis12. Aset kripto13. Satuan tugas pencegahan dan penanganan peminjaman daring dan perjudian daring14. Pusat Finansial Internasional Indonesia15. Penanganan piutang macet kepada UMKM16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan serta mekanisme keadilan restoratif17. Bank dalam penyehatan