Bisnis.com, MALANG — Kinerja belanja negara di wilayah kerja (Wilker) KPPN Malang mencapai Rp5,45 triliun sampai dengan 31 Mei 2026 atau sekitar 42,77% dari total pagu anggaran sebesar Rp12,75 triliun.

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan realisasi belanja sebesar itu ditopang oleh kinerja Belanja Pemerintah Pusat yang terserap Rp2,33 triliun (38,62%) mengalami pertumbuhan 9,89 % (y-o-y).

“Kinerja Belanja K/L [kementerian/lembaga] ditopang oleh realisasi belanja pegawai sebesar Rp1,74 triliun (45,05%), realisasi belanja barang sebesar Rp536,11 miliar (29,74%), dan realisasi belanja modal sebesar Rp57,91 miliar (15,33%),” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Belanja transfer ke daerah (TKD), kata dia, telah tersalur Rp3,12 triliun (46,51%). Kinerja Belanja Transfer ke Daerah (TKD) ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp2,01 triliun atau 48,47% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp803,95 miliar atau 45,66% dari alokasi pagu TA 2026.

Dalam rangka pengendalian inflasi melalui program 4K, dia menegaskan, terdapat belanja pemerintah pusat di wilayah Malang Raya dan Pasuruan yang mendukung program kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif dengan total pagu sebesar Rp165,66 miliar. Menurutnya, sampai dengan 31 Mei 2026 telah terealisasi sebesar Rp26,15 miliar (15,78%).

“Realisasi belanja pemerintah relatif bagus. Karena itulah, tidak heran pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I/2026 banyak ditopang belanja pemerintah,” ujarnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai pemerintah terus melakukan percepatan belanja di K/L dan juga TKD.Namun fakta ini kurang diimbangi dengan akselerasi belanja pemerintah daerah, dimana sampai bulan Mei penyerapan belanja daerah masih di kisaran 20-25 % dari pagu yang ditetapkan. Padahal belanja daerah menjadi stimulus utama untuk mengungkit perekonomian daerah.

Menurutnya, sudah seharusnya pemerintah daerah lebih berani untuk menyesuaikan anggaran bagi perangkat daerah yang rendah penyerapan anggarannya, sehingga di perubahan APBD 2026 perangkat daerah yang pencapaian penyerapan anggarannya tidak lebih dari 40% sampai semester 1/2026 dapat dilakukan penyesuaian alokasi anggarannya dan dialihkan pada perangkat daerah yang penyerapan anggarannya lebih bagus yang masih sesuai dan linear dengan prioritas pembangunan di tahun berjalan. (K24)

Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sampai penghujung April 2026, realisasi belanja negara di Provinsi Jawa Timur terhitung sebesar Rp39,02 triliun atau mencapai 34,73% dari pagu belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur Saiful Islam memaparkan realisasi belanja negara terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp14,02 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp25 triliun.

"Secara rinci, realisasi belanja pemerintah pusat atau belanja Kementerian/Lembaga sampai dengan April 2026 sebesar Rp14,02 triliun atau 29,04% dari pagu dan tumbuh 26,05% bila dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (yoy)," ungkap Saiful, Selasa (26/5/2026).

Adapun belanja K/L selama kuartal I/2026 itu terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp9,48 triliun, belanja barang sebesar Rp2,82 triliun, serta belanja modal senilai Rp1,71 triliun.

Belanja pegawai Rp9,48 triliun mempunyai tingkat penyerapan 35,37%, dengan realisasi yang mengalami kenaikan sebesar 17,66% secara tahunan. Hal tersebut dipengaruhi oleh pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru dan percepatan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Selanjutnya, belanja barang sebesar Rp2,82 triliun dengan penyerapan mencapai 21,49% mengalami peningkatan sebesar 20,07% (yoy). Melonjaknya komponen belanja barang utamanya dipengaruhi oleh pembiayaan jalan/irigasi/jaringan, belanja peralatan/mesin, gedung/bangunan yang diserahkan kepada masyarakat.

Selain itu, belanja modal sebesar Rp1,71 triliun atau 20,54% dari pagu, mengalami pertumbuhan yang melesat sebesar 165,79% secara tahunan. Hal tersebut dapat terjadi karena untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan, termasuk pembangunan jaringan dan irigasi serta dukungan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat di 18 kabupaten/kota se-Jawa Timur.

"Pembangunan Sekolah Rakyat hingga April 2026 telah terealisasi sebesar Rp0,58 triliun atau mencapai 17,01% dari pagu yang ditetapkan Rp3,40 triliun. Realisasi ini meliputi 18 sekolah rakyat di Jawa Timur," paparnya.

Lebih lanjut, belanja negara juga disumbang oleh realisasi Transfer Ke Daerah (TKD), di mana hingga dengan 30 April 2026 telah mencapai 39,03% atau Rp25 triliun dari pagu TKD 2026 yang ditetapkan sebesar Rp64,07 triliun.

"Rinciannya, realisasi tertinggi secara persentase adalah Dana Desa 42,57%, diikuti oleh DAK Non Fisik 41,34% dan Dana Alokasi Umum 40,62%," tambahnya.

Realisasi TKD hingga 30 April 2026 secara nominal terkoreksi hingga sebesar 12,71% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Hal tersebut terjadi karena konsekuensi logis dari penyesuaian pagu TKD pada tahun 2026.

Realisasi Dana Desa yang mencapai persentase tertinggi disebabkan oleh percepatan penyaluran Tahap I yang digunakan untuk mendukung pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan ketahanan ekonomi lokal di Provinsi Jawa Timur.

Tingginya realisasi DAK Non Fisik secara khusus ditopang oleh pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap pertama, Bantuan Operasional Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Kesetaraan, Bantuan Operasional Kesehatan, serta Tunjangan Profesi Guru.

"Hingga akhir April 2026, belum terdapat realisasi DAK Fisik karena masih menunggu juknis penyaluran TA 2026 dan perubahan PMK," pungkasnya.

Bisnis.com, MEDAN – Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatra Utara (Sumut) mencatat realisasi belanja negara di wilayah Sumut hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp19,45 triliun atau 30,52% dari pagu belanja negara tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp22,66 triliun dalam APBN.

Sebagai informasi, belanja negara di daerah terbagi menjadi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD).

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumut Rudy Rahmaddi mengatakan dari Rp4,25 triliun yang dibelanjakan pemerintah pusat di Sumut per 31 Maret 2026, sekitar Rp3,16 triliun diantaranya telah direalisasikan untuk belanja pegawai.

“Belanja pegawai terealisasi Rp3,16 triliun atau 27,18% dari pagu. Anggaran ini digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan kinerja, serta tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara (ASN),” ujar Rudy, Selasa (12/5/2026).

Dia menjelaskan, belanja pemerintah pusat di daerah digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Di Sumut, komponen ini telah terealisasi 18,74% dari pagu atau sekitar Rp4,25 triliun hingga akhir Maret, naik dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp3,52 triliun.

Dari catatan Perwakilan Kemenkeu Sumut, belanja pegawai mendominasi belanja pemerintah pusat di Sumut. Dari target Rp11,64 triliun di tahun 2026, terealisasi Rp3,16 triliun per 31 Maret 2026 untuk gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan hari raya pegawai (ASN).

Khusus untuk pembayaran THR ASN Pusat/ pejabat/ TNI/ Polri pada kementerian/ lembaga negara di Sumut, lanjutnya, telah direalisasikan sebesar Rp640,32 miliar bagi 174.192 pegawai pada 1.376 satuan kerja.

“Adanya pembayaran THR ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi rumah tangga pada Triwulan I Tahun 2026,” tambahnya.

Adapun utuk belanja barang telah tersalurkan Rp911,52 miliar dari pagu Rp7,30 triliun di periode sampai dengan Maret 2026, atau sekitar 12,47% dari pagu.

Rudy menyampaikan belanja barang dengan pagu tertinggi digunakan untuk program pelayanan kesehatan lanjutan, program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, program pendidikan tinggi, program penegakan dan pelayanan hukum, dan program nilai tambah daya saing industri.

Sementara belanja modal yang dipagukan hampir Rp3,7 triliun di tahun 2026 baru terealisasi Rp170,98 miliar (4,62% dari pagu) hingga akhir Maret.

Meski realisasinya lebih rendah dibanding jenis belanja lain, Rudy menyebut ada pertumbuhan signifikan dari belanja modal di Sumut.

“Kinerja belanja modal menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dengan tumbuh 3 kali lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sebesar Rp51,74 miliar,” jelas Rudy.

Dia menjelaskan belanja modal dengan pagu tertinggi digunakan untuk program prasarana strategis, program infrastruktur konektivitas, program wajib belaja 13 tahun, program ketahanan sumber daya air, dan program pendidikan tinggi.

Lebih jauh, pemerintah pusat juga telah merealisasikan Rp1,01 miliar bantuan sosial di Sumut hingga akhir Maret 2026 yang digunakan untuk perlindungan sosial.

Dari data Kemenkeu Sumut, pagu belanja bansos di Sumut tahun 2026 sebesar Rp13,76 miliar, lebih sedikit dari pagu 2025 yang mencapai Rp69,4 miliar.

Rudy mengatakan distribusi belanja negara dilakukan untuk percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Dia menyebut kinerja APBN di Sumut yang defisit Rp13,56 triliun sampai dengan Maret 2026 masih tetap dalam kondisi terjaga, di mana pendapatan dan belanja negara tetap tumbuh untuk merealisasikan kebijakan Asta Cita dan menjaga stabilitas ekonomi regional.

“Peran APBN terus dioptimalkan dalam menjaga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta mendukung program prioritas pemerintah,” tandasnya.

Bisnis.com,MALANG — Realisasi belanja negara s.d 30 April 2026 di wilayah kerja KPPN Malang mencapai Rp4,53 triliun mengalami penurunan sebesar 6,08% (yoy).

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)Malang, Muhammad Rusna, mengatakan di sisi lain kinerja belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan sebesar 10,59% (yoy).

“Kinerja belanja pemerintah pusat ditopang oleh komponen belanja pegawai yang terealisasi sebesar 37,27% dan belanja barang yang terealisasi sebesar 23,93%, dan belanja modal yang terealisasi sebesar 11,48%,” ujarnya di sela-sela rilis kinerja APBN Data sampai dengan April 2026 dan Penganugerahan Penghargaan Satker Berkinerja Terbaik Lingkup KPPN Malang (PRISMA) Triwulan I/2026, Selasa (12/5/2026).

Adapun Kinerja belanja transfer ke daerah (TKD) s.d 30 April 2026 sebesar Rp2,64 triliun atau 40,08% yang ditopang oleh kinerja realisasi dana alokasi umum (DAU) yang mencapai Rp1,67 triliun atau 41,67% dari alokasi pagu, serta kinerja dana transfer khusus sebesar Rp703,80 miliar atau 39,97% dari alokasi pagu TA 2026.

Sedangkan Dana Desa terealisasi mencapai Rp125,02 miliar atau sekitar 47,77% dari alokasi.

Dalam rangka pengendalian inflasi melalui program 4K, terdapat belanja pemerintah pusat di wilayah Malang Raya dan Pasuruan yang mendukung program kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif dengan total pagu 1 sebesar Rp140,97 miliar. Sampai dengan 30 April 2026 telah terealisasi sebesar Rp24,09 miliar (17,09%).

Dia berpesan pemerintah daerah di wilayah Malang Raya dan Pasuruan perlu mendorong OPD pengampu DAK Fisik dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen syarat salur serta memperhatikan batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di akhir tahun anggaran 2026.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai realisasi belanja menjadi kunci dalam menstimulus perekonomian daerah.

Meski penyaluran TKD dari pemerintah pusat sudah tepat waktu, kata dia, namun pemerintah daerah lambat dalam melakukan penyerapan anggaran maka fungsi stimulus dari belanja daerah kurang memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi.

Joko menilai, di tengah efisiensi anggaran sehingga dana APBD semakin terbatas, maka seharusnya pemerintah daerah lebih sigap untuk melakukan percepatan belanja agar perekonomian daerah terus bergeliat dan konsumsi masyarakat dan daya beli terjaga.

“Supervisi dari berbagai pihak yang terkait seperti inspektorat, BPK, DPRD terus diperkuat untuk mendorong keberanian perangkat daerah dalam percepatan eksekusi anggaran dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku,” kata Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu. (K24)

Bisnis.com, MALANG — Realisasi belanja negara di wilayah Malang mencapai Rp2,19 triliun,sekitar 18,21% dari total pagu anggaran Rp12,03 triliun, sampai Februari 2026.

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan realisasi belanja sebesar itu ditopang oleh kinerja Belanja Pemerintah Pusat yang terserap Rp670,83 Miliar (11,41%) mengalami pertumbuhan sebesar sebesar 1,47% (year on year/YoY).

"Kinerja Belanja K/L ditopang oleh realisasi belanja pegawai sebesarRp539,73 miliar [14,34%], realisasi belanja barang sebesar Rp125,37 miliar [7,12%], dan realisasi belanja modal sebesar Rp5,73 miliar [1,62%]. Belanja Transfer Ke Daerah [TKD] telah tersalur Rp1,52 Triliun [24,70%],” ujar Rusna, dikutip pada Kamis (12/3/2026).

Kinerja TKD ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp1 triliun atau 25% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp504,05 miliar atau 28,62% dari alokasi pagu TA 2026.

Sedangkan belanja pemerintah pusat di wilayah Malang Raya dan Pasuruan yang mendukung program kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif dengan total pagusebesar Rp152,56 Miliar, kata dia, sampai dengan 28 Februari 2026 telah terealisasi sebesar Rp7,022 miliar (4,61%).

“Diperlukan peran serta pemerintah daerah pada di wilayah Malang Raya danPasuruan untuk mendorong OPD pengampu DAK Fisik dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen syarat salur batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa,” ujarnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai pemerintah pusat terus berusaha mempercepat belanja ke daerah, khususnya TKD.

Namun upaya ini, kata dia, terkadang tidak sejalan dengan greget pemerintah daerah untuk melakukan percepatan penyerapan, pola yang terus berulang, yaitu rendah penyerapan anggaran pada kuartal I, sehingga kurang memberikan dampak stimulasi pada daya ungkit perekonomian.

Pada kuartal I, biasanya hanya gaji pegawai yang terserap dengan maksimal, tetapi untuk belanja barang maupun modal sangat rendah realisasinya. Kepala daerah harus lebih proaktif memberikan evaluasi mingguan terkait dengan penyerapan anggaran sehingga dari evaluasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menambah atau mengurangi belanja setiap perangkat daerah pada P-APBD tahun berjalan.

“Tentunya, carrot and stick berlaku bagi perangkat daerah yang tinggi penyerapan anggaran dan yang lelet dalam penyerapan anggaran,” kata Joko yang peneliti senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu. (K24)

Bisnis.com, MALANG — Realisasi kinerja belanja negara di wilayah kerja KPPNMalang mencapai Rp1,33 triliun per 31 Januari 2026,sekitar 11,50% dari total pagu anggaran sebesar Rp11,58 triliun.

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan realisasi belanja sebesar itu ditopang oleh kinerja belanjapemerintah pusat yang terserap Rp291,82 miliar (5,09%), mengalami pertumbuhan 7,74% (year on year/YoY).

"Kinerja belanja K/L ditopang oleh realisasi belana pegawai sebesarRp248,20 miliar [6,61%]," katanya di Malang, Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, realisasi belanja barang sebesar Rp41,55 Miliar (2,36%), dan realisasi belanja modal sebesar Rp2,07 miliar (0,95%). Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) telah tersalurkan Rp1,04 triliun (17,78%).

Kinerja Belanja TKD ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp668,75 miliar atau 16,67% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp363,47 miliar atau 20,64% dari alokasi pagu TA 2026.

Dia berharap, peran serta pemerintah daerah pada di wilayah Malang Raya danPasuruan perlu untuk mendorong OPD pengampu DAK Fisik dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen syarat salur serta memperhatikan batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di akhir tahun anggaran.

Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai realisasi belanja pemerintah pusat, khususnya untuk penyaluran TKD selalu impresif. TKD memegang peranan penting untuk menggerakkan roda pemerintahan dan perekonomian daerah.

Namun, kata dia, kecepatan penyaluran TKD oleh pemerintah pusat tidak selalu linier dengan percepatan belanja oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, penyerapan lambat pada kuartal I dan II selalu berulang pada setiap tahunnya. Oleh karena itu, untuk memaksimalakan efektifitas belanja daerah dibutuhkan supervisi yang berkelanjutan dari inspektorat, BPKP, KPPN, dan instansi lainnya yang memiliki kewenangan.

Selain itu, dia berharap, kepala daerah harus memiliki good will untuk mendorong penyerapan belanja secara optimal, khususnya pada triwulan I dan II, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk pemberian insetif berupa penambahan anggaran atau pun pengurangan anggaran setiap perangkat daerah pada P-APBD tahun berjalan. (K24)

Bisnis.com, MALANG — Kinerja belanja negara di wilayah kerja KPPN Malang mencapai Rp14,91 triliun pada 31 Desember 2025, mencakup 96,5% dari total pagu anggaran Rp15,45 triliun.

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan belanja sebesar itu ditopang kinerja Belanja Pemerintah Pusat yang terserap Rp6,11 triliun (94,82%) mengalami kontraksi sebesar 12,16% (year on year/YoY).

“Kinerja Belanja K/L ditopang oleh realisasi belanja pegawai sebesar Rp4,09 triliun [98,40%], realisasi belanja barang sebesar Rp1,66 triliun [88,45%], realisasi belanja modal sebesar Rp345,02 miliar [87,25%] dan realisasi belanja bansos sebesar Rp15,71 miliar [99,37%],” ujarnya di sela-sela Penganugerahan Penghargaan Satker Berkinerja Terbaik Lingkup KPPN Malang (PRISMA) Triwulan IV/2025 di Malang, dikutip pada Sabtu (31/1/2026).

Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) telah tersalur Rp8,81 triliun (97,77%). Kinerja Belanja Transfer ke Daerah (TKD) ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp5,11 triliun atau 98,60% dari alokasi pagu, serta kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp1,72 triliun atau98,84% dari alokasi pagu TA 2025.

“Sedangkan Dana Desa terealisasi mencapai Rp794,06 miliar atau sekitar 95,03% dari alokasi. Untuk Dana Desa telah disalurkan ke 738 desa pada 5kabupaten/kota,” ucapnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai realisasi belanja dari pemerintah pusat ke daerah relatif tinggi, tetapi perlu dilihat kembali dana yang masuk ke pemda apakah dapat terserap secara optimal, karena penyerapan belanja di tingkat kabupaten/kota diperkirakan pada kisaran 90%, sehingga selebihnya menjadi SiLPA.

Menurutnya, hal ini tentu menjadi evaluasi bersama untuk perbaikan penyerapan belanja, termasuk perbaikan tata Kelola keuangan daerah yang masih perlu upaya pembenahan pola penyerapan anggaran sesuai dengan target per kuartal.

Apalagi di tengah efisiensi, pemda masih menyisakan SiLPA, artinya ini menjadi indikasi kurang sinergisnya antara perencanaan dan penganggaran.

“Supervisi dari Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, Kejaksaan, maupun inspektorat harus terus dilakukan agar pemda lebih atraktif dan berani dalam mengambil langkah penyerapan anggaran,” ucapnya. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah terserap mencapai Rp4,54 triliun sepanjang 2025.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP, Dydyk Choiroel menjelaskan bahwa realisasi anggaran tersebut mencapai 96% dari total pagu TA 2025 yakni sebesar Rp5,27 triliun.

"Dari sisi pengelolaan anggaran, tadi sudah disampaikan bahwa realisasi Kementerian PKP mencapai Rp4,54 triliun atau 96,21% dari pagu atau Rp5,27 triliun," kata di Kantor Kementerian PKP, Kamis (15/1/2026).

Dalam paparan yang disampaikan, realisasi tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp366,81 miliar, belanja barang realisasi mencapai Rp2,19 triliun dan belanja modal total realisasi sebesar Rp1,98 triliun.

Sementara berdasarkan programnya, pembangunan rumah swadaya tembus 45.073 unit dengan realisasi anggaran Rp1,01 triliun, rumah susun sebanyak 2.270 unit dengan realisasi anggaran Rp2,41 triliun, rumah khusus 476 unit (Rp220,48 miliar), PSU Rumah Umum, Kumuh, dan Sanitasi sebanyak 2.900an unit (Rp19,72 miliar).

Sementara itu, Kementerian PKP diketahui hanya mendapat alokasi pagu sebesar Rp10,89 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. Posisinya jauh di bawah dari usulan kebutuhan anggaran yang sempat disampaikan mencapai Rp49,8 triliun.

Artinya, terdapat selisih kebutuhan anggaran atau funding gap sebesar Rp38,91 triliun untuk memenuhi pelaksanaan program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto di tahun kedua kepemimpinannya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkap kebutuhan anggaran untuk pengerjaan program 3 juta rumah Tahun Anggaran (TA) 2026 mencapai Rp49,85 triliun.

Dalam usulannya, Ara merinci, kebutuhan anggaran Rp49,85 triliun itu bakal digunakan untuk alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Ro45,55 triliun atau sebesar 91,37% dari usulan pagu anggaran Kementerian PKP TA 2026.

"Kami mengajukan dari usulan anggaran tersebut sebesar Rp45,55 triliun atau 91,37% untuk bantuan stimulan perumahan swadaya dengan target 2 juta unit rumah di tahun 2026," ujarnya.

Selain itu, alokasi usulan anggaran itu bakal digunakan untuk pembangunan 3.047 unit rumah susun (rusun) senilai Rp1,67 triliun dan anggaran senilai Rp287,81 miliar untuk pembangunan 1.166 unit rumah khusus (rusus).

Kementerian PKP juga akan mengalokasikan anggaran senilai Rp290,82 miliar untuk pembangunan PSU rumah umum. Serta, penanganan permukiman kumuh dan sanitasi senilai Rp660 miliar, serta untuk dukungan manajemen Rp1,11 triliun dan monitoring pelaksanaan kegiatan perubahan Rp271,52 miliar.

"Jumlah anggaran tersebut kami yakini dalam rangka mencapai target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah dan penanganan kawasan kumuh sebagai target dan prioritas rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029 dan rencana kerja pemerintah 2026," pungkasnya.

Bisnis.com, MATARAM – Pagu belanja negara yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2025 mencapai Rp27,68 triliun dan sampai dengan 31 Oktober 2025 telah terealisasi Rp21,94 triliun atau 79,25% pagu.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani menjelaskan realisasi belanja negara mengalami pertumbuhan negatif 0,46% (yoy) dan secara persentase capaian mengalami penurunan sebesar 1,98%.

Khusus belanja pemerintah pusat sampai dengan akhir Oktober 2025 terealisasi sebesar Rp5,62 triliun atau 70,24% dari pagu yang telah ditetapkan dan terkontraksi 21,18% (yoy).

"Kontraksi belanja pemerintah pusat terjadi karena adanya kebijakan efisiensi pada belanja barang dan modal," jelas Ratih kepada media dikutip Kamis (4/12/2025).

Ratih menjelaskan realisasi belanja barang dan modal mengalami kontraksi masing-masing sebesar 39,96% dan 45,61% (yoy).

Sementara, Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp16,31 triliun atau 82,93% dari pagu yang telah ditetapkan. Realisasi Belanja TKD sampai dengan Oktober 2025 tumbuh positif 9,47% (yoy) utamanya didorong peningkatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dibanding tahun sebelumnya.

Sementara itu target penerimaan negara dan hibah lingkup NTB pada tahun 2025 mencapai Rp4,32 triliun, turun 57,37% (yoy) yang disebabkan karena nihilnya target pajak ekspor mineral mentah, pasca kebijakan hilirisasi/implementasi kebijakan pelarangan ekspor bahan tambang mentah.

Hingga 31 Oktober 2025, pendapatan negara telah terealisasi sebesar Rp3,09 triliun atau 71,69% dari target yang telah ditetapkan. Secara kumulatif, realisasi Penerimaan Negara dan Hibah terkontraksi sebesar 61,24% (yoy), dan secara persentase capaian mengalami penurunan 7,17%.

Sementara itu, realisasi penerimaan perpajakan mencatatkan kontraksi sebesar 67,76% (yoy). Seluruh komponen penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan negatif kecuali komponen pajak lainnya. Realisasi PNBP mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 0,77%. komponen Pendapatan BLU tumbuh positif 5,19% (yoy), sedangkan Komponen PNBP Lainnya terkoreksi sebesar 3,12%.

Bisnis.com, JAKARTA — Belanja pemerintah pusat sampai dengan APBN akhir Oktober 2025 baru mencapai Rp1.879,6 triliun atau 70,6% dari outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.663,4 triliun.

Secara umum, APBN sampai dengan akhir 31 Oktober 2025 membukukan belanja negara Rp2.593 triliun atau 73,5% dari outlook Rp3.527,5 triliun. Belanja pemerintah pusat sampai dengan Oktober 2025 itu meningkat Rp45,1 triliun dari 2024.

Namun, pertumbuhannya melambat dari periode yang sama tahun lalu sebesar 76,9% (yoy) menjadi hanya 66,2% (yoy). Realisasinya juga baru mencapai 70,6% terhadap outlook laporan semester I/2025.

Pertumbuhan belanja pemerintah pusat secara tahunan sampai dengan 31 Oktober 2025 itu juga merupakan yang terendah sejak 2021 pada jangka waktu periode yang sama. Hal itu kendati secara nominal anggaran belanja yang terealisasi terus naik.

Secara terperinci, belanja pemerintah pusat meliputi belanja kementerian/lembaga Rp961,2 triliun atau sudah 75,4% terhadap outlook, dan non kementerian/lembaga Rp918,4 triliun atau 66,2% terhadap outlook.

Untuk belanja kementerian/lembaga, hanya belanja modal yang masih terkontraksi secara tahunan yakni 5,3% (yoy) dari realisasi Rp218 triliun pada Januari-Oktober 2024 menjadi Rp206,4 triliun pada periode yang sama di 2025. Selain itu, belanja pegawai, belanja barang dan bansos mengalami pertumbuhan positif.

"Ada dua faktor. Pertama adalah kalau di 2024 memang ada percepatan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur, ketika itu oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Kedua adalah seperti biasa belanja modal ini biasanya pembayarannya dilakukan sekitar bulan November dan Desember," papar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, Kamis (20/11/2025).

Kemudian, belanja non kementerian/lembaga yakni pembayaran pensiun sebesar Rp154,6 triliun. Belanja ini dinilai sesuai jalurnya atau on track.

Sementara itu, serapan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto juga terbilang rendah karena belum mencapai 70% sampai dengan akhir Oktober 2025. Realisasinya baru Rp611,7 triliun atau masih 65,8% dari pagu Rp929 triliun.

Program andalan Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinakhodai oleh Badan Gizi Nasional (BGN) juga baru terserap anggarannya sebesar Rp41,3 triliun atau 58,2% dari pagu anggaran tahun ini yaitu Rp71 triliun. Hal itu kendati data realisasinya terhitung sampai dengan 18 November 2025, atau berbeda dengan pos-pos anggaran lainnya.

"Masih ada alokasi Rp30 triliun yang bisa dipakai oleh Makan Bergizi Gratis dan tentu alokasi kami sesuaikan karena target Bapak Presiden adalah 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di Indonesia," pungkasnya.

Adapun kondisi belanja APBN sampai dengan akhir Oktober 2025 itu di tengah penerimaan yang baru terealisasi sebesar 73,7% terhadap outlook, atau senilai Rp2.113,3 triliun. Penerimaan pajak baru 70,2% atau Rp1.459 triliun, sedangkan kepabeanan dan cukai mencapai Rp249,3 triliun (80,3%) dan PNBP Rp402,4 triliun (84,3%).

"Defisit APBN per 31 Oktober tercatat sebesar Rp479,7 triliun atau sebesar 2,02% dari PDB," terang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Belanja pemerintah pusat sampai dengan APBN akhir Oktober 2025 baru mencapai Rp1.879,6 triliun atau 70,6% dari outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.663,4 triliun.

Secara umum, APBN sampai dengan akhir 31 Oktober 2025 membukukan belanja negara Rp2.593 triliun atau 73,5% dari outlook Rp3.527,5 triliun. Belanja pemerintah pusat sampai dengan Oktober 2025 itu meningkat Rp45,1 triliun dari 2024.

Namun, pertumbuhannya melambat dari periode yang sama tahun lalu sebesar 76,9% (yoy) menjadi hanya 66,2% (yoy). Realisasinya juga baru mencapai 70,6% terhadap outlook laporan semester I/2025.

Pertumbuhan belanja pemerintah pusat secara tahunan sampai dengan 31 Oktober 2025 itu juga merupakan yang terendah sejak 2021 pada jangka waktu periode yang sama. Hal itu kendati secara nominal anggaran belanja yang terealisasi terus naik.

Secara terperinci, belanja pemerintah pusat meliputi belanja kementerian/lembaga Rp961,2 triliun atau sudah 75,4% terhadap outlook, dan non kementerian/lembaga Rp918,4 triliun atau 66,2% terhadap outlook.

Untuk belanja kementerian/lembaga, hanya belanja modal yang masih terkontraksi secara tahunan yakni 5,3% (yoy) dari realisasi Rp218 triliun pada Januari-Oktober 2024 menjadi Rp206,4 triliun pada periode yang sama di 2025. Selain itu, belanja pegawai, belanja barang dan bansos mengalami pertumbuhan positif.

"Ada dua faktor. Pertama adalah kalau di 2024 memang ada percepatan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur, ketika itu oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Kedua adalah seperti biasa belanja modal ini biasanya pembayarannya dilakukan sekitar bulan November dan Desember," papar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, Kamis (20/11/2025).

Kemudian, belanja non kementerian/lembaga yakni pembayaran pensiun sebesar Rp154,6 triliun. Belanja ini dinilai sesuai jalurnya atau on track.

Sementara itu, serapan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto juga terbilang rendah karena belum mencapai 70% sampai dengan akhir Oktober 2025. Realisasinya baru Rp611,7 triliun atau masih 65,8% dari pagu Rp929 triliun.

Program andalan Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinakhodai oleh Badan Gizi Nasional (BGN) juga baru terserap anggarannya sebesar Rp41,3 triliun atau 58,2% dari pagu anggaran tahun ini yaitu Rp71 triliun. Hal itu kendati data realisasinya terhitung sampai dengan 18 November 2025, atau berbeda dengan pos-pos anggaran lainnya.

"Masih ada alokasi Rp30 triliun yang bisa dipakai oleh Makan Bergizi Gratis dan tentu alokasi kami sesuaikan karena target Bapak Presiden adalah 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di Indonesia," pungkasnya.

Adapun kondisi belanja APBN sampai dengan akhir Oktober 2025 itu di tengah penerimaan yang baru terealisasi sebesar 73,7% terhadap outlook, atau senilai Rp2.113,3 triliun. Penerimaan pajak baru 70,2% atau Rp1.459 triliun, sedangkan kepabeanan dan cukai mencapai Rp249,3 triliun (80,3%) dan PNBP Rp402,4 triliun (84,3%).

"Defisit APBN per 31 Oktober tercatat sebesar Rp479,7 triliun atau sebesar 2,02% dari PDB," terang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, MALANG — Realisasi penerimaan negara di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Malang mencapai Rp94,28 triliun hingga Oktober 2025.

Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna mengatakan realisasi penerimaan negara itu tumbuh 1,59% (year on year/YoY) atau dari periode yang sama tahun lalu. Adapun, wilayah kerja KPPN Malang mencakup Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan.

“Cukai menyumbang Rp74,99 triliun, naik sebesar 5,33% [YoY],” ujar Rusna, dikutip pada Senin (10/11/2025).

Selain cukai, kata dia, realisasi pendapatan negara wilayah itu juga ditopang penerimaan perpajakan yang terdiri atasi pajak penghasilan sebesar Rp4,82 triliun, mengalami kontraksi sebesar 9,65% (YoY).

Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp12,18 triliun atau turun 18,48% (YoY), Penerimaan PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp429,14 miliar atau 171,79% dari target ditetapkan dan mengalami pertumbuhan sebesar 9,56% bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk Belanja Negara s.d 31 Oktober 2025, kata dia, telah terealisasi 79,92% atau Rp12,06 triliun, mengalami penurunan 4,66% (YoY). Kinerja Belanja Pemerintah Pusat juga mengalami penurunan sebesar 10,91% (YoY).

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat ditopang oleh komponen Belanja Pegawai yang terealisasi sebesar 84,60% dan Belanja Barang yang terealisasi65,60%, Belanja Modal yang terealisasi sebesar 29,85%, dan belanja Bantuan Sosial yang telah terealisasi sebesar 86,69%.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai cukai rokok tetap menjadi tumpuan penerimaan negara, khususnya di wilayah kerja KPPN Malang.Penerimaan dari cukai IHT ini, kata dia, dapat terus meningkat jika operasi pemberantasan rokok ilegal dilakukan lebih masif dan berkelanjutan sehingga dapat menekan kerugian atau kebocoran penerima negara.

“PPN dan PPNB akan meningkat seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang atraktif. Sementara itu, belanja negara harus dipercepat pada dua bulan terakhir ini agar tidak memperbesar SiLPA di tingkat K/L maupun pemda,” ucapnya. (K24)