JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia dapat disahkan menjadi undang-undang pada tahun ini. Pembahasan RUU Satu Data Indonesia saat ini masih berada pada tahap penyusunan.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, pembahasan RUU Satu Data Indonesia saat ini masih berada pada tahap penyusunan. Namun, Baleg DPR optimistis proses tersebut dapat dirampungkan pada masa sidang DPR yang sedang berjalan.

“Kami merencanakan karena ini memang sudah masuk masa sidang yang ketiga, mudah-mudahan dan masa sidang ini relatif cukup panjang sekitar dua bulan setengah. Kami menargetkan mudah-mudahan Undang-Undang ini bisa selesai di masa sidang ini, paling lama awal Juli," kata Doli dikutip Minggu (24/5/2026).

Legislator Golkar itu menjelaskan, apabila penyusunan di DPR selesai, RUU tersebut akan ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI. Setelah itu, diajukan kepada pemerintah untuk penerbitan Surat Presiden (Surpres) guna memulai pembahasan bersama pemerintah.

Lihat video: Baleg DPR Hanya Sepakati Syarat Pilkada untuk Parpol Non Parlemen



“Kalau nanti kemudian ini selesai, ini menjadi Undang-Undang inisiatif DPR. Dan kemudian nanti diajukan ke Pemerintah untuk bisa segera diterbitkan surpresnya, kemudian kita bahas. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai Rancangan Undang-Undang ini menjadi undang-undang,” ujarnya.

JAKARTA - DPR RI menyetujui perubahan Program Legislasi Nasional ( Prolegnas ) Prioritas Tahun 2026. Total jumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi prioritas pembahasan pada tahun ini sebanyak 68 RUU.

Persetujuan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar Rabu (20/5/2026). Forum ini menyetujui laporan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terkait perubahan sejumlah Prolegnas Prioritas 2026.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan terlebih dahulu melaporkan hasil evaluasi Prolegnas Prioritas 2026 yang telah dibahas dalam rapat kerja bersama Kementerian Hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI pada 15 April.

Pertama, Omnibus Law RUU tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang semula usul inisiatif pemerintah menjadi usul inisiatif DPR dalam Prolegnas Jangka Panjang.

Kedua, ada empat RUU inisiatif DPR RI masuk Prolegnas 2026 yaitu RUU Penyiaran, RUU Profesi Kurator, revisi UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Omnibus Law RUU Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Ketiga, mengubah judul RUU Pelelangan Aset yang merupakan inisiatif DPR menjadi RUU tentang Pelelangan. Selanjutnya, RUU tentang Masyarakat Hukum Adat menjadi RUU tentang Masyarakat Adat.

Keempat, RUU Hukum Acara Perdata, RUU Narkotika dan Psikotropika yang sebelumnya usul inisiatif pemerintah menjadi usul inisiatif DPR.

Kemudian, Bob menjelaskan, jumlah RUU Prolegnas Prioritas 2026 menjadi 68 RUU dan total RUU Prolegnas 2025-2029 menjadi 198 RUU.

"Berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan saran serta masukan dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI bersama Kementerian Hukum RI serta Panitia Penyusunan Undang-Undang DPD RI menyetujui jumlah Prolegnas RUU Prioritas Perubahan Kedua Tahun 2026 sebanyak 68 RUU dan Perubahan Ketiga Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 menjadi sebanyak 198 RUU," kata Bob.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa yang memimpin rapat melanjutkan agenda dengan pengambilan keputusan terkait laporan Baleg tersebut.

"Selanjutnya kami akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dapat disetujui?" tanya Saan.

"Setuju," jawab anggota DPR yang hadir.

JAKARTA - Komisi III DPR RI memastikan revisi UU Polri sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal ini selaras dengan rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Sejauh ini sudah ada di Prolegnas," kata anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo, Rabu (6/5/2026).

Sampai hari ini, Komisi III DPR masih dalam proses pembahasan terkait undang-undang perampasan aset dan undang-undang tentang advokat. Dia mengira kedua beleid tersebut yang akan dibahas terlebih dahulu.

Saat disinggung soal kapan revisi UU Polri dibahas, dia menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan pimpinan DPR yang diteruskan kepada pimpinan Komisi III DPR. "Intinya kami siap saja tentu atas arahan pimpinan DPR dan pimpinan komisi," ucapnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional ( Prolegnas ) 2026. RUU SDI diprioritaskan segera beres demi mengintegrasikan data nasional dan mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efisien, akuntabel, dan transparan.

Menurut Doli, UU Satu Data Indonesia penting karena dalam pengambilan kebijakan, perlu dianalisis. Salah satu yang perlu dianalisis adalah data.

"Kalau datanya tidak valid atau datanya tidak bagus, atau beda antarkementerian, pasti akan mengganggu analisis dan pada akhirnya membuat kebijakan jadi keliru. Ini yang ingin kita perbaiki," ujar Doli dalam podcast EdShareOn, dikutip Kamis (15/4/2026).

Anggota Komisi II DPR RI ini menjelaskan, selama Indonesia merdeka 80 tahun, pemerintah belum punya sistem data yang terintegrasi dan sistematis. Selama ini, lembaga pemerintahan punya data sendiri-sendiri, tanpa ada sistem yang mengorkestrasi.

Bahkan, data di kementerian/lembaga tingkat pusat pun bisa berbeda. Beberapa waktu lalu, terjadi polemik status nonaktifnya peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) akibat proses pendataan pemerintah yang beda antara Kemensos dan Kemenkes. "Itu yang sekarang mau kita perbaiki dengan UU Satu Data Indonesia ini," kata politikus Partai Golkar ini.

Selain RUU SDI, ada 26 RUU lainnya yang ditargetkan oleh Baleg DPR untuk rampung tahun ini. Di antaranya, RUU tentang Masyarakat Adat, RUU Penyadapan, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, juga RUU tentang Kadin, tentang pertekstilan, dan tentang komoditas strategis. Selain itu, Komisi III DPR yang membidangi urusan hukum juga tengah menyiapkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana (PATP) yang ditargetkan selesai sebelum Agustus mendatang.

Doli sempat mengusulkan perubahan terminologi perampasan aset menjadi pemulihan aset. Ide itu muncul karena dalam United Nations Convention Against Corruption yang diratifikasi Indonesia, istilah yang dipakai adalah asset recovery atau pemulihan aset. Selain itu, kata perampasan dinilai Doli berkonotasi negatif.

Terlepas perihal diksinya, Doli menilai bahwa RUU PATP penting untuk segera disahkan karena mempertegas upaya pemberantasan korupsi. Jika nanti RUU PATP disahkan, koruptor tidak hanya mendapat hukuman bui, tapi juga wajib mengembalikan aset atau kerugian negara. Tak hanya itu, RUU ini nantinya juga mengatur transparansi aliran aset yang dikembalikan, dari koruptor ke negara. Transparansi setelah penyitaan aset selama ini masih kurang. Masyarakat tidak tahu berapa nilai barang yang disita, apakah dilelang, berapa hasilnya, dan apakah mengalami penyusutan.

"Harus transparan, berapa nilai barang yang disita, (apakah) terjadi penyusutan? Dulu pernah misalnya soal gula, disita aparat penegak hukum, yang namanya kayak jenis gula kan terjadi penyusutan kalau lama-lama di gudang, mencair, rusak, nah itu kan harus dihitung. Berapa yang nanti dinyatakan milik negara, penyusutan yang terjadi berapa, angkanya berapa dan uangnya jadi berapa, dan dikemanain," ujarnya.

JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPRmencabut empat Rancangan Undang-Undang (RUU) dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk tahun 2026. Keempat RUU tersebut yakni, RUU Daya Anagata Nusantara (Danantara), RUU Patriot Bond, RUU Perindustrian, hingga RUU Kejaksaan.

Hal ini diputuskan dalam rapat kerja (Raker) bersama pemerintah dan DPD RI terkait evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Perubahan Kedua Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026, Kamis, 27 November 2025.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan menyampaikan langkah ini sebagai bentuk penyesuaian dengan tujuan agar memastikan fokus kerja legislasi bisa lebih realistis dan dapat tercapai secara maksimal.

"Tetapi kemudian bilamana ada hal-hal di dalam pertengahan evaluasi kita, masa evaluasi kita ini, jam-jam evaluasi kita ini ada perubahan lagi, kemungkinan akan kita ubah kembali," kata Bob, Jumat (28/11/2025).

Bob Hasan menjelaskan pencabutan sejumlah RUU itu berdasarkan evaluasi kinerja legislasi dalam setahun terakhir. Menurut Bob Hasan, pada 2025 ada sebanyak 21 RUU yang telah disahkan menjadi undang-undang, terdiri dari tujuh RUU biasa dan 14 RUU kumulatif terbuka.

Selain itu, ada sejumlah RUU yang masih berproses, yaitu sembilan RUU yang sudah selesai tahap pembicaraan tingkat satu, empat RUU yang akan memasuki tahap pembicaraan tingkat satu, 35 RUU masih dalam tahap penyusunan oleh DPR dan pemerintah.

"Jadi sudah dipastikan bahwa ada empat RUU yang mengalami penarikan dan pengembalian kepada long list ya, kepada Prolegnas jangka menengah," ujarnya.

Dengan demikian, Baleg DPR RI menetapkan ada sebanyak 67 RUU yang masuk ke Prolegnas Prioritas 2026. (Felldy Utama)

JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026. Usulan ini disampaikan Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama pemerintah dan DPD RI terkait evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Perubahan Kedua Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026, Kamis (27/11/2025).

RUU itu dinilai penting untuk mengatur secara komprehensif, tegas, dan akuntabel mengenai praktik penyadapan dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan hak privasi warga negara. "Diusulkan sebagai RUU usulan inisiatif Badan Legislasi," ujar Bob.

Legislator Partai Gerindra itu mengatakan sebelumnya Badan Legislasi DPR juga sudah membahas soal hukum secara umum atau universal. Selanjutnya, pihaknya akan membahas spesifik kepada hukum pidana, karena penyadapan yang dimaksud adalah terkait pidana.

Di samping RUU Penyadapan, Baleg DPR juga mengusulkan penyusunan RUU tentang Pemanfaatan Air Minum dan Sanitasi. RUU itu diusulkan guna merespons berbagai polemik soal perusahaan air minum dalam kemasan akhir-akhir ini.

"Pengelolaan air minum dan sanitasi ini penting sekali. Ini menjadi hal yang sangat berpengaruh pada hajat hidup orang banyak," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan aturan terkait penyadapan akan dimuat dalam undang-undang tersendiri. Tidak ada aturan khusus soal penyadapan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dimuatnya aturan penyadapan dalam UU tersendiri juga telah menjadi perintah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Putusan MK menyatakan bahwa untuk penyadapan wajib diatur dalam UU tersendiri dan sementara kita persiapkan bersama DPR dan pemerintah," ujar Supratman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR melaporkan hasil kinerja Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Tercatat, sebanyak 21 Rancangan Undang-Undang (RUU) telah rampung disahkan menjadi undang-undang.

Hal ini disampaikan Ketua Baleg DPR Bob Hasan dalam rapat kerja (Raker) bersama pemerintah dan DPD RI terkait evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Perubahan Kedua 2025 dan Prolegnas RUU Prioritas 2026.

"RUU yang telah disahkan menjadi undang-undang terdapat 21 RUU yang terdiri dari 7 RUU dan 14 RUU kumulatif terbuka. Ini untuk tahun 2025 ya Bapak Ibu sekalian," kata Bob dalam rapat, Kamis (27/11/2025).

Sementara, RUU yang sudah masuk tahap pembicaraan tingkat satu dan sudah selesai dibahas sebanyak 9 RUU. Sedangkan, yang akan memasuki tingkat satu sebanyak 4 RUU.

Kemudian, yang masih dalam proses harmonisasi ada 4 RUU, serta masih penyusunan di DPR dan pemerintah ada 35 RUU. "Sehingga total dalam proses legislasi pada Prolegnas Prioritas tahun 2025 adalah sebanyak 73 RUU," ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG— Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) mendesak pemerintah untuk memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.

Desakan yang menjadi rekomendasi utama Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AKPI ini didasarkan pada kebutuhan mendesak akan perangkat hukum kepailitan yang modern guna menjamin keamanan investasi, baik lokal maupun asing, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum AKPI Jimmy Simanjuntak menyatakan bahwa Rakernas tahunan yang dilaksanakan di Kota Bandung belum lama ini menghasilkan rekomendasi kunci terkait pembaruan hukum kepailitan di Indonesia.

Menurutnya, revisi UU Kepailitan adalah suatu keharusan sebelumnya telah melalui kajian secara mendalam karena perkembangan hukum dan bisnis saat ini tidak lagi dapat diakomodasi oleh regulasi yang berlaku.

"Melihat perkembangan hukum kepailitan saat ini, itu sudah banyak hal-hal yang tidak bisa diakomodir oleh undang-undang yang berlaku sekarang," ujar dia belum lama ini.

Oleh karena itu, AKPI berharap pemerintah dapat merealisasikan pembahasan dan pengesahan UU Kepailitan yang baru pada tahun 2026.

Ia menekankan bahwa urgensi perubahan undang-undang ini sangat berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investor. Dalam konteks ekonomi global, perangkat hukum yang solid menjadi faktor penentu bagi keberanian investor menanamkan modal.

"Investor, baik asing maupun lokal, pasti membutuhkan perangkat hukum yang menjamin bagaimana investasinya itu aman. Nah, satu-satunya undang-undang yang mampu menjamin investasi di Indonesia itu adalah Undang-Undang Kepailitan," tegasnya.

Ia menambahkan, Undang-Undang Kepailitan yang saat ini berlaku merupakan warisan dari hukum kolonial Belanda. Sementara itu, Belanda sendiri telah memiliki regulasi kepailitan yang jauh lebih modern. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal dalam pembaruan kerangka hukum yang krusial bagi dunia usaha.

AKPI menyatakan optimisme bahwa dengan disahkannya undang-undang yang baru, iklim investasi di Indonesia akan meningkat secara signifikan.

Optimisme ini didasarkan pada praktik yang sudah berjalan, di mana undang-undang yang ada saat ini meskipun sudah usang sudah mampu membantu perusahaan keluar dari kondisi sulit.

"Sangat optimis. Karena sebetulnya undang-undang yang sekarang pun, seperti yang kita sudah praktikkan, banyak hal yang bisa keluar dari kondisi yang sulit. Contoh Garuda [Indonesia]. Garuda bisa keluar dari kondisi kesulitannya untuk bisa merestruktur utangnya," jelasnya.

Lebih lanjut, AKPI melihat bahwa revisi UU Kepailitan dapat menjadi jawaban hukum untuk mendukung salah satu agenda strategis pemerintah, yakni perampingan atau efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

AKPI menyebut bahwa mekanisme pembubaran, efisiensi, atau penggabungan BUMN yang tidak lagi produktif dapat dilakukan secara efisien melalui mekanisme PKPU atau restrukturisasi yang diatur dalam undang-undang kepailitan yang baru.

"Salah satu rekomendasi kami, cita-cita ataupun rencana Pak Prabowo untuk merampingkan BUMN, sebetulnya bisa dijawab dengan undang-undang ini," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai masuknya redenominasi rupiah ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) memang menandakan keseriusan pemerintah memperbaiki efisiensi sistem pembayaran. Namun, Indef mengingatkan bahwa langkah tersebut hanya bisa dijalankan ketika stabilitas ekonomi terjaga dan persepsi publik benar-benar selaras.

“Masuknya redenominasi dalam Prolegnas menunjukkan keseriusan pemerintah memperbaiki efisiensi sistem pembayaran, namun langkah ini hanya layak dilakukan ketika inflasi stabil, sistem digital kuat, dan literasi keuangan publik memadai,” kata Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef M Rizal Taufikurahman kepada Republika, Ahad (16/11/2025).

Menurut Rizal, tantangan terbesar bukan pada teknis, melainkan cara masyarakat memahami kebijakan redenominasi. Banyak publik masih keliru menyamakan redenominasi dengan sanering, yang memotong nilai uang dan daya beli.

“Risiko utamanya bukan pada aspek teknis, melainkan persepsi publik banyak yang keliru menganggap redenominasi sama dengan sanering atau pemotongan nilai uang,” ujarnya.

Rizal menekankan pemerintah dan bank sentral harus mengantisipasi risiko salah persepsi itu dengan strategi komunikasi publik yang terukur. Ia menilai koordinasi pemerintah dan otoritas moneter harus berlangsung ketat agar tidak menimbulkan kepanikan atau spekulasi.

“Karena itu, BI harus memimpin strategi komunikasi publik yang masif, disertai koordinasi erat dengan Kemenkeu untuk menjaga kestabilan harga dan kepercayaan masyarakat,” tutur Rizal.

Ia mengingatkan redenominasi tidak bisa dipahami hanya sebatas menghapus nol pada rupiah, tetapi menuntut kesiapan menyeluruh terhadap infrastruktur digital, perbankan, layanan pembayaran, hingga tingkat kepercayaan publik.

“Kebijakan ini menjadi tepat asalkan dilakukan di waktu yang tepat dan disertai kesiapan logistik, sistem keuangan, serta public trust yang kuat,” kata Rizal.

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan urusan teknis redenominasi berada sepenuhnya di Bank Indonesia (BI). Kementerian Keuangan, kata dia, hanya mencantumkan kebijakan itu dalam kerangka regulasi karena sudah masuk Prolegnas jangka menengah.

“Jadi kalau redenominasi itu bukan kewenangan Kemenkeu, nanti Gubernur BI yang akan menyelenggarakannya,” ujar Purbaya.

Ia menambahkan kementeriannya tidak menyiapkan desain teknis pelaksanaan. “Kalau ditanya strateginya apa, saya nggak tahu. Bank Sentral yang akan menjalankan itu,” katanya.

Sementara itu, Bank Indonesia menegaskan redenominasi tidak mengurangi nilai rupiah maupun daya beli masyarakat. Kebijakan ini, menurut BI, justru memperkuat kredibilitas dan efisiensi transaksi.

“Redenominasi Rupiah adalah penyederhanaan jumlah digit tanpa mengurangi daya beli dan nilai Rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas Rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional,” jelas Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso.

BI menyebut RUU Redenominasi telah masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025–2029 atas usulan bank sentral. Prosesnya, kata Denny, dipersiapkan secara matang dengan mempertimbangkan stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis.

“Bank Indonesia akan tetap fokus menjaga stabilitas nilai Rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi selama proses redenominasi berlangsung,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak menyusun strategi teknis redenominasi rupiah. Ia menyatakan kewenangan penuh berada di Bank Indonesia, sementara Kementerian Keuangan hanya menyiapkan kerangka regulasi yang masuk dalam program legislasi.

Purbaya mengatakan redenominasi bukan bagian dari mandat Kemenkeu dan seluruh proses pelaksanaan akan berada di bawah otoritas BI. “Redenominasi itu bukan kewenangan Kementerian Keuangan, nanti Bank Indonesia yang akan menyelenggarakannya,” ujarnya dalam Konferensi Pers Lapor Pak Menkeu di Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Ia menjelaskan pencantuman isu redenominasi dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dilakukan karena Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029 yang disetujui DPR dan BI. “Kami hanya menaruh di situ saja. Konon, ‘strategi Anda apa?’ saya enggak tahu. Bank Sentral yang akan menjalankan itu,” kata Purbaya.

Saat ini RUU Redenominasi menjadi RUU inisiatif pemerintah atas usulan BI dengan target penyelesaian pada 2027. Rencana tersebut juga tercantum dalam PMK Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkeu 2025–2029 yang memuat empat RUU prioritas, termasuk RUU tentang Perubahan Harga Rupiah.

PMK tersebut mencantumkan sejumlah alasan urgensi pembentukan RUU Redenominasi, seperti peningkatan efisiensi ekonomi, penguatan stabilitas nilai rupiah, menjaga daya beli masyarakat, serta memperbaiki kredibilitas rupiah di tingkat internasional.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan redenominasi membutuhkan persiapan jangka panjang dan harus mempertimbangkan stabilitas makroekonomi. “Kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Fokusnya seperti itu. Apalagi redenominasi memerlukan timing dan persiapan yang lebih lama,” ujar Perry.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kebijakan redenominasi atau pemangkasan tiga digital nol di rupiah belum dijalankan pada 2026.

Menurutnya, ini karena kebijakan itu sepenuhnya ada di tangan Bank Indonesia selaku otoritas moneter, meskipun telah menjadi bagian dari rencana strategisnya untuk menuntaskan landasan hukum redenominasi pada 2026-2027.

"Itu kebijakan bank sentral. Nanti dia akan nerapkan sesuai kebutuhan pada waktunya. Tapi enggak sekarang, enggak tahun depan, dan saya enggak tahu, bukan Kemenkeu tapi bank sentral," tegas Purbaya saat ditemui wartawan di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, sebagaimana dikutip Selasa (11/11/2025).

Sebagaimana diketahui Purbaya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 memang sebatas menargetkan penuntasan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah alias RUU Redenominasi.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," dikutip dari PMK 70/2025.

Dalam PMK tersebut, Purbaya menetapkan, penanggung jawab penuntasan penyusunan RUU Redenominasi ialah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan target penuntasan kerangka regulasi pada 2026.

Bank Indonesia (BI) juga telah memastikan proses pembahasan landasan hukum atau regulasi untuk melakukan penyederhanaan mata uang rupiah alias redenominasi akan mulai dilaksanakan melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi).

"Saat ini, RUU Redenominasi telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029, sebagai RUU inisiatif Pemerintah atas usulan Bank Indonesia," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso melalui keterangan tertulis, Senin (10/11/2025).

Ramdan Denny pun memastikan, BI bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi ke depannya.

Implementasi redenominasi pun ia sebut akan tetap mempertimbangkan waktu yang tepat, dengan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah tidak terburu-buru melaksanakan redenominasi rupiah. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan gejolak harga apabila dilakukan sebelum seluruh prasyarat ekonomi dan teknis terpenuhi

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengungkapkan proses redenominasi nantinya akan tetap dibahas melalui pembentukan undang-undang di DPR. Hanya saja, dia mengungkapkan RUU Redenominasi belum akan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025—2026 karena memerlukan waktu sosialisasi.

Menurutnya, pemerintah masih perlu melakukan sosialisasi selama satu tahun. Setelahnya, pembahasan RUU Redenominasi Rupiah akan dimulai pada 2027. "[Kemudian] 7 tahun proses redenominasinya ketika di undang-undangnya diterbitkan," ungkap Said kepada wartawan, Selasa (11/11/2025).

Dia menekankan bahwa redenominasi bukan sekadar penghapusan tiga angka nol di belakang nominal rupiah. Said menilai langkah tersebut memiliki konsekuensi besar terhadap kestabilan ekonomi apabila dilaksanakan tanpa kesiapan penuh dari sisi kebijakan dan infrastruktur teknis.

Politisi PDI Perjuangan mengingatkan potensi terjadinya permainan harga apabila implementasi teknis tidak disiapkan dengan baik. “Kalau harga 280 dibulatkan 300 rupiah karena teknisnya tidak siap, ya inflatoirnya yang terjadi. Itu yang paling kami khawatirkan di Banggar,” katanya.

Said menilai sosialisasi publik dan literasi keuangan masyarakat menjadi kunci agar kebijakan redenominasi tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dia menekankan pentingnya memastikan agar masyarakat paham bahwa redenominasi berbeda dengan sanering atau pemotongan nilai uang.

Dia pun kembali mengingatkan bahwa urgensi redenominasi belum mendesak dilakukan saat ini, meski pada masa mendatang kebijakan tersebut tetap diperlukan untuk memperkuat citra dan kedaulatan rupiah.

Penjelasan Otoritas

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kebijakan redenominasi Rupiah akan dijalankan oleh Bank Indonesia, selaku bank sentral. Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini juga menyebutkan bahwa realisasi kebijakan redenominasi rupiah tersebut dijalankan sesuai kebutuhan bank sentral.

"Redenom [redenominasi] itu kebijakan bank sentral, dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, tetapi [realisasi redenominasi] enggak sekarang, enggak tahun depan," ungkap Purbaya usai mengisi Dies Natalies ke-71 Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Senin (10/11/2025).

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menyatakan rencana redenominasi rupiah tidak akan mengurangi daya beli masyarakat maupun nilai tukar terhadap barang dan jasa.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa redenominasi merupakan penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengubah nilai riilnya.

“Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas Rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional,” ujar Denny dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

Rencana tersebut, sambungnya, telah diformalkan usai RUU Redenominasi masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029. Dia mengungkapkan pembahasan RUU Redenominasi akan dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Denny mengaku pelaksanaan redenominasi akan dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan momentum yang tepat. Aspek stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis menjadi pertimbangan utama sebelum implementasi.

“Bank Indonesia akan tetap fokus menjaga stabilitas nilai Rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi selama proses redenominasi berlangsung,” tutupnya.