Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) meminta kepada regulator dan pemerintah agar semua anggotanya bisa menjadi peserta dalam program penjaminan polis (PPP) yang pelaksanaanya berpeluang dipercepat menjadi tahun 2027.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan berujar permintaan itu disampaikan di sela acara Indonesia Insurance Summit 2026 di Yogyakarta pada 11-13 Juni 2026. Dalam acara itu, ada Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, hingga Komisioner dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Budi mengemukakan saat ini PPP masih terus dalam tahap pembahasan. Salah satu aspek yang digodok adalah batas tingkat Risk Based Capital (RBC), yang kemungkinan menjadi syarat kesertaan program tersebut.

“Nah pertanyaannya sekarang New RBC sudah mau jalan nih, ya. Jadi kami minta LPS berhati-hati dalam menentukan threshold di New RBC dalam Program Penjaminan Polis ini,” ujarnya dalam konferensi pers kinerja asuransi umum & reasuransi triwulan I/2026 di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Bahkan, AAUI juga meminta regulator dan pemerintah untuk melakukan studi banding lagi dengan beberapa negara yang telah mengimplementasikan PPP baik untuk perusahaan asuransi umum, jiwa, maupun syariah. Terlebih, program ini rencananya akan berlangsung lebih cepat pada 2027.

“Tapi kami juga masih menunggu Perpres-nya seperti apa nanti. Memang di dalam UU P2SK yang baru yang kita tunggu untuk ditandatangani presiden itu juga sudah dibunyikan juga,” sebutnya.

Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat merasa lebih tenang saat membeli satu produk asuransi. Di sisi lain, Budi menilai bahwa tahun ini adalah periode terberat bagi industri perasuransian.

Pasalnya, industri menghadapi berbagai tantangan seperti faktor kondisi geopolitik, kondisi ekonomi mikro dan makro, dan pengimplementasian PSAK 117 atau IFRS 17.

“Jadi ini memang semuanya harus kita hadapi dan banyak hal-hal mungkin yang tidak terduga akan terjadi di kuartal ketiga nanti, apakah itu perusahaan melakukan merger atau tambah modal kita enggak tahu atau juga ditarik izin,” bebernya.

Dia meneruskan, saat ini AAUI masih terus meminta dispensi atau relaksasi kepada regulator dalam memenuhi ketentuan POJK 23/2023 yang salah satunya mengatur tentang modal minimum.

Baginya, saat itu POJK tersebut dibentuk dengan asumsi kondisi ekonomi normal, tidak ada variabel kondisi geopolitik yang terjadi saat ini. Sebab itu, dia khawatir jika dipaksakan akan terjadi kekacauan (chaos).

“Ini yang kami tidak inginkan, chaos ini akhirnya beberapa perusahaan yang tidak bisa memenuhi [modal minimum] akan mengembalikan izin. Nah dampaknya apa? Terjadi PHK, nah ini yang tidak kami inginkan,” tegasnya.

Sementara itu, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyampaikan saat ini PPP masih terus didiskusikan secara intensif dengan pihak LPS, yang telah diamanahkan oleh UU P2SK yang awalnya ditargetkan berjalan pada 2028.

“Jadi, belum final bagaimana berapa iurannya, bentuk penjaminannya seperti apa. Kami harapkan ya seluruhnya bisa masuk di dalam penjaminan tersebut, tapi belum final,” ucapnya di Grha AAJI, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan tugas baru sebagai penjamin polis asuransi pada 2028. Kendati begitu, tidak semua perusahaan asuransi bisa menjadi peserta penjaminan.

Berbeda dengan bank yang diwajibkan menjadi peserta penjaminan LPS, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa pihaknya akan melihat Risk-Based Capital (RBC) untuk menentukan apakah sebuah perusahaan asuransi dapat menjadi peserta penjaminan LPS.

“Di dalam [penjamin polis] asuransi, tidak semua perusahaan itu adalah peserta penjaminan. Karena kita akan membuat cut-off yang memenuhi kriteria RBC,” kata Anggito dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat premi asuransi komersial pada April 2026 mencapai Rp116,01 triliun, turun tipis 0,36% (year on year/YoY) dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut premi asuransi komersial itu terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh 3,28% YoY menjadi Rp62,58 triliun.

”Dan premi asuransi umum dan reasuransi yang terkontraksi sebesar 4,32% year on year dengan nilai sebesar Rp53,43 triliun,” katanya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Juni 2026, Jumat (5/6/2026).

Menilik data yang dipaparkannya, terlihat bahwa klaim asuransi komersial pada empat bulan pertama di 2026 menyentuh Rp75,76 triliun. Angka tersebut naik 11,12% YoY.

Lebih jauh, secara umum Ogi memandang permodalan industri asuransi komersial masih menunjukkan kondisi yang solid. Hal ini terlihat dari risk based capital (RBC) industri yang jauh di atas ambang batas 120%.

“Permodalan industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat mencatatkan risk based capital RBC masing-masing sebesar 476,11% dan 311,74% masih di atas threshold sebesar 120%,” tutur Ogi.

Adapun, nilai aset asuransi komersial per April 2026 totalnya mencapai Rp984,20 triliun atau tumbuh 4,65% YoY dari yang sebelumnya Rp940,48 triliun.

Lebih jauh, Ogi mengemukakan pihaknya tengah menyusun ketentuan rencana peraturan anggota Dewan Komisioner tentang rencana bisnis asuransi dan reasuransi yang merupakan penyesuaian atas dampak PSAK 117 terhadap rencana bisnis perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, yang sebelumnya diatur dalam SEOJK Nomor 23/SEOJK.05 2024.

“Rencana peraturan anggota Dewan Komisioner tentang laporan aktuaris asuransi dan reasuransi yang merupakan penyesuaian atas dampak PSAK 117 dari SEOJK No.29 tahun 2017 tentang laporan aktuaris tahunan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi dan perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat premi asuransi komersial pada kuartal I/2026 mencapai Rp88,36 triliun, tumbuh 0,74% (year on year/YoY).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut premi asuransi komersial itu terdiri dari premi asuransi jiwa yang masih terkontraksi 0,14% YoY dengan nilai sebesar Rp47,12 triliun.

“Dan premi asuransi umum dan reasuransi yang tumbuh sebesar 1,77% year-on-year dengan nilai sebesar Rp41,24 triliun rupiah,” katanya dalam konferensi pers daring RDK OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Lebih jauh, secara umum permodalan industri asuransi komersial masih menunjukkan kondisi yang solid. Hal ini terlihat dari risk based capital (RBC) industri yang jauh di atas ambang batas 120%.

“Permodalan industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat mencatatkan Risk Based Capital atau RBC masing-masing sebesar 474,26% dan 316,32% masih di atas threshold sebesar 120%,” ucapnya.

Dengan demikian, nilai aset asuransi komersial pada Maret 2026 totalnya mencapai Rp977,53 triliun rupiah atau naik 5,64% YoY.

Lebih jauh, Ogi mengemukakan OJK terus memantau pemenuhan ekuitas tahap pertama pada 2026 di perusahaan asuransi dan reasuransi, sesuai dengan POJK 23 Tahun 2023.

“Hingga Maret 2026 tercatat sebanyak 116 perusahaan asuransi dan reasuransi dari total 144 perusahaan atausekitar 80,56% telah memenuhi ketentuan jumlah minimum ekuitas yangdipersyaratkan,” tuturnya.

Dengan demikian, artinya hingga kini masih ada 28 perusahaan yang belum memenuhi syarat pemenuhan minimum ekuitas pada 2026.

Di sisi lain, Ogi turut melaporkan kinerja dari perusahaan penjaminan sepanjang kuartal I/2026. Per Maret 2026, nilai aset tumbuh sebesar 0,77% YoY menjadi Rp47,48 triliun rupiah.

Menilik nilai imbal jasa penjaminannya turun 4,78% YoY menjadi Rp1,99 triliun. Sementara itu, nilai klaim penjaminan tercatat sebesar Rp1,84 triliun atau terkontraksi 6,12% YoY.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan uji coba (pilot project) metode perhitungan risk-based capital (RBC) yang baru terhadap 10 perusahaan asuransi, yang terdiri atas 5 perusahaan asuransi jiwa dan 5 perusahaan asuransi umum.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan uji coba tersebut dilakukan melalui pengisian template new RBC versi sederhana untuk posisi Juni 2025, serta secara sukarela (voluntary) untuk posisi Desember 2025.

“Ke depan, new RBC akan memperkenalkan struktur permodalan available capital yang berbasis Tier 1 atau modal inti serta Tier 2 atau modal tambahan dengan pendekatan yang lebih risk sensitive dan forward looking,” kata Ogi dalam konferensi pers RDKB di Jakarta, Selasa.

Ogi mengatakan, OJK saat ini tengah melakukan penyusunan Peraturan OJK (POJK) terkait Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Reasuransi sebagai bagian dari penyesuaian kerangka ketentuan solvensi.

Hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengadopsi standar internasional, seperti IFRS 17 atau PSAK 117 mengenai kontrak asuransi, serta Insurance Capital Standards (ICS) dan Insurance Core Principles (ICP) yang dikeluarkan oleh International Association of Insurance Supervisors (IAIS).

Langkah ini, jelas Ogi, sekaligus mencakup kalibrasi ulang faktor risiko agar lebih sesuai dengan kondisi pasar domestik.

Ogi mencatat bahwa ketentuan RBC yang berlaku saat ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kecukupan modal dalam mengantisipasi risiko secara komprehensif.

Oleh karena itu, penyempurnaan metode new RBC ini bertujuan untuk memperkuat kerangka perhitungan available capital dibandingkan dengan required capital sebagai komponen utama.

Ogi menambahkan, penyempurnaan RBC juga diarahkan untuk mendukung implementasi PSAK 117 di Indonesia serta memperkuat kesiapan industri dalam pelaksanaan program penjaminan polis (PPP).

Menurut amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PS2K), program penjaminan polis akan mulai dilakukan pada 2028. Namun, program tersebut dimungkinkan untuk dimajukan ke tahun 2027 melalui revisi Undang-Undang P2SK.

“Dengan demikian, new RBC diharapkan dapat meningkatkan akurasi pengukuran kecukupan modal, memperkuat manajemen risiko, serta menjaga ketahanan dan stabilitas industri asuransi dalam jangka panjang, serta penyesuaian terhadap international practices di industri perasuransian,” kata Ogi.

Per Maret 2026, industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat mencatatkan RBC masing-masing sebesar 474,26 persen dan 316,32 persen, atau di atas threshold sebesar 120 persen.

Aset industri asuransi pada Maret 2026 mencapai Rp1.195,75 triliun atau naik 4,38 persen secara tahunan (year on year/yoy) dari posisi yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Rp1.145,63 triliun.

Dari sisi asuransi komersil, total aset mencapai Rp977,53 triliun atau naik 5,64 persen (yoy). Adapun kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi pada periode Maret 2026 mencapai Rp88,36 triliun, atau tumbuh 0,74 persen (yoy).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Di tengah meningkatnya ekspektasi terhadap layanan asuransi, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (MPMInsurance) menghadirkan tagline baru untuk menegaskan komitmen perlindungan dan pendampingan nasabah.

Peluncuran ini dilakukan seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan asuransi, yang tidak hanya menuntut kualitas produk, tetapi juga transparansi, kemudahan akses informasi, serta pendampingan yang memberikan rasa aman.

Melalui tagline “Melindungi dengan Pasti, Mendampingi dengan Hati”, MPMInsurance menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyedia perlindungan, tetapi juga sebagai mitra yang adaptif terhadap kebutuhan nasabah.

Direktur Marketing MPMInsurance, Poppy Panca, mengatakan bahwa tagline baru ini merupakan refleksi dari identitas perusahaan yang berfokus pada kompetensi dan pendekatan empatik.

“‘Melindungi dengan Pasti’ mencerminkan kemampuan kami dalam menjaga kepercayaan nasabah melalui perlindungan yang andal. Sementara ‘Mendampingi dengan Hati’ adalah komitmen kami untuk hadir secara empatik dan responsif dalam setiap kebutuhan nasabah,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 April 2026.

Tagline ini juga berakar pada tiga nilai utama perusahaan, yakni Protection, Advisory, dan Reliability. Ketiganya menjadi dasar dalam menghadirkan solusi perlindungan yang komprehensif, pendekatan yang personal, serta membangun kepercayaan melalui profesionalisme.

Sebagai bagian dari implementasi strategi, MPMInsurance terus memperkuat tiga pilar bisnis utama, yaitu penguatan distribusi, inovasi produk, dan optimalisasi ekosistem. Perusahaan juga memperluas kanal distribusi melalui agen, broker, dan jalur langsung untuk menjangkau lebih banyak nasabah.

Di sisi lain, pengembangan produk dilakukan agar tetap relevan dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang terus berubah. Optimalisasi ekosistem grup juga menjadi fokus untuk meningkatkan integrasi layanan.

Dari sisi kinerja, MPMInsurance mencatat kondisi keuangan yang solid sepanjang 2025, dengan total aset berada di kisaran Rp2 triliun. Rasio Risk Based Capital (RBC) perusahaan juga terjaga di atas 300 persen, melampaui ketentuan minimum dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, perusahaan mempertahankan peringkat A+ dari Fitch Ratings, yang mencerminkan tingkat kepercayaan dan stabilitas kinerja perusahaan.

Dengan peluncuran tagline baru ini, MPMInsurance optimistis dapat terus meningkatkan kualitas layanan di industri asuransi sekaligus memperkuat hubungan jangka panjang dengan nasabah.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat premiasuransi komersial pada kuartal III/2025 mencapai Rp246,34 triliun atau tumbuh tipis 0,38% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut premi asuransi komersial itu terdiri dari premi asuransi jiwa dan premi asuransi umum.

Untuk premi asuransi jiwa, per September 2025 sedikit terkontraksi 2,06% secara tahunan atau year-on-year (YoY) menjadi Rp132,85 triliun. Hal ini berbeda dengan premi asuransi umum dan reasuransi yang mengalami pertumbuhan.

“Dan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh sebesar 3,38% year-on-year dengan nilai sebesar Rp113,49 triliun,” katanya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Oktober 2025, Jumat (7/11/2025).

Menilik data yang dipaparkan Ogi, terlihat bahwa klaim asuransi komersial per September 2025 mencapai Rp159,82 triliun. Angka tersebut terkontraksi 4,93% YoY dari Rp168,11 triliun.

Lebih jauh, secara umum dia memandang permodalan industri asuransi komersial masih menunjukkan kondisi yang solid. Hal ini terlihat dari Risk Capital Based (RBC) industri yang jauh di atas ambang batas 120%.

“Dengan industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi tercatat secara agregat melaporkan risk based capital atau RBC masing-masing sebesar 481,94% dan 326,38%, masih di atas threshold sebesar 120%,” tutur Ogi.

Dengan demikian, nilai aset asuransi komersial per September 2025 totalnya mencapai Rp958,54 triliun atau tumbuh 3,91% YoY.

Lebih jauh, Ogi mengemukakan OJK terus memantau pemenuhan ekuitas tahap pertama pada 2026 di perusahaan asuransi dan reasuransi, sesuai dengan POJK 23 Tahun 2023.

“Per September 2025 terdapat 112 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 144 perusahaan yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada tahun 2026 atau sebesar 77,78% dari total perusahaan asuransi,” ucapnya.

Artinya, hingga kini masih ada 32 perusahaan yang belum memenuhi syarat pemenuhan minimum ekuitas pada 2026.