Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) meminta kepada regulator dan pemerintah agar semua anggotanya bisa menjadi peserta dalam program penjaminan polis (PPP) yang pelaksanaanya berpeluang dipercepat menjadi tahun 2027.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan berujar permintaan itu disampaikan di sela acara Indonesia Insurance Summit 2026 di Yogyakarta pada 11-13 Juni 2026. Dalam acara itu, ada Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, hingga Komisioner dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Budi mengemukakan saat ini PPP masih terus dalam tahap pembahasan. Salah satu aspek yang digodok adalah batas tingkat Risk Based Capital (RBC), yang kemungkinan menjadi syarat kesertaan program tersebut.

“Nah pertanyaannya sekarang New RBC sudah mau jalan nih, ya. Jadi kami minta LPS berhati-hati dalam menentukan threshold di New RBC dalam Program Penjaminan Polis ini,” ujarnya dalam konferensi pers kinerja asuransi umum & reasuransi triwulan I/2026 di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Bahkan, AAUI juga meminta regulator dan pemerintah untuk melakukan studi banding lagi dengan beberapa negara yang telah mengimplementasikan PPP baik untuk perusahaan asuransi umum, jiwa, maupun syariah. Terlebih, program ini rencananya akan berlangsung lebih cepat pada 2027.

“Tapi kami juga masih menunggu Perpres-nya seperti apa nanti. Memang di dalam UU P2SK yang baru yang kita tunggu untuk ditandatangani presiden itu juga sudah dibunyikan juga,” sebutnya.

Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat merasa lebih tenang saat membeli satu produk asuransi. Di sisi lain, Budi menilai bahwa tahun ini adalah periode terberat bagi industri perasuransian.

Pasalnya, industri menghadapi berbagai tantangan seperti faktor kondisi geopolitik, kondisi ekonomi mikro dan makro, dan pengimplementasian PSAK 117 atau IFRS 17.

“Jadi ini memang semuanya harus kita hadapi dan banyak hal-hal mungkin yang tidak terduga akan terjadi di kuartal ketiga nanti, apakah itu perusahaan melakukan merger atau tambah modal kita enggak tahu atau juga ditarik izin,” bebernya.

Dia meneruskan, saat ini AAUI masih terus meminta dispensi atau relaksasi kepada regulator dalam memenuhi ketentuan POJK 23/2023 yang salah satunya mengatur tentang modal minimum.

Baginya, saat itu POJK tersebut dibentuk dengan asumsi kondisi ekonomi normal, tidak ada variabel kondisi geopolitik yang terjadi saat ini. Sebab itu, dia khawatir jika dipaksakan akan terjadi kekacauan (chaos).

“Ini yang kami tidak inginkan, chaos ini akhirnya beberapa perusahaan yang tidak bisa memenuhi [modal minimum] akan mengembalikan izin. Nah dampaknya apa? Terjadi PHK, nah ini yang tidak kami inginkan,” tegasnya.

Sementara itu, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyampaikan saat ini PPP masih terus didiskusikan secara intensif dengan pihak LPS, yang telah diamanahkan oleh UU P2SK yang awalnya ditargetkan berjalan pada 2028.

“Jadi, belum final bagaimana berapa iurannya, bentuk penjaminannya seperti apa. Kami harapkan ya seluruhnya bisa masuk di dalam penjaminan tersebut, tapi belum final,” ucapnya di Grha AAJI, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan tugas baru sebagai penjamin polis asuransi pada 2028. Kendati begitu, tidak semua perusahaan asuransi bisa menjadi peserta penjaminan.

Berbeda dengan bank yang diwajibkan menjadi peserta penjaminan LPS, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa pihaknya akan melihat Risk-Based Capital (RBC) untuk menentukan apakah sebuah perusahaan asuransi dapat menjadi peserta penjaminan LPS.

“Di dalam [penjamin polis] asuransi, tidak semua perusahaan itu adalah peserta penjaminan. Karena kita akan membuat cut-off yang memenuhi kriteria RBC,” kata Anggito dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa hingga akhir November 2025 sudah ada 115 perusahaan asuransi dan reasuransi yang memenuhi ekuitas minimum tahap satu pada 2026.

Dengan jumlah tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono berujar sudah hampir 80% perusahaan yang memenuhi persyaratan.

Ogi menegaskan pihaknya terus memantau pemenuhan ekuitas tahap pertama pada 2026 di perusahaan asuransi dan reasuransi, sesuai dengan POJK 23 Tahun 2023.

“Per akhir November 2025 terdapat 115 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 144 perusahaan atau sebanyak 79,86% hampir 80% telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada tahun 2026,” ucapnya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Desember 2025, Jumat (9/1/2026).

Dengan demikian, artinya hingga kini masih ada 29 perusahaan yang belum memenuhi syarat pemenuhan minimum ekuitas pada 2026.

“Diharapkan pada akhir 2026 sudah semakin besar perusahaan asuransi yang memenuhi minimum ekuitas,” tegas Ogi.

Untuk diketahui, aturan peningkatan ekuitas ini tertuang dalam POJK 23/2023 yang merevisi ketentuan sebelumnya, yakni POJK 67/2016. Sesuai aturan baru tersebut, ekuitas perusahaan asuransi harus naik secara bertahap.

Pada 2026, perusahaan asuransi diwajibkan memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar, naik dari ketentuan sebelumnya sebesar Rp150 miliar. Kemudian, perusahaan reasuransi sebesar Rp500 miliar. Sementara itu, perusahaan asuransi syariah sebesar Rp100 miliar dan reasuransi syariah Rp200 miliar.

Sebagai informasi, pada November 2025 nilai aset asuransi komersial per November 2025 totalnya mencapai Rp971,22 triliun atau tumbuh 7,49% (year on year/YoY). Sementara itu, nilai premi asuransi komersial menyentuh Rp297,88 triliun, tumbuh tipis 0,41% (YoY).

Asuransi komersial ini terdiri dari asuransi jiwa, asuransi umum, dan reasuransi. Untuk asuransi jiwa, premi tercatat Rp163,88 triliun, turun 0,75% (YoY). Sementara itu, premi asuransi umum dan reasuransi sebesar Rp134,00 triliun, tumbuh 1,88% (YoY).

Adapun, klaim asuransi komersial per November 2025 menyentuh Rp197,33 triliun. Angka tersebut terkontraksi 4,64% (YoY) dari Rp206,92 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan hingga September 2025 ini sudah ada 112 dari 144 perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum tahap pertama untuk 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pihaknya terus memantau pemenuhan ekuitas tersebut.

Dia menyebut ketentuan pemenuhan ekuitas tahap pertama untuk 2026 itu sesuai dengan amanat yang ada dalam Peraturan OJK atau POJK Nomor 23 Tahun 2023.

“Per September 2025 terdapat 112 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 144 perusahaan yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada tahun 2026,” ujarnya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Oktober 2025, Jumat (7/11/2025).

Ogi meneruskan jumlah perusahaan itu setara dengan sebesar 77,78% dari total perusahaan asuransi dan reasuransi yang ada. Artinya, kini masih ada 32 perusahaan yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum tersebut.

Sebagai informasi, pada kuartal III/2025 OJK mencatat total aset program perasuransian, yang termasuk asuransi komersial dan asuransi non komersial mencapai Rp1.181,21 triliun, tumbuh 3,39 secara tahunan atau year-on-year (YoY).

Terperinci, asuransi komersial memiliki aset sebesar Rp958,54 triliun. Kemudian, nilai premi yang termasuk asuransi jiwa dan asuransi umum dan reasuransi mencapai Rp246,34 triliun, tumbuh 0,38% YoY. Sementara itu, klaim asuransi komersial turun 4,93% YoY menjadi Rp159,82 triliun.

Adapun, untuk asuransi non-komersial seperti Taspen, Asabri, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan nilai asetnya sebesar Rp222,67 triliun. Kemudian, nilai preminya Rp143,67 triliun, tumbuh 6,09% YoY. Selanjutnya, nilai klaim mencapai Rp147,64 triliun, tumbuh 6,0% YoY.

Untuk diketahui, aturan peningkatan ekuitas ini tertuang dalam POJK 23/2023 yang merevisi ketentuan sebelumnya, yakni POJK 67/2016. Sesuai aturan baru tersebut, ekuitas perusahaan asuransi harus naik secara bertahap.

Pada 2026, perusahaan asuransi diwajibkan memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar, naik dari ketentuan sebelumnya sebesar Rp150 miliar. Kemudian, perusahaan reasuransi sebesar Rp500 miliar. Sementara itu, perusahaan asuransi syariah sebesar Rp100 miliar dan reasuransi syariah Rp200 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan opsi merger bagi perusahaan asuransi umum yang belum mampu memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 250 miliar. Ketentuan itu berbatas akhir pada pengujung 2026.

“Jadi ada skenario pencapaian itu (ekuitas minimum), bisa dengan merger saja, tidak harga mati,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, di sela puncak Hari Asuransi di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (18/10/2025).

Menurut Ogi, skema ini serupa dengan kebijakan di sektor perbankan melalui Kelompok Usaha Bank (KUB), di mana lembaga keuangan yang belum memenuhi modal inti minimum dapat bergabung dengan entitas yang lebih besar. Di sektor asuransi, pola ini disebut Kelompok Usaha Perusahaan Asuransi (KUPA).

Selain merger, perusahaan juga dapat menempuh opsi transfer portofolio ke perusahaan asuransi lain.

Untuk memenuhi ekuitas minimum, Ogi menyarankan perusahaan memperkuat modal melalui tambahan penyertaan, tidak membagikan dividen, atau kombinasi keduanya. “Jika pemegang saham tidak kuat, bisa ajak mitra lain. Kalau tidak kuat lewat KUPA, bisa merger atau transfer portofolio. Jadi, caranya banyak,” ujarnya.

Ketentuan ekuitas minimum tersebut diatur dalam Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi. Regulasi itu menetapkan batas ekuitas minimal sebesar Rp 250 miliar untuk asuransi umum konvensional dan Rp 100 miliar untuk asuransi syariah, dengan tenggat waktu pemenuhan hingga 31 Desember 2026.

Ogi menambahkan, pihaknya telah menerima aspirasi dari pelaku industri asuransi melalui Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) di sela forum Indonesia Rendezvous di Bali. Beberapa perusahaan asuransi diperkirakan belum dapat memenuhi ekuitas minimum tersebut.

Menurutnya, regulator dapat menerapkan dua mekanisme kebijakan, yakni diskresi atau relaksasi. Diskresi hanya dapat diputuskan melalui rapat Dewan Komisioner OJK, sementara relaksasi dapat diberikan kepada satu atau dua perusahaan dengan batas waktu maksimal satu tahun.

“Relaksasi dilakukan dengan menyusun rencana aksi yang disetujui direksi dan pemegang saham untuk memenuhi ekuitas minimum,” kata Ogi.

Berdasarkan data AAUI, dari 71 perusahaan asuransi umum, terdapat 19 perusahaan yang diperkirakan belum mampu memenuhi ekuitas minimum. Sementara 52 perusahaan lainnya telah memenuhi ketentuan tersebut.

Untuk sektor reasuransi, dari total delapan perusahaan, tujuh di antaranya diperkirakan telah memenuhi ekuitas minimum sebesar Rp 500 miliar, sementara satu perusahaan masih belum dapat memenuhi ketentuan hingga akhir 2026.

“Tujuan peningkatan ekuitas ini adalah memperkuat kapasitas industri perasuransian yang saat ini masih relatif kecil, agar lebih mampu menyerap risiko di masa depan,” ujar Ogi.