ASOSIASI Dosen Indonesia (ADI) saat ini tengah memperjuangkan kesejahteraan dosen di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi.

Tuntutan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) agar gaji pokok dosen ditetapkan minimal dua kali Upah Minimum Regional (UMR) tentu lahir dari kegelisahan yang dapat dipahami. Meskipun sebenarnya dosen jauh lebih sejahtera dibandingkan ASN kebanyakan.

Dosen selain mendapat gaji pokok dan tunjangan kinerja yang juga diterima ASN pada umumnya, juga mendapat tunjangan sertifikasi dosen, demikian juga untuk guru. Tunjangan profesi itu tidak diberikan kepada ASN lainnya.

Sedangkan hakim yang berstatus ASN adalah pejabat negara, sehingga khusus hakim, mereka mendapatkan tunjangan jabatan hakim.

Dengan kenaikan tunjangan yang diberikan Presiden pada tahun ini, telah membuat kesejahteraan hakim melampaui semua ASN, TNI, dan Polri, bahkan melampaui ASN di Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM yang mendapatkan tunjangan kinerja tertinggi.

Memang benar bahwa tidak sedikit dosen, terutama di perguruan tinggi swasta, yang menghadapi tekanan ekonomi sehingga harus mencari pekerjaan tambahan di luar kampus.

Kondisi tersebut berpotensi mengganggu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang menjadi fondasi pendidikan tinggi nasional.

Namun, kondisi itu juga dialami banyak profesi pengabdian seperti guru di sekolah swasta, dokter dan perawat di rumah sakit swasta, dan banyak profesi lainnya di swasta. Kemampuan swasta menggaji ditentukan kemampuan profitabilitasnya.

Tidak hanya di sektor swasta, persoalan kesejahteraan yang minimalis juga menimpa profesi ASN di instansi pemerintah, tidak hanya dosen, khususnya mereka yang berstatus PPPK apalagi PPPK Paruh Waktu.

Jumlahnya jutaan pegawai yang masih berjuang memastikan gajinya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian.

Sedangkan waktu telah habis untuk mengabdi kepada Negara, sehingga tidak memungkinkan mencari tambahan penghasilan dari perniagaan yang sah di luar jam kerja.

Namun, persoalan muncul ketika tuntutan kesejahteraan dosen ditempatkan sebagai tuntutan yang bersifat eksklusif bagi satu profesi tertentu, yakni dosen.

Mengapa standar tersebut hanya diperjuangkan untuk dosen, sementara negara memiliki banyak profesi publik lain yang sama-sama memikul tanggung jawab strategis.

Guru, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, analis kebijakan, penyuluh, polisi kehutanan, petugas pemasyarakatan, petugas imigrasi, bendahara, pejabat pengadaan, pejabat pengelola keuangan, auditor, akuntan pemerintah, statistisi, pengawas, perekayasa, perencana, arsiparis, pranata komputer, penyidik, analis hukum, dan puluhan profesi ASN lainnya, bahkan prajurit TNI hingga anggota Polri juga menghadapi tekanan biaya hidup yang terus meningkat.

Sebagian dari mereka bahkan harus bekerja dalam kondisi risiko kehilangan work life balance, fisik, moral, godaan korupsi, hukum, maupun keselamatan yang jauh lebih tinggi daripada dosen.

Dalam perspektif keadilan distributif, negara tidak dapat memberikan perlakuan istimewa kepada satu kelompok profesi tanpa alasan yang benar-benar kuat dan dapat diterima secara universal.

Filsuf politik John Rawls menegaskan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi kelompok yang paling kurang beruntung.

Sulit menjelaskan mengapa dosen harus memperoleh jaminan kesejahteraan berupa gaji pokok minimal dua kali UMR, sementara profesi pelayanan publik lainnya tidak memperoleh perlakuan serupa.

Prinsip keadilan yang sama juga dikenal dalam administrasi publik melalui konsep horizontal equity, yaitu mereka yang berada pada posisi setara harus diperlakukan secara setara.

Jika persoalan yang dihadapi sesungguhnya adalah penurunan daya beli aparatur negara akibat inflasi dan stagnasi remunerasi selama bertahun-tahun, maka solusi yang lebih adil bukan memberikan privilege kepada satu profesi, melainkan memperbaiki sistem kesejahteraan seluruh aparatur negara secara proporsional.

Fakta yang terjadi selama lebih dari satu dekade menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan tidak hanya dialami dosen.

Gaji pokok ASN, TNI, dan Polri hanya mengalami penyesuaian secara sporadis, sementara banyak tunjangan praktis stagnan sejak 2014.

Dalam periode yang sama, inflasi terus berjalan dan secara perlahan menggerus daya beli jutaan keluarga aparatur negara.

Karena itu, akar masalahnya bukan terletak pada profesi tertentu, melainkan pada belum adanya mekanisme yang menjamin penyesuaian kesejahteraan aparatur secara berkala dan berkelanjutan.

Atas dasar itu, perjuangan yang lebih relevan bukan meminta negara menetapkan gaji pokok dosen minimal dua kali UMR, melainkan mendorong lahirnya kebijakan nasional yang menjamin seluruh ASN, TNI, dan Polri memperoleh penyesuaian penghasilan yang adil sesuai inflasi, pertumbuhan ekonomi, tanggung jawab jabatan, dan kemampuan fiskal negara.

Dengan pendekatan tersebut, keadilan tidak hanya dirasakan oleh satu kelompok profesi, tetapi menjadi hak seluruh aparatur yang mengabdikan diri kepada negara.

Negara harus memiliki mekanisme penyesuaian berkala gaji dan tunjangan seluruh ASN, TNI, dan Polri terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan kata lain, dari perspektif teori keadilan, titik lemah tuntutan ADI bukan pada keinginan meningkatkan kesejahteraan dosen, itu sah dan wajar, melainkan pada permintaan perlakuan istimewa bagi satu profesi ketika persoalan yang dihadapi sesungguhnya bersifat sistemik dan dialami oleh hampir seluruh aparatur negara.

Argumen konstitusional yang kuat seharusnya: tidak diskriminatif, tidak menciptakan kecemburuan profesi, selaras dengan prinsip keadilan horizontal, dan sejalan dengan penurunan daya beli yang terjadi pada hampir seluruh aparatur negara selama lebih dari satu dekade.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai bentuk dukungan PT TASPEN (Persero) terhadap program Rumah Layak Huni Pemerintah Indonesia, perusahaan menggelar pertemuan strategis untuk membahas dan merumuskan teknis pelaksanaan program bagi pekerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan.

Pembahasan mencakup skema pembiayaan, kolaborasi kelembagaan, serta model implementasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan peserta melalui akses hunian yang layak dan terjangkau.

Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Maruarar Sirait, Direktur Utama TASPEN Rony Hanityo Aprianto, Komisaris Utama TASPEN Fary Djemy Franscis, serta Direktur Utama Bank Mandiri Taspen Panji Irawan di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (21/4).

Komisaris Utama TASPEN, Fary Djemy Franscis, menyampaikan bahwa “Program penyediaan rumah layak huni ini merupakan bagian dari inovasi yang diinisiasi perusahaan untuk memperluas manfaat perlindungan bagi peserta.

ASN dan pensiunan tidak hanya membutuhkan jaminan pensiun, tetapi juga dukungan kesejahteraan yang lebih luas, termasuk akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.”

Inisiatif ini juga telah menegaskan komitmen TASPEN dalam menghadirkan inovasi yang relevan bagi kebutuhan peserta, serta berupaya dalam memberikan dampak nyata bagi peserta. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan peserta, dalam hal ini, pekerja ASN dan pensiunan.

“Pertemuan perdana ini juga menjadi awal yang baik dalam mengembangkan skema perumahan peserta TASPEN yang diharapkan dapat menjadi salah satu program strategis TASPEN ke depan,” tambah Fary Djemy Franscis.

Inisiatif ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mendorong peran aktif BUMN untuk menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

TASPEN terus berkomitmen untuk memperkuat perannya sebagai institusi yang profesional, terpercaya, dan berkelanjutan dalam mengelola dana peserta, serta menjadi center of excellence dalam pengelolaan jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara, termasuk melalui pengembangan ekosistem perlindungan dan kesejahteraan yang lebih komprehensif seperti penyediaan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, terus memperkuat komitmennya dalam memberikan kepastian perlindungan jaminan sosial serta meningkatkan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah daerah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Kapuas dan PT Taspen (Persero), yang dirangkai dengan kegiatan sosialisasi program Taspen bagi PPPK.

Wakil Bupati Kapuas, Dodo, mengatakan kerja sama ini bertujuan memberikan rasa aman sekaligus kepastian perlindungan jaminan sosial bagi PPPK yang bertugas di berbagai perangkat daerah.

"Kegiatan ini bertujuan memberikan kepastian perlindungan jaminan sosial serta peningkatan kesejahteraan bagi PPPK di Kabupaten Kapuas," kata Dodo dalam kegiatan yang digelar di rumah jabatan Bupati Kapuas, Senin (9/2).

Ia menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PPPK, merupakan roda penggerak utama dalam pembangunan daerah.

Karena itu, menjamin kesejahteraan serta perlindungan hari tua bagi ASN tidak semata menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bentuk apresiasi negara atas dedikasi dan pengabdian mereka.

Melalui keikutsertaan dalam program PT Taspen, PPPK akan memperoleh berbagai manfaat perlindungan, mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) selama masa kerja aktif, hingga Jaminan Hari Tua (JHT) serta program persiapan pensiun.

"Ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan kepastian bagi PPPK, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus dalam menjalankan tugasnya," ujarnya.

Namun demikian, Dodo mengingatkan agar peningkatan status dan kesejahteraan PPPK harus diiringi dengan peningkatan disiplin dan kinerja. Ia menegaskan tidak ingin ada penurunan semangat kerja setelah kesejahteraan meningkat.

"Disiplin adalah kunci utama seorang ASN. Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan dedikasi yang tinggi," tegas Dodo.

Lebih lanjut, dia mengajak seluruh PPPK untuk terus menjaga dan menghidupkan semangat "Kapuas Bersinar", yakni visi Kabupaten Kapuas yang berdaya saing, sejahtera, indah, aman, dan religius.

"Saya ingin saudara sekalian menjadi motor penggerak dalam mewujudkan Kapuas Bersinar di segala bidang. PPPK adalah energi baru bagi birokrasi kita. Dengan adanya perlindungan dari Taspen, saya berharap energi ini meledak menjadi prestasi-prestasi baru bagi Kabupaten Kapuas," tambahnya.

Dodo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Taspen (Persero) atas terjalinnya kerja sama yang dinilai sangat bermanfaat bagi aparatur pemerintah daerah.

"Kami berharap PT Taspen terus memberikan bimbingan, sosialisasi, serta kemudahan akses klaim bagi seluruh pegawai kami, sehingga manfaat dari kerja sama ini benar-benar dapat dirasakan secara langsung dan cepat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Taspen Palangka Raya, Muchlis Herdian dalam sambutannya menjelaskan, melalui kesepakatan bersama ini, akan memberikan rasa aman, kepastian, dan perlindungan bagi seluruh PPPK, baik selama masa kerja maupun dalam menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari.

"Melalui kerja sama ini, PPPK di lingkungan Pemkab Kapuas akan mendapatkan akses terhadap berbagai program Taspen, termasuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta layanan perlindungan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Muchlis.

Kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi program Taspen yang memaparkan secara rinci mengenai hak dan kewajiban PPPK sebagai peserta, mekanisme pendaftaran, proses klaim, serta pemanfaatan layanan digital Taspen.

Bisnis.com, Jakarta - Pemerintah mulai mematangkan rencana penerapan sistem single salary bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Kebijakan ini dirancang sebagai upaya strategis pemerintah untuk membentuk sistem penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih ringkas, berkeadilan, dan transparan. Melalui skema tersebut, pemerintah juga menargetkan adanya peningkatan kesejahteraan ASN secara berkelanjutan, sejalan dengan prinsip efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Rencana penerapan kebijakan tersebut tercantum dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026. Secara khusus, kebijakan single salary dibahas dalam bagian prakiraan maju belanja negara untuk periode 2026–2029. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menempatkan sistem penggajian tunggal sebagai bagian dari agenda reformasi belanja pegawai sekaligus transformasi manajemen ASN yang menjadi fokus kebijakan jangka menengah.

Mengacu pada dokumen Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2017, sistem single salary didefinisikan sebagai mekanisme pengupahan yang mengintegrasikan seluruh komponen pendapatan ASN, mulai dari gaji pokok, berbagai tunjangan, hingga insentif, ke dalam satu paket gaji bulanan. Dengan penerapan sistem ini, ASN tidak lagi menerima penghasilan dalam bentuk komponen terpisah, melainkan memperoleh pendapatan secara menyeluruh, terukur, dan lebih mudah diawasi setiap bulan.

Menanggapi rencana tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menilai kebijakan single salary yang dirancang pemerintah merupakan bagian dari transformasi manajemen ASN yang lebih luas.

“Jika memang tahun 2026 akan diterapkan penggajian tunggal, kita tunggu bagaimana aturan teknisnya agar sesuai dengan spirit tata kelola manajemen ASN dan reformasi birokrasi,” ujar Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin.

Ia menegaskan bahwa konsep penggajian tunggal telah memiliki dasar hukum yang kuat karena telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN). Dengan demikian, kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari kerangka perencanaan pembangunan nasional jangka panjang.

Lebih lanjut, Khozin menjelaskan bahwa arah kebijakan single salary selaras dengan tujuan reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan aparatur negara yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh sebab itu, pencantuman kebijakan ini dalam RAPBN 2026 dipandang sebagai langkah lanjutan pemerintah untuk menerjemahkan mandat RPJMN ke dalam kebijakan fiskal yang konkret dan terukur.

Keuntungan Single Salary untuk ASN

Dari sisi kebijakan anggaran, penerapan single salary diyakini dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas belanja negara. Dengan struktur penggajian yang lebih sederhana, pemerintah dinilai lebih mudah dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi belanja pegawai, sekaligus meminimalkan tumpang tindih komponen tunjangan.

Bagi ASN, sistem single salary menawarkan sejumlah keuntungan. Salah satunya adalah kepastian penghasilan, karena seluruh komponen pendapatan diterima dalam satu paket gaji bulanan. Selain itu, sistem ini berpotensi mengurangi kesenjangan penghasilan antar-ASN, terutama yang selama ini terjadi akibat perbedaan tunjangan kinerja antarinstansi. Penghasilan ASN diharapkan lebih mencerminkan nilai jabatan, tanggung jawab, dan kinerja, bukan sekadar lokasi atau instansi penugasan.

Kekurangan Single Salary untuk ASN

Namun demikian, penerapan sistem single salary juga memiliki tantangan dan potensi risiko. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kemungkinan penurunan penghasilan bagi ASN di instansi yang selama ini memiliki tunjangan kinerja tinggi. Selain itu, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada akurasi penilaian jabatan dan kinerja. Jika penilaian tidak dilakukan secara objektif dan terukur, sistem gaji tunggal berpotensi menimbulkan ketidakadilan di kalangan ASN.

Tantangan lainnya terletak pada masa transisi dari sistem penggajian lama ke sistem baru. Pemerintah perlu menyiapkan regulasi turunan, sistem administrasi, serta sosialisasi yang memadai agar kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif tanpa menimbulkan gejolak. Pada tahap awal, pemerintah juga berpotensi menghadapi tekanan anggaran untuk memastikan kesejahteraan ASN tetap terjaga.

Dengan masuknya skema single salary dalam RAPBN 2026, pemerintah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan reformasi birokrasi secara bertahap dan terencana. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memperbaiki sistem penggajian ASN, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya birokrasi yang lebih transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meluruskan isu penerapan sistem gaji tunggal (single salary) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Rini menegaskan bahwa pemerintah saat ini berpedoman pada Undang-Undang No. 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengusung konsep penghargaan total (total reward), bukan sekadar penyatuan komponen gaji.

"Bukan hanya kita menyatukan salary, bukan itu konsepnya. Sebenarnya kita memberikan penghargaan kepada ASN itu bukan hanya dari materi saja, tetapi dari sistem kerja," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Menurutnya, implementasi konsep ini akan melihat aspek kesejahteraan ASN dalam spektrum yang lebih luas dibandingkan wacana single salary yang selama ini beredar.

Terkait peta jalan birokrasi 2026, Rini mengungkapkan pihaknya telah menginstruksikan 48 kementerian dalam kabinet saat ini untuk segera menyusun analisis kebutuhan pegawai sesuai rencana strategis lima tahun ke depan.

Menurutnya, analisis ini krusial untuk menentukan postur SDM nasional, sekaligus memetakan jabatan mana yang memerlukan penambahan pegawai (positive growth) atau justru pengurangan (minus growth) sesuai arahan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi kementerian yang baru, yang sedang melaksanakan tugas-tugas, yang sekarang fungsi pemerintah itu sudah terbagi habis, tentunya harus sudah mulai menyiapkan. Tentunya saya juga harus menyiapkan secara nasional posturnya seperti apa," jelasnya.

Pergeseran Prioritas Rekrutmen ASN

Lebih lanjut, Rini memberikan sinyal pergeseran prioritas dalam rekrutmen ASN ke depan. Setelah periode sebelumnya pemerintah menghabiskan banyak energi untuk penyelesaian status tenaga honorer, fokus selanjutnya akan diarahkan pada regenerasi birokrasi melalui rekrutmen lulusan baru (fresh graduate).

Dia mengakui saat ini masih ada keterlambatan penetapan Surat Keputusan (SK) bagi tenaga honorer di sejumlah instansi pemerintah daerah yang meleset dari target Oktober lalu. Hanya saja, arah kebijakan jangka panjang tetap pada peremajaan birokrasi.

"Saya sangat concern terhadap bagaimana regenerasi untuk para ASN dan tentunya para fresh graduate," pungkasnya.

Wacana Sistem Gaji Tunggal ASN

Beberapa waktu lalu, wacana sistem penggajian tunggal atau single salary bagi ASN kembali mengemuka di tengah sorotan atas gaji pejabat dan anggota DPR, serta berlanjutnya kebijakan efisiensi anggaran.

Sistem single salary aparatur sipil negara (ASN) itu masih dikaji oleh Kementerian Keuangan. Mekanisme gaji tunggal pun tidak akan berlaku pada 2026.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman meminta setiap pihak bersabar. Menurutnya, sistem penggajian tunggal itu belum akan diterapkan dalam waktu dekat.

"Itu kan masih jangka menengah. Itu masih dikaji oleh BKN [Badan Kepegawaian Negara]," ujar Luky di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Rofyanto Kurniawan menambahkan bahwa sistem penggajian tunggal ASN itu belum akan berlaku pada tahun depan atau 2026.

Dia tidak menampik bahwa Kemenkeu dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah membahas sistem penggajian tunggal ASN itu. Hanya saja, dia belum memberi keterangan detail karena pemerintah masih akan melihat perkembangan keadaan.

"Jadi nanti akan jadi pertimbangan pemerintah dalam menyiapkan skema gajinya," ujar Rofyanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Wacana sistem gaji tunggal bagi ASN sejatinya bukan isu baru. Isu itu sempat muncul pada 2023, ketika Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR.

Kala itu, Suharso menjelaskan bahwa reformasi single salary masuk dalam prioritas rencana kerja pemerintah 2024, satu paket dengan kebijakan reformasi pensiun PNS. Namun, kebijakan itu tidak berjalan.

Kini, rencana penerapan single salary ASN kembali muncul dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2026. Dalam bagian intervensi belanja kementerian/lembaga dalam rangka transformasi tata kelola, disebutkan sejumlah kebijakan yang akan dilakukan pada periode jangka menengah.

"Adalah penataan proses bisnis dan kelembagaan pembangunan, transformasi kesejahteraan, dan sistem penggajian tunggal," tertulis dalam dokumen tersebut.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun anggaran 2026 mengalami penurunan drastis menjadi Rp15,15 triliun, atau turun Rp6,59 triliun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp21,74 triliun.

Pemotongan dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi biang kerok di balik anjloknya belanja daerah Kalimantan Timur (Kaltim).

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyatakan pihaknya tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan daerah dalam rangka menyongsong pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028.

Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti Rapat Paripurna ke-47 DPRD Kaltim, Minggu (30/11/2025).

"Mohon maaf ya, anggarannya hari ini semua dipangkas untuk di Pemprov Kaltim. Semuanya dipangkas habis," kata Rudy Mas'ud dalam keterangan resmi, Senin (1/12/2025).

Namun, dia memastikan bahwa pengurangan anggaran tidak akan berdampak pada kesejahteraan aparatur sipil negara.

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi seluruh ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dipastikan tetap terjaga.

"Yang jelas hari ini bahwa tambahan penghasilan pegawai atau TPP seluruh ASN Pemprov Kaltim semuanya aman terkendali. Program Gratispol dan Jospol juga semuanya Insya Allah berjalan sesuai dengan harapan," katanya.

Lebih lanjut, Rudy mengungkapkan bahwa langkah-langkah penghematan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya strategis memperkuat fondasi pembangunan Kalimantan Timur.

Menurutnya, pemerintah provinsi akan tetap menjaga program-program prioritas yang berorientasi pada pelayanan publik.

"Bahwa ini bagian daripada ikhtiar kita untuk membangun Kalimantan Timur, komitmen ke depan siap untuk menyambut Ibu Kota Nusantara 2028," katanya.

Sebagai alternatif untuk mengatasi defisit anggaran, Rudy mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi akan mengintensifkan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Optimalisasi sumber-sumber pendapatan lokal diharapkan dapat mengompensasi penurunan transfer dana dari pusat.

"Untuk PAD Insya Allah lebih kencang lagi ke depan," pungkasnya.

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Kota Pematangsiantar mempercepat penyediaan rumah subsidi untuk masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Pematangsiantar yang belum memiliki rumah.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pematangsiantar, tercatat sekitar 800 ASN yang belum memiliki rumah.

Pelaksana tugas (Plt.) Asisten Administrasi Umum Rosion Julietta Hutauruk menyampaikan Pemko Pematangsiantar saat ini menjadikan penyediaan rumah layak huni sebagai prioritas utama. Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan masyarakat mengingat rumah merupakan kebutuhan dasar yang sama kedudukannya dengan kebutuhan pangan dan sandang.

“Tanpa tempat tinggal yang layak, kebutuhan manusia belum terpenuhi. Karena itu, sesuai arahan Bapak Wali Kota, kami melakukan percepatan dan sosialisasi aktif agar setiap ASN dan masyarakat di Pematangsiantar memiliki akses terhadap hunian yang terjangkau,” ujar Rosion, Kamis (13/11/2025).

Dikatakan Rosion, Pemko Pematangsiantar bekerja sama dengan Bank Sumut dan asosiasi pengembang untuk memfasilitasi proses sosialisasi dan pendampingan kepemilikan rumah subsidi di wilayahnya. Kolaborasi ini disebutnya untuk memastikan ASN dan masyarakat mendapatkan solusi pembiayaan yang mudah, aman, dan sesuai kemampuan mereka.

Pemimpin Cabang Koordinator Bank Sumut Pematangsiantar Subhan Pardosi mengatakan program kolaborasi Pemko Pematangsiantar dengan Bank Sumut ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial pemerintah terhadap masyarakat.

Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Sumut turut berkomitmen mendukung Pemerintah Provinsi Sumatra Utara termasuk Pemko Pematangsiantar dalam meningkatkan kesejahteraan ASN dan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami ingin menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun ekonomi rakyat dan memperkuat kesejahteraan sosial. Rumah layak huni adalah fondasi keluarga yang sejahtera,” ujar Subhan.

Adapun target dukungan pembiayaan perumahan subsidi oleh Bank Sumut di wilayah Pematangsiantar ialah sebanyak 1.330 unit rumah. Dari jumlah tersebut, sekitar 600–700 unit disebut Subhan telah terjual, sedangkan sisanya masih tersedia bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima FLPP.

Sebagai informasi, harga rumah subsidi di Sumatra Utara sebesar Rp166 juta per unit. Masyarakat dapat memiliki rumah subsidi dengan suku bunga tetap 5%, tenor hingga 20 tahun, serta cicilan mulai Rp1 juta per bulan.

Subhan menyebut program ini menjadi salah satu opsi pembiayaan paling terjangkau di wilayah Sumatra Utara. Calon pembeli bahkan hanya perlu menyiapkan uang muka sebesar 1% atau sekitar Rp1,6 juta untuk memiliki rumah layak huni.

Subhan mengatakan Bank Sumut memastikan setiap proses pembiayaan dijalankan dengan prinsip tata kelola dan mitigasi risiko yang kuat. Pemohon rumah bersubsidi wajib merupakan WNI yang belum memiliki rumah, berusia 21-60 tahun, memiliki NIK dan NPWP, serta rekam jejak kredit yang sehat.

“Kami ingin program ini tepat sasaran, membantu mereka yang benar-benar membutuhkan dan memiliki komitmen menjaga kelancaran pembayaran. Ini bagian dari upaya kami menjaga kualitas pembiayaan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Subhan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Penerapan gaji tunggal atau single salary untuk para aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu wacana pemerintah yang belum terwujud.

Untuk diketahui, single salary adalah sistem penggajian di mana semua komponen gaji dijadikan satu jenis penghasilan.

Menurut Civil Apparatus Policy Brief Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertajuk Kebijakan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil: Design Gaji dan Tunjangan pada 2017 komponen yang akan disatukan terdiri atas unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan) dan sistem grading atau pemeringkatan terhadap nilai atau harga jabatan akan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS.

Grading ini akan menunjukkan posisi, beban kerja, tanggungjawab dan risiko pekerjaan.

Menurut pemerintah, sistem penggajian single salary dapat menjamin kesejahteraan ASN, bahkan hingga memasuki usia pensiun dan dapat menjadi solusi agar ASN tidak terjebak dalam utang yang besar.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh sebelumnya mengatakan bahwa hingga kini penghasilan dan manfaat pensiun ASN masih sangat rendah, terutama untuk golongan I dan II.

Hal ini membuat sebagian besar ASN masih menghadapi beban cicilan sampai masuknya masa pensiun, sehingga kesejahteraan pasca-kerja belum sepenuhnya terjamin.

"Target kita sederhana, saat ASN pensiun, SK kembali ke tangan, bukan diperpanjang karena utang. ASN harus bisa menutup masa tugasnya dengan tenang dan bermartabat," tegas Zudan.

Zudan menambahkan, dengan skema single salary ini, maka para ASN di masa tua bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, mulai dari melunasi cicilan rumah, menikahkan anak-anaknya, hingga bisa memperoleh jaminan kesehatan yang memadai.

"Cukup saja enggak harus lebih, cukup sampai putra-putrinya menikah, cukup cicilan rumahnya lunas, dan saya itu ingin sekali ASN pensiun itu SK nya di bank pulang," tegas Zudan.

Zudan mengatakan, dengan sistem gaji tunggal itu, maka perhitungan pensiunan para ASN akan berbasiskan gaji pokoknya, yang sudah termasuk dengan berbagai tunjangan yang melekat, tak lagi terpisah seperti saat ini.

"Besok teman-teman yang golongan 1 (kalau pensiun) hanya terima Rp 2,2 juta, golongan 2 Rp 3,4 juta, kemudian, saya kalau saya gak sampai Rp 5 juta karena masa kerja saya pendek. Jadi yang teman-teman eselon 1 biasanya terima Rp 50-60 juta, ada yang Rp 150 juta, besok terimanya segini," ucap Zudan.

Rencana penerapan single salary kembali termuat dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.

Di dalam dokumen itu, sistem penggajian tunggal menjadi bagian dalam kebijakan penguatan kelembagaan melalui intervensi belanja kementerian atau lembaga (K/L).

Penerapan penggajian tunggal disebut dalam dokumen akan dilakukan pada periode jangka menengah, bersama dengan penataan proses bisnis dan kelembagaan pembangunan, transformasi manajemen ASN, serta transformasi kesejahteraan.

"Hal lain yang dilakukan pada periode jangka menengah adalah penataan proses bisnis dan kelembagaan pembangunan, transformasi manajemen ASN, transformasi kesejahteraan, dan sistem penggajian tunggal," dikutip dari dokumen, Selasa (26/8/2025).

Sistem single salary lebih dulu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Di dalam UU RPJPN ini, pemerintah akan membuat kebijakan untuk meningkatkan meritokrasi dan integritas di kalangan ASN.

Hal itu akan dicapai dengan cara penguatan sistem merit dalam manajemen ASN melalui penerapan sistem penggajian tunggal (single salary) dan sistem pensiun.