JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 164 dan 139lPUU-XXIII/2025, di Gedung MK, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.

Melalui putusan tersebut, peserta program dana pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela, kini dapat memilih pencairan manfaat pensiun secara sekaligus atau berkala sesuai pilihan yang telah direncanakan tentunya.

Permohonan uji materi atau judicial review Perkara 164/PUU/XXIII/2025 ini diajukan empat karyawan PT Freeport Indonesia yaitu Lukas Saleo, Warjito, Haerudin Falah, Achmad Yani. Para Pemohon mempersoalkan manfaat dana pensiun yang dibayarkannya secara sukarela tidak dapat dicairkan secara sekaligus melainkan bertahap.

Padahal, para Pemohon menganggap bahwa dana Pensiun adalah hak pekerja. Manfaat dana pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus dapat digunakan untuk memulai usaha atau hal lain yang telah direncanakan jauh hari secara matang agar di hari tua atau masa pascapensiun pekerja dapat lebih sejahtera dengan mengembangkan usaha dari dana atau manfaat dana Pensiun.

"Putusan MK sangat bijak dan menguntungkan semua pihak," ujar kuasa hukum para pemohon Mustiyah usai menjalani sidang di MK, Senin (29/6/2026).

Menurut Mustiyah, permohonan JR yang diajukan pemohon memang bukan pembatalan terkait aturan pembayaran manfaat dana pensiun yang harus dibayarkan secara berkala, sebagaimana pasal 161 ayat (2), pasal 164 ayat (1) huruf d, dan pasal 164 ayat (2) UU P2SK. Akan tetapi memberikan pilihan atau dinyatakan bertengtangan dengan konstitusi selama tidak dimaknai ada pilihan untuk dibayarkan berkala atau secara sekaligus.

Lihat video: MK Tolak Gugatan UU IKN, Ibu Kota Tetap di Jakarta



“Jadi pada intinya selama pekerja tidak bersepakat untuk dibayarkan secara berkala manfaat dana pensiun harus dibayarkan secara sekaligus sesuai pilihan pekerja. Demikian juga terhadap ahli waris janda, duda atau anak diberikan pilihan untuk mendapatkan dana pensiun secara sekaligus atau berkala,” katanya.

Kuasa hukum lainnya Endang Rokhani menegaskan MK menerima tuntutan yang diajukan oleh para pekerja Freeport tersebut.

“Kesimpulannya tuntutan kita diterima. Terima kasih untuk perjuangan kita semua. Dukungan doa, suport semangat yang luar biasa, kesabaran dan pengorbanan dalam bentuk waktu, saran, ide dan materi yang tidak sedikit tentunya," ujarnya.

"Terima kasih jugan kepada seluruh anggota yang telah dengan sukarela mendanai dan membiayai seluruh perjuangan ini dengan memberikan kontribusi sumbangan dana perjuangan yang telah dipercayakan kepada Pengurus PUK SP KEP SPSI PTFI," sambungnya.

Seperti diketahui, Ketua MK Suhartoyo dalam sidang tersebut menyatakan jika pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela dibayar sekaligus atau berkala.

"Bahwa pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela bagi peserta, janda, duda atau anak yang terbentuk dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dibayar secara sekaligus atau berkala," katanya saat membacakan amar putusan Senin (29/6/2026).

"Sesuai dengan kehendak peserta, janda, duda atau anak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang yang mengatur dana pensiun,"

Selain itu, MK juga menyatakan Pasal 164 ayat (2) UU P2SK inkonstitusional. Sebelumnya, ketentuan tersebut membatasi pembayaran manfaat pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20%. Dengan putusan ini, peserta dapat menerima manfaat sesuai pilihannya sebagaimana diatur dalam amar putusan.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi ketika hubungan kerja berakhir karena pensiun atau pemutusan hubungan kerja.

"Maka menurut Mahkamah uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang merupakan hak pekerja buruh yang di-PHK karena berakhir masa kerjanya atau pensiun wajib dibayar sekaligus," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan.

Mahkamah juga menyatakan iuran yang telah dibayarkan pengusaha dalam program dana pensiun dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pembayaran pesangon dan hak pekerja lainnya. Namun, MK menegaskan manfaat pensiun dalam program dana pensiun merupakan manfaat tambahan untuk menjaga kesinambungan penghasilan pada masa tua.

Sementara itu, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak merupakan hak pekerja yang muncul karena berakhirnya hubungan kerja. Karena memiliki fungsi yang berbeda, Mahkamah menilai kedua manfaat tersebut tidak dapat dipersamakan.

"Oleh karena itu kedua manfaat yang diterima pekerja buruh tersebut tidak dapat saling menggantikan satu sama lain," kata Enny.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas menyampaikan, perseroan telah mengajukan draf perjanjian divestasi saham sebesar 12 persen kepada pemerintah. Hal itu sebagai syarat untuk perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Kami sudah menyerahkan drafnya ke pemerintah," ujar Tony ketika ditemui di setelah acara penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Rabu (17/6/2026) malam WIB.

Tony menjelaskan, perjanjian pengalihan saham tersebut harus sudah ditandatangani sebelum penerbitan perpanjangan IUPK pada 2041. Pengalihan kepemilikan saham Freeport-McMoRan Inc. (FCX) sebesar 12 persen di PTFI kepada pemerintah termaktub di dalam Nota Kesepahaman (MoU) terkait perpanjangan IUPK di Grasberg, Papua Tengah.

Dengan demikian, kata Tony, draf perjanjian divestasi saham sebesar 12 persen merupakan tindak lanjut dari MoU perpanjangan IUPK PTFI di Grasberg, Papua Tengah. "Salah satu syarat penerbitan IUPK adalah ditandatanganinya transfer of shares (pengalihan saham) sebelum 2041 (penerbitan IUPK). Saat ini belum (ditandatangani), masih dalam proses," kata Tony.

MoU tentang perpanjangan IUPK PTFI ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, President & CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk, dan President Director PT Freeport Indonesia Tony Wenas di Gedung U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat (AS), Rabu (18/2/2026).

PT Freeport Indonesia (PTFI), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) menandatangani tiga nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kolaborasi pengembangan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga infrastruktur di Mimika, Papua Tengah.

Penandatanganan dilakukan di Jakarta, Rabu (17/6), yang mencakup nota kesepahaman antara Pemkab Mimika dan PTFI terkait pengembangan bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur; perpanjangan kerja sama pemanfaatan tailing yang dihasilkan PTFI; serta nota kesepahaman antara Pemkab Mimika dan YPMAK mengenai pengembangan pendidikan dan infrastruktur.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan kerja sama tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi yang selama ini telah terjalin antara perusahaan, pemerintah daerah, dan YPMAK.

"Hubungan kerja antara Freeport Indonesia, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan YPMAK sudah sangat baik sekali. Dan itu perlu dilanjutkan. Kalau misalnya ada hal-hal yang masih perlu lebih giat lagi dilakukan, nah inilah MoU itu," ujar Tony.

Tony menambahkan kolaborasi tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas program-program yang telah berjalan demi mendorong kesejahteraan masyarakat Mimika, khususnya masyarakat Amungme, Kamoro, suku kerabat, hingga masyarakat non-orang asli Papua yang tinggal di wilayah tersebut.

Ia menegaskan fokus kerja sama akan diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi berbasis desa.

"Konsentrasi kita tentu saja adalah pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi yang berbasis desa, infrastruktur, dan lain sebagainya yang kami harapkan sinergi itu bisa terus kita lakukan bersama-sama," katanya.

Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan penandatanganan nota kesepahaman tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antar pihak agar pembangunan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.

Ia menilai selama ini sejumlah program yang dijalankan pemerintah daerah, Freeport, maupun YPMAK masih kerap tumpang tindih karena kurangnya koordinasi.

"Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kita berkolaborasi, berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik agar semua rencana kita bisa terwujud di Kabupaten Mimika," ujar Johannes.

Ia mencontohkan sejumlah program di sektor kesehatan dan pendidikan yang selama ini dijalankan masing-masing pihak tanpa integrasi yang memadai, seperti program penurunan stunting, pengembangan layanan kesehatan, hingga pemberian beasiswa.

Menurut Johannes, ke depan seluruh program tersebut akan disinergikan melalui tindak lanjut perjanjian kerja sama yang lebih teknis agar pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efektif.

"Sesudah kita tanda tangan MoU, saya berharap kita semua serius. Kita mulai menilai apa yang harus kita lakukan ke depan sama-sama," katanya.

Ketua Pengurus YPMAK Leonardus Tumuka mengatakan kerja sama tersebut juga akan memperkuat program-program pemberdayaan masyarakat yang selama ini dijalankan yayasan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Menurutnya, penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan Freeport akan mempercepat pelaksanaan program serta memperluas dampaknya bagi masyarakat penerima manfaat.

"Apa yang sudah kita lakukan, saya pikir ini akan justru lebih cepat pergerakannya dan dampaknya akan lebih besar untuk masyarakat ke depan," ujarnya.

TIMIKA - Dalam 5–10 tahun terakhir, banyak perubahan yang dirasakan masyarakat Papua Tengah, terutama di wilayah sekitar operasional PT Freeport Indonesia (PTFI). Dari bertambahnya lapangan kerja, meningkatnya akses pendidikan dan layanan kesehatan, hingga tumbuhnya usaha-usaha lokal, pengaruh kehadiran PTFI terlihat semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Di berbagai distrik seperti Mimika Timur, Kuala Kencana, dan Tembagapura, semakin banyak anak-anak muda Papua yang kini bekerja di berbagai bidang operasi PTFI. Banyak dari mereka merupakan lulusan program pelatihan PTFI atau penerima beasiswa.

“Kami melihat kemajuan yang membanggakan. Tenaga kerja asal Papua kini mengisi peran yang semakin beragam, dari posisi teknis hingga manajerial. Ini adalah hasil investasi jangka panjang pada pendidikan dan pelatihan,” kata Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas.

Menurut data internal, proporsi tenaga kerja asli Papua kini mencapai 40,9%, dan angka ini terus meningkat setiap tahun.

Dampak Ekonomi: Usaha-Usaha Lokal Tumbuh Bersama PTFI

Di Timika, banyak pelaku usaha lokal yang mengakui bahwa kerja sama dengan PTFI membuka pintu bagi perkembangan usaha mereka. Mulai dari jasa transportasi, katering, pertanian lokal, hingga usaha perbengkelan, semua merasakan efek berganda dari aktivitas ekonomi perusahaan.

Salah satu pelaku usaha, Grasella Kunong, menceritakan bahwa pendapatan usahanya meningkat setelah mengikuti program local business empowerment dari PTFI.

“Sekarang kami bisa mempekerjakan lebih banyak orang kampung, dan usaha kami bisa mengirimkan pasokan secara rutin,” ujarnya.

Selama satu dekade terakhir, PTFI telah bermitra dengan lebih dari 400 pengusaha lokal, mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang semakin mandiri di Papua Tengah.

Di sisi pendidikan, PTFI mendukung pembangunan fasilitas belajar mulai dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah. Ribuan pelajar menerima bantuan peralatan belajar dan dukungan lainnya setiap tahun. Program beasiswa juga telah membawa banyak anak Papua melanjutkan pendidikan hingga ke luar daerah.

Di bidang kesehatan, program penanganan malaria, peningkatan nutrisi anak, dan penguatan fasilitas kesehatan di beberapa kampung ikut dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kesehatan dan pendidikan merupakan fondasi utama bagi masa depan Papua. Karena itu, kami menjalankan program sosial secara jangka panjang dan berkelanjutan,” kata Tony Wenas.

Infrastruktur yang Menghubungkan Banyak Harapan Baru

Beberapa wilayah yang dahulu sulit dijangkau kini mendapat akses jalan yang lebih baik berkat kerja sama pembangunan antara PTFI dan pemangku kepentingan lokal. Akses terhadap listrik, air bersih, dan transportasi logistik juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Infrastruktur tersebut tidak hanya membantu aktivitas tambang, tetapi juga membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

PTFI menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan Papua Tengah tidak hanya melalui kegiatan tambang, tetapi juga melalui upaya membangun fondasi ekonomi masa depan.

“Tujuan kami adalah agar Papua Tengah memiliki kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan, jauh melampaui masa operasional tambang. Kami ingin masyarakat merasakan manfaat jangka panjang dari setiap investasi yang dilakukan hari ini,” tutur Tony Wenas.

Program-program yang difokuskan saat ini mencakup peningkatan SDM, pemberdayaan ekonomi desa, pelestarian lingkungan, serta pengembangan usaha lokal berbasis potensi daerah.

Masyarakat Papua Tengah, khususnya di wilayah sekitar operasional PT Freeport Indonesia (PTFI), mulai merasakan berbagai perubahan dalam lima hingga 10 tahun terakhir.

Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya akses pendidikan, bertambahnya lapangan kerja, membaiknya layanan kesehatan, hingga tumbuhnya usaha-usaha lokal di tengah masyarakat.

Kehadiran PTFI pun dinilai semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari warga di berbagai distrik seperti Mimika Timur, Kuala Kencana, dan Tembagapura.

Kini semakin banyak anak muda Papua yang bekerja di berbagai bidang operasional PTFI, mulai dari sektor teknis hingga posisi strategis lainnya. Banyak dari mereka merupakan lulusan program pelatihan PTFI atau penerima beasiswa.

"Kami melihat kemajuan yang membanggakan. Tenaga kerja asal Papua kini mengisi peran yang semakin beragam, dari posisi teknis hingga manajerial. Ini adalah hasil investasi jangka panjang pada pendidikan dan pelatihan," kata Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas dikutip Selasa (12/5).

Menurut data internal, proporsi tenaga kerja asli Papua kini mencapai 40,9%, dan angka ini terus meningkat setiap tahun.

Usaha Lokal Tumbuh Bersama PTFI

Dampak ekonomi dari aktivitas perusahaan juga dirasakan para pelaku usaha lokal di Timika dan sekitarnya. Kerja sama dengan PTFI dinilai membuka peluang pengembangan usaha di berbagai sektor, mulai dari jasa transportasi, katering, pertanian lokal, hingga perbengkelan.

Mereka merasakan langsung efek berganda dari aktivitas ekonomi perusahaan. Salah satu pelaku usaha lokal, Grasella Kunong, mengaku usahanya berkembang setelah mengikuti program local business empowerment yang dijalankan PTFI.

"Sekarang kami bisa mempekerjakan lebih banyak orang kampung, dan usaha kami bisa mengirimkan pasokan secara rutin," ujarnya.

Dalam satu dekade terakhir, PTFI tercatat telah bermitra dengan lebih dari 400 pengusaha lokal. Kemitraan tersebut dinilai turut mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi yang lebih mandiri di Papua Tengah.

Selain sektor ekonomi, perusahaan juga memperluas dukungan di bidang pendidikan melalui pembangunan fasilitas belajar mulai dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah. Setiap tahun, ribuan pelajar menerima bantuan perlengkapan belajar dan berbagai dukungan pendidikan lainnya.

Program beasiswa yang dijalankan perusahaan juga membuka kesempatan bagi banyak anak Papua untuk melanjutkan pendidikan ke luar daerah.

Di bidang kesehatan, masyarakat turut merasakan manfaat dari berbagai program seperti penanganan malaria, peningkatan nutrisi anak, serta penguatan fasilitas kesehatan di sejumlah kampung.

"Kesehatan dan pendidikan merupakan fondasi utama bagi masa depan Papua. Karena itu, kami menjalankan program sosial secara jangka panjang dan berkelanjutan," kata Tony.

Infrastruktur Menghubungkan Banyak Harapan Baru

Pembangunan infrastruktur juga menjadi bagian dari perubahan yang dirasakan masyarakat. Sejumlah wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau kini memiliki akses jalan yang lebih baik melalui kerja sama pembangunan antara PTFI dan para pemangku kepentingan lokal.

Infrastruktur tersebut tidak hanya mendukung aktivitas pertambangan, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, akses terhadap listrik, air bersih, dan transportasi logistik juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

PTFI menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan Papua Tengah tidak hanya melalui kegiatan tambang, tetapi juga melalui upaya membangun fondasi ekonomi masa depan.

"Tujuan kami adalah agar Papua Tengah memiliki kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan, jauh melampaui masa operasional tambang. Kami ingin masyarakat merasakan manfaat jangka panjang dari setiap investasi yang dilakukan hari ini," ujar Tony.

Program-program yang difokuskan saat ini mencakup peningkatan SDM, pemberdayaan ekonomi desa, pelestarian lingkungan, serta pengembangan usaha lokal berbasis potensi daerah.

REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA -- Dalam 5-10 tahun terakhir, banyak perubahan yang dirasakan masyarakat Papua Tengah, terutama di wilayah sekitar operasional PT Freeport Indonesia (PTFI).

Dari bertambahnya lapangan kerja, meningkatnya akses pendidikan dan layanan kesehatan, hingga tumbuhnya usaha-usaha lokal, pengaruh kehadiran PTFI terlihat semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Di berbagai distrik seperti Mimika Timur, Kuala Kencana, dan Tembagapura, semakin banyak anak-anak muda Papua yang kini bekerja di berbagai bidang operasi PTFI. Banyak dari mereka merupakan lulusan program pelatihan PTFI atau penerima beasiswa.

“Kami melihat kemajuan yang membanggakan. Tenaga kerja asal Papua kini mengisi peran yang semakin beragam, dari posisi teknis hingga manajerial. Ini hasil investasi jangka panjang pada pendidikan dan pelatihan,” kata Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas dalam keterangan Selasa (12/5/2026).

Menurut data internal, proporsi tenaga kerja asli Papua kini mencapai 40,9 persen. Angka ini terus meningkat setiap tahun.

Usaha Lokal Tumbuh Bersama PTFI

Di Timika, banyak pelaku usaha lokal yang mengakui kerja sama dengan PTFI membuka pintu bagi perkembangan usaha mereka. Mulai dari jasa transportasi, katering, pertanian lokal, hingga usaha perbengkelan, semua merasakan efek berganda dari aktivitas ekonomi perusahaan.

Salah satu pelaku usaha, Grasella Kunong menceritakan, pendapatan usahanya meningkat setelah mengikuti program local business empowerment dari PTFI.“Sekarang kami bisa mempekerjakan lebih banyak orang kampung dan usaha kami bisa mengirimkan pasokan secara rutin,” ujarnya.

Selama satu dekade terakhir, PTFI telah bermitra dengan lebih dari 400 pengusaha lokal, mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang semakin mandiri di Papua Tengah.

Di sisi pendidikan, PTFI mendukung pembangunan fasilitas belajar mulai dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah. Ribuan pelajar menerima bantuan peralatan belajar dan dukungan lainnya setiap tahun.

Program beasiswa juga telah membawa banyak anak Papua melanjutkan pendidikan hingga ke luar daerah. Di bidang kesehatan, program penanganan malaria, peningkatan nutrisi anak, dan penguatan fasilitas kesehatan di beberapa kampung ikut dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kesehatan dan pendidikan merupakan fondasi utama bagi masa depan Papua. Karena itu, kami menjalankan program sosial secara jangka panjang dan berkelanjutan,” kata Tony Wenas.

Infrastruktur Menghubungkan Banyak Harapan Baru

Beberapa wilayah yang dahulu sulit dijangkau kini mendapat akses jalan lebih baik berkat kerja sama pembangunan antara PTFI dan pemangku kepentingan lokal. Akses terhadap listrik, air bersih, dan transportasi logistik juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Infrastruktur tersebut tidak hanya membantu aktivitas tambang, juga membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. PTFI menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan Papua Tengah tidak hanya melalui kegiatan tambang, juga melalui upaya membangun fondasi ekonomi masa depan.

“Tujuan kami, Papua Tengah memiliki kekuatan ekonomi mandiri dan berkelanjutan, jauh melampaui masa operasional tambang. Kami ingin masyarakat merasakan manfaat jangka panjang dari setiap investasi yang dilakukan hari ini,” tutur Tony Wenas.

Program-program yang difokuskan saat ini mencakup peningkatan SDM, pemberdayaan ekonomi desa, pelestarian lingkungan, serta pengembangan usaha lokal berbasis potensi daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Freeport Indonesia (PTFI) total telah menyetorkan Rp 75 triliun kepada negara.

Nilai itu berasal dari pajak, royalti, dividen, hingga bagian keuntungan bersih perusahaan tahun 2025.

Terbaru, PTFI menyetorkan tambahan bagian keuntungan bersih perusahaan tahun 2025 sebesar Rp 4,8 triliun kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua Tengah pada 8 April 2026.

"Perusahaan senantiasa mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kewajibannya kepada negara dan daerah dengan harapan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat di daerah masing-masing," ujar Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Secara perinci, dari total setoran Rp 75 triliun tersebut, termasuk dividen kepada MIND ID selaku pemegang saham pemerintah Indonesia sebesar Rp 16,9 triliun.

Selain itu, pemerintah daerah juga menerima bagian sebesar Rp 13,48 triliun.

Nilai tersebut terdiri dari Rp 10,6 triliun yang telah dibayarkan sepanjang 2025 dan tambahan Rp 2,88 triliun yang berasal dari pembagian keuntungan bersih perusahaan tahun 2025.

Kemudian tambahan Rp 4,8 triliun bagian keuntungan bersih perusahaan meliputi, pemerintah pusat sebesar Rp 1,92 triliun atau 4 persen, Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebesar Rp 720,5 miliar atau 1,5 persen, dan Pemerintah Kabupaten Mimika sebesar Rp 1,2 triliun atau 2,5 persen.

Serta diberikan pada tujuh kabupaten lain di Papua Tengah masing-masing menerima Rp 137,2 miliar dengan total Rp 960,4 miliar atau 2 persen.

Tujuh kabupaten tersebut yakni Kabupaten Nabire, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya.

Tony mengatakan, kontribusi PTFI kepada negara masih berpotensi meningkat seiring harga komoditas mineral yang relatif tinggi.

Namun demikian, saat ini operasional perusahaan masih dalam tahap pemulihan pasca insiden di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC).

"Saat ini operasional PTFI masih dalam tahap pemulihan setelah insiden tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC), dengan tingkat produksi baru mencapai sekitar 40 hingga 50 persen. Perusahaan menargetkan dapat kembali mencapai kapasitas penuh pada awal tahun 2028," jelas Tony.

Selain kontribusi kepada negara, PTFI juga melanjutkan program investasi sosial di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Sepanjang 2025, nilai investasi sosial perusahaan mencapai Rp 2 triliun.

Ke depan, PTFI menargetkan investasi sosial sekitar 100 juta dollar AS atau setara Rp 1,7 triliun per tahun hingga 2041.

"Keberhasilan PTFI sebagai perusahaan adalah ketika masyarakat di sekitar wilayah operasional turut meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya. Kami percaya tidak ada perusahaan yang berhasil di tengah masyarakat yang gagal. Karena itu, kami akan terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat hingga selesainya operasi penambangan," pungkas Tony.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten kontraktor tambang milik Prajogo Pangestu PT Petrosea Tbk. (PTRO) melaporkan hasil kinerja kuartal I/2026. PTRO mencetak laba bersih US$1,38 juta atau setara Rp23,54 miliar (kurs Jisdor Rp16.231 per dolar AS) sepanjang 3 bulan pertama 2026.

Berdasarkan laporan keuangan per akhir Maret 2026, PTRO mencetak pendapatan sebesar US$284,13 juta atau setara Rp4,82 triliun. Pendapatan ini meningkat 84,24% secara tahunan (yoy) dari sebesar US$154,21 juta.

Pendapatan ini diperoleh PTRO dari pendapatan penambangan sebesar US$140,56 juta, konstruksi dan rekayasa senilai US$106,43 juta, pendapatan jasa senilai US$13,59 juta, dan lain-lain senilai US$9,19 juta.

Berdasarkan pelanggannya, pendapatan PTRO diperoleh dari BP Berau Ltd. senilai US$70,29 juta, PT Freeport Indonesia US$53,6 juta dan PT Kideco Jaya Agung sebesar US$50,86 juta.

Beban usaha langsung PTRO sepanjang kuartal I/2026 juga meningkat menjadi US$247,44 juta, dari sebelumnya sebesar US$138,12 juta. Beban usaha ini naik 79,15% secara tahunan.

Meskipun demikian, laba kotor PTRO tercatat melejit 127,94% menjadi US$36,69 juta, dari sebelumnya sebesar US$16,09 juta dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Alhasil, laba bersih PTRO tercatat naik menjadi US$1,38 juta atau setara Rp23,54 miliar sepanjang kuartal I/2026. Laba bersih ini meningkat 50,54% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$920.000.

Di sisi lain, jumlah aset PTRO juga tercatat meningkat menjadi US$1,60 miliar di akhir Maret 2026, dari US$1,58 miliar di akhir Desember 2026.

Sementara itu, jumlah liabilitas PTRO naik menjadi US$1,29 miliar di 31 Maret 2026, dari sebelumnya US$1,27 miliar di 31 Desember 2025.

Adapun total ekuitas PTRO turun menjadi US$306,55 juta di akhir kuartal I/2026, dari sebelumnya sebesar US$307,45 juta di akhir tahun 2025.

____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Freeport Indonesia (PTFI) sedang membangun infrastruktur mitigasi raksasa, guna mengunci risiko keselamatan di tambang bawah tanah terbesar dunia, Grasberg, Papua.

Langkah ini merupakan respons korektif pasca-tragedi longsoran material basah (wet muck) pada 8 September 2025, yang merenggut nyawa tujuh pekerja dan melumpuhkan produksi Freeport.

Direktur Utama PTFI Tony Wenas mengungkapkan, perusahaan kini fokus membangun "jalur pengaman" khusus sepanjang 3 kilometer.

Fasilitas ini dirancang untuk mengisolasi material lumpur berbahaya, agar tidak lagi bersentuhan dengan area kerja penambangan aktif.

"Namun yang terpenting dari sini adalah kami sedang memastikan seluruh infrastruktur, khususnya di daerah Grasberg yang terkenal longsoran itu."

"Dilakukan betul-betul secara hati-hati," ujar Tony Wenas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR, Senin (13/4/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Freeport Indonesia (PTFI) mencatat setoran ke negara mencapai 11,04 miliar dolar AS atau sekitar sekitar Rp 188,5 triliun sepanjang periode 2021-2025. Kontribusi tersebut berasal dari dividen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berdasarkan laporan keuangan, setoran PTFI didominasi dividen sebesar 8,96 miliar dolar AS atau sekitar Rp 153 triliun. Sedangkan PNBP tercatat 2,08 miliar dolar AS atau sekitar Rp 35,5 triliun.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman menyebut, besarnya kontribusi tersebut mencerminkan peran strategis sektor tambang dalam menopang penerimaan negara. Terutama, sambung dia, saat harga komoditas berada pada level tinggi.

"Kontribusi PTFI besar dan menjadi salah satu penopang penting penerimaan negara dalam beberapa tahun terakhir, terutama ketika terjadi boom harga komoditas," ujarnya di Jakarta, Ahad (12/4/2026).

Kontribusi PTFI bergerak mengikuti dinamika harga komoditas global. Pada 2021, perusahaan membagikan dividen sebesar 234 juta dolar AS dengan PNBP sekitar 1,5 miliar dolar AS. Kinerja meningkat signifikan pada 2022 dengan dividen mencapai 3,075 miliar dolar AS dan PNBP sebesar 145 juta dolar AS. Lonjakan itu sejalan dengan menguatnya harga komoditas di pasar global.

Memasuki 2023, kontribusi mengalami penyesuaian dengan dividen sebesar 708 juta dolar AS dan PNBP 140 juta dolar AS. Tren kembali menguat pada 2024 dengan dividen 2,95 miliar dolar AS dan PNBP 183,8 juta dolar AS. Pada 2025, dividen tercatat sekitar 2,0 miliar dolar AS dengan PNBP 112,4 juta dolar AS, mencerminkan stabilisasi setelah fluktuasi harga komoditas global.

Menurut Rizal, capaian tersebut menunjukkan kapasitas PTFI dalam menghasilkan nilai ekonomi signifikan bagi negara. "Ini menunjukkan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan," katanya.

PT Freeport Indonesia (PTFI) menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PTFI ke-24 periode 2026- 2028 bersama tiga serikat pekerja/buruh PTFI, yakni Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI), dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI di Jakarta, Jumat (19/4).

Perjanjian disepakati oleh Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, bersama Ketua SPSI Yudha Noya, Ketua SBSI Makmesser Kafiar, dan Ketua SPMP. Virgo Solossa. Dalam pidatonya, Tony menyampaikan apresiasi kepada ketiga serikat pekerja yang telah menyelesaikan proses verifikasi, menyusun tata tertib, hingga mencapai kesepakatan penuh setelah proses perundingan yang berlangsung selama 18 hari sejak 23 Februari 2026.

"PKB yang kita tandatangani saat ini adalah yang ke-24, jadi sudah 48 tahun kita ada PKB, mungkin salah satu yang terlama di Indonesia," kata Tony.

Perjanjian tersebut memuat sejumlah poin, antara lain kenaikan upah serta peningkatan sejumlah tunjangan, seperti tunjangan akomodasi di luar fasilitas perusahaan, tunjangan pekerja tambang bawah tanah, tunjangan pendidikan sekolah, serta tunjangan hari tua dan lainnya dengan komitmen utama berupa keselamatan kerja.

Penandatanganan PKB 2026-2028 merupakan puncak dari perundingan yang dilakukan antara perwakilan manajemen PTFI dengan tiga serikat pekerja/buruh. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan dan pengesahan tata tertib sebagai landasan bersama dalam menjalankan proses dialog.

Adapun komposisi tim perunding terdiri dari Tim Perunding Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pengusaha sebanyak 8 orang, Tim Perunding PKB Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) sebanyak 9 orang, dan Tim Perumus Pedoman Hubungan Industrial (PHI) Pengusaha sebanyak 9 orang, dan Tim Perumus PHI SP/SB sebanyak 9 orang.

PKB merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan kerja, kepastian hak, serta wujud komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja. Proses pembaruan PKB diharapkan menjadi ruang dialog yang terbuka, konstruktif, dan berlandaskan saling menghormati guna menciptakan hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan.

"Terima kasih atas dukungan dan peran aktif pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan di tingkat provinsi maupun kabupaten, serta Pimpinan Pusat SPSI dan SBSI, yang telah mendukung proses dialog dan tercapainya kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama ini," kata Tony.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang hadir menyaksikan prosesi penandatanganan PKB menyampaikan selamat kepada seluruh karyawan dan tim perunding. Ia berharap PKB yang telah disepakati dapat menjadi landasan yang kokoh dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan.

"Perjanjian Kerja Bersama ini menjadi momentum penting bagi dua komponen utama perusahaan, yaitu manajemen dan serikat pekerja/buruh sebagai perwakilan pekerja, untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun agenda bersama. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat tantangan ke depan yang akan dihadapi tidaklah mudah," kata Yassierli.

Ia menyampaikan, Kemnaker memiliki perhatian tinggi terhadap proses perumusan hingga penandatanganan PKB. Kemnaker pun ikut mengawal proses tersebut melalui mediator hubungan industrial yang siap turun apabila terjadi kendala dalam perundingan.

Lebih jauh, Menteri juga menyampaikan syukur dan doa kepada PTFI, pekerja, serta masyarakat Papua.

"Kita bersyukur PKB telah ditandatangani, saya doakan PT Freeport Indonesia maju, sejahtera pekerja dan rakyat Papua," kata Yassierli.

Sementara itu, Ketua Tim Perunding Serikat/Serikat Buruh Yudha Noya berharap dengan pengesahan PKB ini, seluruh pekerja dapat merasakan suasana kerja yang lebih aman dan nyaman, serta keluarga besar PTFI semakin sejahtera dalam naungan perusahaan."Penandatanganan PKB-PHI PTFI ini bukan sekadar seremonial penandatanganan dokumen. Ini merupakan bukti nyata bahwa kemitraan dan musyawarah mufakat telah benar-benar terwujud," kata Yudha Noya.

Tony Wenas menegaskan, bagi manajemen, serikat pekerja/buruh merupakan bagian dari keluarga besar perusahaan yang saling mendukung dan melindungi dalam perjalanan bersama PTFI.

"Kesepakatan yang terjadi menjadi fondasi penting untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memastikan operasional perusahaan berjalan dengan baik sehingga meningkatkan kesejahteraan karyawan, keluarga, dan masyarakat," pungkas Tony.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Freeport Indonesia (PTFI) mencatatkan kontribusi fiskal signifikan kepada negara dan daerah dalam lima tahun terakhir.

Perusahaan tambang tembaga dan emas yang berada di bawah holding industri pertambangan MIND ID itu menyumbang dividen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar US$11,04 miliar, atau sekitar Rp187 triliun sepanjang 2021–2025.

Melansir laporan keuangan periode tersebut, kontribusi didominasi dividen sebesar US$8,96 miliar, sementara PNBP tercatat US$2,08 miliar.

Kinerja tersebut menunjukkan peran strategis PTFI dalam menopang penerimaan negara, terutama di tengah dinamika harga komoditas global.

Secara tahunan, kontribusi PTFI menunjukkan tren fluktuatif mengikuti siklus harga komoditas.

Pada 2021, PTFI membagikan dividen sebesar US$234 juta dengan PNBP sekitar US$1,5 miliar.