Bisnis.com, JAKARTA — Asuransi kecelakaan diri ataupersonal accidentmenjadi salah satu lini usaha yang mengalami penurunan premi cukup dalam di industri asuransi umum pada kuartal I/2026. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat premi asuransi kecelakaan diri turun 31,3% (year on year/YoY) menjadi Rp787 miliar pada periode tersebut.

Kendati begitu, Ketua Umum AAUI Budi Herawan menilai penurunan itu bukan semata-mata disebabkan oleh pelemahan kebutuhan masyarakat terhadap proteksi, tetapi sebagai dinamika portofolio dan kanal distribusi.

Dia menjelaskan, produkpersonal accidentdi industri asuransi umum banyak berasal dari segmen kumpulan atau kerja sama korporasi, seperti karyawan, lembaga pendidikan, komunitas, peserta kegiatan, pembiayaan, perjalanan, maupun program bundling dengan kanal distribusi tertentu.

“Karena itu, pergerakan premi sangat dipengaruhi oleh waktu perpanjangan polis, program tahunan korporasi, realisasi kegiatan tertentu, penyesuaian kerja sama dengan mitra affinity, serta efisiensi biaya perlindungan di sejumlah perusahaan,” katanya kepadaBisnis, dikutip pada Rabu (1/7/2026).

Oleh karena itu, lanjutnya, meskipun mobilitas masyarakat tetap tinggi, pencatatan premi dapat tetap menurun apabila terdapat pergeseran waktu pembaruan (renewal), perubahan struktur kerja sama, atau penyesuaian pada kanal distribusi.

Walau demikian, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama ini menilaioutlookasuransipersonal accidentmasih memiliki prospek positif hingga akhir 2026.

“Walaupun pada kuartal I/2026 terjadi penurunan, kebutuhan proteksi kecelakaan diri tetap relevan seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitasevent,sport tourism, perjalanan, dan pola distribusi digital,” sebut Budi.

Sebab itu, dia berpendapat pertumbuhan kemungkinan akan lebih banyak ditopang oleh kanal kerja sama,bundling,affinity, danembedded insurance, sehingga bukan hanya dari penjualan ritel konvensional.

Strategi Dongkrak Premi Asuransi Kecelakaan Diri

Untuk dapat mendorong premi asuransi kecelakaan diri, Budi mendorong agar perusahaan asuransi memperluas kerja sama dengan komunitas, sekolah, kampus, perusahaan,platformdigital, pembiayaan, perjalanan, olahraga,event, danticketing. Menurutnya, produk ini pun cocok dikembangkan dalam bentuk mikro,embedded insurance, ataubundlingkarena manfaatnya sederhana, mudah dipahami, dan preminya relatif terjangkau.

“Biasanya produkpersonal accidentdiminati pada situasi yang berkaitan dengan mobilitas dan aktivitas tertentu, seperti perjalanan, kegiatan olahraga, konser ataueventbesar, kegiatan sekolah dan kampus, aktivitas komunitas, pekerjaan lapangan, hingga perlindungan karyawan atau peserta program tertentu,” jelas Budi.

Lebih jauh, dia mengemukakan tantangan utama dalam menjual produk ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko kecelakaan, persepsi bahwa produk ini kurang mendesak, nilai premi yang relatif kecil sehingga membutuhkan skala distribusi besar, serta kebutuhan edukasi agar manfaat dan pengecualian polis dipahami dengan baik.

“Selain itu, perusahaan asuransi juga harus menjaga agar produk tetap sederhana, tetapi tetap dikelola dengan prinsipunderwritingyangprudent,” sebut Budi.

Sementara itu, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) mengungkapkan perusahaan terus memperkuat strategi distribusi, menghadirkan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan edukasi mengenai pentingnya perlindungan diri untuk terus mendorong pertumbuhan premi dari lini asuransi kecelakaan diri.

“Salah satu implementasi yang telah dilakukan adalah melalui kolaborasi dengan Desa Wisata Penglipuran, Bali, bersama mitra strategis Asuransi Jasindo, di mana perlindungan asuransi melekat pada tiket masuk pengunjung,” beber Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema Widayana kepadaBisnis, Selasa (30/6/2026).

Kendati begitu, Brellian berpendapat tantangan utama yang masih dihadapi industri dalam memasarkan produk ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa asuransi kecelakaan diri merupakan bagian penting dari perencanaan perlindungan, bukan hanya dibutuhkan ketika terjadi risiko.

Namun, lanjutnya, bagi Asuransi Jasindo, lini kecelakaan diri ini tetap menjadi salah satu portofolio bisnis yang strategis. Sebab itu, perusahaan akan terus mengoptimalkan kolaborasi dengan berbagai mitra, memperluas kanal distribusi, memperkuat edukasi kepada masyarakat, serta menghadirkan solusi perlindungan yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.

Prospek Lini Kecelakaan Diri Sangat Terbuka

Lebih jauh, Brellian menekankan bahwa Asuransi Jasindo melihat prospek linipersonal accidentmasih sangat terbuka. Hal ini seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas perjalanan, olahraga, pariwisata, hingga penyelenggaraan konser musik dan berbagaieventberskala besar, sehingga kebutuhan perlindungan terhadap risiko kecelakaan diri diperkirakan akan terus meningkat.

“Tren ini juga menunjukkan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat dan penyelenggara kegiatan terhadap pentingnya mitigasi risiko sebagai bagian dari setiap aktivitas,” ucapnya.

Menurutnya, premi asuransi kecelakaan diri terkontraksi karena pengaruh dari dinamika pasar dan aktivitas ekonomi global, sehingga turut memengaruhi perkembangan premi ataupun klaim di industri asuransi.

“Di sisi lain, perusahaan-perusahaan asuransi juga semakin mengedepankan kualitas portofolio melalui penerapan prinsipunderwritingyangprudentdan pengelolaan risiko yang disiplin, sehingga pertumbuhan bisnis tetap berjalan secara sehat dan berkelanjutan,” ungkap Brellian.

Sependapat, PT Asuransi Digital Bersama Tbk. (YOII) menilai penurunan premi asuransi kecelakaan diri secara industri tidak lepas dari tekanan daya beli dan meningkatnya selektivitas konsumen di tengah ketidakpastian ekonomi pada awal 2026.

Meski begitu, Corporate Secretary Asuransi Digital Bersama Rahmat Dwiyanto mengatakan perusahaan tetap melihat asuransi ini memiliki pertumbuhan yang positif, dengan didukung oleh pengembangan produk, perluasan distribusi digital, dan edukasi yang berkelanjutan.

“Namun, pengelolaan risiko danunderwritingyangprudenttetap menjadi faktor penting di tengah kondisi ekonomi yang masih dinamis,” sebutnya kepadaBisnis, Kamis (25/6/2026).

Adapun, pada Mei 2026, premi linipersonal accidentAsuransi Digital Bersama tumbuh sekitar 30% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Sementara itu, klaimnya meningkat sekitar 60% secara tahunan.

Untuk tetap dapat menjaga pertumbuhan premi, lanjut Rahmat, perusahaan berfokus pada pengembangan produk yang relevan dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat, serta memperluas distribusi melalui kemitraan strategis, termasuk kanal digital.

“Produkpersonal accidentumumnya lebih diminati pada momen perjalanan, musim liburan dan mudik, serta saat masyarakat melakukan aktivitas luar ruang dan olahraga yang memiliki risiko kecelakaan lebih tinggi,” ungkapnya.

Setali tiga uang, pengamat asuransi Dedi Kristianto berpandangan prospek asuransi kecelakaan diri masih akan tetap positif hingga akhir 2026, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan berkembangnya sektor pariwisata, olahraga, serta penyelenggaraan berbagai event.

Namun, dia mengingatkan tantangan utamanya adalah rendahnya literasi asuransi, tingginya sensitivitas terhadap harga premi, serta persaingan dengan produk perlindungan lainnya. Sebab itu, perusahaan perlu memperluas distribusi digital, memperkuat kerja sama dengan berbagai mitra, serta menghadirkan produk yang lebih sederhana dan terjangkau.

“Adapun, permintaan biasanya meningkat pada periode liburan, mudik, perjalanan wisata, kegiatan olahraga, daneventberskala besar,” tutup Dedi.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat premi asuransi kecelakaan diri ataupersonal accidentturun 31,3% (year on year/YoY) menjadi Rp787 miliar pada kuartal I/2026. Menurut AAUI, penurunan itu bukan semata-mata disebabkan oleh pelemahan kebutuhan masyarakat terhadap proteksi.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan penurunan premi itu perlu dilihat sebagai dinamika portofolio dan kanal distribusi. Pasalnya, produkpersonal accidentdi industri asuransi umum banyak berasal dari segmen kumpulan atau kerja sama korporasi, seperti karyawan, lembaga pendidikan, komunitas, peserta kegiatan, pembiayaan, perjalanan, maupun programbundlingdengan kanal distribusi tertentu.

“Karena itu, pergerakan premi sangat dipengaruhi oleh waktu perpanjangan polis, program tahunan korporasi, realisasi kegiatan tertentu, penyesuaian kerja sama dengan mitra affinity, serta efisiensi biaya perlindungan di sejumlah perusahaan,” katanya kepadaBisnis, dikutip pada Minggu (28/6/2026).

Oleh karena itu, lanjutnya, meskipun mobilitas masyarakat tetap tinggi, pencatatan premi dapat tetap menurun apabila terdapat pergeseran waktu pembaruan (renewal), perubahan struktur kerja sama, atau penyesuaian pada kanal distribusi.

Tidak hanya premi yang mengalami kontraksi, AAJI turut menyampaikan bahwa klaim asuransi kecelakaan diri mengalami penurunan sebesar 53,9% YoY menjadi Rp110 miliar pada Maret 2026.

Menurut Budi, penurunan klaim yang lebih dalam ini terjadi karena karakterpersonal accidentyang sangat dipengaruhi oleh jumlah peserta aktif, periode perlindungan, frekuensi kegiatan, dan realisasi klaim dari portofolio tertentu.

“Dengan premi Rp787 miliar dan klaim Rp110 miliar pada kuartal I/2026, rasio klaim lini ini masih relatif terkendali, sekitar 14%. Artinya, secara teknis lini ini tetap memiliki ruang untuk dikembangkan, sepanjang perluasan bisnis dilakukan dengan underwriting yang sehat,” sebutnya.

Untuk mendorong pertumbuhan premi lini usaha ini, AAUI mendorong perusahaan asuransi untuk memperluas kerja sama dengan komunitas, sekolah, kampus, perusahaan,platformdigital, pembiayaan, perjalanan, olahraga,event, danticketing. Produk ini juga cocok dikembangkan dalam bentuk mikro,embedded insurance, ataubundlingkarena manfaatnya sederhana, mudah dipahami, dan preminya relatif terjangkau.

“Biasanya produk personal accident diminati pada situasi yang berkaitan dengan mobilitas dan aktivitas tertentu, seperti perjalanan, kegiatan olahraga, konser atau event besar, kegiatan sekolah dan kampus, aktivitas komunitas, pekerjaan lapangan, hingga perlindungan karyawan atau peserta program tertentu,” ungkap Budi.

Lebih jauh, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama ini tidak menampik masih ada tantangan yang dirasakan industri dalam menjual produk asuransi kecelakaan diri.

Tantangan ini mencakup rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko kecelakaan, persepsi bahwa produk ini kurang mendesak, nilai premi yang relatif kecil sehingga membutuhkan skala distribusi besar, serta kebutuhan edukasi agar manfaat dan pengecualian polis dipahami dengan baik. Selain itu, perusahaan asuransi juga harus menjaga agar produk tetap sederhana namun tetap dikelola dengan prinsipunderwritingyangprudent.

Kendati demikian, Budi mengatakan AAUI tetap melihat lini personal accident memiliki prospek yang positif hingga akhir 2026, meskipun pada kuartal I/2026 terjadi penurunan.

“Karena kebutuhan proteksi kecelakaan diri tetap relevan seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas event, sport tourism, perjalanan, dan pola distribusi digital. Pertumbuhan kemungkinan akan lebih banyak ditopang oleh kanal kerja sama, bundling, affinity, dan embeddedinsurance, bukan hanya dari penjualan ritel konvensional,” pungkas Budi.

JAKARTA - Sejumlah mahasiswa serta masyarakat sipil menggelar Solidarity Campaign di area Car Free Day ( CFD ) Jalan Sudirman-MH Thamrin, Jakarta Pusat pada Minggu (28/6/2026). Kegiatan tersebut tidak bertujuan merusak aktivitas pagi hari masyarakat, tetapi mengajak warg bersama-sama mengisi ruang publik dengan sesuatu yang lebih bermakna dari sekadar lari pagi.

"Pagi hari ini, saat Jakarta merayakan ulang tahunnya dan warga menikmati Car Free Day. Mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI, Kepresma Usakti, BEM PNJ, BPM FH UP, BEM Esa Unggul, BEM FTI UG, dan elemen gerakan masyarakat sipil lain hadir di Bundaran HI untuk menggelar Solidarity Campaign CFD," kata Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Yatalathof Imawan dalam keterangannya.

Dalam kesempatan itu, Yatalathof mengungkit bahwa beberapa pekan terakhir, ribuan orang telah tumpah ruah ke kawasan sekitar Bundaran HI untuk melakukan aksi demo. Mereka yang turun ke jalan itu mengkritik beberapa progam pemerintahan saat ini.

"Pemerintah masih mengelak. MBG masih bergerak tanpa transparansi, KDMP terus memakan nyawa, dan anggaran negara terus bocor ke program-program yang tidak jelas hasilnya. Militer dan Polisi masih represif dengan merangsek ke ruang-ruang sipil dan akademik. Dan pemimpin yang seharusnya mendengar? Masih sibuk memoles citra sambil mengejek rakyatnya dengan pidato omong kosongnya," ucap dia.

Oleh karenanya, Solidarity Campaign di area CFD menjadi bentuk lanjutan dari rangkaian aksi yang sebelumnya digelar. Kegiatan tersebut bertujuan sebagai ruang dialog langsung bagi masyarakat mengenai berbagai persoalan yang ada saat ini.

"Di saat pemerintah memilih tutup telinga dari data dan fakta, kami memilih membuka percakapan langsung dengan rakyat. Di saat gedung-gedung kekuasaan menghadirkan audiensi semu, kami membuka mimbar bebas di jalanan untuk siapa pun yang ingin bersuara. Di saat kebenaran dibungkam di ruang-ruang formal, kami memajangnya sebagai instalasi di ruang terbuka, untuk dibaca oleh siapa pun yang lewat."

Ia menilai, sejumlah isu yang disuarakan ketika aksi demo tak berubah dalam kegiatan solidarity campaign. "Kampanye yang dihadirkan variatif seperti, mimbar bebas berupa ruang bicara terbuka untuk siapa pun dan instalasi publik yang menghadirkan pesan-pesan rakyat dipajang di jalanan."

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) meresmikan Arboretum Hutan UI sebagai ruang terbuka hijau multifungsi. Spot baru inipun bisa menjadi ruang edukasi, riset, dan juga healing bagi sivitas akademika dan juga masyarakat.

Berlokasi di kawasan Hutan UI Wales Barat, arboretum ini akan mendukung pelaksanaan kuliah sebagai kelas terbuka, laboratorium riset, dan ruang reflektif untuk kegiatan akademik lintas disiplin.

Wakil Rektor UI Bidang Riset, Inovasi, Mahasiswa dan Alumni, Prof. Dr. Hamdi Muluk menegaskan pentingnya Arboretum Hutan UI sebagai simbol sinergi akademik dan industri yang memberi dampak nyata, mengingat dalam pendiriannya arboretum dan prasarananya ini disokong secara signifikan oleh PT Sucofindo sebagai mitra kolaborasi UI.

“Arboretum Hutan UI bukan hanya ruang kelas terbuka, tetapi juga ruang reflektif yang dapat menjadi sarana healing dan edukasi luar ruang.Kehadirannya menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara institusi akademik dan ranah industri, seperti kolaborasi dengan Sucofindo, dapat terwujud dan memberi dampak berkelanjutan bagi sivitas akademika maupun masyarakat luas,” ujarnya, melalui siaran pers, dikutip Sabtu (27/6/2026).

Agenda seremoni ini turut diperkaya oleh pemaparan singkat dari pakar UI yang menyoroti manfaat Arboretum Hutan UI.

Direktur Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB UI), Prof. Dr. Drs. Supriatna misalnya, memaparkan hasil kajian geospasial yang menunjukkan bahwa arboretum memiliki suhu sejuk dan nilai ekonomis tinggi dari aspek kayu, karbon, dan air. Arboretum juga berfungsi sebagai laboratorium flora-fauna, konservasi tanah dan air, serta instrumen dekarbonisasi yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Penyampaian kepakaran dilanjut oleh Dr. Dyah Triarini Indirasari, M.A., Psikolog selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum Fakultas Psikologi (FPsi) UI.

Ia menambahkan dari sudut pandang keilmuwan psikologi yang menekankan bahwa arboretum ini berkaitan erat dengan penelitian nature mindfulness, sebuah terapi berbasis alam yang terbukti meningkatkan mood, menurunkan kecemasan, bahkan bisa membantu dalam menemukan makna hidup.

Program terapi kelompok di arboretum diharapkan menjadi metode relaksasi di tengah kesibukan sehari-hari sivitas akademika maupun masyarakat sekitar yang berkunjung.

Sementara itu, Direktur Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial (DPIS UI), Dr. L.G. Saraswati Putri, yang juga bertindak sebagai koordinator pelaksanaan seremoni, menekankan bahwa Arboretum Hutan UI hadir untuk menyediakan ruang terbuka hijau yang dekat dengan sivitas akademika dan masyarakat sekitar. Kehadiran arboretum ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran, riset, sekaligus relaksasi yang aman dan selaras dengan lingkungan.

DPIS sendiri telah menginisiasi berbagai program seperti forest bathing dan terapi sensorik untuk memelihara kesehatan mental para sivitas akademika UI dengan menggandeng tim dari FPsi.

Menurutnya, arboretum ini adalah wadah untuk memperkuat relasi sivitas dengan hutan UI, sembari menumbuhkan tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian flora, fauna, dan ekosistemnya.

"DPIS ingin mematahkan stereotip bahwa masyarakat perkotaan tidak bisa menikmati ruang terbuka hijau yang alami karena jarak. Arboretum Hutan UI dapat diakses dengan mudah oleh sivitas dan masyarakat luas di sekitar Jabodetabek. Harapannya, DPIS bisa memfasilitasi dan menjembatani agar masyarakat urban tidak merasa hidupnya jauh dari alam, sebab hutan UI mampu mewujudkan cita-cita hidup yang selaras dengan lingkungan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai menata ulang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan kelompok rentan dan wilayah tertinggal dalam proses evaluasi yang tengah berlangsung.

Ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi fokus utama penguatan program agar manfaat anggaran semakin tepat sasaran.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B diprioritaskan karena menjadi sasaran intervensi gizi yang paling efektif untuk menekan prevalensi stunting.

"Yang notabene memang intervensi kalau bicara stunting itu paling maksimal ada di situ," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Selain memperkuat intervensi pada kelompok 3B, pemerintah juga akan meningkatkan perhatian terhadap pelaksanaan MBG di wilayah 3T yang selama ini menghadapi keterbatasan akses maupun sumber daya.

"Jadi, bagaimana daerah-daerah yang tertinggal, terluar, terpencil, yang notabene mungkin selama ini perhatian masih kurang, sumber daya juga kurang, itu yang akan diprioritaskan," katanya.

Qodari mengatakan evaluasi yang dilakukan pemerintah bertujuan memperbaiki tata kelola program sehingga kualitas layanan terus meningkat, mulai dari kandungan gizi hingga higienitas makanan yang diterima masyarakat.

"Jadi, saya kira banyak sekali perubahan yang akan terjadi ke depan. Insya Allah akan meningkatkan kualitas gizi, kualitas kesehatan, higienitas dari MBG yang diterima oleh anak-anak kita, oleh ibu hamil dan ibu menyusui," ujarnya.

Menurut dia, Program MBG selama ini telah memberikan manfaat secara berkelanjutan karena disalurkan setiap hari selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, kecuali pada masa libur sekolah.

Qodari juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan penataan menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Seluruh rencana perbaikan tersebut, kata dia, akan dilaporkan kepada kepala negara.

"Presiden sudah memberikan mandat kepada pimpinan BGN yang baru ini untuk melakukan penataan. Saya percaya bahwa apa yang akan direncanakan pasti dilaporkan kepada presiden, dan ini pasti diperhatikan oleh presiden," katanya.

Evaluasi program juga melibatkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). BGN telah memaparkan sejumlah rencana penyempurnaan kepada DEN untuk memperoleh masukan terhadap arah pengembangan program.

Sebagai bagian dari evaluasi, DEN telah melakukan survei terhadap 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memotret pelaksanaan MBG di lapangan. Hasil survei tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pimpinan baru BGN dalam menyempurnakan tata kelola program.

"[Survei DEN] bisa menggambarkan populasi yang ada, dan tentunya nanti temuan-temuan itu bisa menjadi masukan bagi pimpinan BGN yang baru," kata Qodari.

REPUBLIKA.CO.ID, CILEGON -- Pengalaman langsung di lingkungan industri menjadi pelengkap penting bagi mahasiswa teknik sebelum memasuki dunia kerja. Melalui kunjungan industri, mahasiswa dapat memahami bagaimana teori yang dipelajari di bangku kuliah diterapkan dalam proses produksi, keselamatan kerja, hingga pengelolaan operasional perusahaan.

Salah satu upaya memperkuat pengalaman tersebut dilakukan PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) dengan menerima kunjungan 50 mahasiswa yang tergabung dalam American Institute of Chemical Engineers Universitas Indonesia (AiChE UI) di area operasional perusahaan di Cilegon, Banten.

Kegiatan company visit itu memberikan gambaran mengenai proses operasional industri petrokimia, budaya keselamatan kerja, serta peran industri petrokimia dalam mendukung rantai pasok industri nasional.

Selama kunjungan, mahasiswa mengikuti sesi pengenalan perusahaan, diskusi interaktif bersama perwakilan LCI, serta site tour untuk melihat langsung lingkungan kerja dan proses operasional di fasilitas perusahaan.

Presiden Direktur Lotte Chemical Indonesia Yim Dong Hee mengatakan, kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri diperlukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan sektor industri di masa depan.

“Kami meyakini bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan industri merupakan kunci dalam mencetak generasi muda yang siap menghadapi dunia yang semakin kompleks dan dinamis. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan pengalaman dan wawasan praktis bagi mahasiswa, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang siap berkontribusi bagi industri di masa depan,” kata Yim dalam siaran pers, Jumat (26/6/2026).

Menurut LCI, kegiatan seperti company visit juga menjadi sarana memperkenalkan pentingnya keselamatan kerja, inovasi, keberlanjutan, dan tata kelola operasional dalam industri petrokimia.

Perusahaan menyatakan akan terus menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi sebagai upaya mendukung pengembangan sumber daya manusia sekaligus memperkuat daya saing industri petrokimia nasional.

Vice President AiChE UI Rasiendriya Sajna Rafi Nugroho mengatakan, kunjungan ini memberikan pengalaman yang bermanfaat dalam memahami penerapan ilmu teknik kimia di dunia industri.

“Melalui kunjungan ini, kami dapat melihat langsung bagaimana ilmu teknik kimia yang dipelajari di kampus diterapkan dalam industri petrokimia. Kegiatan ini juga membantu kami memahami proses industri secara lebih menyeluruh, mulai dari operasional, supply chain, hingga pentingnya kesiapan sumber daya manusia dalam dunia kerja,” ujar Rasien.

Depok (ANTARA) - Universitas Indonesia (UI) membangun talenta-talenta muda yang unggul untuk Indonesia menjadi kelas duniadalam menjawab kebutuhan dunia kerja global.

Wakil Rektor UI Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, Ahmad Gamal di Depok, Jumat menegaskan bahwa posisi strategis UI ditentukan oleh kualitas talenta yang dihasilkan.

Data Tracer Study menunjukkan lulusan UI cepat terserap pasar kerja, termasuk di perusahaan multinasional, namun masih ada ruang untuk terus memperkuat kompetensi nonteknis seperti adaptabilitas, integritas, dan kemampuan lintas budaya.

“Kualitas sebuah universitas ditentukan oleh apa yang dilakukan lulusannya di dunia. Posisistrategis UI bergantung pada bagaimana talenta yang kami hasilkan mampu beradaptasi, berintegritas, dan siap bersaing lintas budaya," ujarnya.

Untuk itu UI juga telah menggelar “The 4th UI Employer Forum”. Forum strategis yang mengambil tema “Beyond Borders: The Next-Gen Talent Ecosystem for a World-Class Indonesia” menghadirkan jajaran pimpinan, mitra industri, dan sivitas akademika untuk membahas kesiapan talenta UI dalam menjawab kebutuhan dunia kerja global.

Forum ini menjadi wadah strategis bagi insan pendidikan dan industri untuk merancangekosistem generasi unggul yang mendukung reputasi UI sebagai universitas kelas dunia.

Melalui UI Employer Forum 2026, Universitas Indonesia memperkuat posisinya sebagaiuniversitas kelas dunia yang tidak hanya menghasilkan lulusan berdaya saing global, tetapi juga merancang ekosistem talenta unggul yang mampu memberikan kontribusinya.

Employer reputation dan alumni outcomes kinimenjadi tolok ukur global, dan keduanya hanya bisa diraih melalui kiprah nyata para lulusan.

Sementara itu Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Wamendiktisaintek RI), Fauzan menyoroti talenta-talenta tanah air yang berkiprah di sektor strategis di ranah internasional perlu dioptimalkan sebagai instrumen kekuatan geopolitik Indonesia.

“Gejolak politik internasional terkini kian mendorong kita untuk memperkuat lagi pengembangan sumber daya manusia demi kepentingan nasional kita," katanya.

Harapannya, lebih banyak lagi talenta-talenta tanah air yang berkiprah di sektor-sektor strategis di bidang teknologi, kebijakan publik, ilmuwan, hingga tenaga kesehatan. Eksistensi talenta tanah air di kancah internasional ini akan menjadi aset strategis yang memperkuat nilai tawar geopolitik Indonesia.

"Semoga UI senantiasa memimpin dalam menjadi wadah lahirnya para talenta brilian bangsa,” tutur Fauzan.

Fauzan juga berpesan kepada sivitas akademika yang hadir agar UI terus melakukan lompatan inovasi yang signifikan yang dapat memberikan kontribusi terhadap bangsa, sembari mempersiapkan lahirnya insan unggul, profesional, dan mampu bersaing di kancah global secara kontinu.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) menegaskan sikap istiqamah memperjuangkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang mengampanyekan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender ( LGBT ) di Indonesia. Sikap tegas ini menanggapi adanya penolakan dari puluhan organisasi yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap usulan regulasi tersebut.

Resistensi dari kelompok-kelompok tersebut tidak akan menyurutkan langkah MUI dalam menjaga moral bangsa dan menyelamatkan generasi muda dari penyimpangan seksual. Menurut Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Soleh , dalam setiap upaya perbaikan dan penegakan hukum, penolakan dari pihak-pihak tertentu adalah hal yang lumrah terjadi.

"Tidak semua happy terhadap upaya perbaikan. Saya beri ilustrasi, bagi penjudi pasti akan resisten jika ada usulan pemberantasan perjudian, hukuman keras bagi penjudi, dan rehabilitasi bagi korban," kata ulama yang akrab disapa Prof Niam, dikutip dari laman MUI, Jumat (26/6/2026).

Meski menghadapi gelombang penolakan, Prof Niam memastikan MUI tidak akan mundur satu langkah pun demi kemaslahatan umat dan bangsa. "Walau demikian, kita harus istiqamah mengambil jalan kebaikan dengan merehabilitasi korban dan si sakit, serta menghukum pelaku kriminalnya," tegasnya.

Guru Besar Ilmu Fikih UIN Jakarta ini mengingatkan bahwa gerakan penolakan ini perlu ditelisik lebih dalam mengenai latar belakang, aktor, dan motif di belakangnya. Prof Niam mengungkapkan, MUI tidak menutup mata terhadap adanya indikasi keterlibatan aktor internasional dan kepentingan materi.

Niam mencatat beberapa poin krusial terkait peta gerakan ini. Pertama, adanya indikasi kucuran dana asing yang sengaja memfasilitasi dan mendanai kampanye LGBT atas nama kebebasan.

Kedua, adanya indikasi kelompok masyarakat tertentu yang mengambil keuntungan dari tumbuh suburnya praktik menyimpang ini di tengah masyarakat. Ketiga, adanya upaya terselubung dari lembaga-lembaga penghimpun komunitas gay dan lesbi untuk menuntut legalisasi di Indonesia.

MUI menegaskan kembali isi fatwa yang telah ditetapkan, bahwa orientasi seksual sesama jenis adalah sebuah penyimpangan yang wajib disembuhkan, bukan malah difasilitasi atau dibiarkan menjamur.

Oleh karena itu, formula hukum yang ditawarkan MUI sangat berkeadilan, yakni menyelamatkan korban melalui rehabilitasi, namun memberikan sanksi hukum yang tegas bagi para pelaku kejahatan seksual dan pengkampanyenya.

Niam mendesak pemerintah dan DPR RI untuk tidak kalah oleh tekanan kelompok sipil bentukan asing tersebut. "Negara harus hadir dan memiliki sensitivitas tinggi untuk segera merumuskan aturan hukum demi menjamin ketertiban umum dan menyelamatkan masa depan NKRI," tegasnya.

Sebelumnya, sebanyak 37 organisasi yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil menyatakan penolakan terhadap desakan MUI agar pemerintah dan DPR merumuskan regulasi yang dapat memidanakan pelaku maupun pihak yang mengampanyekan LGBTQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer).

Dalam pernyataan tertulis yang dikutip Selasa (23/6/2026), sebanyak 37 organisasi tersebut menilai wacana kriminalisasi terhadap individu LGBTQ berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), memperkuat diskriminasi, serta membatasi kebebasan berekspresi.

Jaringan Masyarakat Sipil memaparkan tiga pertimbangan mendasar mengapa wacana pemidanaan ini patut dihentikan segera. Pertama, tidak ada batasan jelas tentang apa yang dimaksud sebagai “kampanye LGBTQ”.

"Sering kali, hanya karena individu tersebut adalah bagian dari komunitas LGBTQ atau mereka melakukan edukasi tentang hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang, terlepas dari identitas mereka sebagai LGBTQ, orang-orang ini dicap mengampanyekan LGBTQ," tulis keterangan tersebut.

Kedua, wacana untuk menghukum seseorang semata-mata karena identitasnya adalah ujaran kebencian (hate speech) yang secara nyata merenggut hak-hak dasar seseorang. Ketiga, wacana kriminalisasi individu dan kampanye LGBTQ mengaburkan perhatian rakyat dari hal-hal penting dan mendesak yang sedang dihadapi Indonesia.

Tiga poin di atas menjadi dasar bagi Koalisi Masyarakat Sipil untuk mengingatkan kembali bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Koalisi Masyarakat Sipil juga menilai Indonesia juga memiliki seperangkat undang-undang yang mendorong penerapan prinsip antidiskriminasi, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil menilai sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia seharusnya mampu menunjukkan komitmennya untuk menepati hukum-hukum HAM internasional, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; keduanya sudah diratifikasi oleh Indonesia.

"Jaringan Masyarakat Sipil Pembela HAM dan Demokrasi mendesak pemerintah dan DPR untuk berhenti menunggangi wacana kriminalisasi LGBTQ demi mengalihkan perhatian publik atas isu-isu krusial yang sedang berlangsung."

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membeberkan anggaran pengadaan alat kesehatan (alkes) di RSUD KH Muhammad Thohir Krui Pesisir Barat, Lampung, usai ramai tuduhan markup untuk pengadaan alat layanan hemodialisis (HD).

Kemenkes sekaligus membantah tudingan markup anggaran seperti yang ramai beredar di media sosial.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Aji Muhawarman menjelaskan apa yang dimaksud oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin terkait dengan pengadaan senilai Rp30 miliar saat berdialog dengan Presiden Prabowo Subianto pada peresmian RSUD tersebut minggu lalu.

Menurutnya, anggaran Rp30 miliar itu adalah nilai total pengadaan alat kesehatan canggih untuk setiap 66 RSUD yang masuk dalam Program Hasil Cepat Terbaik (PHTC), atau Quick Win.

"RSUD Krui sendiri mendapatkan bantuan sekitar Rp31,7 miliar tahun ini untuk pengadaan alat canggih tersebut. Angka ini bukan hanya untuk layanan HD," tutur Aji dalam keterangan resmi, Jumat (19/6).

Selain anggaran tersebut, ia menyebutkan seluruh RSUD akan mendapatkan bantuan alat kesehatan mendasar dengan kisaran Rp20 miliar hingga Rp30 miliar. RSUD Krui mendapatkan bantuan sekitar Rp25 miliar untuk tahun anggaran 2025 dan 2026.

[Gambas:Youtube]

Anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah alat antara lain bed patient, defibrillator, mesin anestesi, patient monitor, patient monitor ICU, syringe pump, USG, serta ventilator untuk layanan dewasa, anak, dan anestesi.

Ada juga untuk bed ICU set, instrument general surgery, instrument sectio caesaria, mobile X-Ray, operating lamp, operating table, plasma sterilizer, infusion pump, serta berbagai alat penunjang pelayanan kegawatdaruratan dan ruang operasi.

"Sehingga totalnya RSUD Krui akan mendapatkan dukungan alkes senilai Rp56,7 miliar," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyaluran makan bergizi gratis (MBG) akan lebih difokuskan untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.

Kemudian ada sekitar 76 sekolah di Pulau Jawa yang dinyatakan tidak akan menerima MBG lagi karena dinilai mampu secara mandiri untuk kebutuhan gizi peserta didiknya.

“Sampai dengan hari ini, tanggal hari ini, kami sudah melakukan pendataan dan sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa sementara ini (tidak lagi menerima MBG),” ujar Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari, Kamis (18/6), dikutip dari Antaranews.

Agustina kemudian mengatakan bahwa data akan terus diperbarui seiring dengan dilakukannya peningkatan kualitas data yang dilakukan BGN.

Kemudian pada aturan terbarunya, Agustina menjelaskan bahwa anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah yang dinilai mampu, akan dialihkan kepada kelompok yang dinilai lebih membutuhkan intervensi pemenuhan gizi dari pemerintah.

Daftar Kelompok Prioritas Penerima MBG

1. 3T

Salah satu golongan atau kelompok prioritas yang akan menerima MBG yakni anak-anak yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

2. Masyarakat rentan

MBG kemudian akan disalurkan kepada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan gizi lebih tinggi dan akses yang lebih terbatas terhadap pemenuhan gizi.

3. Ibu hamil dan menyusui

Ketiga, MBG masih akan tetap diberikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui untuk mencegah tingginya stunting.

4. Balita

Selain itu, balita juga akan mendapat pemberian MBG untuk mendukung tumbuh kembang di periode emas.

Adapun BGN masih terus melakukan pemutakhiran data dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, seperti kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, dan akses terhadap pemenuhan gizi.

Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan sasaran prioritas penerima manfaat program MBG agar bantuan pemerintah dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.

“Pada akhirnya nanti kami benar-benar bisa melakukan refocusing penerima manfaat kepada anak-anak Indonesia ini yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah,” ujar Agustina.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Jakarta Raya menyelenggarakan Musyawarah Wilayah pada Jumat (19/6) bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal DPP IAEI, Dr. Sutan Emir Hidayat.

Dalam sambutannya, pria itu menekankan pentingnya perluasan jejaring, serta pengembangan sumber daya manusia, riset, dan publikasi sebagai pilar utama pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

"IAEI harus terus memperkuat konsolidasi organisasi dan mengaktifkan kembali jaringan daerah yang belum optimal agar kontribusi organisasi dalam pengembangan ekonomi syariah semakin luas dan berdampak," ujar Sutan dalam rilisnya, Jumat (19/6).

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPW IAEI Jakarta periode 2021-2024, Dr. Rahmatina A. Kasri, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus kesinambungan organisasi. Forum menerima laporan tersebut sebagai bagian dari proses evaluasi dan transisi kepemimpinan menuju periode berikutnya.

Agenda utama musyawarah adalah pemilihan Ketua DPW IAEI Jakarta Raya periode 2026-2031. Tiga nama diusulkan sebagai kandidat, yakni Prof. Nur Rianto Al Arif, Dr. Laily Dwi Arsyianti, dan Dr. Erika Takidah.

Setelah melalui proses musyawarah yang dipimpin oleh Sutan Emir Hidayat, forum secara mufakat menetapkan Prof. Dr. M. Nur Rianto Al Arif sebagai Ketua DPW IAEI Jakarta Raya periode 2026-2031.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) meminta kepada regulator dan pemerintah agar semua anggotanya bisa menjadi peserta dalam program penjaminan polis (PPP) yang pelaksanaanya berpeluang dipercepat menjadi tahun 2027.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan berujar permintaan itu disampaikan di sela acara Indonesia Insurance Summit 2026 di Yogyakarta pada 11-13 Juni 2026. Dalam acara itu, ada Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, hingga Komisioner dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Budi mengemukakan saat ini PPP masih terus dalam tahap pembahasan. Salah satu aspek yang digodok adalah batas tingkat Risk Based Capital (RBC), yang kemungkinan menjadi syarat kesertaan program tersebut.

“Nah pertanyaannya sekarang New RBC sudah mau jalan nih, ya. Jadi kami minta LPS berhati-hati dalam menentukan threshold di New RBC dalam Program Penjaminan Polis ini,” ujarnya dalam konferensi pers kinerja asuransi umum & reasuransi triwulan I/2026 di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Bahkan, AAUI juga meminta regulator dan pemerintah untuk melakukan studi banding lagi dengan beberapa negara yang telah mengimplementasikan PPP baik untuk perusahaan asuransi umum, jiwa, maupun syariah. Terlebih, program ini rencananya akan berlangsung lebih cepat pada 2027.

“Tapi kami juga masih menunggu Perpres-nya seperti apa nanti. Memang di dalam UU P2SK yang baru yang kita tunggu untuk ditandatangani presiden itu juga sudah dibunyikan juga,” sebutnya.

Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat merasa lebih tenang saat membeli satu produk asuransi. Di sisi lain, Budi menilai bahwa tahun ini adalah periode terberat bagi industri perasuransian.

Pasalnya, industri menghadapi berbagai tantangan seperti faktor kondisi geopolitik, kondisi ekonomi mikro dan makro, dan pengimplementasian PSAK 117 atau IFRS 17.

“Jadi ini memang semuanya harus kita hadapi dan banyak hal-hal mungkin yang tidak terduga akan terjadi di kuartal ketiga nanti, apakah itu perusahaan melakukan merger atau tambah modal kita enggak tahu atau juga ditarik izin,” bebernya.

Dia meneruskan, saat ini AAUI masih terus meminta dispensi atau relaksasi kepada regulator dalam memenuhi ketentuan POJK 23/2023 yang salah satunya mengatur tentang modal minimum.

Baginya, saat itu POJK tersebut dibentuk dengan asumsi kondisi ekonomi normal, tidak ada variabel kondisi geopolitik yang terjadi saat ini. Sebab itu, dia khawatir jika dipaksakan akan terjadi kekacauan (chaos).

“Ini yang kami tidak inginkan, chaos ini akhirnya beberapa perusahaan yang tidak bisa memenuhi [modal minimum] akan mengembalikan izin. Nah dampaknya apa? Terjadi PHK, nah ini yang tidak kami inginkan,” tegasnya.

Sementara itu, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyampaikan saat ini PPP masih terus didiskusikan secara intensif dengan pihak LPS, yang telah diamanahkan oleh UU P2SK yang awalnya ditargetkan berjalan pada 2028.

“Jadi, belum final bagaimana berapa iurannya, bentuk penjaminannya seperti apa. Kami harapkan ya seluruhnya bisa masuk di dalam penjaminan tersebut, tapi belum final,” ucapnya di Grha AAJI, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan tugas baru sebagai penjamin polis asuransi pada 2028. Kendati begitu, tidak semua perusahaan asuransi bisa menjadi peserta penjaminan.

Berbeda dengan bank yang diwajibkan menjadi peserta penjaminan LPS, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa pihaknya akan melihat Risk-Based Capital (RBC) untuk menentukan apakah sebuah perusahaan asuransi dapat menjadi peserta penjaminan LPS.

“Di dalam [penjamin polis] asuransi, tidak semua perusahaan itu adalah peserta penjaminan. Karena kita akan membuat cut-off yang memenuhi kriteria RBC,” kata Anggito dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/5/2026).