Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) meminta kepada regulator dan pemerintah agar semua anggotanya bisa menjadi peserta dalam program penjaminan polis (PPP) yang pelaksanaanya berpeluang dipercepat menjadi tahun 2027.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan berujar permintaan itu disampaikan di sela acara Indonesia Insurance Summit 2026 di Yogyakarta pada 11-13 Juni 2026. Dalam acara itu, ada Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, hingga Komisioner dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Budi mengemukakan saat ini PPP masih terus dalam tahap pembahasan. Salah satu aspek yang digodok adalah batas tingkat Risk Based Capital (RBC), yang kemungkinan menjadi syarat kesertaan program tersebut.

“Nah pertanyaannya sekarang New RBC sudah mau jalan nih, ya. Jadi kami minta LPS berhati-hati dalam menentukan threshold di New RBC dalam Program Penjaminan Polis ini,” ujarnya dalam konferensi pers kinerja asuransi umum & reasuransi triwulan I/2026 di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Bahkan, AAUI juga meminta regulator dan pemerintah untuk melakukan studi banding lagi dengan beberapa negara yang telah mengimplementasikan PPP baik untuk perusahaan asuransi umum, jiwa, maupun syariah. Terlebih, program ini rencananya akan berlangsung lebih cepat pada 2027.

“Tapi kami juga masih menunggu Perpres-nya seperti apa nanti. Memang di dalam UU P2SK yang baru yang kita tunggu untuk ditandatangani presiden itu juga sudah dibunyikan juga,” sebutnya.

Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat merasa lebih tenang saat membeli satu produk asuransi. Di sisi lain, Budi menilai bahwa tahun ini adalah periode terberat bagi industri perasuransian.

Pasalnya, industri menghadapi berbagai tantangan seperti faktor kondisi geopolitik, kondisi ekonomi mikro dan makro, dan pengimplementasian PSAK 117 atau IFRS 17.

“Jadi ini memang semuanya harus kita hadapi dan banyak hal-hal mungkin yang tidak terduga akan terjadi di kuartal ketiga nanti, apakah itu perusahaan melakukan merger atau tambah modal kita enggak tahu atau juga ditarik izin,” bebernya.

Dia meneruskan, saat ini AAUI masih terus meminta dispensi atau relaksasi kepada regulator dalam memenuhi ketentuan POJK 23/2023 yang salah satunya mengatur tentang modal minimum.

Baginya, saat itu POJK tersebut dibentuk dengan asumsi kondisi ekonomi normal, tidak ada variabel kondisi geopolitik yang terjadi saat ini. Sebab itu, dia khawatir jika dipaksakan akan terjadi kekacauan (chaos).

“Ini yang kami tidak inginkan, chaos ini akhirnya beberapa perusahaan yang tidak bisa memenuhi [modal minimum] akan mengembalikan izin. Nah dampaknya apa? Terjadi PHK, nah ini yang tidak kami inginkan,” tegasnya.

Sementara itu, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyampaikan saat ini PPP masih terus didiskusikan secara intensif dengan pihak LPS, yang telah diamanahkan oleh UU P2SK yang awalnya ditargetkan berjalan pada 2028.

“Jadi, belum final bagaimana berapa iurannya, bentuk penjaminannya seperti apa. Kami harapkan ya seluruhnya bisa masuk di dalam penjaminan tersebut, tapi belum final,” ucapnya di Grha AAJI, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan tugas baru sebagai penjamin polis asuransi pada 2028. Kendati begitu, tidak semua perusahaan asuransi bisa menjadi peserta penjaminan.

Berbeda dengan bank yang diwajibkan menjadi peserta penjaminan LPS, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa pihaknya akan melihat Risk-Based Capital (RBC) untuk menentukan apakah sebuah perusahaan asuransi dapat menjadi peserta penjaminan LPS.

“Di dalam [penjamin polis] asuransi, tidak semua perusahaan itu adalah peserta penjaminan. Karena kita akan membuat cut-off yang memenuhi kriteria RBC,” kata Anggito dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat premi asuransi komersial pada April 2026 mencapai Rp116,01 triliun, turun tipis 0,36% (year on year/YoY) dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut premi asuransi komersial itu terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh 3,28% YoY menjadi Rp62,58 triliun.

”Dan premi asuransi umum dan reasuransi yang terkontraksi sebesar 4,32% year on year dengan nilai sebesar Rp53,43 triliun,” katanya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Juni 2026, Jumat (5/6/2026).

Menilik data yang dipaparkannya, terlihat bahwa klaim asuransi komersial pada empat bulan pertama di 2026 menyentuh Rp75,76 triliun. Angka tersebut naik 11,12% YoY.

Lebih jauh, secara umum Ogi memandang permodalan industri asuransi komersial masih menunjukkan kondisi yang solid. Hal ini terlihat dari risk based capital (RBC) industri yang jauh di atas ambang batas 120%.

“Permodalan industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat mencatatkan risk based capital RBC masing-masing sebesar 476,11% dan 311,74% masih di atas threshold sebesar 120%,” tutur Ogi.

Adapun, nilai aset asuransi komersial per April 2026 totalnya mencapai Rp984,20 triliun atau tumbuh 4,65% YoY dari yang sebelumnya Rp940,48 triliun.

Lebih jauh, Ogi mengemukakan pihaknya tengah menyusun ketentuan rencana peraturan anggota Dewan Komisioner tentang rencana bisnis asuransi dan reasuransi yang merupakan penyesuaian atas dampak PSAK 117 terhadap rencana bisnis perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, yang sebelumnya diatur dalam SEOJK Nomor 23/SEOJK.05 2024.

“Rencana peraturan anggota Dewan Komisioner tentang laporan aktuaris asuransi dan reasuransi yang merupakan penyesuaian atas dampak PSAK 117 dari SEOJK No.29 tahun 2017 tentang laporan aktuaris tahunan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi dan perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menilai implementasi New Risk Based Capital (RBC) di industri perasuransian akan membutuhkan proses penyesuaian yang cukup panjang dan komprehensif.

Direktur Eksekutif AAJI, Emira E. Oepangat membeberkan tantangan yang akan dihadapi adalah tidak hanya terkait perubahan metodologi perhitungan, tetapi juga mencakup kesiapan data.

“Kemudian, pengembangan teknologi dan sistem, penguatan fungsi aktuaria, manajemen risiko, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” tuturnya kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (26/5/2026).

Tidak sampai di situ, menurutnya, pendekatan New RBC yang lebih risk-sensitive berpotensi meningkatkan kebutuhan modal pada beberapa perusahaan, terutama bagi perusahaan dengan profil risiko atau struktur bisnis tertentu.

Oleh karena itu, lanjutnya, perusahaan perlu memastikan kecukupan cadangan teknis, kualitas pengelolaan risiko, dan strategi investasi yang sesuai dengan profil liabilitasnya.

“AAJI juga memandang pendekatan bertahap dan kolaboratif yang dilakukan OJK melalui pilot project dan forum diskusi teknis merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas industri selama masa transisi,” tegas Emira.

Dikatakan Emira, AAJI melihat New RBC sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi industri asuransi melalui permodalan yang lebih kuat, adaptif, dan selaras dengan standar internasional.

Pihaknya berharap bahwa kebijakan tersebut dapat meningkatkan pengelolaan risiko yang disiplin, kualitas permodalan, ketahanan industri dalam menghadapi dinamika pasar, dan potensi tekanan keuangan.

“AAJI mendukung langkah Otoritas Jasa Keuangan [OJK] dalam mengembangkan skema New Risk Based Capital [New RBC] yang lebih risk -sensitive dan forward-looking sebagai bagian dari penguatan industri perasuransian nasional,” pungkasnya.

Sebagai informasi, OJK membeberkan bahwa skema New RBC akan membagi struktur permodalan available capital yang terbagi dalam dua tingkat atau tier. Tingkatan itu adalah tier 1 atau modal inti dan tier 2 atau modal tambahan.

“Ke depan New RBC akan memperkenalkan struktur permodalan available capital yang berbasis tier 1 atau modal inti dan tier 2 atau modal tambahan dengan pendekatan yang lebih risk sensitive dan forward looking,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam alam konferensi pers daring RDK OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Ogi mengatakan penyusunan POJK terkait perhitungan solvabilitas perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai bagian dari penyesuaian kerangka ketentuan solvensi saat ini masih dalam tahap penyusunan.

Ketentuan RBC yang berlaku saat ini, ucap Ogi, dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kecukupan modal dalam mengantisipasi risiko secara komprehensif. Sebab itu, penyempurnaan metode New RBC bertujuan untuk memperkuat kerangka perhitungan available capital dibandingkan dengan required capital sebagai komponen utama.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri asuransi dan reasuransi harus bersiap menerapkan New Risk Based Capital (RBC) yang nantinya akan lebih sensitif terhadap risiko (risk sensitive) dan berorientasi jangka panjang (forward looking).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan bahwa skema New RBC akan membagi struktur permodalan available capital yang terbagi dalam dua tingkat atau tier. Tingkatan itu adalah tier 1 atau modal inti dan tier 2 atau modal tambahan.

“Ke depan New RBC akan memperkenalkan struktur permodalan available capital yang berbasis tier 1 atau modal inti dan tier 2 atau modal tambahan dengan pendekatan yang lebih risk sensitive dan forward looking,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam alam konferensi pers daring RDK OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Ogi mengatakan penyusunan POJK terkait perhitungan solvabilitas perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai bagian dari penyesuaian kerangka ketentuan solvensi saat ini masih dalam tahap penyusunan.

Dia menjelaskan hal itu dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengadopsi standar internasional seperti IFRS 17 atau PSAK 117 mengenai kontrak asuransi, serta ketentuan Insurance Capital Standard (ICS) dari IAIS.

“Dan juga Insurance Core Principle [ICP] yang dikeluarkan oleh International Association of Insurance Supervisors [IAIS]. Sekaligus melakukan kalibrasi ulang faktor risiko agar lebih sesuai dengan kondisi pasar domestik,” ungkapnya.

Ketentuan RBC yang berlaku saat ini, ucap Ogi, dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kecukupan modal dalam mengantisipasi risiko secara komprehensif. Sebab itu, penyempurnaan metode New RBC bertujuan untuk memperkuat kerangka perhitungan available capital dibandingkan dengan required capital sebagai komponen utama.

Untuk melengkapi kajian itu, OJK telah menguji coba atau pilot project terhadap 10 perusahaan asuransi, yang terbagi atas 5 asuransi jiwa dan 5 asuransi umum melalui pengisian template New RBC versi sederhana untuk posisi Juni 2025 dan secara voluntary untuk posisi Desember 2025.

Lebih jauh, Ogi turut menekankan penyempurnaan RBC ini diarahkan untuk mendukung implementasi PSAK 117 di Indonesia dan memperkuat kesiapan industri dalam pelaksanaan Program Penjaminan Polis atau PPP.

“Yang menurut amanat dari Undang-Undang P2SK akan mulai dilakukan di 2028, tetapi direvisi Undang-Undang P2SK dimungkinkan Program Penjaminan Polis dimajukan ke tahun 2027,” ungkapnya.

Dengan demikian, lanjutnya, New RBC diharapkan dapat meningkatkan akurasi pengukuran kecukupan modal, memperkuat manajemen risiko, menjaga ketahanan dan stabilitas industri asuransi dalam jangka panjang, serta penyesuaian terhadap international practices di industri perasuransian.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai New RBC tentu akan memengaruhi strategi permodalan dan investasi perusahaan. Pasalnya, dengan skema yang lebih sensitif terhadap risiko, perusahaan akan semakin terdorong untuk mengelola modal secara lebih disiplin dan terencana.

“Pengelolaan modal tidak lagi hanya dilihat dari pemenuhan rasio minimum, tetapi juga dari seberapa kuat modal tersebut dalam menyerap risiko sesuai karakteristik bisnis masing-masing perusahaan,” kata Ketua Umum AAUI Budi Herawan kepada Bisnis, Selasa (12/5/2026).

Dia meneruskan bahwa dari sisi investasi, perusahaan kemungkinan akan semakin memperhatikan kualitas aset, volatilitas pasar, konsentrasi investasi, kecocokan durasi aset dan liabilitas, serta dampaknya terhadap kebutuhan modal.

Artinya, lanjut Budi, strategi investasi akan semakin erat dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen aset-liabilitas. Selain itu, New RBC dapat memengaruhi strategi underwriting, pricing, retensi risiko, program reasuransi, dan pemilihan lini usaha.

“Perusahaan akan lebih selektif dalam mengambil risiko sesuai dengan kapasitas modal dan risk appetite masing-masing. Dalam konteks ini, hasil uji coba dan masukan dari industri menjadi penting agar aturan yang disusun dapat merefleksikan kondisi riil di lapangan,” tegasnya.

Tantangan Implementasi New RBC

Meski begitu, Budi tidak memungkiri tantangan utama penerapan New RBC adalah memastikan bahwa perubahan ini dapat diimplementasikan secara konsisten, proporsional, dan tidak menimbulkan tekanan yang berlebihan bagi industri.

Menurutnya, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah kesiapan data, kualitas sistem informasi, kemampuan aktuaria dan manajemen risiko, pemahaman terhadap metodologi baru, serta kesiapan perusahaan dalam melakukan proyeksi risiko secara lebih dinamis.

“Bagi sebagian perusahaan, penyesuaian ini dapat membutuhkan investasi tambahan pada sistem, SDM, dan proses tata kelola,” sebutnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama ini meneruskan, tantangan lain adalah kalibrasi aturan. Ini karena karakteristik perusahaan asuransi dan reasuransi sangat beragam, baik dari sisi ukuran, lini usaha, struktur portofolio, maupun strategi bisnis. Sebab itu, parameter New RBC perlu disusun dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas.

“Jangan sampai pengaturan yang terlalu ketat justru membatasi ruang perusahaan dalam menjalankan bisnis secara sehat, termasuk dalam melayani kebutuhan perlindungan masyarakat,” tegasnya.

Kendati begitu, AAUI tetap memandang New RBC adalah langkah positif untuk memperkuat ketahanan industri asuransi dan reasuransi. Skema ini akan membantu perusahaan melihat kebutuhan modal secara lebih realistis, tidak hanya berdasarkan posisi saat ini, tetapi juga berdasarkan profil risiko, kualitas aset, kewajiban, strategi bisnis, serta potensi tekanan ke depan.

Oleh karena itu, lanjut Budi, AAUI berharap implementasi New RBC dapat dilakukan secara bertahap, terukur, dan disertai masa transisi yang memadai.

“Industri juga memerlukan kejelasan teknis sejak awal, termasuk metodologi perhitungan, perlakuan terhadap modal inti dan modal tambahan, serta parameter risiko yang akan digunakan,” ujarnya.

PT Asuransi Ciputra Indonesia atau Ciputra Life mengungkapkan tantangan utama mengimplementasikan New RBC adalah kompleksitas data, sistem, model, dan governance yang diperlukan untuk menghasilkan pengukuran risiko dan permodalan yang lebih granular dan forward-looking.

Direksi Ciputra Life Henry Then menyebut masih terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara beberapa risk charge dalam New RBC dibandingkan kerangka RBC existing, sehingga kebutuhan modal berdasarkan simulasi saat ini masih sangat dinamis dan memerlukan evaluasi serta kalibrasi lanjutan.

“Industri juga memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian terhadap strategi investasi, pengelolaan aset-liabilitas, penguatan infrastruktur data dan sistem, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia, khususnya di tengah proses transisi implementasi PSAK 117 yang juga masih berlangsung,” katanya kepada Bisnis, Selasa (12/5/2026).

Kendati demikian, Henry menekankan pada prinsipnya Ciputra Life menyambut baik New RBC sebagai bagian dari penguatan industri asuransi nasional menuju kerangka pengelolaan risiko yang lebih komprehensif dan forward-looking.

“Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengukuran risiko serta mendorong tata kelola permodalan yang lebih prudent dan berkelanjutan,” ucapnya.

Secara umum, lanjutnya, perusahaan terus mempersiapkan diri untuk menyesuaikan proses perhitungan permodalan dengan kerangka New RBC melalui evaluasi internal, simulasi perhitungan, serta penguatan koordinasi antara fungsi keuangan, aktuaria, manajemen risiko, dan investasi.

Dikatakan Henry, New RBC berpotensi memengaruhi strategi pengelolaan modal, investasi, asset liability management (ALM), hingga pricing dan desain produk. Hal ini karena pendekatan yang digunakan menjadi lebih sensitif terhadap profil risiko aset dan liabilitas perusahaan.

“Bagi perusahaan, dampaknya saat ini diperkirakan belum terlalu signifikan mengingat struktur permodalan perusahaan relatif sederhana dan masih didominasi oleh modal inti. Namun demikian, ketentuan tersebut tetap menjadi perhatian dalam perencanaan permodalan dan strategi investasi jangka panjang,” jelasnya.

Meski begitu, Henry mengatakan untuk ke depan perusahaan mungkin perlu melakukan penyesuaian terhadap komposisi investasi, pengelolaan durasi aset dan liabilitas, serta optimalisasi struktur permodalan agar tetap sejalan dengan profil risiko dan ketentuan solvabilitas yang berlaku.

Sementara itu, Asuransi Bintang Tbk (ASBI) membeberkan New RBC nanti akan membagi kesehatan keuangan dalam 2 kelompok, yakni group New RBC untuk perusahaan ekuitas standar dan Insurance Capital Standard (ICS) untuk perusahaan dengan ekuitas besar.

Presiden Direktur ASBI Hastanto Sri Margi Widodo turut mengungkapkan saat ini perusahaannya masuk dalam New RBC yang sedang diuji cobakan.

“Sejalan dengan telah efektifnya PSAK 117 yang bersifat forward looking dan sudah tidak berlakunya PSAK104 yang komponen neracanya banyak dipakai di RBC lama, tentunya kami sangat mendukung dan telah siap seperti tercermin dari hasil simulasi new RBC bulanan kami,” ungkapnya kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Menurutnya, penerapan peraturan baru tersebut tentunya tidak hanya akan mempengaruhi strategi pengelolaan investasi, tetapi juga mempengaruhi strategi penerimaan atau seleksi risiko untuk praktek asset liability management yang baik.

Sementara itu, lanjut Widodo, tantangan yang paling besar untuk dapat melakukan implementasi New RBC adalah proses implementasi IFRS17 yang telah berjalan dengan baik yang terintegrasi dan dengan data granulasi yang detail.

“Kemudian, tantangan lain adalah volatilitas pasar yang tinggi akan akan sangat memengaruhu nilai aset yang ada,” tuturnya.

Dia meneruskan bahwa perbedaan RBC yang sangat mendasar dari lama ke baru adalah RBC lama menggunakan PSAK 104, sedangkan New RBC menggunakan PSAK 117.

“Dari sensitivity risiko, New RBC juga lebih sensitif dan forward-looking dan admissible asset lebih luas dibanding RBC lama,” pungkas Widodo.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sompo Insurance Indonesia membukukan laba bersih sebesar Rp135,3 miliar atau tumbuh 10% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Berdasarkan laporan keuangan, laba tersebut ditopang oleh peningkatan premi dan penguatan fundamental keuangan perusahaan. Sepanjang 2025, net written premiums Sompo Indonesia tercatat mencapai Rp1,87 triliun atau naik 12% YoY. Sementara itu, total aset perusahaan tumbuh 13% menjadi Rp4 triliun.

Adapun tingkat solvabilitas atau risk based capital (RBC) asuransi konvensional berada di level 240%, jauh di atas ambang minimum regulator sebesar 120%. Kontribusi terbesar premi masih berasal dari lini asuransi kendaraan, properti, dan kesehatan yang menyumbang sekitar 79% dari total premi bruto perusahaan sebesar Rp2,7 triliun.

Di sisi lain, Sompo Indonesia membayarkan klaim senilai Rp853 miliar sepanjang 2025 atau meningkat 25% YoY. Nilai itu setara dengan sekitar Rp71,1 miliar per bulan.

President Director & CEO Sompo Indonesia Eric Nemitz mengatakan 2025 menjadi tahun yang positif bagi perseroan meski industri menghadapi berbagai tantangan.

“Tahun 2025 menjadi tahun yang sukses bagi kami di tengah tantangan yang harus dihadapi oleh industri. Kami tetap berkomitmen kuat untuk memenuhi kebutuhan perlindungan aset dan kesehatan para nasabah serta mitra bisnis,” ujar Eric dalam konferensi pers, Selasa (12/5/2026).

Dari lini usaha syariah, perusahaan mencatat surplus underwriting dana tabarru’ sebesar Rp31,9 miliar. RBC tercatat sebesar 572% untuk tabarru’ dan 10.768% untuk ujrah, juga jauh melampaui ketentuan minimum regulator.

Sompo Indonesia juga menyatakan tengah menyelesaikan proses spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) sejalan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pemisahan unit syariah pada industri asuransi.

Ke depan, perseroan menyatakan akan memperkuat pengembangan produk dan layanan, termasuk solusi berbasis syariah, guna menjaga daya saing di tengah kompetisi industri asuransi umum yang semakin ketat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan premi asuransi umum dan reasuransi pada kuartal I/2026 melambat. Meski masih mencatatkan kenaikan, laju pertumbuhannya turun dibandingkan bulan sebelumnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh sebesar 1,77% (year on year/YoY) pada kuartal I/2026.

“Premi asuransi umum dan reasuransi yang tumbuh sebesar 1,77% YoY dengan nilai sebesar Rp41,24 triliun,” ucapnya dalam konferensi pers daring RDK OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Menilik tren pertumbuhan premi sejak awal 2026, pada kuartal I/2026 ini preminya tumbuh melambat. Pasalnya, pada Januari 2026 premi tumbuh 17,92% YoY menjadi Rp18,42 triliun. Kemudian, pada Februari 2026 pertumbuhannya 7,41% YoY menjadi Rp29,98 triliun.

Adapun, Risk Based Capital (RBC) industri asuransi umum dan reasuransi masih berada pada level yang aman, yakni di atas ambang batas (threshold) sebesar 120%.

“Industri asuransi umum dan reasuransi secara agregat mencatatkan Risk Based Capital [RBC] sebesar 316,32%,” ucapnya.

Di lain sisi, OJK pernah menuturkan bahwa ke depannya, pertumbuhan premi diharapkan didorong oleh inovasi produk, penguatan distribusi, serta peningkatan literasi masyarakat.

Oleh sebab itu, Ogi menyebut pihaknya melihat prospek industri asuransi tetap positif dengan pertumbuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

“Didukung oleh keseimbangan antara segmen individu dan kumpulan, serta penguatan tata kelola dan manajemen risiko di tengah dinamika pasar dan tantangan global,” sebutnya dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, dikutip pada Kamis (7/5/2026).

Bukan Pelemahan Fundamental

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai perlambatan pertumbuhan premi pada kuartal I/2026 adalah bagian dari dinamika pertumbuhan industri. Dengan demikian, bukan sebagai pelemahan fundamental.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengungkapkan beberapa faktor yang dapat memengaruhi hal itu adalah normalisasi pertumbuhan setelah periode sebelumnya, kondisi daya beli, perkembangan pembiayaan kendaraan dan kredit.

“Aktivitas sektor properti dan korporasi, serta sikap perusahaan asuransi yang semakin selektif dalam underwriting,” ungkapnya kepada Bisnis, Kamis (7/5/2026).

Kendati demikian, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama tersebut tidak menampik memang terlihat adanya perlambatan laju pertumbuhan secara tahunan pada kuartal I/2026. Meskipun, preminya memang masih tumbuh positif.

Budi berpendapat bahwa perlambatan ini perlu dibaca secara hati-hati karena datanya bersifat akumulatif dan sangat dipengaruhi oleh pola pencatatan premi, siklus pembaruan polis, serta basis pembanding pada periode yang sama tahun sebelumnya.

“Dalam industri asuransi umum, produksi premi tidak selalu bergerak merata setiap bulan, terutama untuk polis korporasi, properti, kendaraan bermotor, kredit, proyek, dan lini komersial lainnya,” sebutnya.

Meski begitu, AAUI optimis prospek premi asuransi umum dan reasuransi hingga semester I/2026 masih berpeluang tumbuh positif, tetapi kemungkinan akan tetap moderat.

Dikatakan Budi, optimistis itu didasarkan pada fondasi kinerja 2025 yang masih positif, sehingga industri memiliki ruang untuk melanjutkan pertumbuhan pada 2026.

Pasalnya, data AAUI pada kuartal IV/2025 menunjukkan premi dicatat asuransi umum masih tumbuh 5,5% dengan beberapa lini yang tumbuhnya kuat seperti properti, asuransi kredit, engineering, suretyship, miscellaneous, marine hull, aviation, dan liability.

“Namun, arah pertumbuhan pada semester I/2026 akan sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi, pembiayaan, sektor properti, penjualan kendaraan, proyek infrastruktur, perdagangan, serta permintaan proteksi dari sektor korporasi dan ritel,” tegas Budi.

Budi menyebut bagi industri saat ini yang penting adalah menjaga agar pertumbuhan tetap berkualitas. Artinya, premi yang tumbuh harus dibarengi dengan underwriting yang prudent, rasio klaim yang terkendali, permodalan yang memadai, serta inovasi produk yang menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Strategi Dongkrak Pendapatan Premi

Dia menambahkan, strategi utama industri asuransi untuk mendongkrak pendapatan premi adalah menjaga pertumbuhan premi yang sehat dan berkelanjutan, sehingga bukan hanya mengejar volume premi.

Perusahaan asuransi umum dan reasuransi, katanya, perlu memperkuat disiplin underwriting, memperbaiki kualitas portofolio, serta mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

“Beberapa area yang masih dapat didorong antara lain perluasan asuransi properti dan bencana, asuransi kendaraan dengan skema yang lebih fleksibel, asuransi kredit yang lebih prudent, marine, engineering, liability, cyber insurance, serta produk yang melekat pada ekosistem lain atau embedded insurance, seperti pembiayaan, perjalanan, logistik, properti, dan platform digital,” bebernya.

PT Asuransi Asei Indonesia turut menyampaikan sederet cara yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan premi hingga semester I/2026. Cara ini adalah memperkuat bisnis inti yang memiliki historical profitability baik dan memperluas ekosistem distribusi dan digital channel.

“Kemudian, memperkuat kolaborasi dengan perbankan, BUMN, dan pelaku ekspor, serta memperbesar penetrasi pada sektor-sektor yang masih bertumbuh seperti perdagangan, logistik, infrastruktur, dan supply chain ecosystem,” kata Direktur Utama Asuransi Asei Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe ucapnya kepada Bisnis, Kamis (7/5/2026).

Selain itu, imbuh Dody, perusahaan juga mulai fokus pada cross selling, penguatan captive market, peningkatan service level, dan pemanfaatan data analytics untuk underwriting yang lebih presisi.

Dia meneruskan bahwa di tengah kondisi pasar saat ini, strategi pertumbuhan yang paling relevan bukan agresivitas volume semata, tetapi profitable growth dan risk-adjusted growth.

“Karena dalam kondisi industri yang semakin risk-sensitive, kualitas premi akan menjadi jauh lebih penting dibanding sekadar pertumbuhan nominal premi,” ujarnya.

Adapun, Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Azuarini Diah Parwati berpendapat strategi yang dapat dilakukan perusahaan antara lain memperluas distribusi digital, menghadirkan inovasi produk, serta meningkatkan penetrasi ke segmen retail dan UMKM.

Di sisi lain, dia menyoroti tantangan utama industri asuransi meliputi tekanan klaim, persaingan harga, ketidakpastian ekonomi global, serta risiko bencana alam dan rendahnya literasi asuransi.

Kendati demikian, Azuarini tetap memandang premi industri asuransi umum dan reasuransi prospeknya masih positif hingga semester I/2026. Hal ini karena didukung aktivitas ekonomi domestik dan meningkatnya kebutuhan proteksi.

“Namun, pertumbuhannya diperkirakan lebih moderat karena industri masih menghadapi tekanan eksternal dan cenderung lebih selektif dalam ekspansi bisnis,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global dan volatilitas harga energi pada kuartal I-2026, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance/TUGU) tetap mencatatkan kinerja positif dengan fundamental yang terjaga.

Pada kuartal I-2026, Perseroan mencatatkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih sebesar Rp265,62 miliar. Capaian tersebut mencerminkan kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kinerja yang sehat di tengah dinamika pasar dan perubahan standar pelaporan keuangan.

Sejalan dengan penerapan PSAK 117, Perseroan telah melakukan penyesuaian dalam penyajian laporan keuangan, termasuk penyajian kembali (restatement) atas laporan keuangan tahun sebelumnya guna memastikan konsistensi dan keterbandingan kinerja. Perseroan memastikan bahwa seluruh penyesuaian tersebut telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan.
Direktur Keuangan & Layanan Korporat Tugu Insurance, Fitri Azwar, menyampaikan bahwa kuartal I-2026 menjadi periode yang penuh dinamika bagi industri asuransi. Namun, Perseroan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan pengelolaan risiko.

“Di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global dan volatilitas harga energi, Perseroan tetap fokus menjaga kualitas pertumbuhan bisnis. Disiplin underwriting, penguatan portofolio, serta pengelolaan risiko yang terukur menjadi fondasi penting bagi Tugu Insurance untuk mempertahankan kinerja yang sehat dan berkelanjutan” ujar Fitri.

Pada kuartal I-2026, sesuai pencatatan menggunakan PSAK 117, Perseroan membukukan Pendapatan Jasa Asuransi sebesar Rp2,57 triliun, meningkat 5,96% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp2,42 triliun. Adapun Hasil Jasa Asuransi mencapai Rp461,01 miliar, meningkat 2,18% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp451,16 miliar. Kinerja ini ditopang oleh pengelolaan portofolio yang selektif pada lini fire & property, offshore, dan marine cargo, yang selama ini menjadi salah satu kontributor utama bagi Tugu Insurance.

Pendapatan Investasi Perseroan tercatat sebesar Rp88,17 miliar pada kuartal I-2026, mencerminkan pengelolaan portofolio yang tetap prudent di tengah dinamika pasar keuangan. Berikutnya, Pendapatan Operasional Lainnya tercatat sebesar Rp156,02 miliar, meningkat 31,25% dibandingkan Rp118,88 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini mencerminkan peran entitas anak dalam memperkuat diversifikasi sumber pendapatan Perseroan.

Fitri juga menyampaikan bahwa struktur permodalan tetap kuat untuk mendukung keberlanjutan bisnis Perseroan. Total Ekuitas solid di level Rp10,17 triliun, dengan Risk Based Capital (RBC) pada level 420,5%. Adapun Total Aset Perseroan tercatat sebesar Rp29,69 triliun pada akhir Maret 2026.

“Struktur permodalan yang solid memberikan fleksibilitas bagi Perseroan untuk menjaga stabilitas kinerja sekaligus mendukung agenda pertumbuhan ke depan. Perseroan akan terus memastikan pengelolaan modal dilakukan secara prudent, sejalan dengan komitmen untuk menjaga fundamental dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan” ujar Fitri.

Fitri menambahkan bahwa Perseroan terus memastikan kualitas pelaporan keuangan sejalan dengan standar akuntansi yang berlaku. “Penerapan PSAK 117 menjadi bagian dari upaya Perseroan dalam meningkatkan kualitas dan transparansi pelaporan keuangan. Perseroan terus memastikan bahwa kinerja yang dicapai didukung oleh fundamental yang sehat, pengelolaan risiko yang tepat, serta struktur keuangan yang tetap kuat”.

Ke depan, Tugu Insurance akan terus memperkuat fundamental bisnis serta meningkatkan kualitas pertumbuhan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Perseroan juga akan mengoptimalkan pengelolaan portofolio, menjaga disiplin risiko, serta memperkuat kontribusi entitas anak sebagai bagian dari strategi pertumbuhan Tugu Insurance.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat premi asuransi komersial pada kuartal I/2026 mencapai Rp88,36 triliun, tumbuh 0,74% (year on year/YoY).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut premi asuransi komersial itu terdiri dari premi asuransi jiwa yang masih terkontraksi 0,14% YoY dengan nilai sebesar Rp47,12 triliun.

“Dan premi asuransi umum dan reasuransi yang tumbuh sebesar 1,77% year-on-year dengan nilai sebesar Rp41,24 triliun rupiah,” katanya dalam konferensi pers daring RDK OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Lebih jauh, secara umum permodalan industri asuransi komersial masih menunjukkan kondisi yang solid. Hal ini terlihat dari risk based capital (RBC) industri yang jauh di atas ambang batas 120%.

“Permodalan industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat mencatatkan Risk Based Capital atau RBC masing-masing sebesar 474,26% dan 316,32% masih di atas threshold sebesar 120%,” ucapnya.

Dengan demikian, nilai aset asuransi komersial pada Maret 2026 totalnya mencapai Rp977,53 triliun rupiah atau naik 5,64% YoY.

Lebih jauh, Ogi mengemukakan OJK terus memantau pemenuhan ekuitas tahap pertama pada 2026 di perusahaan asuransi dan reasuransi, sesuai dengan POJK 23 Tahun 2023.

“Hingga Maret 2026 tercatat sebanyak 116 perusahaan asuransi dan reasuransi dari total 144 perusahaan atausekitar 80,56% telah memenuhi ketentuan jumlah minimum ekuitas yangdipersyaratkan,” tuturnya.

Dengan demikian, artinya hingga kini masih ada 28 perusahaan yang belum memenuhi syarat pemenuhan minimum ekuitas pada 2026.

Di sisi lain, Ogi turut melaporkan kinerja dari perusahaan penjaminan sepanjang kuartal I/2026. Per Maret 2026, nilai aset tumbuh sebesar 0,77% YoY menjadi Rp47,48 triliun rupiah.

Menilik nilai imbal jasa penjaminannya turun 4,78% YoY menjadi Rp1,99 triliun. Sementara itu, nilai klaim penjaminan tercatat sebesar Rp1,84 triliun atau terkontraksi 6,12% YoY.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan uji coba (pilot project) metode perhitungan risk-based capital (RBC) yang baru terhadap 10 perusahaan asuransi, yang terdiri atas 5 perusahaan asuransi jiwa dan 5 perusahaan asuransi umum.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan uji coba tersebut dilakukan melalui pengisian template new RBC versi sederhana untuk posisi Juni 2025, serta secara sukarela (voluntary) untuk posisi Desember 2025.

“Ke depan, new RBC akan memperkenalkan struktur permodalan available capital yang berbasis Tier 1 atau modal inti serta Tier 2 atau modal tambahan dengan pendekatan yang lebih risk sensitive dan forward looking,” kata Ogi dalam konferensi pers RDKB di Jakarta, Selasa.

Ogi mengatakan, OJK saat ini tengah melakukan penyusunan Peraturan OJK (POJK) terkait Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Reasuransi sebagai bagian dari penyesuaian kerangka ketentuan solvensi.

Hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengadopsi standar internasional, seperti IFRS 17 atau PSAK 117 mengenai kontrak asuransi, serta Insurance Capital Standards (ICS) dan Insurance Core Principles (ICP) yang dikeluarkan oleh International Association of Insurance Supervisors (IAIS).

Langkah ini, jelas Ogi, sekaligus mencakup kalibrasi ulang faktor risiko agar lebih sesuai dengan kondisi pasar domestik.

Ogi mencatat bahwa ketentuan RBC yang berlaku saat ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kecukupan modal dalam mengantisipasi risiko secara komprehensif.

Oleh karena itu, penyempurnaan metode new RBC ini bertujuan untuk memperkuat kerangka perhitungan available capital dibandingkan dengan required capital sebagai komponen utama.

Ogi menambahkan, penyempurnaan RBC juga diarahkan untuk mendukung implementasi PSAK 117 di Indonesia serta memperkuat kesiapan industri dalam pelaksanaan program penjaminan polis (PPP).

Menurut amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PS2K), program penjaminan polis akan mulai dilakukan pada 2028. Namun, program tersebut dimungkinkan untuk dimajukan ke tahun 2027 melalui revisi Undang-Undang P2SK.

“Dengan demikian, new RBC diharapkan dapat meningkatkan akurasi pengukuran kecukupan modal, memperkuat manajemen risiko, serta menjaga ketahanan dan stabilitas industri asuransi dalam jangka panjang, serta penyesuaian terhadap international practices di industri perasuransian,” kata Ogi.

Per Maret 2026, industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat mencatatkan RBC masing-masing sebesar 474,26 persen dan 316,32 persen, atau di atas threshold sebesar 120 persen.

Aset industri asuransi pada Maret 2026 mencapai Rp1.195,75 triliun atau naik 4,38 persen secara tahunan (year on year/yoy) dari posisi yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Rp1.145,63 triliun.

Dari sisi asuransi komersil, total aset mencapai Rp977,53 triliun atau naik 5,64 persen (yoy). Adapun kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi pada periode Maret 2026 mencapai Rp88,36 triliun, atau tumbuh 0,74 persen (yoy).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) atau Tugu Insurance, yang diselenggarakan pada 29 April 2026 resmi menunjuk dua komisaris baru.

Dua komisaris tersebut bernama Clifford Patrick Wuisan dan Ony Suprihartono. Saat ini, masih menunggu penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain terdapat perubahan susunan pengurus Perseroan, dalam RUPST ini Tugu Insurance turut memaparkan kinerja yang solid, baik secara konsolidasian maupun induk (own operation), untuk tahun buku 2025 (audited).

Hal itu tercermin dari pendapatan jasa asuransi secara konsolidasian hingga akhir 2025 tercatat sebesar Rp 9,11 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7,46 triliun. Sejalan dengan itu, hasil jasa asuransi pun mengalami peningkatan signifikan dari Rp736 miliar menjadi Rp1,02 triliun.

Presiden Direktur Tugu Insurance Adi Pramana, mengatakan Perseroan juga membukukan tingkat Risk Based Capital (RBC) sebesar 410,90%. Angka ini jauh lebih tinggi dari rata-rata industri yang berada pada level 335,22%.

“Capaian ini mencerminkan fundamental keuangan Perseroan yang kuat serta pengelolaan risiko yang disiplin,” tuturnya sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat (1/5/2026).

Dari sisi investasi, kinerja hasil investasi konsolidasian (termasuk share in association) tercatat sebesar Rp723 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 458 miliar.

Kemudian dari sisi rencana, saldo kas konsolidasian mencapai Rp 735 miliar, meningkat Rp 377 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

“Yang mencerminkan pengelolaan likuiditas yang baik, didukung oleh aruskas operasional yang positif serta optimalisasi pengelolaan kas,” kata Adi.

Sementara itu, dari sisi permodalan, ekuitas konsolidasian tercatat sebesar Rp 10,17 triliun, meningkat Rp 292 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, Tugu Insurance terus menjaga Financial Strength Rating (FSR) di level A- (Excellent) serta Long-Term Issuer Credit Rating (Long-Term ICR) di level “a-” (Excellent).

“Perseroan berhasil mencatat pencapaian laba tahun berjalan sebesar Rp762 Miliar, dan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan, kepada entitas induk sebesar Rp711 Miliar,” ucap Adi.

Adapun, laba tahun berjalan yang diatribusikan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp402 Miliar.

Hasil RUPST untuk Perubahan Pengurus Perseroan

Dewan Komisaris:

1. Presiden dan Komisaris Independen: Abdul Ghofar
2. Komisaris: Clifford Patrick Wuisan (*)
3. Komisaris: Ony Suprihartono (*)

Direksi:

1. Presiden Direktur: Adi Pramana
2. Direktur Keuangan dan Layanan Korporat: Fitri Azwar
3. Direktur Teknik: Fadlil Iswahyudi
4. Direktur Pemasaran Asuransi: Ery Widiatmoko
5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko: Edi Yoga Prasetyo

Keterangan: (*) menunggu penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan OJK.

Intinya kita mengikuti standar internasional. Jangan sampai kita itu tidak sejalan dengan yang di internasional,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan menyesuaikan metode perhitungan risk based capital (RBC) industri asuransi dengan merujuk pada standar internasional melalui Peraturan OJK (POJK) Perhitungan Solvabilias Asuransi yang ditargetkan terbit pada tahun ini.

“Mungkin kita tetap akan menggunakan threshold-nya (RBC) 120 persen, tapi cara menghitungnya akan kita sesuaikan mengikuti standar internasional,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono usai acara PPDP Regulatory Dissemination Day di Jakarta, Senin.

Ogi menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut mengacu pada standar yang ditetapkan oleh International Association of Insurance Supervisors (IAIS), khususnya Insurance Capital Standard (ICS).

Menurutnya, prinsip dalam ICS bersifat umum dan lebih ditujukan bagi Internationally Active Insurance Group (IAIG) atau perusahaan asuransi berskala besar, sementara OJK juga harus menyesuaikannya dengan kondisi industri asuransi domestik.

“Intinya kita mengikuti standar internasional. Jangan sampai kita itu tidak sejalan dengan yang di internasional,” kata Ogi.

Ia juga menekankan, permodalan menjadi fondasi utama bagi ketahanan industri asuransi sebagai bantalan risiko.

OJK, melalui ketentuan baru yang mulai diimplementasikan tahun ini, berupaya untuk meningkatkan ekuitas industri asuransi secara bertahap serta menerapkan klasifikasi perusahaan melalui KPPE (Kelompok Perusahaan Perasuransian berdasarkan Ekuitas) 1 dan KPPE 2.

“Jadi, kalau ekuitasnya sudah naik, perhitungan risk base capital sudah mengikuti internasional, ada standar untuk kontrak asuransi PSAK 117, dan semacamnya, kita berharap industri asuransi akan lebih baik lagi ke depannya,” kata Ogi.

Ia menambahkan bahwa penguatan industri asuransi membutuhkan waktu dan kolaborasi, mengingat kontribusi sektor ini terhadap PDB masih sekitar 6 persen dan dinilai berpotensi untuk terus ditingkatkan.

Untuk diketahui, aset industri asuransi pada Februari 2026 mencapai Rp1.219,35 triliun atau naik 6,80 persen secara tahunan (year on year/yoy) dari posisi yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.141,71 triliun.

Industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat mencatatkan RBC masing-masing sebesar 480,83 persen dan 327,98 persen, di atas threshold sebesar 120 persen.

Adapun secara total, aset sektor PPDP pada periode yang sama telah mencapai Rp2.992 triliun atau tumbuh sebesar 9,94 persen yoy, dengan nilai investasi sebesar Rp2.313 triliun yang juga tumbuh sebesar 7,94 persen yoy.

Dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK), OJK menargetkan sektor asuransi bisa tumbuh 5-7 persen pada 2026, sementara aset dana pensiun diharapkan meningkat 10-12 persen pada tahun ini.

Namun, untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029, pertumbuhan yang dibutuhkan lebih tinggi, yakni sekitar 7-9 persen untuk asuransi dan 23-25 persen per tahun untuk dana pensiun.

“Strategi untuk mencapai pertumbuhan itu tentunya harus dilakukan secara bersama-sama, baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi terhadap program-program yang sudah ada,” kata Ogi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat premi asuransi komersial hingga Februari 2026 mencapai Rp62,37 triliun, tumbuh 3,50% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan paparan yang disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, pertumbuhan premi asuransi komersial pada Februari 2026 tumbuh melambat dibandingkan Januari 2026 yang sebesar 4,67% YoY. Kendati begitu jika melihat nilainya, posisi Februari 2026 meningkat dibandingkan Januari 2026 yang sebesar Rp36,38 triliun.

“Kinerja asuransi komersial berupa akumulasi pendapatan premi pada periode Februari 2026 mencapai Rp62,37 triliun tumbuh sebesar 3,50% YoY,” kata Ogi dalam konferensi pers daring RDKB OJK Maret 2026, Senin (6/4/2026).

Secara detail, premi asuransi komersial itu terdiri dari premi asuransi jiwa terkonsolidasi yang tumbuh sebesar 0,12% YoY dengan nilai sebesar Rp32,39 triliun dan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh sebesar 7,41% YoY dengan nilai Rp29,98 triliun.

Menilik data yang dipaparkan Ogi, klaim asuransi komersial per Februari 2026 tercatat senilai Rp38,63 triliun, tumbuh 8,26% YoY, melambat dibandingkan Januari 2026 yang sebesar 8,34% YoY.

Dari sisi permodalan, Ogi mengatakan bahwa permodalan industri asuransi komersial masih menunjukkan kondisi yang solid. Dia mengungkapkan, permodalan industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi, secara agregat mencatatkan risk based capital (RBC) masing-masing sebesar 480,83% dan 327,98% dan masih di atas trade hold sebesar 120%.

Dengan demikian, total nilai aset asuransi komersial per Februari 2026 mencapai Rp999,15 triliun, meningkat 8,57% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp920,25 triliun.

“Dari sisi asuransi komersial, total aset mencapai Rp999,15 triliun atau naik 8,57% YoY,” ungkapnya.

Saat ini, OJK tengah menyusun POJK tentang laporan bulanan lembaga penjamin serta RPOJK dan PADK terkait solvabilitas perusahaan-perusahaan perasuransian sebagai implementasi dari PSHK 117 tentang kontrak asuransi yang akan mulai diterapkan pada 2027.

Di sisi penegakan ketentuan berdasarkan pemantauan kewajiban peningkatan ekuitas tahap 1 tahun 2026, Ogi mengungkapkan bahwa per Februari 2026, terdapat 114 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 144 perusahaan atau 79,17% yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada 2026.

"Selain itu, OJK sedang melakukan pengawasan khusus terhadap tujuh perusahaan asuransi dan reasuransi serta tujuh dana pensiun," pungkasnya.