JAKARTA - Penyelesaian krisis sampah nasional tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Diperlukan sinergi dan perubahan paradigma pengelolaan sampah dari sekadar mengolah menjadi mencegah timbulnya sampah sejak sumbernya.

Hal itu terungkap dalam kegiatan Sarasehan Ulama bertajuk "Ekoteologi & Keberlanjutan Indonesia" yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta dan Sustainability Movement (Inamove) di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Kamis, 25 Juni 2026.

Forum yang dipandu moderator Rahmat Hidayat Pulungan itu mempertemukan ulama, akademisi, praktisi industri, dan pakar kebijakan publik untuk membedah persoalan krisis sampah nasional dari perspektif agama, teknologi, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan.

Salah satu sorotan utama dalam sarasehan tersebut adalah peringatan agar pengelolaan sampah nasional tidak berubah menjadi proyek yang hanya menguntungkan investor dengan menggunakan dana publik.

Direktur Badan Pelaksana PKU MUI DKI Jakarta sekaligus penulis Fikih Kota Global Muladi Mughni menegaskan dalam pandangan Islam, sampah (Al-Afsah) merupakan materi yang dibuang, tetapi masih memiliki potensi nilai guna apabila dikelola dengan benar.

Muladi menjelaskan konsep Fikih Ma'alat, yakni pendekatan yang menilai suatu kebijakan berdasarkan dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat. "Kebijakan yang baik bukan yang paling banyak mengelola sampah, melainkan yang paling berhasil mengurangi lahirnya sampah sejak dari hulu," tegasnya, Jumat (26/6/2026).

Menurut Muladi, paradigma pengelolaan sampah harus bergeser dari sekadar mengolah menjadi mencegah timbulnya sampah sejak sumbernya. Muladi juga mengingatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan dalam proyek pengelolaan sampah merupakan amanah publik sehingga tidak boleh hanya menghasilkan keuntungan bagi investor swasta, sementara risiko kerugian justru dibebankan kepada masyarakat.

Lihat video: Pramono Beber Pesan Megawati untuk Bereskan Masalah Banjir, Macet, Sampah Jakarta



Dari sisi pemerintah, CEO PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) Fadli Rahman memaparkan Indonesia saat ini menghasilkan sekitar 50 juta ton sampah setiap tahun, dengan sekitar 60% di antaranya belum terkelola secara optimal.

Karena itu, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 109 mendorong pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai bagian dari upaya mengembalikan kualitas lingkungan sekaligus mengurangi emisi.

Menurut Fadli, teknologi PSEL mampu menekan emisi hingga 80% dibandingkan sistem pembuangan terbuka (open dumping). Program tersebut direncanakan dibangun di 31 lokasi, dengan tahap awal di Bali, Bekasi, dan Solo. Selain itu, proyek tersebut juga dirancang melibatkan formalisasi tenaga kerja sektor informal seperti para pemulung.

Praktisi Rancang Bangun Industri Edy Sutrisman menilai persoalan utama justru berada pada kebiasaan masyarakat yang belum memilah sampah sejak dari rumah. "Sampah basah sisa makanan yang tercampur plastik bisa merusak mesin insinerator pembangkit listrik," jelasnya.

Selain tantangan teknis, Edy juga menyoroti aspek ekonomi. Menurutnya, wilayah Jawa, Bali, dan Madura saat ini mengalami surplus listrik hingga sekitar 50%, sehingga urgensi menjual listrik hasil pengolahan sampah kepada PLN masih menjadi perdebatan.

Edy menambahkan, pembangunan fasilitas PSEL memerlukan investasi yang sangat besar, bahkan sekitar dua pertiga biaya proyek digunakan untuk pembangunan pembangkit listriknya. Persoalan tata kelola juga menjadi perhatian dalam forum tersebut.

Mantan Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih, menilai Indonesia sedang melakukan lompatan jauh menuju teknologi energi sampah, sementara negara-negara maju seperti Jepang dan China membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membangun budaya pemilahan sampah di tingkat masyarakat.

Ahmad Alamsyah juga mempertanyakan minimnya konsultasi publik dalam penyusunan regulasi seperti Perpres Nomor 109. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memunculkan maladministrasi sekaligus meningkatkan tekanan fiskal apabila proyek-proyek tersebut bergantung pada investasi asing dalam jangka panjang.

Peneliti Lingkungan Senior Institut Pertanian Bogor Kiman Siregar menekankan pentingnya penggunaan pendekatan Life Cycle Assessment (LCA) dalam setiap kebijakan pengelolaan sampah. Menurut Kiman, narasi mengenai pengolahan sampah perlu diubah dari sekadar membakar sampah menjadi mereduksi karbon agar memiliki nilai ekonomi hijau yang lebih jelas.

Kiman juga mengkritik kebijakan harga biomassa yang selama ini masih mengacu pada nilai kalor batu bara. Padahal, kemampuan biomassa atau sampah dalam mengurangi emisi karbon semestinya menjadi faktor utama dalam penentuan nilai ekonominya.

Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan sampah oleh pelaku usaha kecil, BUMD, maupun berbagai lembaga pengelola dinilai berpotensi memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung target penurunan emisi nasional. Sarasehan Ulama akhirnya menyimpulkan bahwa penyelesaian krisis sampah nasional tidak cukup hanya mengandalkan teknologi.

Diperlukan sinergi antara penguatan literasi budaya dan keagamaan (tarbiah), penerapan teknologi yang tepat guna, serta kebijakan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat agar pengelolaan sampah benar-benar menghadirkan keberlanjutan bagi Indonesia.

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) menegaskan sikap istiqamah memperjuangkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang mengampanyekan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender ( LGBT ) di Indonesia. Sikap tegas ini menanggapi adanya penolakan dari puluhan organisasi yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap usulan regulasi tersebut.

Resistensi dari kelompok-kelompok tersebut tidak akan menyurutkan langkah MUI dalam menjaga moral bangsa dan menyelamatkan generasi muda dari penyimpangan seksual. Menurut Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Soleh , dalam setiap upaya perbaikan dan penegakan hukum, penolakan dari pihak-pihak tertentu adalah hal yang lumrah terjadi.

"Tidak semua happy terhadap upaya perbaikan. Saya beri ilustrasi, bagi penjudi pasti akan resisten jika ada usulan pemberantasan perjudian, hukuman keras bagi penjudi, dan rehabilitasi bagi korban," kata ulama yang akrab disapa Prof Niam, dikutip dari laman MUI, Jumat (26/6/2026).

Meski menghadapi gelombang penolakan, Prof Niam memastikan MUI tidak akan mundur satu langkah pun demi kemaslahatan umat dan bangsa. "Walau demikian, kita harus istiqamah mengambil jalan kebaikan dengan merehabilitasi korban dan si sakit, serta menghukum pelaku kriminalnya," tegasnya.

Guru Besar Ilmu Fikih UIN Jakarta ini mengingatkan bahwa gerakan penolakan ini perlu ditelisik lebih dalam mengenai latar belakang, aktor, dan motif di belakangnya. Prof Niam mengungkapkan, MUI tidak menutup mata terhadap adanya indikasi keterlibatan aktor internasional dan kepentingan materi.

Niam mencatat beberapa poin krusial terkait peta gerakan ini. Pertama, adanya indikasi kucuran dana asing yang sengaja memfasilitasi dan mendanai kampanye LGBT atas nama kebebasan.

Kedua, adanya indikasi kelompok masyarakat tertentu yang mengambil keuntungan dari tumbuh suburnya praktik menyimpang ini di tengah masyarakat. Ketiga, adanya upaya terselubung dari lembaga-lembaga penghimpun komunitas gay dan lesbi untuk menuntut legalisasi di Indonesia.

MUI menegaskan kembali isi fatwa yang telah ditetapkan, bahwa orientasi seksual sesama jenis adalah sebuah penyimpangan yang wajib disembuhkan, bukan malah difasilitasi atau dibiarkan menjamur.

Oleh karena itu, formula hukum yang ditawarkan MUI sangat berkeadilan, yakni menyelamatkan korban melalui rehabilitasi, namun memberikan sanksi hukum yang tegas bagi para pelaku kejahatan seksual dan pengkampanyenya.

Niam mendesak pemerintah dan DPR RI untuk tidak kalah oleh tekanan kelompok sipil bentukan asing tersebut. "Negara harus hadir dan memiliki sensitivitas tinggi untuk segera merumuskan aturan hukum demi menjamin ketertiban umum dan menyelamatkan masa depan NKRI," tegasnya.

Sebelumnya, sebanyak 37 organisasi yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil menyatakan penolakan terhadap desakan MUI agar pemerintah dan DPR merumuskan regulasi yang dapat memidanakan pelaku maupun pihak yang mengampanyekan LGBTQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer).

Dalam pernyataan tertulis yang dikutip Selasa (23/6/2026), sebanyak 37 organisasi tersebut menilai wacana kriminalisasi terhadap individu LGBTQ berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), memperkuat diskriminasi, serta membatasi kebebasan berekspresi.

Jaringan Masyarakat Sipil memaparkan tiga pertimbangan mendasar mengapa wacana pemidanaan ini patut dihentikan segera. Pertama, tidak ada batasan jelas tentang apa yang dimaksud sebagai “kampanye LGBTQ”.

"Sering kali, hanya karena individu tersebut adalah bagian dari komunitas LGBTQ atau mereka melakukan edukasi tentang hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang, terlepas dari identitas mereka sebagai LGBTQ, orang-orang ini dicap mengampanyekan LGBTQ," tulis keterangan tersebut.

Kedua, wacana untuk menghukum seseorang semata-mata karena identitasnya adalah ujaran kebencian (hate speech) yang secara nyata merenggut hak-hak dasar seseorang. Ketiga, wacana kriminalisasi individu dan kampanye LGBTQ mengaburkan perhatian rakyat dari hal-hal penting dan mendesak yang sedang dihadapi Indonesia.

Tiga poin di atas menjadi dasar bagi Koalisi Masyarakat Sipil untuk mengingatkan kembali bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Koalisi Masyarakat Sipil juga menilai Indonesia juga memiliki seperangkat undang-undang yang mendorong penerapan prinsip antidiskriminasi, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil menilai sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia seharusnya mampu menunjukkan komitmennya untuk menepati hukum-hukum HAM internasional, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; keduanya sudah diratifikasi oleh Indonesia.

"Jaringan Masyarakat Sipil Pembela HAM dan Demokrasi mendesak pemerintah dan DPR untuk berhenti menunggangi wacana kriminalisasi LGBTQ demi mengalihkan perhatian publik atas isu-isu krusial yang sedang berlangsung."

JAKARTA - Sebanyak 37 organisasi yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil menyatakan penolakan terhadap desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar pemerintah dan DPR merumuskan regulasi yang dapat memidanakan pelaku maupun pihak yang mengampanyekan LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Diketahui MUI telah mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi yang tegas guna menjerat pelaku serta pengkampanye LGBT.

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis menilai sanksi bagi pelaku penyimpangan seksual tersebut idealnya dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat daripada delik perzinaan. Kiai Cholil menjelaskan, aktivitas sesama jenis menyimpan dua kesalahan fatal sekaligus, yaitu tindakan asusila dan pelanggaran kodrat kemanusiaan melalui penyimpangan orientasi seksual.

Oleh karena itu, hukum positif di Indonesia dinilai perlu memberikan batasan dan sanksi riil demi menyelamatkan generasi muda.

“Menurut saya, ini hukuman harus lebih berat daripada hukuman perzinaan. Karena ada dua kesalahan. Kesalahan pertama adalah melakukan tindakan asusila, yang kedua adalah melakukan penyimpangan karena sesama jenis itu,” ujar Kiai Cholil dalam keterangannya, dikutip Selasa (23/6/2026).

Selama ini, kata dia, aturan hukum positif di Indonesia dianggap belum spesifik dan kurang tegas dalam membendung gerakan sesama jenis, terlebih ketika para pelaku mulai berani mengekspresikannya melalui pesta di ruang publik.

Kiai Cholil mencontohkan, celah hukum pada delik perzinaan saja masih kerap diperdebatkan terkait klausul suka sama suka dan hak pelaporan. Dia mengatakan, kondisi ini diperparah dengan absennya kerangka hukum pidana yang khusus (lex specialis) untuk menjerat kelompok LGBT.

“Sekarang kan tidak ada hukuman bagi LGBT. Belum ada ketentuan hukum itu. Akhirnya, paling banter ketika ditemukan kasus, polanya hanya inisiasi dari kepala daerah untuk dibina atau dibarakkan. Ini karena tidak ada hukuman pasti berapa tahunnya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Kiai Cholil mendorong agar hukum tidak hanya menyasar para pelaku di lapangan, melainkan juga menyasar pihak-pihak yang secara masif mengampanyekan normalisasi LGBT di tengah masyarakat.

Dia merefleksikan bagaimana pengetatan aturan penyiaran di masa lalu berhasil meredam visualisasi karakter yang menyimpang di media massa, sehingga tidak dianggap sebagai hal yang wajar oleh publik.

Kiai Cholil menegaskan bahwa desakan hukum keras ini bukan didasari atas kebencian personal terhadap para pelakunya, melainkan sebagai bentuk rasa sayang untuk menyelamatkan karakter bangsa.

Menurut dia, pembiaran gerakan ini tanpa payung hukum yang pasti justru akan menjerumuskan mereka dalam kesesatan seksual yang menular.

“Kita sayangi orangnya agar dia benar, tapi kebiasaan dan perilakunya harus kita tolak setolak-tolaknya. Maka, dihukum itu bukan karena benci pada orangnya, melainkan benci terhadap perilakunya agar orang itu kembali pada jalan yang benar,” tegasnya.

Kiai Cholil mengatakan bahwa MUI berharap, selain penegakan hukum positif yang kuat dari pimpinan nasional, benteng utama pencegahan tetap harus dikembalikan ke tingkat keluarga masing-masing melalui pendidikan moral, nilai agama, serta pengawasan pergaulan anak yang ketat agar tidak dirampas oleh pengaruh buruk lingkungan luar.

MUI, katanya, juga mengendus adanya gerakan yang lebih luas dan sistematis dari luar negeri yang sengaja didesain untuk memengaruhi cara pandang masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda di lingkungan kampus, agar menormalisasi perilaku LGBT.

Kiai Cholil menyerukan gerakan bersama di ruang publik agar kelompok masyarakat yang masih berpikir jernih tidak tinggal diam. Menurutnya, arus propaganda ini harus dilawan secara terbuka.

“Kalau soal bagaimana arus-arus dari luar itu pasti pertarungan antara keburukan dan kebaikan yang selalu terjadi. Oleh karena itu, kita di dalam ruang yang kosong, maka yang waras harus bersuara. Yang waras jangan diam saja, harus bersuara,” tegas Kiai Cholil.

Ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dari unit terkecil, mulai dari membentengi keluarga, teman, hingga lingkungan terdekat.

Bahkan, Kiai Cholil meminta ekosistem di sekitar wilayah kampus, seperti pemilik bisnis rumah kos, apartemen, hingga pengelola gedung hiburan, untuk peka dan melakukan gerakan pencegahan jika menemukan indikasi aktivitas menyimpang tersebut.

Kiai Cholil menyayangkan adanya cara pandang anak muda saat ini yang menganggap perilaku LGBT sebagai bagian dari tren media sosial global atau dalih kebebasan mengekspresikan hak individu. Menurutnya, hak pribadi di Indonesia tidak bersifat absolut tanpa batas karena negara ini berlandaskan pada Pancasila dan norma agama.

“Hak individu itu boleh dilaksanakan asalkan tidak mengganggu hak orang lain. Kita di dalam agama dan konteks kebangsaan ada Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Tidak bisa atas nama hak pribadi lalu dia berbuat kemungkaran,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak ada satu pun yang mentolerir atau memberikan nilai positif terhadap perilaku tersebut.

Hingga saat ini, hukum positif di Indonesia dinilai belum memiliki dasar yang cukup kuat untuk menjerat pelaku maupun pihak yang mengampanyekan gerakan LGBT di ruang publik secara spesifik. Oleh karena itu, MUI mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera menginisiasi aturan hukum yang tegas.

“Sekarang kita tidak punya dasar hukum yang kuat untuk menjerat, apalagi menghukum dengan keras dan tegas kepada pelaku dan yang mengkampanyekan LGBT. Kami mendesak pada wakil-wakil kita di DPR dan pemerintah agar menginisiasi bagaimana mengatur dan bisa dengan tegas, sehingga penegak hukum punya pegangan,” tuturnya.

Kiai Cholil mengingatkan bahaya terbesar dari fenomena ini bukanlah penyakitnya itu sendiri, melainkan ketika masyarakat mulai menganggap penyimpangan tersebut sebagai sebuah kenormalan baru.

“Kita harus sepakat bahwa LGBT itu adalah penyimpangan, ketidaknormalan, dan harus menyadarkan kita semua untuk membentengi diri. Kita jangan sampai menormalisasi, bahkan kita harus melawan terhadap kampanye-kampanyenya,” pungkas Kiai Cholil.

Terpisah, dalam pernyataan tertulis yang dikutip Selasa (23/6/2026), sebanyak 37 organisasi tersebut menilai wacana kriminalisasi terhadap individu LGBTQ ((lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer) berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), memperkuat diskriminasi, serta membatasi kebebasan berekspresi.

Jaringan Masyarakat Sipil memaparkan tiga pertimbangan mendasar mengapa wacana pemidanaan ini patut dihentikan segera. Pertama, tidak ada batasan jelas tentang apa yang dimaksud sebagai “kampanye LGBTQ”.

“Sering kali, hanya karena individu tersebut adalah bagian dari komunitas LGBTQ atau mereka melakukan edukasi tentang hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang, terlepas dari identitas mereka sebagai LGBTQ, orang-orang ini dicap mengampanyekan LGBTQ,” tulis keterangan tersebut.

Kedua, wacana untuk menghukum seseorang semata-mata karena identitasnya adalah ujaran kebencian (hate speech) yang secara nyata merenggut hak-hak dasar seseorang. Ketiga, wacana kriminalisasi individu dan kampanye LGBTQ mengaburkan perhatian rakyat dari hal-hal penting dan mendesak yang sedang dihadapi Indonesia.

Tiga poin di atas menjadi dasar bagi Koalisi Masyarakat Sipil untuk mengingatkan kembali bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Koalisi Masyarakat Sipil juga menilai Indonesia juga memiliki seperangkat undang-undang yang mendorong penerapan prinsip antidiskriminasi, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil menilai sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia seharusnya mampu menunjukkan komitmennya untuk menepati hukum-hukum HAM internasional, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; keduanya sudah diratifikasi oleh Indonesia.

“Jaringan Masyarakat Sipil Pembela HAM dan Demokrasi mendesak pemerintah dan DPR untuk berhenti menunggangi wacana kriminalisasi LGBTQ demi mengalihkan perhatian publik atas isu-isu krusial yang sedang berlangsung,” sebutnya.

Berikut 37 Jaringan Masyarakat Sipil yang Menolak Desakan MUI:

1. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

2. Centre for Legal Pluralism Studies (CLeP)

3. YLBHI – LBH Surabaya

4. Social Justice Indonesia/SJI

5. Indonesia Policy Studies Society/IPSS

6. @digitallytante

7. Yayasan Kebaya Yogyakarta

8. Pita Merah Jogja

9. Lembaga Partisipasi Perempuan / LP2

10. Logos ID

11. Perkumpulan Suara Kita

12. Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC)

13. Dear Catcallers Indonesia

14. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS)

15. Emancipate Indonesia

16. Pelangi Nusantara

17. Public Virtue Research Institute

18. Women’s March Jakarta

19. Inti Muda Indonesia

20. Humanesia – Humanis Indonesia

21. Cangkang Queer

22. Proklamasi Anak Indonesia (PAI)

23. Konsil LSM Indonesia

24. Sanggar Swara

25. Yayasan Srikandi Sejati

26. ASEAN Youth Forum

27. YLBH APIK Jakarta

28. Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK)

29. Arus Pelangi

30. Lentera SIntas Indonesia

31. Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA)

32. Solidaritas Perempuan (SP)

33. the Institute for Ecosoc Rights

34. Human Rights Working Group (HRWG)

35. Kenapa Harus Peduli (KHP)

36. Jakarta Feminist

37. Marsinah.id

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Iskandar, memberikan dukungan terhadap sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilainya berani menolak campur tangan International Monetary Fund dalam kebijakan ekonomi nasional.

Menurut Anwar, langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap lembaga keuangan internasional yang selama ini kerap dikaitkan dengan kepentingan negara-negara besar.

"Berani menolak IMF itu, kalau orang enggak punya nyali, (tidak) bisa itu. Kita tahukah kelakuan IMF? IMF itu kepanjangan tangan dari kepentingan-kepentingan luar yang ingin membuat negara ini lemah, yang ingin menghancurkan negara," kata Anwar Iskandar kepada MUI Digital di Jakarta, Ahad (14/6/2026).

Anwar menilai keputusan tersebut bukan sekadar kebijakan teknis di bidang ekonomi, melainkan bagian dari upaya besar membangun kemandirian bangsa. Dia berpandangan Indonesia harus mampu berdiri di atas kekuatan sendiri tanpa bergantung pada intervensi pihak luar dalam menentukan arah pembangunan nasional.

Dalam pandangannya, kebijakan ekonomi yang saat ini dijalankan pemerintah sejalan dengan cita-cita pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi.

"Pak Prabowo itu kan ingin melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33, itu kan sangat prorakyat. Dan ini menuju sebuah negara mandiri," tuturnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien Kediri itu mengatakan semangat kemandirian ekonomi merupakan fondasi penting bagi kemajuan Indonesia. Menurutnya, ketergantungan terhadap lembaga keuangan global justru berpotensi menghambat kemampuan bangsa dalam menentukan kebijakan sesuai kepentingan nasional.

Dia bahkan menilai keberanian menolak ketergantungan terhadap IMF menjadi indikator bahwa Indonesia tidak ingin kembali mengalami bentuk penjajahan baru melalui instrumen ekonomi.

"Apa jadinya kalau kemudian IMF diterima lagi? Enggak bisa mandiri seumur-umur kita itu. Maka sebenarnya kita ini ingin apa, ingin negara kita ini maju atau dijajah? Kalau ingin maju, ya kita harus mandiri," tegasnya.

Lebih lanjut, Anwar berpendapat bahwa komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 baru terlihat secara nyata dalam pemerintahan saat ini. Karena itu, ia berharap arah kebijakan yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional dapat terus dipertahankan.

Menurutnya, dukungan yang disampaikan bukanlah bagian dari kepentingan tertentu, melainkan cerminan aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan nyata dalam tata kelola ekonomi nasional.

"Ini bukan pesanan, bukan apa, ini ya kita merasakan, kita merasakan. Sebagai orang kecil, orang kampung, saya ingin berpesan pada Pak Presiden, jangan diberhentikan hal ini, jangan diberhentikan," ujarnya.

Anwar berharap pemerintah tetap konsisten memperkuat fondasi ekonomi nasional yang berdaulat sehingga Indonesia mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus bergantung pada tekanan maupun pengaruh lembaga keuangan internasional.

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mendukung langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mendesak pemerintah dan DPR segera merumuskan regulasi tegas guna menjerat pelaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Langkah ini dinilai krusial sebagai upaya bersama dalam mengawal dan menjaga akidah umat Islam di Indonesia.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kemenag, Abu Rokhmad menyatakan bahwa kekhawatiran yang disampaikan oleh MUI sangat beralasan.

Berdasarkan hasil pemantauan pihak Kemenag, pergerakan kelompok LGBT di tengah masyarakat saat ini menunjukkan tren yang semakin terbuka dan masif.

"LGBT tentu menjadi concern kami. Kami juga memantau teman-teman LGBT juga mulai membuka diri dan semakin menunjukkan diri secara masif di masyarakat," ujar Abu Rokhmad dalam keterangannya dari laman resmi MUI, dikutip Minggu (14/6/2026).

Merespons desakan MUI agar regulasi sanksi hukum bagi pelaku penyimpangan seksual sesama jenis diperketat, Abu Rokhmad menilai aspirasi tersebut berada di koridor yang tepat.

Menurutnya, menyuarakan arah kebijakan moral masyarakat merupakan hak serta kewenangan penuh dari ulama. Kemenag pun memposisikan MUI sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga sendi-sendi keagamaan negara.

"Saya kira imbauan MUI sudah pada proporsinya, karena itu menyangkut kewenangan Majelis Ulama untuk menyampaikan imbauan kepada pemerintah, terutama yang memiliki kewenangan di dalam membuat regulasi," kata Abu.

"Tentu saja (mendukung). Karena saya kira sejauh ini antara pemerintah dengan Majelis Ulama kan merupakan mitra strategis yang terkait dengan keyakinan, akidah itu merupakan kewenangan dari Majelis Ulama. Kami tentu mendukung upaya agar umat Islam itu bisa menjalankan akidah dan agamanya secara lurus sesuai dengan syariat Islam," lanjutnya.

Di samping mendukung penguatan regulasi di tingkat negara, Kemenag sebagai institusi pembina keagamaan memastikan akan terus memaksimalkan langkah pencegahan dari hulu.

Salah satu strategi utama yang digandeng adalah melalui optimalisasi penerangan agama dan pendekatan dakwah secara persuasif kepada masyarakat.

Melalui pendekatan yang merangkul ini, Kemenag berharap umat Islam secara menyeluruh dapat memahami bagaimana kedudukan hukum LGBT menurut syariat, sekaligus menuntun mereka yang menyimpang untuk kembali ke jalan yang benar.

"Tentu saja kami melakukan penerangan Islam, dakwah secara persuasif tentu saja. Kami berharap bahwa umat Islam secara keseluruhan betul-betul memahami bagaimana LGBT itu menurut ajaran agama kita. Supaya mereka kembali sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam," pungkas Abu Rokhmad.

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi yang tegas guna menjerat pelaku serta pengkampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis menilai sanksi bagi pelaku penyimpangan seksual tersebut idealnya dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat daripada delik perzinaan.

Kiai Cholil menjelaskan, aktivitas sesama jenis menyimpan dua kesalahan fatal sekaligus, yaitu tindakan asusila dan pelanggaran kodrat kemanusiaan melalui penyimpangan orientasi seksual. Oleh karena itu, hukum positif di Indonesia dinilai perlu memberikan batasan dan sanksi riil demi menyelamatkan generasi muda.

"Menurut saya, ini hukuman harus lebih berat daripada hukuman perzinaan. Karena ada dua kesalahan. Kesalahan pertama adalah melakukan tindakan asusila, yang kedua adalah melakukan penyimpangan karena sesama jenis itu," ujar Kiai Cholil dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/6/2026).

Selama ini, kata dia, aturan hukum positif di Indonesia dianggap belum spesifik dan kurang tegas dalam membendung gerakan sesama jenis, terlebih ketika para pelaku mulai berani mengekspresikannya melalui pesta di ruang publik.

Kiai Cholil mencontohkan, celah hukum pada delik perzinaan saja masih kerap diperdebatkan terkait klausul suka sama suka dan hak pelaporan.

Dia mengatakan, kondisi ini diperparah dengan absennya kerangka hukum pidana yang khusus (lex specialis) untuk menjerat kelompok LGBT.

"Sekarang kan tidak ada hukuman bagi LGBT. Belum ada ketentuan hukum itu. Akhirnya, paling banter ketika ditemukan kasus, polanya hanya inisiasi dari kepala daerah untuk dibina atau dibarakkan. Ini karena tidak ada hukuman pasti berapa tahunnya," lanjutnya.

Lebih lanjut, Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah ini mendorong agar hukum tidak hanya menyasar para pelaku di lapangan, melainkan juga menyasar pihak-pihak yang secara masif mengampanyekan normalisasi LGBT di tengah masyarakat.

Dia merefleksikan bagaimana pengetatan aturan penyiaran di masa lalu berhasil meredam visualisasi karakter yang menyimpang di media massa, sehingga tidak dianggap sebagai hal yang wajar oleh publik.

Kiai Cholil menegaskan bahwa desakan hukum keras ini bukan didasari atas kebencian personal terhadap para pelakunya, melainkan sebagai bentuk rasa sayang untuk menyelamatkan karakter bangsa.

Menurut dia, pembiaran gerakan ini tanpa payung hukum yang pasti justru akan menjerumuskan mereka dalam kesesatan seksual yang menular.

"Kita sayangi orangnya agar dia benar, tapi kebiasaan dan perilakunya harus kita tolak setolak-tolaknya. Maka, dihukum itu bukan karena benci pada orangnya, melainkan benci terhadap perilakunya agar orang itu kembali pada jalan yang benar," kata dia menegaskan.

MUI berharap, selain penegakan hukum positif yang kuat dari pimpinan nasional, benteng utama pencegahan tetap harus dikembalikan ke tingkat keluarga masing-masing melalui pendidikan moral, nilai agama, serta pengawasan pergaulan anak yang ketat agar tidak dirampas oleh pengaruh buruk lingkungan luar.

UI Gelar Evaluasi Internal

Universitas Indonesia akan melakukan evaluasi internal buntut unggahan media sosial Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Suara Mahasiswa (SUMA) UI. Unggahan tersebut mengenai Pride Month soal Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

"Universitas Indonesia menegaskan bahwa isi unggahan tersebut murni merupakan pandangan redaksional dari organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan," ungkap Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (14/6/2026).

Erwin kembali menegaskan bahwa konten tersebut tidak mencerminkan sikap resmi Universitas Indonesia maupun keseluruhan sivitas akademika UI.

"UI menghormati kebebasan berpendapat sebagai bagian dari kehidupan akademik yang demokratis. Kebebasan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan gagasan dan pandangan secara kritis serta bertanggung jawab," jelas Erwin dalam keterangannya.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, Erwin menegaskan bahwa UI berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan norma yang berlaku di Indonesia.

Erwin juga mengatakan UI akan terus menjunjung tinggi integritas, penghormatan terhadap martabat manusia, serta senantiasa mengupayakan terciptanya lingkungan akademik yang aman, tertib, dan kondusif. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan mutlak UI dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dalam semangat tersebut, Erwin mengatakan UI memandang kampus sebagai ruang dialog dan pengembangan ilmu pengetahuan yang terbuka terhadap berbagai pandangan.

"Namun, setiap pendapat perlu disampaikan secara santun, tidak provokatif, dan sesuai dengan etika akademik. Kebebasan berekspresi harus selalu diiringi dengan tanggung jawab sosial agar perbedaan pandangan tidak memicu polarisasi atau perpecahan di tengah masyarakat," jelasnya.

Menindaklanjuti dinamika dan keresahan yang timbul di tengah masyarakat terkait unggahan tersebut, Erwin memastikan bahwa Pimpinan UI saat ini tengah melakukan penelaahan dan langkah-langkah evaluasi lebih lanjut secara internal.

"Proses ini dilakukan bersama otoritas kampus terkait untuk memastikan bahwa setiap aktivitas kemahasiswaan senantiasa sejalan dengan Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib Mahasiswa UI, serta berpedoman pada koridor kebebasan akademik yang bertanggung jawab," ujarnya.

Untuk itu, kata Erwin, UI mengajak seluruh sivitas akademika dan masyarakat luas agar saling menghormati dan menjaga persatuan.

"UI percaya bahwa iklim kampus yang schat dibangun melalui penyampaian aspirasi yang konstruktif dan penghormatan terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," tegasnya.

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Pemerintah dan DPR untuk merumuskan regulasi khusus terkait lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). MUI menilai aturan tersebut diminta memuat sanksi yang lebih berat dibandingkan perzinaan.

Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis mengatakan, regulasi itu juga perlu mengatur sanksi bagi pihak yang melakukan kampanye LGBT. Menurutnya, kehadiran payung hukum diperlukan untuk memberikan batasan sekaligus sanksi yang jelas demi melindungi generasi muda.

"Menurut saya, ini hukuman harus lebih berat daripada hukuman perzinaan. Karena ada dua kesalahan. Kesalahan pertama adalah melakukan tindakan asusila, yang kedua adalah melakukan penyimpangan karena sesama jenis itu," ujar Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M Cholil Nafis, dikutip dari MUI Digital, Kamis (11/6/2026).

Cholil menilai hukum pidana di Indonesia saat ini belum memiliki ketentuan khusus yang mengatur LGBT. Karena itu, penanganan kasus yang ditemukan selama ini umumnya hanya berupa pembinaan oleh pemerintah daerah.

"Sekarang kan tidak ada hukuman bagi LGBT. Belum ada ketentuan hukum itu. Akhirnya, paling banter ketika ditemukan kasus, polanya hanya inisiasi dari kepala daerah untuk dibina atau dibarakkan. Ini karena tidak ada hukuman pasti berapa tahunnya," lanjutnya.

Ia menegaskan, usulan pemberian sanksi yang lebih tegas bukan didasari kebencian terhadap individu pelaku, melainkan sebagai upaya menjaga karakter bangsa. Menurutnya, perilaku tersebut harus ditolak meski orangnya tetap harus dirangkul.

"Kita sayangi orangnya agar dia benar, tapi kebiasaan dan perilakunya harus kita tolak setolak-tolaknya. Maka, dihukum itu bukan karena benci pada orangnya, melainkan benci terhadap perilakunya agar orang itu kembali pada jalan yang benar," tandasnya.

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) mengajak umat Islam menjadikan Iduladha 1447 Hijriah sebagai momentum memperkuat persatuan serta meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan seusai pemerintah menetapkan 1 Zulhijah 1447 H jatuh pada Senin, 18 Mei 2026 sehingga Iduladha jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026.

"Ini sebuah momentum penting untuk menggambarkan kepada kita umat Islam Indonesia dan seluruh dunia Islam, insyaallah Iduladha secara bersama-sama, secara serentak akan kita rayakan dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia Islam," ujar Amirsyah dalam konferensi pers di Auditorium HM Rasjidi, Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Amirsyah mengatakan, MUI bersama pemerintah terus berupaya melayani umat dan bangsa. Karena itu, ia mengajak masyarakat menjadikan ibadah kurban sebagai bagian dari rasa syukur sekaligus meningkatkan kepekaan sosial.

"Oleh karena itu, izinkan kami mengajak kita semua untuk merayakan Iduladha ini sebagai bagian dari ikhtiar kita mensyukuri nikmat Allah, memotong kurban. Jadikan kurban ini sebagai bagian dari amal saleh kita dalam rangka meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial kita kepada masyarakat," katanya.

Menurut Amirsyah, pembagian daging kurban menjadi bukti kepedulian terhadap sesama, terutama di tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan. "Kita menyadari bahwa masyarakat kita saat ini tengah menanti uluran tangan kita semua. Pembagian daging kurban secara bersama-sama adalah sebagai bukti kepedulian kita kepada umat kita dan kita jadikan ini sebagai bagian dari taqarrub ilallah," ucapnya.

Amirsyah mengatakan, makna Iduladha tidak hanya menyembelih hewan kurban, tetapi juga menghilangkan sifat ketamakan dan kerakusan dalam diri manusia. "Karena itu, menyembelih hewan kurban adalah menyembelih sifat-sifat ketamakan, kerakusan, dan sekaligus kita menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak masyarakat mendoakan pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia agar terus saling bahu-membahu menjaga kebersamaan. Selain itu, MUI turut mendoakan jemaah haji Indonesia yang tengah menunaikan ibadah di Tanah Suci agar memperoleh haji mabrur.

Bisnis.com, MAKKAH — Sejumlah jemaah haji kini memilih membayar dam di Indonesia dengan pertimbangan kemanfaatan sosial dan aspek fikih. Hal tersebut dapat dilakukan seiring adanya izin dari pemerintah, meskipun terdapat perbedaan pandangan pembayaran dam haji.

Salah seorang jemaah haji, yakni Muh. Samsuri, yang juga merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah Karanganyar (UMUKA Solo), bercerita bahwa dia dan para jemaah di kloternya telah menitipkan pembayaran dam di Tanah Air sebelum berangkat haji ke Arab Saudi.

"Kami meyakini pembayaran dam di Indonesia itu tidak salah. Yang paling penting adalah kewajiban damnya terpenuhi dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat yang membutuhkan," ujar Samsuri saat diwawancarai Tim Media Center Haji di Makkah, dikutip pada Minggu (17/5/2026).

Samsuri yang berangkat haji bersama istrinya dan rombongan teman-temannya meyakini bahwa keputusan itu telah melalui kajian fikih dan pembahasan berbagai pendapat ulama terkait dam haji tamattu’. Sebagian besar anggota rombongannya juga memilih penyembelihan dam di Indonesia.

"Kami mengkaji dari sisi fikih, membaca berbagai kitab, juga melihat pendapat para ulama. Ternyata pembayaran dam itu yang sifatnya ta’abbudi adalah kewajibannya, sedangkan tempat pelaksanaannya masuk wilayah ijtihadi," ujarnya.

Menurut Samsuri, perkembangan zaman membuka ruang baru dalam praktik pembayaran dam haji, termasuk kemungkinan penyembelihan dilakukan di negara asal jemaah.

"Kalau sesuatu itu wilayah ijtihadi, maka memungkinkan untuk dikaji sesuai perkembangan zaman dan kemanfaatannya," katanya.

Dia menilai aspek maslahat menjadi alasan penting mengapa dam haji lebih tepat disalurkan di Indonesia. Apalagi, masih banyak masyarakat miskin dan persoalan stunting yang membutuhkan perhatian.

"Tujuan utama dam itu memberi makan fakir miskin. Di Indonesia saya kira kebutuhan itu masih sangat besar dibandingkan di Arab Saudi," ujarnya.

Menurut dia, penyaluran dam di Indonesia idealnya dilakukan melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) maupun lembaga sosial lain yang memiliki basis data kemiskinan yang jelas.

Alasannya, lembaga resmi sudah memiliki peta kantong-kantong kemiskinan sehingga penyaluran daging dari hewan dam haji bisa lebih tepat sasaran.

Meskipun memilih membayar dam di Indonesia, Samsuri menegaskan dia dan rombongannya tetap menghormati jemaah yang meyakini penyembelihan dam harus dilakukan di Tanah Suci.

"Ini pilihan ijtihadi. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Yang penting saling menghormati dan terus membuka ruang diskusi," ujarnya.

Menurut Samsuri, praktik pembayaran dam haji di Indonesia memang masih tergolong baru sehingga wajar memunculkan perdebatan di tengah masyarakat.

"Sesuatu yang baru pasti menimbulkan tanda tanya. Tapi kajian fikih itu berkembang terus sesuai kebutuhan zaman," ujarnya.

Bisnis.com, MAKKAH — Terdapat perbedaan pandangan soal penyembelihan dam nusuk haji, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan fatwa bahwa dam haji tamattu dan qiran harus disembelih di Tanah Haram, sementara itu Kementerian Haji dan Umrah memperbolehkan penyembelihan hewan untuk dam di Indonesia.

Musyrif Diny Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Buya Gusrijal mengatakan bahwa perbedaan fatwa terkait dam nusuk haji tidak perlu dipertentangkan karena masing-masing lahir dari proses ijtihad ulama.

"Sebenarnya dua fatwa ini boleh dikatakan tidak berhadapan secara penuh. Karena fatwa yang satu membolehkan [di Tanah Air], tidak mengharuskan. Yang satu lagi mengharuskan di Tanah Haram," ujar Gusrijal saat diwawancarai tim Media Center Haji (MCH) di Makkah, Jumat (15/5/2026).

MUI menetapkan keputusan terkait dam dalam Fatwa Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penyembelihan Hewan Dam atas Haji Tamattu di Luar Tanah Haram. Dalam fatwa itu disebutkan penyembelihan dam bagi jemaah haji tamattu maupun qiran harus dilakukan di Tanah Haram. Jika dilakukan di luar wilayah tersebut, maka hukumnya tidak sah.

Sementara itu, Kemenhaj membuka opsi penyembelihan dam dilakukan di Indonesia maupun di Arab Saudi. Pandangan yang membolehkan dam disembelih di Tanah Air juga sebelumnya dikeluarkan oleh Muhammadiyah.

Menurut Gusrijal, perbedaan pandangan fiqih merupakan hal lazim dalam tradisi hukum Islam dan tidak seharusnya membuat jemaah bingung ataupun saling menyalahkan.

“Manapun fatwa yang mereka pilih, itu adalah pilihan hati mereka. Mana yang membuat mereka tenang dan damai sesuai dengan guru yang memberikan fatwa kepada mereka. Itu sikap kita,” katanya.

Dia menegaskan tugas Musyrif Diny bukan menentukan fatwa mana yang harus diikuti jemaah, melainkan memastikan seluruh pilihan ibadah berjalan sesuai ketentuan dan aman bagi jemaah. Bagi jemaah yang memilih mengikuti fatwa MUI, penyembelihan dam harus dilakukan melalui lembaga Adahi yang ditunjuk resmi pemerintah Arab Saudi untuk menangani dam haji.

Sementara bagi jemaah yang memilih mengikuti fatwa penyembelihan dam di Tanah Air, pemerintah juga memastikan lembaga pengelola dam memiliki mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Dalam arti lembaga yang ditunjuk untuk menangani dam di tanah air benar-benar terpercaya dan prosesnya transparan,” ujarnya.

Gusrijal berharap tidak ada pihak yang membenturkan kedua pandangan tersebut karena sama-sama berangkat dari proses ijtihad ulama.

“Padahal posisinya keduanya sama-sama berijtihad. Dan kita tahu, ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang sama,” katanya.

Menurut dia, persoalan fiqih sebaiknya diserahkan kepada para ulama dan mujtahid yang memiliki otoritas dalam menetapkan hukum.

“Ini fatwa Majelis Ulama, siapa yang nyaman dengan itu, amalkan. Dan ini fatwa lembaga-lembaga keumatan lainnya, di situ ada di Indonesia, mereka juga selama ini telah berfatwa,” ujarnya.

Dam nusuk sendiri merupakan kewajiban bagi jemaah yang melaksanakan haji tamattu maupun qiran. Haji tamattu merupakan jenis haji yang paling banyak dipilih jemaah Indonesia karena dilakukan dengan umrah terlebih dahulu sebelum pelaksanaan puncak ibadah haji.

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) dan Kementerian Haji dan Umrah ( Kemenhaj ) disarankan bertemu untuk mencari titik tengah atas perbedaan pandangan soal penyembelihan hewan dam haji. Saran tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko.

Diketahui, Kemenhaj memberi opsi bagi jemaah agar bisa menyembelih hewan dam haji di Indonesia. Sementara, MUI menyatakan penyembelihan hewan dam haji harus dilakukan di Arab Saudi.

Singgih menilai, perbedaan pandangan tersebut harus disikapi secara bijak dan proporsional. Singgih yakin kedua pihak memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia.

"Perbedaan pandangan ini saya kira harus dilihat sebagai bagian dari dinamika dalam mencari formulasi terbaik bagi penyelenggaraan ibadah haji. MUI melihat dari sisi kehati-hatian syariat, sementara pemerintah juga mempertimbangkan aspek teknis pelayanan dan kemudahan jemaah," ujar Singgih saat dihubungi, Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, aspirasi dan pandangan ulama tetap harus menjadi perhatian penting pemerintah dalam mengambil kebijakan. Apalagi, hal ini menyangkut ibadah yang memiliki dimensi fikih yang kuat seperti dam haji.

"Kita tentu menghormati pandangan MUI sebagai otoritas keagamaan. Karena itu, komunikasi dan sinkronisasi antara pemerintah dengan para ulama harus terus diperkuat agar jamaah mendapatkan kepastian yang jelas dan tidak bingung di lapangan," katanya.

Singgih menilai, kepastian akan membuat jemaah tetap dapat menjalankan ibadah dengan tenang, sah secara syariat, dan tidak terbebani oleh polemik berkepanjangan menjadi hal penting saat ini. Untuk itu, ia meminta agar Kemenhaj dan MUI bisa bertemu.

"Jangan sampai perbedaan pandangan ini justru membuat jamaah bingung atau khawatir. Pemerintah dan para ulama perlu duduk bersama mencari titik temu terbaik dengan mengedepankan kemaslahatan umat," tegas Singgih.

Sebelumnya, MUI melalui Komisi Fatwa mengimbau jemaah haji Indonesia tetap melaksanakan dam di Tanah Suci. MUI menilai penyembelihan dam merupakan satu paket rangkaian ibadah haji yang idealnya dilakukan di Tanah Haram, kecuali terdapat kondisi darurat atau larangan dari otoritas Arab Saudi.

Sementara itu, Kemenhaj menegaskan, opsi penyembelihan hewan dam haji di Indonesia merupakan bukan bentuk paksaan bagi jemaah. Opsi itu diberikan untuk menyediakan keleluasaan jemaah secara fikih haji.

Hal ini diungkapkan Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak merespons MUI yang telah menerbitkan fatwa bahwa penyembelihan hewan dam haji harus dilakukan di Arab Saudi, bukan di Indonesia. "Kami menyediakan ruang yang sangat luas untuk perbedaan. Jemaah haji yang mau dan percaya dengan fikih yang memperbolehkan dipotong dam di dalam negeri kami mempersilakan dan bisa dipotong di dalam negeri seperti pandangan Tarjih Muhammadiyah maupun pandangan lainnya," kata Dahnil saat dihubungi, Kamis (14/5/2026).

Dahnil juga mempersilakan jemaah haji yang ingin menyembelih hewan dam di Arab Saudi seperti fatwa MUI. Namun, Dahnil mengingatkan agar penyembelihan hewan itu harus dilakukan melalui lembaga resmi yang telah ditunjuk otoritas setempat.

"Yang percaya hanya bisa dipotong di Tanah Haram seperti pandangan MUI tersebut, kami persilahkan potong di Ranah Haram, tetapi harus via lembaga resmi yang dilegalkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, yakni addahi, selain di luar itu Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia menyatakan ilegal."

Atas dasar itu, Dahnil menyatakan, pemerintah dalam posisi menghormati segala pilihan jemaah dalam menyembelih hewan dam haji. Ia pun menegaskan, imbauan penyembelihan dam di dalam negeri untuk memfasilitasi jemaah yang punya perbedaan pandangan fikih.

"Jadi, Kemenhaj-Pemerintah menghormati dan menyediakan ruang seluas-luasnya terhadap perbedaan fikih dan keyakinan. Tidak dalam posisi memaksakan, tapi dalam posisi menyediakan keleluasaan secara fikih haji," tegas Dahnil.

IDXChannel - PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk (PMUI) menetapkan dividen tahun buku 2025 sebesar Rp5 per saham.

Nilai dividen yang dibagikan mencapai Rp29 miliar sebagaimana disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 11 Mei 2026.

Besaran dividen tersebut setara 32,46 persen dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk Rp89,33 miliar.

Sementara itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai Rp36,79 miliar dengan total ekuitas Rp453,17 miliar.

Dividen ini akan mengalir ke rekening pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date pada 25 Mei 2026.

Berikut jadwal pembagian dividen tunai PMUI:

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 21 Mei 2026
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 22 Mei 2026
• Cum Dividen di Pasar Tunai: 25 Mei 2026
• Ex Dividen di Pasar Tunai: 26 Mei 2026
• Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date: 25 Mei 2026
• Pembayaran Dividen: 12 Juni 2026

(DESI ANGRIANI)