JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 164 dan 139lPUU-XXIII/2025, di Gedung MK, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.

Melalui putusan tersebut, peserta program dana pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela, kini dapat memilih pencairan manfaat pensiun secara sekaligus atau berkala sesuai pilihan yang telah direncanakan tentunya.

Permohonan uji materi atau judicial review Perkara 164/PUU/XXIII/2025 ini diajukan empat karyawan PT Freeport Indonesia yaitu Lukas Saleo, Warjito, Haerudin Falah, Achmad Yani. Para Pemohon mempersoalkan manfaat dana pensiun yang dibayarkannya secara sukarela tidak dapat dicairkan secara sekaligus melainkan bertahap.

Padahal, para Pemohon menganggap bahwa dana Pensiun adalah hak pekerja. Manfaat dana pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus dapat digunakan untuk memulai usaha atau hal lain yang telah direncanakan jauh hari secara matang agar di hari tua atau masa pascapensiun pekerja dapat lebih sejahtera dengan mengembangkan usaha dari dana atau manfaat dana Pensiun.

"Putusan MK sangat bijak dan menguntungkan semua pihak," ujar kuasa hukum para pemohon Mustiyah usai menjalani sidang di MK, Senin (29/6/2026).

Menurut Mustiyah, permohonan JR yang diajukan pemohon memang bukan pembatalan terkait aturan pembayaran manfaat dana pensiun yang harus dibayarkan secara berkala, sebagaimana pasal 161 ayat (2), pasal 164 ayat (1) huruf d, dan pasal 164 ayat (2) UU P2SK. Akan tetapi memberikan pilihan atau dinyatakan bertengtangan dengan konstitusi selama tidak dimaknai ada pilihan untuk dibayarkan berkala atau secara sekaligus.

Lihat video: MK Tolak Gugatan UU IKN, Ibu Kota Tetap di Jakarta



“Jadi pada intinya selama pekerja tidak bersepakat untuk dibayarkan secara berkala manfaat dana pensiun harus dibayarkan secara sekaligus sesuai pilihan pekerja. Demikian juga terhadap ahli waris janda, duda atau anak diberikan pilihan untuk mendapatkan dana pensiun secara sekaligus atau berkala,” katanya.

Kuasa hukum lainnya Endang Rokhani menegaskan MK menerima tuntutan yang diajukan oleh para pekerja Freeport tersebut.

“Kesimpulannya tuntutan kita diterima. Terima kasih untuk perjuangan kita semua. Dukungan doa, suport semangat yang luar biasa, kesabaran dan pengorbanan dalam bentuk waktu, saran, ide dan materi yang tidak sedikit tentunya," ujarnya.

"Terima kasih jugan kepada seluruh anggota yang telah dengan sukarela mendanai dan membiayai seluruh perjuangan ini dengan memberikan kontribusi sumbangan dana perjuangan yang telah dipercayakan kepada Pengurus PUK SP KEP SPSI PTFI," sambungnya.

Seperti diketahui, Ketua MK Suhartoyo dalam sidang tersebut menyatakan jika pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela dibayar sekaligus atau berkala.

"Bahwa pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela bagi peserta, janda, duda atau anak yang terbentuk dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dibayar secara sekaligus atau berkala," katanya saat membacakan amar putusan Senin (29/6/2026).

"Sesuai dengan kehendak peserta, janda, duda atau anak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang yang mengatur dana pensiun,"

Selain itu, MK juga menyatakan Pasal 164 ayat (2) UU P2SK inkonstitusional. Sebelumnya, ketentuan tersebut membatasi pembayaran manfaat pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20%. Dengan putusan ini, peserta dapat menerima manfaat sesuai pilihannya sebagaimana diatur dalam amar putusan.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi ketika hubungan kerja berakhir karena pensiun atau pemutusan hubungan kerja.

"Maka menurut Mahkamah uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang merupakan hak pekerja buruh yang di-PHK karena berakhir masa kerjanya atau pensiun wajib dibayar sekaligus," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan.

Mahkamah juga menyatakan iuran yang telah dibayarkan pengusaha dalam program dana pensiun dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pembayaran pesangon dan hak pekerja lainnya. Namun, MK menegaskan manfaat pensiun dalam program dana pensiun merupakan manfaat tambahan untuk menjaga kesinambungan penghasilan pada masa tua.

Sementara itu, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak merupakan hak pekerja yang muncul karena berakhirnya hubungan kerja. Karena memiliki fungsi yang berbeda, Mahkamah menilai kedua manfaat tersebut tidak dapat dipersamakan.

"Oleh karena itu kedua manfaat yang diterima pekerja buruh tersebut tidak dapat saling menggantikan satu sama lain," kata Enny.

Gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS, pensiunan, penerima pensiun, hingga penerima tunjangan cair mulai hari ini, Selasa (2/6).

Pencairan ini telah diatur pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret 2026 lalu.

"Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026," demikian bunyi Pasal 15 ayat (1) beleid tersebut.

Adapun tambahan penghasilan ini dinantikan setiap tahun menjelang tahun ajaran baru karena dapat membantu kebutuhan pendidikan anak.

Penerima gaji ke-13 meliputi ASN, calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, hingga pejabat negara.

Besarannya sendiri berdasarkan komponen penghasilan yang diterima pada Mei 2026, dengan nilai yang berbeda tergantung pangkat, jabatan, hingga kelas jabatan masing-masing penerima.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah pun telah menentukan besaran gaji ke-13 bagi pimpinan, anggota, serta pegawai non-ASN di lembaga nonstruktural. Untuk pimpinan lembaga nonstruktural, misalnya, ketua atau kepala memperoleh sekitar Rp31,4 juta, wakil ketua Rp29,6 juta, serta sekretaris dan anggota masing-masing Rp28,1 juta.

Sementara itu, pejabat setingkat eselon I menerima sekitar Rp24,8 juta, eselon II Rp19,5 juta, eselon III Rp13,8 juta, dan eselon IV Rp10,6 juta.

Kemudian, untuk pegawai non-ASN berdasarkan jenjang pendidikan, nominalnya bervariasi. Lulusan SD hingga SMP bisa menerima mulai Rp4,2 juta hingga Rp5 juta tergantung masa kerja. Lulusan SMA hingga D-I berkisar Rp4,9 juta sampai Rp5,8 juta.

Lebih lanjut, lulusan D-II hingga D-III menerima sekitar Rp5,4 juta hingga Rp6,5 juta. Adapun lulusan D-IV atau S1 bisa memperoleh Rp6,5 juta hingga Rp7,8 juta, dan untuk S2 hingga S3 berkisar Rp7,7 juta sampai Rp9 juta, bergantung pada masa kerja.

Adapun komponensi gaji ke-13 yang dibayarkan dari APBN sebagai berikut:

Gaji pokok

Tunjangan keluarga

Tunjangan pangan

Tunjangan jabatan atau tunjangan umum

Tunjangan kinerja

Sementara gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBD bagi ASN, terdiri atas:

Gaji pokok

Tunjangan keluarga

Tunjangan pangan

Tunjangan jabatan atau tunjangan umum

Tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah komponen bagi para pensiunan dan penerima pensiun:

Pensiun Pokok

Tunjangan Keluarga

Tunjangan Pangan

Tambahan Penghasilan

Pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN), pensiunan, dan penerima pensiun resmi mulai dilakukan hari ini, Selasa (2/6).

Tambahan penghasilan yang setiap tahun dinantikan menjelang tahun ajaran baru itu mulai disalurkan sesuai ketentuan yang diatur pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026.

PT Taspen (Persero) melalui unggahan video di Instagram resminya mengingatkan bahwa pembayaran gaji ke-13 bagi penerima pensiun dapat dilaksanakan paling cepat mulai 2 Juni 2026.

"Pembayaran gaji ke-13 bagi penerima pensiun dilaksanakan paling cepat mulai 2 Juni 2026. Hal ini mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026," demikian keterangan yang disampaikan Taspen.

Pemerintah menetapkan gaji ke-13 diberikan kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, hingga penerima tunjangan.

Dalam PP Nomor 9 Tahun 2026 disebutkan bahwa pembayaran dilakukan paling cepat pada Juni 2026, meski pemerintah juga membuka kemungkinan pencairan dilakukan setelah Juni apabila terdapat kendala dalam proses pembayaran.

[Gambas:Instagram]

Kehadiran gaji ke-13 selama ini identik dengan kebutuhan pendidikan keluarga menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Selain itu, pencairan dana tersebut juga diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi pada pertengahan tahun.

Taspen menjelaskan besaran gaji ke-13 tahun 2026 didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada Mei 2026.

"Besaran gaji ke-13 Tahun 2026 didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2026. Gaji ke-13 tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain ke-13. Kecuali dikenakan pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah," bunyi penjelasan Taspen.

Komponen gaji ke-13 meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja yang disesuaikan dengan pangkat maupun jabatan masing-masing penerima.

Besaran yang diterima setiap orang dapat berbeda karena disesuaikan dengan status kepegawaian, golongan, pangkat, jabatan, hingga kelas jabatan yang dimiliki.

Namun demikian, tidak seluruh ASN berhak menerima gaji ke-13. Berdasarkan aturan yang berlaku, ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara serta ASN yang ditugaskan di luar instansi pemerintah dengan gaji dibayarkan oleh instansi penugasan tidak termasuk dalam kategori penerima.

Taspen juga menjelaskan mekanisme pembayaran bagi peserta yang baru memasuki masa pensiun mulai bulan ini.

"Untuk peserta yang pensiun terhitung mulai 1 Juni 2026 dan seterusnya, maka pembayaran gaji ke-13 dilakukan oleh instansi tempat bekerja terakhir," tulis Taspen.

Dengan ketentuan tersebut, pegawai yang memasuki masa pensiun per 1 Juni 2026 tidak menerima pembayaran gaji ke-13 melalui Taspen, melainkan melalui instansi tempat mereka terakhir bekerja.

Dalam proses penyaluran manfaat tahun ini, Taspen menggandeng 46 mitra pembayaran yang tersebar di berbagai daerah.

"Dalam pelaksanaan penyaluran gaji ke-13 Tahun 2026, Taspen bekerja sama dengan 46 mitra bayar yang tersebar di seluruh Indonesia," demikian keterangan Taspen.

Perusahaan pelat merah itu juga mengimbau peserta untuk melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen guna mendukung kelancaran penyaluran manfaat.

"Untuk mendukung kelancaran penyaluran manfaat secara tepat orang dan tepat waktu, peserta diimbau melakukan autentikasi cukup satu kali setiap awal bulan melalui aplikasi Andal by Taspen. Tinggal selfie!" bunyi pernyataan Taspen.

Di tengah proses pencairan yang mulai berlangsung, Taspen turut mengingatkan peserta agar berhati-hati terhadap informasi yang tidak berasal dari kanal resmi.

Peserta pensiun maupun penerima manfaat diimbau memastikan seluruh informasi terkait pencairan gaji ke-13 diperoleh melalui kanal resmi agar terhindar dari modus penipuan yang mengatasnamakan program pemerintah maupun Taspen.

[Gambas:Youtube]

Besaran pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS untuk 2026 ditetapkan paling cepat pada Juni mendatang. Hal itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret 2026.

Dalam aturan itu disebutkan gaji ke-13 diberikan kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, hingga penerima tunjangan.

"Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026," demikian bunyi Pasal 15 ayat (1) beleid tersebut.

Gaji ke-13 diberikan pemerintah untuk membantu kebutuhan pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru. Penerimanya meliputi ASN, calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, hingga pejabat negara.

Adapun besaran gaji ke-13 didasarkan pada komponen penghasilan yang diterima pada Mei 2026. Nilainya berbeda tergantung pangkat, jabatan, hingga kelas jabatan masing-masing penerima.

Pemerintah juga telah menetapkan besaran gaji ke-13 untuk pimpinan, anggota, serta pegawai non-ASN di lembaga nonstruktural. Untuk pimpinan lembaga nonstruktural, misalnya, ketua atau kepala memperoleh sekitar Rp31,4 juta, wakil ketua Rp29,6 juta, serta sekretaris dan anggota masing-masing Rp28,1 juta.

[Gambas:Youtube]

Sementara itu, pejabat setingkat eselon I menerima sekitar Rp24,8 juta, eselon II Rp19,5 juta, eselon III Rp13,8 juta, dan eselon IV Rp10,6 juta.

Kemudian, untuk pegawai non-ASN berdasarkan jenjang pendidikan, nominalnya bervariasi. Lulusan SD hingga SMP bisa menerima mulai Rp4,2 juta hingga Rp5 juta tergantung masa kerja. Lulusan SMA hingga D-I berkisar Rp4,9 juta sampai Rp5,8 juta.

Lebih lanjut, lulusan D-II hingga D-III menerima sekitar Rp5,4 juta hingga Rp6,5 juta. Adapun lulusan D-IV atau S1 bisa memperoleh Rp6,5 juta hingga Rp7,8 juta, dan untuk S2 hingga S3 berkisar Rp7,7 juta sampai Rp9 juta, bergantung pada masa kerja.

Adapun komponensi gaji ke-13 yang dibayarkan dari APBN sebagai berikut:

Sedangkan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBD bagi ASN, terdiri atas:

Berikut adalah komponen bagi para pensiunan dan penerima pensiun:

PT TASPEN (Persero) akan menyalurkan pembayaran gaji ketiga belas bagi pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai Selasa (2/6). Langkah ini diambil sesuai dengan arahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan tersebut.

Penyaluran dana jaminan hari tua ini dilakukan melalui 46 mitra bayar resmi yang tersebar di seluruh Indonesia. Proses pembayaran tersebut dirancang berjalan otomatis tanpa mewajibkan penerima mengajukan permohonan atau melakukan autentikasi ulang.

Corporate Secretary TASPEN, Henra, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah kepada para purnabakti. Penyaluran ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi para pensiunan ASN.

"Pembayaran ini mencerminkan apresiasi negara terhadap kontribusi para pensiunan, sekaligus menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan ASN aktif maupun yang telah menyelesaikan masa baktinya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (22/5).

Pemberian tunjangan ini juga mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pemerataan ekonomi masyarakat. Selain itu, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik yang tepercaya.

Sebagai informasi, besaran nominal gaji ketiga belas tahun ini dihitung berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2026. Pemerintah memastikan dana yang diterima peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TASPEN menegaskan bahwa dana tunjangan tersebut tidak akan dikenakan potongan iuran atau potongan kredit pensiun lainnya. Seluruh pajak penghasilan atas pembayaran ini juga sudah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

Bagi penerima pensiun yang memiliki lebih dari satu status kepesertaan, pembayaran hanya dilakukan satu kali. Ketentuan ini memilih jenis manfaat dengan nilai nominal terbesar yang berhak diterima peserta.

Namun, aturan berbeda berlaku bagi peserta yang sekaligus berstatus sebagai penerima pensiun janda atau duda. Kelompok ini akan menerima kedua manfaat jaminan tersebut secara penuh dari pemerintah.

Untuk aparatur negara yang baru pensiun terhitung mulai 1 Juni 2026, pembayaran gaji ketiga belas memiliki mekanisme khusus. Dana tunjangan mereka akan disalurkan oleh instansi tempat mereka terakhir bekerja.

TASPEN mengimbau seluruh penerima manfaat untuk tetap waspada terhadap segala bentuk modus penipuan yang beredar. Perusahaan menegaskan bahwa semua bentuk layanan pengurusan tunjangan ini tidak dipungut biaya apa pun.

Masyarakat disarankan untuk selalu mencari informasi resmi melalui kantor cabang terdekat atau Call Center TASPEN 1500919. TASPEN berkomitmen untuk terus menghadirkan sistem pelayanan jaminan sosial yang aman dan adaptif.

Pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS kian dinanti menjelang pertengahan tahun. Pemerintah menetapkan gaji ke-13 tahun 2026 paling cepat cair pada Juni mendatang.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret 2026.

Dalam aturan itu disebutkan gaji ke-13 diberikan kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, hingga penerima tunjangan.

"Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026," demikian bunyi Pasal 15 ayat (1) beleid tersebut.

Meski demikian, pemerintah juga membuka kemungkinan pencairan dilakukan setelah Juni apabila terdapat kendala dalam proses pembayaran.

"Dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2026," tulis Pasal 15 ayat (2) PP tersebut.

Gaji ke-13 diberikan pemerintah untuk membantu kebutuhan pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru. Penerimanya meliputi ASN, calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, hingga pejabat negara.

Besaran gaji ke-13 didasarkan pada komponen penghasilan yang diterima pada Mei 2026. Nilainya berbeda tergantung pangkat, jabatan, hingga kelas jabatan masing-masing penerima.

Namun, tidak semua ASN berhak menerima gaji ke-13. Dalam aturan tersebut, terdapat dua kategori ASN yang tidak mendapatkan pembayaran tersebut, yakni ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara dan ASN yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah dengan gaji dibayarkan oleh instansi penugasan.

Selain sebagai bantuan pendidikan, pencairan gaji ke-13 juga diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi menjelang periode tahun ajaran baru pada pertengahan tahun.

Komponen gaji ke-13 meliputi:

- Gaji pokok

- Tunjangan keluarga

- Tunjangan pangan

- Tunjangan jabatan atau tunjangan umum

- Tunjangan kinerja sesuai pangkat atau jabatan

Bisnis.com, MEDAN – Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatra Utara (Sumut) mencatat realisasi belanja negara di wilayah Sumut hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp19,45 triliun atau 30,52% dari pagu belanja negara tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp22,66 triliun dalam APBN.

Sebagai informasi, belanja negara di daerah terbagi menjadi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD).

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumut Rudy Rahmaddi mengatakan dari Rp4,25 triliun yang dibelanjakan pemerintah pusat di Sumut per 31 Maret 2026, sekitar Rp3,16 triliun diantaranya telah direalisasikan untuk belanja pegawai.

“Belanja pegawai terealisasi Rp3,16 triliun atau 27,18% dari pagu. Anggaran ini digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan kinerja, serta tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara (ASN),” ujar Rudy, Selasa (12/5/2026).

Dia menjelaskan, belanja pemerintah pusat di daerah digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Di Sumut, komponen ini telah terealisasi 18,74% dari pagu atau sekitar Rp4,25 triliun hingga akhir Maret, naik dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp3,52 triliun.

Dari catatan Perwakilan Kemenkeu Sumut, belanja pegawai mendominasi belanja pemerintah pusat di Sumut. Dari target Rp11,64 triliun di tahun 2026, terealisasi Rp3,16 triliun per 31 Maret 2026 untuk gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan hari raya pegawai (ASN).

Khusus untuk pembayaran THR ASN Pusat/ pejabat/ TNI/ Polri pada kementerian/ lembaga negara di Sumut, lanjutnya, telah direalisasikan sebesar Rp640,32 miliar bagi 174.192 pegawai pada 1.376 satuan kerja.

“Adanya pembayaran THR ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi rumah tangga pada Triwulan I Tahun 2026,” tambahnya.

Adapun utuk belanja barang telah tersalurkan Rp911,52 miliar dari pagu Rp7,30 triliun di periode sampai dengan Maret 2026, atau sekitar 12,47% dari pagu.

Rudy menyampaikan belanja barang dengan pagu tertinggi digunakan untuk program pelayanan kesehatan lanjutan, program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, program pendidikan tinggi, program penegakan dan pelayanan hukum, dan program nilai tambah daya saing industri.

Sementara belanja modal yang dipagukan hampir Rp3,7 triliun di tahun 2026 baru terealisasi Rp170,98 miliar (4,62% dari pagu) hingga akhir Maret.

Meski realisasinya lebih rendah dibanding jenis belanja lain, Rudy menyebut ada pertumbuhan signifikan dari belanja modal di Sumut.

“Kinerja belanja modal menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dengan tumbuh 3 kali lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sebesar Rp51,74 miliar,” jelas Rudy.

Dia menjelaskan belanja modal dengan pagu tertinggi digunakan untuk program prasarana strategis, program infrastruktur konektivitas, program wajib belaja 13 tahun, program ketahanan sumber daya air, dan program pendidikan tinggi.

Lebih jauh, pemerintah pusat juga telah merealisasikan Rp1,01 miliar bantuan sosial di Sumut hingga akhir Maret 2026 yang digunakan untuk perlindungan sosial.

Dari data Kemenkeu Sumut, pagu belanja bansos di Sumut tahun 2026 sebesar Rp13,76 miliar, lebih sedikit dari pagu 2025 yang mencapai Rp69,4 miliar.

Rudy mengatakan distribusi belanja negara dilakukan untuk percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Dia menyebut kinerja APBN di Sumut yang defisit Rp13,56 triliun sampai dengan Maret 2026 masih tetap dalam kondisi terjaga, di mana pendapatan dan belanja negara tetap tumbuh untuk merealisasikan kebijakan Asta Cita dan menjaga stabilitas ekonomi regional.

“Peran APBN terus dioptimalkan dalam menjaga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta mendukung program prioritas pemerintah,” tandasnya.

JAKARTA - Terbitnya SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 menimbulkan polemik. Hal ini terjadi karena para guru honorer terkejut sebab bisa ditafsirkan peraturan tersebut akan mengakhiri karier mereka di 2026 ini.

SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 adalah tentang penugasan guru non aparatur sipil negara (non ASN) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang diteken 13 Maret 2026.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah narasi "Penugasan Guru non-ASN dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026" yang ditafsirkan guru non-ASN akan dirumahkan atau dilarang mengajar pada tahun 2027.

Menanggapi hal ini Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan, keberadaan guru honorer atau Non ASN di sekolah/madrasah negeri selama ini menjadi penyelamat terhadap proses pembelajaran di kelas-kelas bagi murid.

Terlebih sebaran guru ASN tidak merata di wilayah Indonesia, banyak daerah masih kekurangan guru, karena dihentikannya penerimaan guru PNS sejak 7 tahun terakhir.

“Negara mestinya berterima kasih kepada para guru honorer Non-ASN, merekalah yang memenuhi kebutuhan atas kekurangan guru di sekolah dan madrasah kita,” katanya, melalui siaran pers, Jumat (8/5/2026).

Oleh sebab itu, lanjut Satriwan, pemerintah hendaknya jangan memecat 200.000 lebih guru honorer Non-ASN di sekolah negeri, melainkan angkat status mereka sebagai ASN PPPK penuh waktu.

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sudah melarang tegas Pemda atau sekolah merekrut guru honorer atau Non-ASN. Pasal 66 berbunyi: ”Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak UU ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN.”

Lahirnya SE Mendikdasmen No. 7 Tahun 2026 justru merupakan upaya Mendikdasmen memberi kepastian status dan penggajian bagi guru Non ASN. Karena banyak Pemda tidak memperpanjang kontrak atau akan memecat para guru honorer Non ASN tersebut.

“Bahkan Kemdikdasmen via SE itu berkomitmen memberikan insentif bagi guru Non-ASN hingga 31 Desember 2026 yang tak dapat tunjangan profesi dari pusat,” ujar guru SMA ini.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc. Perpres ini ditetapkan Presiden Prabowo pada 4 Februari 2026.

Salinan Perpres yang dilihat Senin (4/5/2026), diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan disahkan oleh Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara Lydia Silvanna Djaman.

Penerbitan Perpres ini menimbang bahwa hak keuangan dan fasilitas Hakim Ad Hoc sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman perlu diatur secara terintegrasi di dalam peraturan perundang-undangan.

“Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan dengan didukung Hakim Ad Hoc yang berintegritas, profesional, dan mandiri dalam menjalankan tugas Peraturan presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc dan Keputusan presiden Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2010 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc perlu diganti,” bunyi Perpres dalam menimbang poin b.

Dalam Pasal 1, Hakim Ad Hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Pada Pasal 2, Hakim Ad Hoc diberikan hak keuangan dan fasilitas yang terdiri atas tunjangan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya, biaya perjalanan dinas, dan uang penghargaan.

“Hakim Ad Hoc diberikan tunjangan setiap bulan. Tunjangan Hakim Ad Hoc pada setiap Pengadilan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini,” bunyi Pasal 3 poin 1 dan 2.

Selanjutnya, Pasal 6 poin 1 tertulis bahwa Hakim Ad Hoc diberikan hak menempati rumah negara dan fasilitas transportasi selama menjalankan tugasnya pada daerah penugasan.

Kemudian, Pasal 12 dijelaskan bahwa Hakim Ad Hoc diberikan uang penghargaan pada akhir masa jabatan. Uang penghargaan diberikan sebesar 2 (dua) kali besaran tunjangan. Dalam hal Hakim Ad Hoc tidak dapat masa jabatannya, pemberian uang penghargaan dilakukan berdasarkan perhitungan masa kerja jabatan.

Selanjutnya, dalam Perpres dijelaskan perhitungan masa kerja jabatan Hakim Ad Hoc sebagai berikut:

a. sampai dengan 1 (satu) tahun: 0,2 (nol koma dua) x uang penghargaan;

b. lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun: 0,4 (nol koma empat) x uang penghargaan;

c. lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun: 0,6 (nol koma enam) x uang penghargaan;

d. lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun: 0,8 (nol koma delapan) x uang penghargaan; dan

e. lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun: 1 (satu) x uang penghargaan.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,” tutup Perpres tersebut.

Berikut besaran tunjangan Hakim Ad Hoc sesuai Perpres Nomor 5 Tahun 2026:

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Rp49.300.000

2. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Rp64.500.000

3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi Rp105.270.000.

Pengadilan Hubungan Industrial

1. Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Pertama Rp49.300.000

2. Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Kasasi Rp105.270.000

Pengadilan Perikanan

1. Pengadilan Perikanan Tingkat Pertama Rp49.300.000

Pengadilan Hak Asasi Manusia

1. Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Pertama Rp49.300.000

2. Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Banding Rp62.500.000

3. Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Kasasi Rp105.270.000

Pengadilan Niaga

1. Pengadilan Niaga Tingkat Pertama Rp49.300.000

2. Pengadilan Niaga Tingkat Kasasi Rp105.270.000

Sementara tunjangan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hak Asasi Manusia sebelumnya yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2023, sebagai berikut:

Pengadilan Hak Asasi Manusia

1. Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Pertama Rp24.000.000,00

2. Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Banding Rp29.280.000,00

3. Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Kasasi Rp35.722.000,00

Pengadilan Niaga

1. Pengadilan Niaga Tingkat Pertama Rp49.300.000

2. Pengadilan Niaga Tingkat Kasasi Rp105.270.000

Bandung (ANTARA) - Tunjangan sertifikasi ribuan dosen di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, kini dipastikan cair melalui Bank Jabar Banten (BJB).

Kepastian penyaluran tunjangan melalui layanan perbankan yang lebih terintegrasi dan dijanjikan akan dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah melalui dukungan layanan digital ini, menyusul penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bank BJB dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) IV di Menara Bank BJB, Bandung, Rabu.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Bank BJB Herfinia dalam keterangan di Bandung, Rabu, menjelaskan langkah strategis yang jadi angin segar bagi tenaga pendidik ini, sebagai tahap awal di tahun 2026, akan disalurkan tunjangan sertifikasi kepada 131 dosen di 44 perguruan tinggi, dengan potensi jangkauan yang akan terus meluas.

"Sinergi dengan Bank BJB menjadi langkah konkret dalam mengintegrasikan layanan perbankan ke dalam tata kelola pendidikan tinggi yang lebih efisien dan transparan," kata Herfinia.

Tak hanya sekadar penyaluran tunjangan, lanjutnya, ruang lingkup kolaborasi ini mencakup ekosistem keuangan kampus yang komprehensif.

Mulai dari layanan pembayaran gaji (payroll), penempatan dana dalam bentuk giro, tabungan, hingga deposito, serta dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK​​​​​​​). Bank BJB juga membuka akses fasilitas kredit khusus bagi pegawai maupun dosen di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV.

Ke depan, kerja sama ini diproyeksikan tidak hanya menyentuh kesejahteraan dosen, tetapi juga merambah pada aspek akademik yang lebih luas guna mendukung mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Jabar dan Banten.

"Kerja sama ini berpotensi untuk dikembangkan lebih luas seperti penyaluran dana hibah penelitian hingga beasiswa mahasiswa," tutur Herfinia.

​​​​​​​

Herfinia mengungkapkan penandatanganan dilakukan oleh Direktur Konsumer & Ritel Bank BJB Nunung Suhartini bersama Kepala LLDIKTI Wilayah IV Dr Lukman ST MHum yang turut dihadiri jajaran manajemen Bank BJB dan LLDIKTI Wilayah IV sebagai bentuk dukungan terhadap kolaborasi yang dibangun.

Dari Bank BJB hadir Pemimpin Divisi Dana & Jasa Konsumer Maman, Pemimpin Divisi Kredit Ritel Rudy Purwadhi, CEO Regional I Iwan Prastyo, Pemimpin Kantor Cabang Sukajadi Bank BJB Erni Rosniawaty, serta perwakilan Divisi Institutional & Wholesale Banking.

Herfinia menambahkan kehadiran para petinggi ini menegaskan keseriusan Bank BJB dalam menjadikan sektor pendidikan sebagai mitra pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sekaligus pilar peningkatan kualitas layanan publik.

Sebagai informasi, sejak tahun 2024, LLDIKTI yang saat ini berjumlah 17 di seluruh Indonesia, berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dengan fungsi utama dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Sebelum kerja sama ini, kerja sama serupa telah dilakukan antara Bank BJB dengan LLDIKTI Wilayah III Jakarta dalam penyaluran tunjangan sertifikasi dosen sejak tahun 2024.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id – Perayaan Idulfitri tahun ini menjadi momentum penting bagi transformasi gaya hidup finansial masyarakat Indonesia. PT Pegadaian mencatat lonjakan signifikan dalam aktivitas transaksi emas selama periode Ramadan hingga Lebaran 2026. Alih-alih hanya berfokus pada belanja konsumtif, masyarakat kini cenderung memanfaatkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk memperkuat aset masa depan melalui investasi emas.

Data internal Pegadaian menunjukkan tren pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Memasuki penghujung Maret 2026, total gramasi pembelian Tabungan Emas tumbuh luar biasa sebesar 137,76 persen, dengan total lebih dari 5,5 ton.

Peningkatan ini didorong oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menjadikan emas sebagai instrumen lindung nilai (safe haven). Harga emas yang bertahan di level kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global memicu masyarakat untuk mengamankan nilai kekayaan mereka.

"Fenomena tahun ini menunjukkan pergeseran habit yang positif. Masyarakat tidak lagi sekadar menghabiskan THR untuk kebutuhan musiman, tetapi justru menambah kepemilikan emas sebagai strategi investasi jangka panjang," ujar Kepala Divisi Bisnis Bulion, Kadek Eva Suputra.

Pegadaian memberikan berbagai pilihan produk dan layanan berbasis emas yang menarik perhatian masyarakat. Hadirnya Tabungan Emas Pegadaian memberikan opsi transaksi emas dengan nilai yang sangat terjangkau mulai dari Rp10.000, ditambah kemudahan akses berbasis digital melalui Tring! yang semakin meningkatkan keunggulan Tabungan Emas Pegadaian.

“Pergeseran perilaku nasabah yang menginginkan fleksibilitas tinggi ini juga tercermin dari masifnya penggunaan aplikasi Tring! by Pegadaian. Melalui Tring!, masyarakat dapat bertransaksi emas kapan pun dan di mana pun, bahkan di sela-sela kesibukan persiapan mudik dan Lebaran,” tambah Kadek.

Selain pembelian, Pegadaian juga mencatat tingginya pemanfaatan likuiditas emas melalui produk gadai. Banyak nasabah memilih untuk tidak menjual emas mereka meskipun membutuhkan dana segar untuk keperluan Lebaran.

Sebagai solusinya, masyarakat memanfaatkan program Gadai Bebas Bunga yang berlaku hingga akhir April 2026. Program ini memungkinkan nasabah mendapatkan pinjaman dengan biaya sewa modal 0 persen, sehingga aset emas yang telah dikumpulkan sejak lama tetap terjaga kepemilikannya, namun kebutuhan likuiditas tetap terpenuhi.

Beberapa hal yang disinyalir memengaruhi harga emas pada Lebaran tahun ini, di antaranya tren harga emas yang mendorong masyarakat membeli emas dengan harapan proteksi nilai aset di masa depan, meningkatnya literasi keuangan di masyarakat yang memberikan pemahaman bahwa Lebaran dapat menjadi momentum untuk menyisihkan THR menjadi dana investasi, serta kemudahan akses investasi masa kini.

Misalnya, dengan adanya Tring! by Pegadaian yang membuat proses investasi emas dan gadai menjadi lebih simple dan fleksibel bagi masyarakat. Dengan capaian ini, PT Pegadaian optimis bahwa budaya investasi emas akan terus menjadi pilar stabilitas ekonomi keluarga Indonesia pasca-Lebaran

Editor: Rizqa Leony Putri