Transportasi Umum Terintegrasi Masih Terbatas di Perkotaan
Transportasi terintegrasi di Indonesia masih terbatas, terutama di luar kota besar, menghambat ekonomi dan mobilitas sosial. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas fiskal dan subsidi untuk transporta
(Bisnis.Com) 17/04/26 08:10 194106
Bisnis.com, JAKARTA — Keberadaan transportasi terintegrasi dinilai masih sangat terbatas di Indonesia. Padahal, sarana transportasi yang saling terhubung merupakan bagian dari fondasi perekonomian.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai persoalan transportasi tidak sekadar isu layanan, melainkan fondasi ekonomi.
Dia menjelaskan mobilitas menentukan keterhubungan tenaga kerja dengan pekerjaan, pelaku usaha dengan pasar, hingga akses pendidikan. Ketika transportasi publik tidak memadai, yang terjadi adalah penguncian pertumbuhan di suatu wilayah.
Ketimpangan akses juga dinilai semakin nyata. Layanan transportasi yang relatif terjangkau dan terintegrasi masih terkonsentrasi di kota besar seperti Jakarta, sementara daerah lain menghadapi biaya tinggi dan waktu tempuh panjang. Dampaknya tidak hanya pada rumah tangga melalui kenaikan biaya, tetapi juga pada penurunan partisipasi kerja dan terganggunya akses pendidikan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko menekan pembentukan modal manusia.
Yusuf juga menyoroti adanya paradoks dalam kebijakan, antara kewajiban dan fasilitas yang diberikan pusat.
“Pemerintah daerah diberi mandat menyediakan transportasi publik, tetapi tidak diimbangi kapasitas fiskal yang memadai,” kata Yusuf kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026).
Situasi ini terlihat ketika sejumlah layanan angkutan berhenti beroperasi setelah subsidi pusat berakhir, mencerminkan belum kuatnya desain pembiayaan jangka panjang.
Selain itu, struktur subsidi dinilai belum berpihak pada transportasi publik. Porsi subsidi energi yang lebih besar justru dinikmati pengguna kendaraan pribadi, sehingga memperkuat pilihan yang kurang efisien secara ekonomi.
Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Haris Muhammadun menyoroti mengenai transportasi gratis. Dia menilai janji transportasi gratis perlu ditempatkan dalam kerangka keterjangkauan yang realistis, tetapi tetap menuntut komitmen kuat pemerintah.
Dia menyoroti beban pengeluaran transportasi masyarakat yang masih tinggi, berkisar 16%—24% dari total pengeluaran rumah tangga. Idealnya, porsi tersebut dapat ditekan hingga maksimal 10%.
“Jadi kita menagih janji Presiden Pak Prabowo untuk ya jangan tanggung. Transportasi ini juga perlu. Salah satu yang dapat memberantas kemiskinan, salah satunya adalah penyediaan transportasi publik,” katanya.
Menurutnya, keterbatasan akses transportasi, terutama di wilayah perdesaan, berdampak langsung pada mobilitas sosial masyarakat, termasuk risiko putus sekolah bagi kelompok yang tidak memiliki akses kendaraan pribadi.
Haris menegaskan, yang paling krusial bukan semata-mata gratis, melainkan ketersediaan layanan yang terjangkau dan berkelanjutan.
“Jadi kita ingin pimpinan negara kita, Pak Prabowo, kami tahu, kami memahami, tidak gratis angkutan umum tapi ada dan terjangkau. Jangan tidak ada,” ujarnya.
Pasalnya, MTI mencatat saat ini baru 42 dari total 514 pemerintah daerah di Indonesia atau sekitar 8% yang memiliki inisiatif untuk mengalokasikan APBD demi membenahi transportasi umum modern. Melalui skema BTS, langkah maju ini telah diambil oleh 12 pemerintah provinsi, 18 pemerintah kota, dan 12 pemerintah kabupaten.
Dia juga mengingatkan dominasi kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, justru memperbesar beban energi dan subsidi bahan bakar minyak. Penguatan transportasi publik dinilai menjadi solusi yang lebih efisien.
Lebih jauh, Haris mendorong percepatan elektrifikasi transportasi publik sebagai bagian dari transformasi sistem angkutan.
Dia menilai kebijakan transportasi publik seharusnya berjalan beriringan dengan program sosial pemerintah lainnya, misal Makan Bergizi Gratis (MBG), agar dampaknya lebih luas terhadap penurunan kemiskinan.
“Nah kalau ditambah lagi dengan pendampingan kebijakan mengenai transportasi umum perdesaan, ini jadi keren,” katanya.
#transportasi-terintegrasi #transportasi-umum #transportasi-publik #transportasi-perkotaan #transportasi-indonesia #mobilitas-sosial #akses-transportasi #kebijakan-transportasi #subsidi-transportasi #b