Pada momen pertengahan tahun seperti saat ini, orang tua memiliki sejumlah pekerjaan rumah penting, mulai menghibur anak yang sedang libur sekolah, sampai mempersiapkan sekolah menyambut tahun ajaran baru.

Mengatur anggaran agar liburan keluarga tetap berkesan tanpa mengorbankan dana pendidikan anak membutuhkan strategi finansial yang cerdas. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyediakan fasilitas BRI Multiguna, yakni pembiayaan yang dirancang khusus bagi karyawan berpenghasilan tetap termasuk ASN, TNI, Polri, dan pegawai swasta, dengan sistem pembayaran gaji melalui payroll BRI.

Fasilitas ini dapat digunakan untuk membantu membiayai berbagai kebutuhan, yang mendesak maupun terencana.

Melalui BRI Multiguna, nasabah akan mendapatkan sejumlah benefit, seperti tenor panjang dan fleksibel hingga 15 tahun sehingga cicilan bulanan tetap ramah bagi kantong keluarga; proses yang cepat dan mudah, bahkan bisa cair dalam waktu 1 hari kerja setelah dokumen lengkap.

Kemudian, pengajuan pembiayaan tanpa jaminan aset berharga, hingga biaya yang ringan dan kehadiran berbagai promo.

Untuk dapat memanfaatkan fasilitas ini, ada beberapa kriteria yang wajib dipenuhi nasabah seperti berikut:

Jangan lupa juga untuk mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan, seperti copy KTP dan NPWP, serta Surat Keputusan (SK) asli yang menegaskan status karyawan tetap atau dokumen lain yang dipersamakan.

Praktis Ajukan Pinjaman

BRI menyediakan fleksibilitas penuh untuk memilih metode pengajuan yang paling nyaman, antara lain:

BRI Multiguna Digital: pengajuan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi BRImo, aplikasi Qita, atau dengan mengakses BRIGuna Digital. 

Kunjungan Langsung: datang langsung dan berkonsultasi dengan petugas di Kantor Cabang BRI terdekat dari rumah.Layanan Telemarketing: melalui penawaran resmi dari telemarketing BRI.

Dengan perencanaan finansial yang tepat, BRI melalui BRI Multiguna mendukung persiapan terbaik untuk pendidikan anak. Hubungi kantor cabang BRI terdekat atau akse aplikasi BRImo untuk informasi lebih mendetail, atau kunjungi bbri.id/brimultigunakarya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Momen pertengahan tahun selalu menjadi waktu yang paling dinantikan sekaligus menantang bagi keluarga Indonesia. Di satu sisi, anak-anak menyambut masa libur sekolah dengan antusias, di mana momen ini menjadi kesempatan berharga untuk melakukan quality time dan berlibur bersama seluruh anggota keluarga.

Namun di sisi lain, para orang tua juga harus mulai fokus memikirkan persiapan tahun ajaran baru yang sudah di depan mata. Mulai dari biaya pendaftaran sekolah, membeli seragam baru, buku pelajaran, hingga perlengkapan sekolah lainnya seringkali membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam satu waktu.

Mengatur anggaran agar liburan keluarga tetap berkesan tanpa mengorbankan dana pendidikan anak tentu membutuhkan strategi finansial yang cerdas. Untuk membantu menjaga kestabilan finansial Anda, BRI hadir membawa solusi praktis dan mudah yaitu BRI Multiguna.

Solusi Finansial Praktis untuk Keluarga Indonesia

BRI Multiguna merupakan fasilitas pembiayaan dari BRI yang dirancang khusus bagi karyawan berpenghasilan tetap dengan sistem pembayaran gaji melalui payroll BRI. Fasilitas ini hadir untuk membantu Anda membiayai berbagai kebutuhan mendesak maupun terencana.

Keunggulan BRI Multiguna

Mengapa BRI Multiguna ini menjadi pilihan yang tepat untuk keluarga Anda? Berikut adalah berbagai manfaat dan kemudahan yang bisa Anda dapatkan:

1. Jangka Waktu Fleksibel: Tenor panjang dan fleksibel hingga 15 tahun, sehingga cicilan bulanan tetap ramah bagi kantong keluarga.

2. Proses Cepat dan Mudah: Proses pengajuan di BRI dikenal cepat dan mudah, bahkan bisa cair dalam waktu 1 hari kerja setelah dokumen lengkap.

3. Tanpa Agunan: Anda bisa mengajukan pembiayaan ini tanpa perlu menjaminkan aset berharga.

4. Biaya Ringan & Promo Menarik

Syarat dan Dokumen Pengajuan yang Mudah

Untuk mulai memanfaatkan fasilitas ini, pastikan Anda memenuhi kriteria dasar berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia minimal 21 tahun saat pengajuan.

2. Berstatus sebagai karyawan aktif.

3. Memiliki payroll gaji yang dibayarkan melalui BRI.

Dokumen yang perlu Anda siapkan pun sangat sederhana, antara lain:

1. Copy Identitas Diri (KTP)

2. Copy NPWP

3. Asli SK (Surat Keputusan) sebagai Karyawan Tetap atau dokumen lain yang dipersamakan.

Cara Praktis Mengajukan Pinjaman

BRI memberikan fleksibilitas penuh bagi Anda untuk memilih metode pengajuan yang paling nyaman:

1. Melalui Gadget (BRI Multiguna Digital): Anda bisa mengajukan secara praktis kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi BRImo, aplikasi Qita, atau dengan mengakses di https://app.briguna.bri.co.id/.
2. Kunjungan Langsung: Anda juga bisa datang langsung dan berkonsultasi dengan petugas di Kantor Cabang BRI terdekat dari rumah Anda.
3. Layanan Telemarketing: Melalui penawaran resmi dari telemarketing BRI.

Menghadapi momen tahun ajaran baru kini tidak perlu lagi memicu rasa cemas akan kondisi finansial keluarga. Dengan perencanaan yang tepat dan dukungan dari BRI, Anda bisa memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak.

Persiapkan pendidikan anak yang lebih tenang bersama BRI Multiguna . Segera hubungi kantor cabang BRI terdekat, buka aplikasi BRImo Anda untuk informasi lebih lanjut, atau kunjungi bbri.id/brimultigunakarya.

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) memprakirakan aktivitas penjualan di sektor ritel akan meningkat dalam enam bulan ke depan, atau tepatnya Oktober 2026. Proyeksi kenaikan ini didorong oleh optimisme pelaku usaha dalam menyambut siklus tahunan, mulai dari periode tahun ajaran baru hingga persiapan kebutuhan menjelang Natal dan tahun baru (Nataru).

Optimisme para pedagang eceran terekam kuat dalam hasil survei terbaru yang menunjukkan kecenderungan peningkatan permintaan pasar secara bertahap. Indikator utama memperlihatkan bahwa ekspektasi terhadap volume penjualan diperkirakan terus merangkak naik melebihi pencapaian di pertengahan tahun.

"Responden memperkirakan penjualan eceran pada 3 dan 6 bulan yang akan datang meningkat, hal ini tecermin dari Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) Juli dan Oktober 2026 yang masing-masing tercatat sebesar 138,3 dan 149,4," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan resminya, Kamis (11/6/2026).

Secara spasial, geliat perdagangan eceran juga diprediksi akan menunjukkan tren positif di berbagai wilayah cakupan survei, termasuk kota-kota besar di luar Pulau Jawa. Kecepatan pemulihan konsumsi di tingkat daerah menjadi indikator penting bagi stabilitas ekonomi nasional secara menyeluruh.

"Secara tahunan, kota yang diprakirakan mencatatkan peningkatan penjualan yaitu Banjarmasin dengan indeks 120,1, diikuti oleh Jakarta dan Medan," tambahnya.

Peningkatan ekspektasi penjualan pada Juli 2026 nantinya sangat dipengaruhi oleh kebutuhan perlengkapan sekolah bagi siswa baru. Sementara itu, tekanan harga dan volume penjualan pada Oktober 2026 diyakini akan semakin menguat seiring dengan persiapan masyarakat dalam menyambut perayaan Natal dan libur akhir tahun.

Data Survei Penjualan Eceran (SPE) April 2026 menunjukkan bahwa Indeks Penjualan Riil (IPR) berada di level 226,9. Meskipun secara tahunan beberapa sektor seperti suku cadang otomotif serta barang budaya dan rekreasi masih tumbuh positif, secara bulanan terjadi penurunan kinerja sebesar 11,6 persen (mtm).

Penurunan ini dipandang wajar mengingat berakhirnya masa puncak konsumsi saat Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah. Meskipun terdapat koreksi pasca-lebaran, BI mencatat bahwa struktur pasar ritel domestik masih memiliki fondasi yang cukup kuat untuk kembali bangkit.

Beberapa kelompok komoditas tertentu terbukti tetap resilien dan mampu menjaga aliran transaksi di tingkat pedagang eceran tetap bergerak.

"Sejumlah kelompok tercatat masih tumbuh dan menjadi penopang pada periode laporan, antara lain kelompok suku cadang dan aksesori, perlengkapan rumah tangga lainnya, serta barang budaya dan rekreasi," terang Denny.

Memasuki Mei 2026, IPR diprediksi membaik dengan pertumbuhan bulanan yang meningkat dari -11,6 persen menjadi -0,9 persen (mtm). Perbaikan ini dipicu oleh permintaan masyarakat dalam menghadapi rentetan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), mulai dari Kenaikan Yesus Kristus, Iduladha, hingga Waisak. Kelompok peralatan informasi dan komunikasi diprediksi menjadi salah satu motor penggerak utama pada periode tersebut.

(Febrina Ratna Iskana)

Pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di tingkat pemerintah daerah (pemda) baru 0,92 persen hingga 2 Juni 2026 pukul 15.00 WIB.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merinci dari 546 pemda, baru lima yang sudah membayarkan gaji ke-13 ke PNS daerah.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan pembayaran gaji ke-13 telah dilakukan kepada 72.854 pegawai pemda, dengan nilai sebesar Rp414,6 miliar.

"Per tanggal 2 Juni 2026, gaji ke-13 bagi Aparatur Negara di Pemda telah direalisasikan sebesar Rp414,6 miliar untuk 72.854 pegawai yang telah dilakukan oleh 5 Pemda dari 546 Pemda atau baru 0,92 persen," ujar Deni dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6).

Sedangkan untuk PNS tingkat pemerintah pusat, Deni menjelaskan untuk realisasi pembayaran gaji ke-13 telah mencapai 99,3 persen. Sebanyak 2.353.392 pegawai sudah menerima gaji ke-13, dengan total nilai mencapai Rp13,9 triliun.

Secara rinci, pembayaran gaji ke-13 untuk PNS mencapai Rp7,56 triliun kepada 902.265 pegawai. Untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) telah dibayarkan sebesar Rp1,20 kepada 387.311 pegawai.

Sementara itu, anggota Polri menerima pembayaran gaji ke-13 sebesar Rp1,9 triliun untuk 477.433 personel. Adapun prajurit TNI telah menerima gaji ke-13 senilai Rp3,1 triliun untuk 574.824 personel.

Kemenkeu juga mencatat pembayaran gaji ke-13 bagi pegawai pemerintah nonpegawai negeri (PPNPN) mencapai Rp132,8 miliar untuk 11.559 pegawai.

Selain aparatur aktif, pemerintah juga telah menyalurkan gaji ke-13 kepada para pensiunan. Hingga 2 Juni 2026, pembayaran gaji ke-13 pensiunan mencapai Rp9,73 triliun untuk 3.097.677 pensiunan atau setara 79,27 persen dari total penerima.

Rinciannya, PT Taspen telah menyalurkan Rp8,30 triliun kepada 2.600.927 pensiunan atau 76,79 persen dari total penerima yang dikelola.

Sementara PT Asabri telah menyalurkan Rp1,42 triliun kepada 496.750 pensiunan atau 97,61 persen dari total penerima.

Gaji ke-13 PNS, pensiunan, penerima pensiun, hingga penerima tunjangan cair sudah cair sejak Selasa (2/6). Pencairannya diatur pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret 2026 lalu.

"Gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026," demikian bunyi Pasal 15 ayat (1) beleid tersebut.

Adapun tambahan penghasilan ini dinantikan setiap tahun menjelang tahun ajaran baru karena dapat membantu kebutuhan pendidikan anak.

Penerima gaji ke-13 meliputi ASN, calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, hingga pejabat negara.

Besaran gaji ke-13 berdasarkan komponen penghasilan yang diterima pada Mei 2026, dengan nilai yang berbeda tergantung pangkat, jabatan, hingga kelas jabatan masing-masing penerima.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pembayaran gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di pemerintah pusat telah mencapai 99,3 persen hingga 2 Juni 2026 pukul 15.00 WIB.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengungkap pembayaran gaji ke-13 telah disalurkan kepada 2.353.392 pegawai dan personel pemerintah pusat dengan nilai mencapai Rp13,9 triliun.

"Secara keseluruhan jumlah satker yang sudah membayarkan gaji ke-13 sebanyak 8.838 satker (99,3 persen)," kata Deni dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6).

Dari total realisasi tersebut, pembayaran gaji ke-13 untuk PNS mencapai Rp7.559,0 miliar kepada 902.265 pegawai.

Kemudian, gaji ke-13 untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) telah dibayarkan sebesar Rp1.203,9 miliar kepada 387.311 pegawai.

Sementara itu, anggota Polri menerima pembayaran gaji ke-13 sebesar Rp1.897,8 miliar untuk 477.433 personel.

Adapun prajurit TNI telah menerima gaji ke-13 senilai Rp3.078,9 miliar untuk 574.824 personel.

Kemenkeu juga mencatat pembayaran gaji ke-13 bagi pegawai pemerintah nonpegawai negeri (PPNPN) mencapai Rp132,8 miliar untuk 11.559 pegawai.

Selain aparatur aktif, pemerintah juga telah menyalurkan gaji ke-13 kepada para pensiunan.

Hingga 2 Juni 2026, pembayaran gaji ke-13 pensiunan mencapai Rp9.733,7 miliar untuk 3.097.677 pensiunan atau setara 79,27 persen dari total penerima.

Rinciannya, PT Taspen telah menyalurkan Rp8.309,1 miliar kepada 2.600.927 pensiunan atau 76,79 persen dari total penerima yang dikelola.

Sementara itu, PT Asabri telah menyalurkan Rp1.424,6 miliar kepada 496.750 pensiunan atau 97,61 persen dari total penerima.

Untuk PNS di pemerintah daerah, realisasi pembayaran gaji ke-13 masih kecil. Per 2 Juni 2026, pembayaran baru mencapai Rp414,6 miliar untuk 72.854 pegawai yang dilakukan oleh lima pemda dari total 546 pemerintah daerah di Indonesia.

Dengan demikian, realisasi pembayaran gaji ke-13 di lingkungan pemerintah daerah baru mencapai 0,92 persen.

Gaji ke-13 PNS, pensiunan, penerima pensiun, hingga penerima tunjangan cair sudah cair sejak Selasa (2/6).

Pencairan ini telah diatur pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret 2026 lalu.

"Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026," demikian bunyi Pasal 15 ayat (1) beleid tersebut.

Adapun tambahan penghasilan ini dinantikan setiap tahun menjelang tahun ajaran baru karena dapat membantu kebutuhan pendidikan anak.

Penerima gaji ke-13 meliputi ASN, calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, hingga pejabat negara.

Besaran gaji ke-13 berdasarkan komponen penghasilan yang diterima pada Mei 2026, dengan nilai yang berbeda tergantung pangkat, jabatan, hingga kelas jabatan masing-masing penerima.

Pemerintah pun telah menentukan besaran gaji ke-13 bagi pimpinan, anggota, serta pegawai non-ASN di lembaga nonstruktural.

Untuk pimpinan lembaga nonstruktural, misalnya, ketua atau kepala memperoleh sekitar Rp31,4 juta, wakil ketua Rp29,6 juta, serta sekretaris dan anggota masing-masing Rp28,1 juta.

Sementara itu, pejabat setingkat eselon I menerima sekitar Rp24,8 juta, eselon II Rp19,5 juta, eselon III Rp13,8 juta, dan eselon IV Rp10,6 juta.

Kemudian, untuk pegawai non-ASN berdasarkan jenjang pendidikan, nominalnya bervariasi. Lulusan SD hingga SMP bisa menerima mulai Rp4,2 juta hingga Rp5 juta tergantung masa kerja. Lulusan SMA hingga D-I berkisar Rp4,9 juta sampai Rp5,8 juta.

Lebih lanjut, lulusan D-II hingga D-III menerima sekitar Rp5,4 juta hingga Rp6,5 juta. Adapun lulusan D-IV atau S1 bisa memperoleh Rp6,5 juta hingga Rp7,8 juta, dan untuk S2 hingga S3 berkisar Rp7,7 juta sampai Rp9 juta, bergantung pada masa kerja.

- Gaji pokok

- Tunjangan keluarga

- Tunjangan pangan

- Tunjangan jabatan atau tunjangan umum

- Tunjangan kinerja

- Gaji pokok

- Tunjangan keluarga

- Tunjangan pangan

- Tunjangan jabatan atau tunjangan umum

Tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi daerah yang memberikan tambahan penghasilan, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pensiun Pokok

- Tunjangan Keluarga

- Tunjangan Pangan

- Tambahan Penghasilan.

Pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga pensiunan mulai Selasa (2/6) diproyeksi memberi tambahan dorongan bagi konsumsi rumah tangga pada semester II 2026.

Dana yang cair menjelang tahun ajaran baru itu dinilai akan mengalir ke berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari biaya pendidikan, pangan, transportasi, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.

Meski demikian, sejumlah ekonom menilai dampak gaji ke-13 terhadap pertumbuhan ekonomi nasional cenderung terbatas.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan dampak gaji ke-13 terhadap pertumbuhan ekonomi positif, meski relatif terbatas jika dibandingkan dengan ukuran perekonomian nasional.

Ia menjelaskan nilai gaji ke-13 memang mencapai puluhan triliun rupiah. Namun, kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional terbatas karena sifatnya hanya sementara.

"Efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi memang ada, tetapi sifatnya terbatas dan tidak permanen," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/6).

Menurut Yusuf, faktor yang lebih penting justru waktu pencairan gaji ke-13 yang bertepatan dengan kebutuhan rumah tangga menjelang tahun ajaran baru.

Ia menilai sebagian besar dana tersebut akan langsung masuk ke aktivitas ekonomi melalui pembelian perlengkapan sekolah, pembayaran biaya pendidikan, transportasi, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya.

"Dana tersebut dapat membantu menjaga daya beli dan mencegah perlambatan konsumsi yang terlalu tajam. Namun saya tidak melihatnya cukup kuat untuk menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang baru," ujarnya.

Yusuf menilai gaji ke-13 lebih tepat diposisikan sebagai bantalan ekonomi ketimbang sumber pertumbuhan baru.

Ia menjelaskan konsumsi rumah tangga sepanjang kuartal I 2026 masih ditopang momentum musiman seperti Ramadan, Idulfitri, serta peningkatan belanja pemerintah. Namun faktor-faktor tersebut tidak berlangsung sepanjang tahun.

Karena itu, menurutnya, tantangan terbesar pada paruh kedua tahun ini adalah menjaga konsumsi masyarakat agar tidak melemah setelah momentum musiman berakhir.

Meski demikian, Yusuf melihat tidak seluruh dana gaji ke-13 akan berujung menjadi konsumsi.

Ia menilai rumah tangga saat ini cenderung lebih berhati-hati mengelola keuangan di tengah berbagai ketidakpastian ekonomi. Kondisi itu tercermin dari meningkatnya porsi pendapatan yang dialokasikan untuk tabungan.

"Fenomena ini menunjukkan bahwa banyak keluarga mulai menempatkan keamanan finansial sebagai prioritas utama di tengah ketidakpastian ekonomi," katanya.

Menurut Yusuf, kelompok masyarakat menengah dan menengah atas berpotensi mengalokasikan sebagian gaji ke-13 untuk tabungan maupun investasi sederhana.

Sebaliknya, kelompok menengah bawah diperkirakan tetap membelanjakan tambahan pendapatan tersebut untuk kebutuhan mendesak seperti pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga, dan pengeluaran rutin lainnya.

Pandangan serupa disampaikan Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi.

Ia mengatakan gaji ke-13 berpotensi mendorong konsumsi rumah tangga karena pencairannya bertepatan dengan meningkatnya kebutuhan pendidikan, pangan, transportasi, dan kebutuhan ritel.

"Dampaknya akan terasa pada perdagangan eceran, jasa pendidikan, UMKM, transportasi lokal, dan pasar daerah yang memiliki basis ASN besar," ujarnya.

Namun, Syafruddin menilai efek tersebut tetap bersifat musiman karena penerima gaji ke-13 hanya mencakup ASN, pensiunan, dan kelompok terkait.

"Efeknya lebih tepat dibaca sebagai bantalan daya beli jangka pendek, bukan mesin pertumbuhan baru," katanya.

Menurut Syafruddin, kemampuan gaji ke-13 menopang konsumsi pada semester kedua juga bergantung pada ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan.

Ia menilai tekanan inflasi, pelemahan rupiah, kenaikan harga pangan, serta ketidakpastian ekonomi membuat sebagian rumah tangga memilih menyimpan uang tambahan tersebut dibanding membelanjakannya.

"Belanja kebutuhan pokok tetap berjalan, sedangkan belanja sekunder berpotensi tertunda," ujarnya.

Syafruddin menambahkan faktor yang paling dominan mendorong masyarakat menunda konsumsi tahun ini adalah tekanan daya beli akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan rutin.

Menurut dia, inflasi yang meningkat menjadi 3,08 persen pada Mei 2026 menunjukkan tekanan harga semakin terasa, terutama pada komoditas pangan dan transportasi.

Pada saat yang sama, pelemahan rupiah turut meningkatkan risiko kenaikan harga barang yang memiliki komponen impor.

"Rumah tangga akan lebih berhati-hati jika melihat harga terus naik, bunga kredit tinggi, pasar kerja tidak sepenuhnya kuat, dan industri belum ekspansif," katanya.

Karena itu, ia menilai masyarakat cenderung memperbesar cadangan dana, mengurangi risiko berutang, serta menunda konsumsi besar hingga kondisi ekonomi dirasa lebih pasti.

Dalam situasi seperti ini, masyarakat lebih memilih menjaga likuiditas keluarga, mengurangi risiko utang baru, dan menunda konsumsi besar sampai harga serta pendapatan terasa lebih pasti," pungkas Syafruddin.

Gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS, pensiunan, penerima pensiun, hingga penerima tunjangan cair mulai hari ini, Selasa (2/6).

Pencairan ini telah diatur pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret 2026 lalu.

"Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026," demikian bunyi Pasal 15 ayat (1) beleid tersebut.

Adapun tambahan penghasilan ini dinantikan setiap tahun menjelang tahun ajaran baru karena dapat membantu kebutuhan pendidikan anak.

Penerima gaji ke-13 meliputi ASN, calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, hingga pejabat negara.

Besarannya sendiri berdasarkan komponen penghasilan yang diterima pada Mei 2026, dengan nilai yang berbeda tergantung pangkat, jabatan, hingga kelas jabatan masing-masing penerima.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah pun telah menentukan besaran gaji ke-13 bagi pimpinan, anggota, serta pegawai non-ASN di lembaga nonstruktural. Untuk pimpinan lembaga nonstruktural, misalnya, ketua atau kepala memperoleh sekitar Rp31,4 juta, wakil ketua Rp29,6 juta, serta sekretaris dan anggota masing-masing Rp28,1 juta.

Sementara itu, pejabat setingkat eselon I menerima sekitar Rp24,8 juta, eselon II Rp19,5 juta, eselon III Rp13,8 juta, dan eselon IV Rp10,6 juta.

Kemudian, untuk pegawai non-ASN berdasarkan jenjang pendidikan, nominalnya bervariasi. Lulusan SD hingga SMP bisa menerima mulai Rp4,2 juta hingga Rp5 juta tergantung masa kerja. Lulusan SMA hingga D-I berkisar Rp4,9 juta sampai Rp5,8 juta.

Lebih lanjut, lulusan D-II hingga D-III menerima sekitar Rp5,4 juta hingga Rp6,5 juta. Adapun lulusan D-IV atau S1 bisa memperoleh Rp6,5 juta hingga Rp7,8 juta, dan untuk S2 hingga S3 berkisar Rp7,7 juta sampai Rp9 juta, bergantung pada masa kerja.

Adapun komponensi gaji ke-13 yang dibayarkan dari APBN sebagai berikut:

Gaji pokok

Tunjangan keluarga

Tunjangan pangan

Tunjangan jabatan atau tunjangan umum

Tunjangan kinerja

Sementara gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBD bagi ASN, terdiri atas:

Gaji pokok

Tunjangan keluarga

Tunjangan pangan

Tunjangan jabatan atau tunjangan umum

Tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah komponen bagi para pensiunan dan penerima pensiun:

Pensiun Pokok

Tunjangan Keluarga

Tunjangan Pangan

Tambahan Penghasilan

Pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN), pensiunan, dan penerima pensiun resmi mulai dilakukan hari ini, Selasa (2/6).

Tambahan penghasilan yang setiap tahun dinantikan menjelang tahun ajaran baru itu mulai disalurkan sesuai ketentuan yang diatur pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026.

PT Taspen (Persero) melalui unggahan video di Instagram resminya mengingatkan bahwa pembayaran gaji ke-13 bagi penerima pensiun dapat dilaksanakan paling cepat mulai 2 Juni 2026.

"Pembayaran gaji ke-13 bagi penerima pensiun dilaksanakan paling cepat mulai 2 Juni 2026. Hal ini mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026," demikian keterangan yang disampaikan Taspen.

Pemerintah menetapkan gaji ke-13 diberikan kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, hingga penerima tunjangan.

Dalam PP Nomor 9 Tahun 2026 disebutkan bahwa pembayaran dilakukan paling cepat pada Juni 2026, meski pemerintah juga membuka kemungkinan pencairan dilakukan setelah Juni apabila terdapat kendala dalam proses pembayaran.

[Gambas:Instagram]

Kehadiran gaji ke-13 selama ini identik dengan kebutuhan pendidikan keluarga menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Selain itu, pencairan dana tersebut juga diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi pada pertengahan tahun.

Taspen menjelaskan besaran gaji ke-13 tahun 2026 didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada Mei 2026.

"Besaran gaji ke-13 Tahun 2026 didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2026. Gaji ke-13 tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain ke-13. Kecuali dikenakan pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah," bunyi penjelasan Taspen.

Komponen gaji ke-13 meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja yang disesuaikan dengan pangkat maupun jabatan masing-masing penerima.

Besaran yang diterima setiap orang dapat berbeda karena disesuaikan dengan status kepegawaian, golongan, pangkat, jabatan, hingga kelas jabatan yang dimiliki.

Namun demikian, tidak seluruh ASN berhak menerima gaji ke-13. Berdasarkan aturan yang berlaku, ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara serta ASN yang ditugaskan di luar instansi pemerintah dengan gaji dibayarkan oleh instansi penugasan tidak termasuk dalam kategori penerima.

Taspen juga menjelaskan mekanisme pembayaran bagi peserta yang baru memasuki masa pensiun mulai bulan ini.

"Untuk peserta yang pensiun terhitung mulai 1 Juni 2026 dan seterusnya, maka pembayaran gaji ke-13 dilakukan oleh instansi tempat bekerja terakhir," tulis Taspen.

Dengan ketentuan tersebut, pegawai yang memasuki masa pensiun per 1 Juni 2026 tidak menerima pembayaran gaji ke-13 melalui Taspen, melainkan melalui instansi tempat mereka terakhir bekerja.

Dalam proses penyaluran manfaat tahun ini, Taspen menggandeng 46 mitra pembayaran yang tersebar di berbagai daerah.

"Dalam pelaksanaan penyaluran gaji ke-13 Tahun 2026, Taspen bekerja sama dengan 46 mitra bayar yang tersebar di seluruh Indonesia," demikian keterangan Taspen.

Perusahaan pelat merah itu juga mengimbau peserta untuk melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen guna mendukung kelancaran penyaluran manfaat.

"Untuk mendukung kelancaran penyaluran manfaat secara tepat orang dan tepat waktu, peserta diimbau melakukan autentikasi cukup satu kali setiap awal bulan melalui aplikasi Andal by Taspen. Tinggal selfie!" bunyi pernyataan Taspen.

Di tengah proses pencairan yang mulai berlangsung, Taspen turut mengingatkan peserta agar berhati-hati terhadap informasi yang tidak berasal dari kanal resmi.

Peserta pensiun maupun penerima manfaat diimbau memastikan seluruh informasi terkait pencairan gaji ke-13 diperoleh melalui kanal resmi agar terhindar dari modus penipuan yang mengatasnamakan program pemerintah maupun Taspen.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat tahap II dapat beroperasi secara fungsional pada Juli 2026. Proyek yang tersebar di 93 lokasi tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan tahun ajaran baru.

"Setelah dicek keseluruhan dari kesiapan lahan dan lainnya, kami targetkan selesai Juni 2026 dan dapat fungsional untuk tahun ajaran baru Juli," ujar Dody dalam keterangan resmi, Kamis (28/5/2026).

Hingga 25 Mei 2026, progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat tahap II telah mencapai rata-rata 62,63%, dengan progres keuangan sebesar 41,76%. Kementerian PU terus mendorong percepatan agar seluruh proyek selesai tepat waktu.

Untuk mempercepat penyelesaian, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat, menambah tenaga kerja, serta menerapkan sistem kerja tiga shift. Selain itu, inovasi metode konstruksi dan penguatan koordinasi lintas sektor juga dilakukan.

Tercatat, proyek pembangunan Sekolah Rakyat telah menyerap sebanyak 71.579 tenaga kerja. Hal ini tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah juga mendorong penguatan infrastruktur pembelajaran digital melalui kerja sama lintas kementerian, termasuk penyediaan jaringan internet dan rencana pembangunan fiber optic di lokasi Sekolah Rakyat tahap II.

Di sisi lain, Kementerian PU mulai menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat tahap III. Tahap IIIA sebanyak tujuh lokasi telah memasuki proses lelang, sementara 11 lokasi tahap IIIB dalam tahap persiapan, dan 89 lokasi tahap IIIC masih menunggu pemenuhan kriteria kesiapan.

Dody menekankan pentingnya percepatan penyelesaian aspek lahan dan perizinan, seperti status kepemilikan, pematangan lahan, dan AMDAL, agar pembangunan tahap lanjutan dapat segera dimulai.

Pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat tahap III rampung paling lambat Juni 2027, sehingga siswa dapat menempati fasilitas permanen pada tahun ajaran baru Juli 2027.

Besaran pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS untuk 2026 ditetapkan paling cepat pada Juni mendatang. Hal itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret 2026.

Dalam aturan itu disebutkan gaji ke-13 diberikan kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, hingga penerima tunjangan.

"Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026," demikian bunyi Pasal 15 ayat (1) beleid tersebut.

Gaji ke-13 diberikan pemerintah untuk membantu kebutuhan pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru. Penerimanya meliputi ASN, calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, hingga pejabat negara.

Adapun besaran gaji ke-13 didasarkan pada komponen penghasilan yang diterima pada Mei 2026. Nilainya berbeda tergantung pangkat, jabatan, hingga kelas jabatan masing-masing penerima.

Pemerintah juga telah menetapkan besaran gaji ke-13 untuk pimpinan, anggota, serta pegawai non-ASN di lembaga nonstruktural. Untuk pimpinan lembaga nonstruktural, misalnya, ketua atau kepala memperoleh sekitar Rp31,4 juta, wakil ketua Rp29,6 juta, serta sekretaris dan anggota masing-masing Rp28,1 juta.

[Gambas:Youtube]

Sementara itu, pejabat setingkat eselon I menerima sekitar Rp24,8 juta, eselon II Rp19,5 juta, eselon III Rp13,8 juta, dan eselon IV Rp10,6 juta.

Kemudian, untuk pegawai non-ASN berdasarkan jenjang pendidikan, nominalnya bervariasi. Lulusan SD hingga SMP bisa menerima mulai Rp4,2 juta hingga Rp5 juta tergantung masa kerja. Lulusan SMA hingga D-I berkisar Rp4,9 juta sampai Rp5,8 juta.

Lebih lanjut, lulusan D-II hingga D-III menerima sekitar Rp5,4 juta hingga Rp6,5 juta. Adapun lulusan D-IV atau S1 bisa memperoleh Rp6,5 juta hingga Rp7,8 juta, dan untuk S2 hingga S3 berkisar Rp7,7 juta sampai Rp9 juta, bergantung pada masa kerja.

Adapun komponensi gaji ke-13 yang dibayarkan dari APBN sebagai berikut:

Sedangkan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBD bagi ASN, terdiri atas:

Berikut adalah komponen bagi para pensiunan dan penerima pensiun:

Pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS kian dinanti menjelang pertengahan tahun. Pemerintah menetapkan gaji ke-13 tahun 2026 paling cepat cair pada Juni mendatang.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret 2026.

Dalam aturan itu disebutkan gaji ke-13 diberikan kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, hingga penerima tunjangan.

"Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026," demikian bunyi Pasal 15 ayat (1) beleid tersebut.

Meski demikian, pemerintah juga membuka kemungkinan pencairan dilakukan setelah Juni apabila terdapat kendala dalam proses pembayaran.

"Dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2026," tulis Pasal 15 ayat (2) PP tersebut.

Gaji ke-13 diberikan pemerintah untuk membantu kebutuhan pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru. Penerimanya meliputi ASN, calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, hingga pejabat negara.

Besaran gaji ke-13 didasarkan pada komponen penghasilan yang diterima pada Mei 2026. Nilainya berbeda tergantung pangkat, jabatan, hingga kelas jabatan masing-masing penerima.

Namun, tidak semua ASN berhak menerima gaji ke-13. Dalam aturan tersebut, terdapat dua kategori ASN yang tidak mendapatkan pembayaran tersebut, yakni ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara dan ASN yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah dengan gaji dibayarkan oleh instansi penugasan.

Selain sebagai bantuan pendidikan, pencairan gaji ke-13 juga diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi menjelang periode tahun ajaran baru pada pertengahan tahun.

Komponen gaji ke-13 meliputi:

- Gaji pokok

- Tunjangan keluarga

- Tunjangan pangan

- Tunjangan jabatan atau tunjangan umum

- Tunjangan kinerja sesuai pangkat atau jabatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sebentar lagi, tahun ajaran baru 2026/2027 akan dimulai. Bagi para ibu, momen ini identik dengan meningkatnya kebutuhan pengeluaran rumah tangga, mulai dari pembelian seragam, perlengkapan sekolah, hingga biaya administrasi pendidikan. Namun, di balik kebutuhan jangka pendek tersebut, terdapat aspek yang kerap terabaikan, yakni kesiapan finansial jangka panjang untuk pendidikan anak.

Persiapan tidak hanya sebatas biaya daftar ulang tahun ini, tetapi juga perencanaan pembiayaan hingga jenjang perguruan tinggi.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa uang pangkal sekolah rata-rata naik 10–15 persen per tahun. Artinya, biaya masuk sekolah dasar (SD) saat ini berpotensi meningkat berlipat ketika anak memasuki jenjang sekolah menengah atas (SMA), bahkan perguruan tinggi. Jika hanya mengandalkan tabungan konvensional, dana yang dikumpulkan dalam jangka panjang berisiko tidak mencukupi.

Agar pengelolaan keuangan pendidikan lebih optimal, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan orang tua:

Pertama, memastikan dokumen dan administrasi sekolah lengkap sejak awal guna menghindari biaya tambahan akibat keterlambatan proses pendaftaran.

Kedua, membangun kembali rutinitas anak sebelum hari pertama sekolah untuk meminimalkan potensi gangguan aktivitas yang dapat berdampak pada produktivitas keluarga.

Ketiga, menyiapkan kondisi mental anak sebagai bagian dari investasi nonfinansial yang turut memengaruhi keberhasilan proses pendidikan.

Keempat, memisahkan pos dana pendidikan dari tabungan harian. Langkah ini penting untuk menjaga disiplin pengelolaan keuangan serta mencegah penggunaan dana pendidikan untuk kebutuhan konsumtif lainnya.