Bisnis.com, JAKARTA - Penyaluran makan bergizi gratis (MBG) akan lebih difokuskan untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.

Kemudian ada sekitar 76 sekolah di Pulau Jawa yang dinyatakan tidak akan menerima MBG lagi karena dinilai mampu secara mandiri untuk kebutuhan gizi peserta didiknya.

“Sampai dengan hari ini, tanggal hari ini, kami sudah melakukan pendataan dan sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa sementara ini (tidak lagi menerima MBG),” ujar Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari, Kamis (18/6), dikutip dari Antaranews.

Agustina kemudian mengatakan bahwa data akan terus diperbarui seiring dengan dilakukannya peningkatan kualitas data yang dilakukan BGN.

Kemudian pada aturan terbarunya, Agustina menjelaskan bahwa anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah yang dinilai mampu, akan dialihkan kepada kelompok yang dinilai lebih membutuhkan intervensi pemenuhan gizi dari pemerintah.

Daftar Kelompok Prioritas Penerima MBG

1. 3T

Salah satu golongan atau kelompok prioritas yang akan menerima MBG yakni anak-anak yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

2. Masyarakat rentan

MBG kemudian akan disalurkan kepada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan gizi lebih tinggi dan akses yang lebih terbatas terhadap pemenuhan gizi.

3. Ibu hamil dan menyusui

Ketiga, MBG masih akan tetap diberikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui untuk mencegah tingginya stunting.

4. Balita

Selain itu, balita juga akan mendapat pemberian MBG untuk mendukung tumbuh kembang di periode emas.

Adapun BGN masih terus melakukan pemutakhiran data dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, seperti kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, dan akses terhadap pemenuhan gizi.

Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan sasaran prioritas penerima manfaat program MBG agar bantuan pemerintah dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.

“Pada akhirnya nanti kami benar-benar bisa melakukan refocusing penerima manfaat kepada anak-anak Indonesia ini yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah,” ujar Agustina.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) disalurkan bagi sekolah-sekolah yang merasa perlu. Namun, apabila terdapat sekolah yang tidak merasa perlu seperti orang kaya, maka tidak mau menerima MBG pun tidak menjadi persoalan.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Leato Selatan, Gorontalo pada akhir pekan lalu (10/5/2026).

Prabowo awalnya menanyakan perihal akses MBG ke wilayah Leato Selatan, Gorontalo. Kemudian, terdapat sejumlah lokasi yang belum mendapatkan akses program MBG. Prabowo pun menjelaskan bahwa tahun ini, semua sekolah yang merasa perlu MBG akan mendapatkan akses program tersebut.

"Tahun ini semua sekolah yang merasa perlu akan kita berikan MBG. Yang tidak perlu enggak apa-apa. Kalau anak-anak orang kaya enggak perlu, enggak apa-apa. Tidak dipaksa. Kita ingin anak-anak kita kuat, anak-anak kita semangat, pintar, rajin belajar," ujarnya.

Sementara itu, program MBG telah diberikan kepada 61,96 juta penerima sampai dengan akhir April 2026. Pemberiannya dilakukan melalui total 27.735 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias Dapur MBG. Perincian penerima MBG ini meliputi 13,1 juta siswa dan 48,9 juta non-siswa.

Pada 2026, pagu anggaran program MBG mencapai Rp335 triliun. Sampai dengan 27 April 2026, penyerapan anggaran program prioritas Presiden Prabowo ini mencapai Rp70,2 triliun atau 20,9% dari pagu.

Kendati demikian, pertumbuhan penyerapan anggarannya secara bulanan melandai. Hal ini tidak lepas dari kebijakan penghematan pemerintah yang diumumkan awal April 2026 guna merespons guncangan akibat perang.

Program MBG juga dipastikan tetap menjadi prioritas pemerintah tahun depan sebagaimana tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

Bisnis.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru pada tahun 2026. Tidak hanya menyasar siswa, pemerintah memastikan bahwa guru dan seluruh tenaga pendidik juga menjadi penerima manfaat program tersebut. Kebijakan ini menegaskan komitmen negara dalam memperluas jangkauan MBG demi mendukung kualitas pendidikan dan kesehatan lingkungan sekolah secara menyeluruh.

Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, saat mengunjungi pelaksanaan MBG hari pertama tahun 2026 di SMK Negeri 1 Jakarta, Kamis (8/1/2026). Dalam kunjungan tersebut, Nanik menekankan bahwa pemberian MBG kepada guru dan tenaga pendidik telah memiliki dasar hukum yang jelas.

“Semua guru harus dapat ya, sudah tertuang dalam Perpres, masa' di sekolah ini belum dapat? Harus dijalankan ya, semua tenaga pendidik, termasuk mau itu tenaga kebersihan, yang menyapu, tenaga Tata Usaha (TU) juga harus dapat,” katanya menegur Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang juga turut hadir di lokasi.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Perluasan Penerima MBG. Dengan adanya regulasi ini, cakupan penerima manfaat MBG tidak lagi terbatas pada peserta didik, tetapi mencakup seluruh ekosistem sekolah yang berperan dalam proses pendidikan.

Guru dan Tenaga Kependidikan Jadi Prioritas Baru

Masuknya guru dan tenaga pendidik sebagai penerima MBG dinilai sebagai langkah strategis. Selama ini, guru dan tenaga kependidikan menjadi bagian penting dari aktivitas sekolah, namun belum seluruhnya tersentuh program bantuan pangan bergizi secara langsung. Mulai 2026, kondisi tersebut berubah.

BGN menegaskan bahwa tidak boleh ada pengecualian dalam pelaksanaan kebijakan ini. Guru, tenaga tata usaha, hingga petugas kebersihan di lingkungan sekolah memiliki hak yang sama untuk menerima MBG. Hal ini sekaligus menjadi upaya pemerintah menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan produktif.

Dalam kesempatan yang sama, Nanik juga memberikan perhatian terhadap variasi menu MBG. Ia mendorong setiap SPPG untuk lebih kreatif dalam menyusun menu makanan bergizi, khususnya dalam penyediaan sumber protein.

“Mungkin mereka ingin ikan lele, jangan telur terus, karena kalau permintaannya banyak harganya bisa naik, jaga supaya enggak naik maka ganti jadi ikan,” ujarnya.

Menurutnya, diversifikasi menu tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas harga pangan di pasaran.

SPPG Siap Perluas Cakupan MBG

Sementara itu, Kepala SPPG Kemayoran II Jakarta Pusat, Adiwiyata Bima Saraswata, yang bertanggung jawab terhadap penyaluran MBG di SMK Negeri 1 Jakarta, menyatakan kesiapan pihaknya dalam memperluas cakupan penerima manfaat.

Ia memastikan bahwa ke depan, MBG tidak hanya difokuskan kepada siswa, tetapi juga akan menjangkau guru, tenaga tata usaha, dan tenaga kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyesuaian sistem distribusi dan jumlah porsi akan dilakukan agar pelaksanaan MBG berjalan optimal.

Langkah ini menjadi bagian dari penyesuaian di tingkat satuan pelayanan agar kebijakan nasional dapat diterapkan secara merata di seluruh sekolah.

Capaian MBG Sepanjang 2025

Sepanjang tahun 2025, BGN mencatat capaian yang cukup signifikan dalam pembangunan infrastruktur pendukung MBG. Sebanyak 19.188 SPPG telah dibangun dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Keberadaan SPPG ini menjadi tulang punggung distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat.

Total penerima MBG sepanjang 2025 mencapai 55,1 juta orang. Kelompok penerima tersebut mencakup siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Angka ini menunjukkan bahwa program MBG telah berjalan secara masif dan menjadi salah satu program gizi terbesar di Indonesia.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menargetkan perluasan penerima manfaat secara signifikan pada awal 2026. Ia menargetkan sebanyak 82,9 juta penerima manfaat dapat tercapai pada Februari 2026, seiring dengan masuknya guru dan tenaga pendidik sebagai kelompok penerima baru.

Dampak Kebijakan MBG bagi Dunia Pendidikan

Dengan dimulainya pemberian MBG kepada guru dan seluruh tenaga pendidik, pemerintah berharap tercipta ekosistem sekolah yang lebih sehat dan seimbang. Asupan gizi yang memadai dinilai dapat mendukung kinerja tenaga pendidik serta meningkatkan kualitas pembelajaran.

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan memperkuat rasa keadilan di lingkungan sekolah. Ketika seluruh warga sekolah mendapatkan manfaat yang sama, semangat kebersamaan dan produktivitas diyakini akan meningkat.

Pelaksanaan MBG pada 2026 menjadi penanda penting transformasi program gizi nasional. Tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, MBG kini hadir sebagai program inklusif yang menyentuh seluruh unsur pendidikan, mulai dari siswa hingga tenaga pendukung sekolah.

Dengan dasar hukum yang kuat, dukungan infrastruktur SPPG, serta target penerima yang terus diperluas, program MBG diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Bisnis.com, PALEMBANG — Penyedia dapur makan bergizi gratis (MBG) di Kota Palembang menyangkal terkait adanya penyaluran program tersebut selama libur sekolah akhir tahun berlangsung.

Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia Sumatra Selatan (PPJI Sumsel) sekaligus penanggung jawab dapur umum MBG di Kota Palembang, Evie Hadenli menerangkan sejumlah sekolah yang masih menyalurkan MBG di waktu libur artinya memang masih memiliki dana yang akan dicairkan.

“Libur, ya libur. Kalau yang masih berjalan itu memang dana pencairannya masih ada, dan harus dijadikan MBG untuk dibagikan,” ujarnya, dikutip Selasa (23/12/2025).

Menurutnya, setiap dapur memperoleh pencairan dana berbeda-beda karena target sasaran penerima pun tidak sama.

Kondisi itu yang menyebabkan sejumlah penyedia dapur kemungkinan masih memiliki paket yang harus dibagikan ke setiap sekolah.

"Kalau yang dananya [MBG] masih ada di sekolah, pasti harus dibagikan sesuai dengan jumlah. Ini koordinasi masing-masing sekolah dengan SPPG (satuan pemenuhan pelayanan gizi)," kata Evie.

Dia menambahkan, pelaksanaan MBG sesuai dengan petunjuk teknis dan tata kelola program dari Badan Gizi Nasional (BGN), seyogyanya memang tetap berjalan meski dilaksanakan secara fleksibel.

Namun begitu, kata Evie, kebijakan tersebut tidak ditunjukkan untuk siswa di sekolah, tetapi ke beberapa sasaran lain.

"Bukan hanya untuk anak sekolah. Ibu hamil dan untuk anak-anak usia produktif juga mendapat [MBG] dari posyandu. Nah, yang ini yang tetap berjalan," tutupnya.