Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat pembangunan jaringan LRT Jakarta hingga membentuk lintasan yang terhubung memutari ibu kota (loop) guna menekan angka kemacetan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada pekan lalu akhirnya memutuskan memperpanjang jalur LRT extension Velodrome-Manggarai hingga Stasiun LRT Dukuh Atas dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemprov DKI Jakarta membangun sistem transportasi publik terintegrasi.

Setelah konektivitas pusat kota terselesaikan, pengembangan jaringan LRT akan diarahkan menuju kawasan utara seperti Jakarta International Stadium (JIS), Ancol, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 hingga Bandara Soekarno-Hatta untuk membentuk sistem loop transportasi Jakarta.

Saat ini, LRT Jakarta tengah memperpanjang rute dari Velodrome menuju Manggarai sepanjang 6,4 kilometer. Jika proyek itu selesai sesuai target pada Agustus 2026, perjalanan dari Kelapa Gading menuju Manggarai diproyeksikan hanya memakan waktu sekitar 28 menit.

Adapun rute eksisting sepanjang 5,8 kilometer dari Pegangsaan Dua hingga Velodrome saat ini dapat ditempuh dalam waktu sekitar 13 hingga 15 menit dengan headway keberangkatan setiap 10 menit sekali.

Dorongan memperluas jaringan transportasi publik muncul di tengah ketimpangan pertumbuhan kendaraan dan kapasitas jalan di Jakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, jumlah kendaraan bermotor pada 2024 telah mencapai 12 juta unit dengan penambahan sekitar 300.000 kendaraan atau tumbuh 3,08% per tahun.

Sementara itu, panjang jalan hanya bertambah sekitar 13 kilometer atau 0,20% per tahun sehingga kapasitas jalan tidak berkembang secepat pertumbuhan kendaraan yang melintas.

Alih Moda

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim mengatakan pengembangan jaringan LRT menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem transportasi massal yang terintegrasi dan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.

“Urgensinya adalah menciptakan sistem transportasi massal terintegrasi yang mendukung Jakarta sebagai kota global yang lebih produktif dan berkelanjutan,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, kemacetan Jakarta masih sangat tinggi karena dominasi kendaraan pribadi. Perpanjangan fase 1B Velodrome-Manggarai ditambah ekstensi menuju Dukuh Atas akan menghubungkan langsung koridor timur Jakarta dengan simpul utama transportasi seperti MRT, KRL, dan Transjakarta.

Dalam jangka panjang, pengembangan tersebut akan menjadi fondasi pembentukan loop transportasi Jakarta sehingga masyarakat dapat bergerak lebih efisien tanpa harus berulang kali berpindah moda.

Pihaknya memproyeksikan fase 1B mampu melayani hingga 80.000 penumpang per hari setelah beroperasi penuh. Integrasi fisik dan tarif di kawasan Dukuh Atas dan Manggarai diyakini dapat mendorong perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi publik berbasis rel.

“Ini akan mendorong modal shift bertahap dari kendaraan pribadi, terutama dengan integrasi tarif dan fisik yang seamless di Dukuh Atas dan Manggarai, serta pengembangan TOD di sekitar stasiun,” katanya.

Di sisi pembiayaan, Pemprov DKI Jakarta masih mengandalkan APBD untuk pembangunan tahap awal. Fase 1B Velodrome-Manggarai senilai Rp5,5 triliun dan perpanjangan menuju Dukuh Atas sebesar Rp2,7 triliun sepenuhnya dibiayai APBD DKI Jakarta.

Meski demikian, untuk pembangunan jaringan loop yang lebih luas, Pemprov DKI Jakarta mulai membuka peluang keterlibatan swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU.

“Tahap selanjutnya Pemprov terbuka menerapkan skema KPBU dan keterlibatan swasta agar lebih cepat dan meringankan APBD,” ujarnya.

Chico mengakui pembangunan jaringan LRT di Jakarta menghadapi tantangan besar karena dilakukan di kawasan padat dengan ruang kerja terbatas. Sebagian besar pekerjaan konstruksi bahkan harus dilakukan pada malam hari.

Selain itu, integrasi antarmoda, pengaturan lalu lintas, keselamatan konstruksi, hingga pengelolaan pendanaan jangka panjang juga menjadi tantangan utama dalam pengembangan jaringan LRT Jakarta.

Tantangan Trase

Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang menilai rencana pembentukan loop LRT Jakarta berpotensi berhasil selama trase yang dibangun tidak beririsan dengan jalur loop line KRL yang sudah ada.

“Loop LRT ini bisa saja berhasil asalkan tidak beririsan atau sejajar dengan loop line KRL,” ujarnya.

Menurut Deddy, keberhasilan transportasi massal berbasis rel sangat bergantung pada kemampuan jaringan menjangkau pusat aktivitas masyarakat dan kawasan permukiman.

Karena itu, trase LRT Jakarta dinilai harus melewati kawasan dengan konsentrasi aktivitas tinggi seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, sekolah hingga kawasan permukiman besar agar masyarakat benar-benar beralih menggunakan transportasi umum.

“LRT Jakarta trase-nya harus melewati tempat keramaian dan masuk ke basis-basis pemukiman seperti PIK dan Pondok Indah sehingga masyarakat dapat shifting ke angkutan massal berbasis rel,” katanya.

Integrasi Jabodetabek

Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengatakan pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah membahas integrasi transportasi Jakarta dan Jabodetabek di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Pembahasan tersebut mencakup pengembangan TOD, tata akses transportasi, layanan utama dan feeder untuk kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya.

“Kita berharap penataan dan pengelolaan hal-hal tersebut bisa mengoptimalkan shifting kendaraan pribadi ke mass public transport,” ujarnya.

Menurut Risal, Jakarta memiliki sejumlah trase potensial untuk pengembangan LRT. Pemerintah pusat bersama operator KAI juga tengah memprogramkan pengembangan LRT Jabodebek hingga Bogor.

Kinerja layanan LRT Jakarta sendiri mulai menunjukkan peningkatan. Pada 2025, PT LRT Jakarta mencatat rata-rata lebih dari 3.600 penumpang per hari. Tingkat kepuasan pelanggan konsisten berada di atas 90%, ketepatan waktu perjalanan mencapai lebih dari 99%, sedangkan pemenuhan standar pelayanan minimum berada di atas 98%.

Jika proyek loop LRT berhasil direalisasikan, Jakarta akan memiliki jaringan transportasi rel perkotaan yang saling terhubung mengitari ibu kota dan terintegrasi dengan MRT, KRL, Transjakarta, hingga Mikrotrans.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk mengembangkan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) di sejumlah kota strategis di Indonesia.

Salah satu bentuk kolaborasi pertama ini adalah pembangunan proyek hunian vertikal terpadu di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Inisiatif ini menjadi bagian dari dukungan untuk Program 3 Juta Rumah Pemerintah.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengatakan konsep hunian berbasis TOD menjadi semakin relevan bagi Indonesia karena mampu menghubungkan hunian, transportasi, dan pusat aktivitas ekonomi dalam satu kawasan terintegrasi.

“Pembangunan kota masa depan tidak lagi bisa memisahkan antara hunian, transportasi, dan pusat aktivitas ekonomi. Karena itu, konsep Transit Oriented Development atau TOD menjadi sangat relevan untuk dikembangkan di Indonesia,” ujar Nixon dalam acara penandatanganan MoU dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Menara BTN, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurutnya, banyak pekerja di Jakarta yang masih tinggal jauh dari pusat kota sehingga biaya transportasi dapat mencapai 20% hingga 25% dari penghasilan bulanan. Sebab itu, pengembangan hunian vertikal di pusat kota dinilai dapat menjadi solusi yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat urban.

Dikatakan Nixon, dalam kerja sama ini Bank BTN akan membiayai konstruksinya kurang lebih sebanyak 70%—80% dan sisanya adalah self finance dari KAI. Selain itu, kerja sama itu juga mencakup penyaluran KPR.

“Kenapa kami tertarik? Ya ini menyelesaikan persoalan hunian kota. Kedua, mengubah kawasan yang tadinya sedikit kumuh menjadi kawasan perkotaan yang tertata dengan baik, jadi Jakarta semakin bagus, kota-kota besar akan semakin rapi,” jelasnya seusai acara kepada wartawan.

Selanjutnya, imbuh dia, Manggarai kemungkinan besar bisa menjadi wilayah central business district (CBD) baru Jakarta, terlebih dengan posisinya yang sangat strategis.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin mengungkapkan pembangunan hunian di Manggarai itu akan dimulai sekitar bulan Juni atau Juli 2026.

“Diharapkan 13 atau 14 bulan sudah selesai, jadi sekitar September dan Oktober tahun depan kita sudah mulai serah terima,” tuturnya kepada wartawan.

Adapun dalam acara penandatangan MoU, Bobby menuturkan ke depannya hunian vertikal yang akan dibangun juga memuat kawasan komersial atau bisnis, tempat olahraga, hingga fasilitas premium lainnya.

“Jadi Bapak Presiden itu memerintahkan ke saya, tolong itu didesain menjadi CBD Jakarta yang kedua, yang di situ kalau perlu itu ada conventionhall bintang lima ya, hotel bintang lima, dan kawasan leisure yang bintang lima juga,” bebernya.

Dalam kerja sama ini, KAI melalui anak usahanya KAI Properti menyiapkan sejumlah aset strategis untuk pengembangan hunian TOD di empat kota, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya dengan total potensi lebih dari 5.400 unit hunian.

Lokasi yang direncanakan meliputi kawasan Stasiun Manggarai Blok G dan F Jakarta dengan potensi sekitar 2.200 unit, Stasiun Kiaracondong Bandung sekitar 753 unit, kawasan Dr. Kariadi/Gergaji Semarang sekitar 1.042 unit, serta kawasan Stasiun Gubeng Surabaya sekitar 1.489 unit.

Khusus untuk tahap awal pengembangan di kawasan Manggarai, proyek akan dibangun di atas lahan sekitar 2,2 hektare dengan pembangunan tiga tower pertama. Selanjutnya, proyek akan dilanjutkan pada area sekitar 1,6 hektare untuk pengembangan delapan tower hunian vertikal dengan total sekitar 5.000 unit.

Hunian yang dikembangkan terdiri atas tipe 2-bedroom dengan ukuran sekitar 45 meter persegi hingga 54 meter persegi agar lebih layak bagi keluarga muda dan keluarga bertumbuh. Harga unit diproyeksikan mulai dari sekitar Rp500 jutaan untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sementara unit non-subsidi dipasarkan mulai kisaran Rp700 jutaan hingga di atas Rp1 miliar tergantung tipe dan lokasi tower.

Bisnis.com, DENPASAR — ASDP bersama PT Angkasa Pura Indonesia telah menyelesaikan studi kelayakan (feasibility study) water taxi Bali yang digagas untuk mengurai kemacetan karena padatnya kendaraan di jalan darat.

Menurut hasil studi, proyek ini memiliki potensi untuk dilanjutkan. Kajian dilakukan secara komprehensif mencakup aspek pasar, teknis, finansial, operasional, hingga sosial dan lingkungan. Hasilnya juga mengidentifikasi lintasan Sekeh – Canggu (Berawa) sebagai rute prioritas pada tahap awal pengembangan.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam merespons kebutuhan mobilitas yang semakin dinamis, sekaligus memperkuat konektivitas antar moda di kawasan pariwisata unggulan.

“Pengembangan layanan water taxi menjadi bagian dari komitmen kami dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menghadirkan sistem transportasi yang terintegrasi. Kami berharap layanan ini dapat menjadi alternatif yang efisien, aman, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan,” jelas Heru, Senin (20/4/2026).

Secara operasional, inovasi ini diyakini mampu memberikan efisiensi signifikan. Berdasarkan observasi, waktu tempuh perjalanan darat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju kawasan Canggu berkisar antara 1 hingga 2 jam.

Dengan kehadiran water taxi, waktu tempuh tersebut diproyeksikan dapat dipangkas menjadi maksimal 30 menit, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengguna jasa sekaligus meningkatkan daya saing destinasi.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menjelaskan bahwa penetapan lintasan dilakukan melalui kajian menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna, kondisi perairan, aspek keselamatan pelayaran, kesiapan infrastruktur, serta konektivitas kawasan sekitar.

“Melalui pendekatan ini, layanan water taxi diharapkan tidak hanya efisien, tetapi juga aman dan terintegrasi dengan ekosistem pariwisata Bali,” jelasnya.

Saat ini, pengembangan masih berada pada tahap lanjutan sebagai bagian dari penugasan pemerintah, dengan fokus pada penyusunan Detailed Engineering Design (DED) serta pemenuhan aspek perizinan bersama PT Angkasa Pura Indonesia. Tahapan ini ditargetkan selesai pada tahun 2026, sebelum dilaporkan kepada pemerintah untuk mendapatkan arahan dan penugasan lebih lanjut.

ASDP pada prinsipnya siap mendukung kebijakan pemerintah dalam pengembangan konektivitas transportasi yang terintegrasi, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, kesiapan infrastruktur, serta kebutuhan riil di lapangan.

Komitmen ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan sistem transportasi maritim yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung penguatan ekosistem transportasi nasional.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa pengembangan water taxi merupakan solusi strategis dalam mendorong integrasi transportasi antarmoda, yang menghubungkan jaringan darat, laut, dan udara secara lebih efektif.

"Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi mobilitas sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas, khususnya di wilayah Kabupaten Badung sebagai pusat aktivitas pariwisata Bali," jelas Dudy.

Bisnis.com, JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyampaikan, penyusunan Detailed Engineering Design (DED) serta pemenuhan aspek perizinan water taxi di Bali ditargetkan rampung pada tahun ini.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan, pengembangan water taxi menjadi bagian dari strategi memperkuat sistem transportasi terintegrasi di destinasi wisata unggulan.

“Tahapan ini ditargetkan selesai pada 2026, sebelum dilaporkan kepada pemerintah untuk mendapatkan arahan dan penugasan lebih lanjut,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026).

Pada dasarnya pemerintah mendorong pengembangan water taxi di Bali sebagai solusi mengurai kemacetan dan mempercepat konektivitas kawasan pariwisata. Namun, realisasinya masih bergantung pada penyelesaian desain teknis tersebut dan kepastian skema operasional.

Sejatinya upaya ini diarahkan untuk mengintegrasikan moda transportasi darat, laut, dan udara, khususnya pada koridor Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju kawasan Canggu yang selama ini menghadapi kepadatan lalu lintas tinggi.

Sebagaimana arahan dari Kementerian Perhubungan, Heru menuturkan bahwa inisiatif tersebut dapat meningkatkan efisiensi pergerakan sekaligus menekan beban lalu lintas di wilayah Kabupaten Badung yang menjadi pusat aktivitas pariwisata Bali.

Saat ini, kajian kelayakan proyek (feasibility study) telah diselesaikan oleh ASDP bersama PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports). Studi tersebut mencakup aspek pasar, teknis, finansial, operasional, hingga sosial dan lingkungan, serta menetapkan lintasan Sekeh–Canggu (Berawa) sebagai prioritas awal.

Dari sisi operasional, water taxi diproyeksikan memangkas waktu tempuh perjalanan dari bandara ke Canggu yang saat ini berkisar 1 jam hingga 2 jam menjadi maksimal 30 menit. Efisiensi ini dinilai dapat meningkatkan daya tarik destinasi sekaligus memberikan nilai tambah bagi pengguna jasa.

Sementara itu, Corporate Secretary ASDP Windy Andale menyebut penetapan lintasan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna, kondisi perairan, keselamatan pelayaran, serta kesiapan infrastruktur dan konektivitas kawasan sekitar.

“Melalui pendekatan ini, layanan water taxi diharapkan tidak hanya efisien, tetapi juga aman dan terintegrasi dengan ekosistem pariwisata Bali,” ujarnya.

Terpisah, Corporate Secretary Group Head Angkasa Pura Indonesia, Arie Ahsanurrohim mengatakan pengembangan proyek masih dalam tahap pendetailan dengan melibatkan tim profesional dari Universitas Udayana. Aspek tarif pun masih dalam proses kajian.

“Fokus utama layanan ini adalah menawarkan kepastian waktu tempuh dan bebas kemacetan sebagai nilai utama bagi pengguna,” tuturnya.

Dari hasil survei dalam studi tersebut, minat terhadap layanan water taxi cukup tinggi. Sebanyak 66% responden wisatawan domestik dan 44% wisatawan mancanegara menyatakan tertarik menggunakan moda transportasi ini.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa estimasi anggaran untuk pembangunan water taxi ini senilai Rp1,2 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Keberadaan transportasi terintegrasi dinilai masih sangat terbatas di Indonesia. Padahal, sarana transportasi yang saling terhubung merupakan bagian dari fondasi perekonomian.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai persoalan transportasi tidak sekadar isu layanan, melainkan fondasi ekonomi.

Dia menjelaskan mobilitas menentukan keterhubungan tenaga kerja dengan pekerjaan, pelaku usaha dengan pasar, hingga akses pendidikan. Ketika transportasi publik tidak memadai, yang terjadi adalah penguncian pertumbuhan di suatu wilayah.

Ketimpangan akses juga dinilai semakin nyata. Layanan transportasi yang relatif terjangkau dan terintegrasi masih terkonsentrasi di kota besar seperti Jakarta, sementara daerah lain menghadapi biaya tinggi dan waktu tempuh panjang. Dampaknya tidak hanya pada rumah tangga melalui kenaikan biaya, tetapi juga pada penurunan partisipasi kerja dan terganggunya akses pendidikan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko menekan pembentukan modal manusia.

Yusuf juga menyoroti adanya paradoks dalam kebijakan, antara kewajiban dan fasilitas yang diberikan pusat.

“Pemerintah daerah diberi mandat menyediakan transportasi publik, tetapi tidak diimbangi kapasitas fiskal yang memadai,” kata Yusuf kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026).

Situasi ini terlihat ketika sejumlah layanan angkutan berhenti beroperasi setelah subsidi pusat berakhir, mencerminkan belum kuatnya desain pembiayaan jangka panjang.

Selain itu, struktur subsidi dinilai belum berpihak pada transportasi publik. Porsi subsidi energi yang lebih besar justru dinikmati pengguna kendaraan pribadi, sehingga memperkuat pilihan yang kurang efisien secara ekonomi.
Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Haris Muhammadun menyoroti mengenai transportasi gratis. Dia menilai janji transportasi gratis perlu ditempatkan dalam kerangka keterjangkauan yang realistis, tetapi tetap menuntut komitmen kuat pemerintah.

Dia menyoroti beban pengeluaran transportasi masyarakat yang masih tinggi, berkisar 16%—24% dari total pengeluaran rumah tangga. Idealnya, porsi tersebut dapat ditekan hingga maksimal 10%.

“Jadi kita menagih janji Presiden Pak Prabowo untuk ya jangan tanggung. Transportasi ini juga perlu. Salah satu yang dapat memberantas kemiskinan, salah satunya adalah penyediaan transportasi publik,” katanya.

Menurutnya, keterbatasan akses transportasi, terutama di wilayah perdesaan, berdampak langsung pada mobilitas sosial masyarakat, termasuk risiko putus sekolah bagi kelompok yang tidak memiliki akses kendaraan pribadi.

Haris menegaskan, yang paling krusial bukan semata-mata gratis, melainkan ketersediaan layanan yang terjangkau dan berkelanjutan.

“Jadi kita ingin pimpinan negara kita, Pak Prabowo, kami tahu, kami memahami, tidak gratis angkutan umum tapi ada dan terjangkau. Jangan tidak ada,” ujarnya.

Pasalnya, MTI mencatat saat ini baru 42 dari total 514 pemerintah daerah di Indonesia atau sekitar 8% yang memiliki inisiatif untuk mengalokasikan APBD demi membenahi transportasi umum modern. Melalui skema BTS, langkah maju ini telah diambil oleh 12 pemerintah provinsi, 18 pemerintah kota, dan 12 pemerintah kabupaten.

Dia juga mengingatkan dominasi kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, justru memperbesar beban energi dan subsidi bahan bakar minyak. Penguatan transportasi publik dinilai menjadi solusi yang lebih efisien.

Lebih jauh, Haris mendorong percepatan elektrifikasi transportasi publik sebagai bagian dari transformasi sistem angkutan.

Dia menilai kebijakan transportasi publik seharusnya berjalan beriringan dengan program sosial pemerintah lainnya, misal Makan Bergizi Gratis (MBG), agar dampaknya lebih luas terhadap penurunan kemiskinan.

“Nah kalau ditambah lagi dengan pendampingan kebijakan mengenai transportasi umum perdesaan, ini jadi keren,” katanya.

KOMPAS.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI beserta seluruh entitas KAI Group mencatatkan performa gemilang sepanjang periode Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Tercatat, sebanyak 27.256.397 pelanggan berhasil dilayani dalam kurun waktu 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Direktur Utama (Dirut) KAI Bobby Rasyidin menyampaikan, capaian tersebut mencerminkan peran perkeretaapian sebagai penghubung utama mobilitas masyarakat di tengah meningkatnya aktivitas perjalanan akhir tahun.

“Selama masa Nataru, KAI Group berupaya memastikan perjalanan masyarakat tetap berjalan aman, lancar, dan nyaman,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (5/1/2026).

Bobby mengatakan, keterhubungan layanan antarkota dan antarmoda juga membantu menjaga kelancaran perjalanan keluarga, aktivitas sosial, serta pergerakan ekonomi di berbagai wilayah.

“Kereta api hadir sebagai penghubung berbagai aktivitas, mulai dari perjalanan antarkota, mobilitas perkotaan, hingga konektivitas menuju bandara dan destinasi wisata,” jelasnya.

Bobby pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan dan pemangku kepentingan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang terus menggunakan layanan KAI Group selama masa Nataru 2025/2026,” ucapnya.

Bobby menegaskan, kepercayaan masyarakat menjadi semangat bagi KAI untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan menghadirkan transportasi publik yang memberi manfaat luas bagi Indonesia.

Pelayanan KAI selama Nataru 2025/2026

Selama Nataru 2025/2026, layanan kereta api jarak jauh (KAJJ) dan lokal yang dikelola KAI telah melayani 4.179.095 pelanggan.

Pada segmen perkotaan, KAI Commuter melalui Commuter Line Jabodetabek, Area II Bandung, Area VI Yogyakarta, dan Area VIII Surabaya melayani 20.611.818 pelanggan.

Segmen tersebut pun menjadi penopang utama mobilitas harian masyarakat di kawasan aglomerasi.

Kemudian, konektivitas antarmoda tercermin melalui layanan KAI Bandara yang melayani Kereta Api (KA) Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) serta KA Srilelawangsa yang terhubung langsung dengan Bandara Kualanamu, dengan total 411.955 pelanggan selama periode Nataru.

Pada layanan transportasi perkotaan, Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) melayani 1.321.733 pelanggan.

Sementara itu, LRT Sumatera Selatan (Sumsel) melayani 321.105 pelanggan sehingga memperkuat keterhubungan mobilitas masyarakat di kawasan urban.

Pada layanan berbasis pengalaman perjalanan, KAI Wisata melalui kereta panoramic dan kereta wisata melayani 24.460 pelanggan.

Kereta cepat Whoosh melayani 362.979 pelanggan yang mempercepat konektivitas Jakarta–Bandung selama periode libur.

Di Sulawesi Selatan (Sulsel), KA Makassar–Parepare melayani 23.252 pelanggan, yang menunjukkan peran kereta api dalam membuka akses dan memperlancar mobilitas wisata regional.

Mendorong roda ekonomi dan wisata

Bobby menegaskan, kelancaran layanan selama Nataru turut memberi dampak bagi sektor pariwisata dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Perjalanan yang terjaga mendorong pergerakan wisatawan, mendukung usaha lokal, serta memperkuat konektivitas antardaerah yang menjadi bagian dari denyut perekonomian nasional.

Sejalan dengan arah pengembangan perusahaan, KAI terus memperkuat perannya sebagai penghubung mobilitas dan distribusi yang terintegrasi.

Keterpaduan layanan penumpang, angkutan barang, dan pemanfaatan teknologi diarahkan untuk memastikan perjalanan dan pergerakan logistik berjalan lebih efisien, mudah diakses, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan pengalaman operasional yang terus berkembang dan layanan yang semakin beragam, KAI berfokus pada penguatan keandalan, efisiensi, dan kualitas pelayanan.

Pengembangan infrastruktur serta sumber daya manusia (SDM) dilakukan secara berkelanjutan agar layanan perkeretaapian mampu menjawab dinamika kebutuhan mobilitas dan distribusi nasional.

Bobby menegaskan, KAI membangun kualitas layanan dari konsistensi dan kepercayaan.

“Setiap perjalanan yang lancar, tepat waktu, dan aman adalah bagian dari upaya KAI untuk menghadirkan sistem transportasi yang semakin terhubung dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.