Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk mengembangkan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) di sejumlah kota strategis di Indonesia.

Salah satu bentuk kolaborasi pertama ini adalah pembangunan proyek hunian vertikal terpadu di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Inisiatif ini menjadi bagian dari dukungan untuk Program 3 Juta Rumah Pemerintah.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengatakan konsep hunian berbasis TOD menjadi semakin relevan bagi Indonesia karena mampu menghubungkan hunian, transportasi, dan pusat aktivitas ekonomi dalam satu kawasan terintegrasi.

“Pembangunan kota masa depan tidak lagi bisa memisahkan antara hunian, transportasi, dan pusat aktivitas ekonomi. Karena itu, konsep Transit Oriented Development atau TOD menjadi sangat relevan untuk dikembangkan di Indonesia,” ujar Nixon dalam acara penandatanganan MoU dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Menara BTN, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurutnya, banyak pekerja di Jakarta yang masih tinggal jauh dari pusat kota sehingga biaya transportasi dapat mencapai 20% hingga 25% dari penghasilan bulanan. Sebab itu, pengembangan hunian vertikal di pusat kota dinilai dapat menjadi solusi yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat urban.

Dikatakan Nixon, dalam kerja sama ini Bank BTN akan membiayai konstruksinya kurang lebih sebanyak 70%—80% dan sisanya adalah self finance dari KAI. Selain itu, kerja sama itu juga mencakup penyaluran KPR.

“Kenapa kami tertarik? Ya ini menyelesaikan persoalan hunian kota. Kedua, mengubah kawasan yang tadinya sedikit kumuh menjadi kawasan perkotaan yang tertata dengan baik, jadi Jakarta semakin bagus, kota-kota besar akan semakin rapi,” jelasnya seusai acara kepada wartawan.

Selanjutnya, imbuh dia, Manggarai kemungkinan besar bisa menjadi wilayah central business district (CBD) baru Jakarta, terlebih dengan posisinya yang sangat strategis.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin mengungkapkan pembangunan hunian di Manggarai itu akan dimulai sekitar bulan Juni atau Juli 2026.

“Diharapkan 13 atau 14 bulan sudah selesai, jadi sekitar September dan Oktober tahun depan kita sudah mulai serah terima,” tuturnya kepada wartawan.

Adapun dalam acara penandatangan MoU, Bobby menuturkan ke depannya hunian vertikal yang akan dibangun juga memuat kawasan komersial atau bisnis, tempat olahraga, hingga fasilitas premium lainnya.

“Jadi Bapak Presiden itu memerintahkan ke saya, tolong itu didesain menjadi CBD Jakarta yang kedua, yang di situ kalau perlu itu ada conventionhall bintang lima ya, hotel bintang lima, dan kawasan leisure yang bintang lima juga,” bebernya.

Dalam kerja sama ini, KAI melalui anak usahanya KAI Properti menyiapkan sejumlah aset strategis untuk pengembangan hunian TOD di empat kota, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya dengan total potensi lebih dari 5.400 unit hunian.

Lokasi yang direncanakan meliputi kawasan Stasiun Manggarai Blok G dan F Jakarta dengan potensi sekitar 2.200 unit, Stasiun Kiaracondong Bandung sekitar 753 unit, kawasan Dr. Kariadi/Gergaji Semarang sekitar 1.042 unit, serta kawasan Stasiun Gubeng Surabaya sekitar 1.489 unit.

Khusus untuk tahap awal pengembangan di kawasan Manggarai, proyek akan dibangun di atas lahan sekitar 2,2 hektare dengan pembangunan tiga tower pertama. Selanjutnya, proyek akan dilanjutkan pada area sekitar 1,6 hektare untuk pengembangan delapan tower hunian vertikal dengan total sekitar 5.000 unit.

Hunian yang dikembangkan terdiri atas tipe 2-bedroom dengan ukuran sekitar 45 meter persegi hingga 54 meter persegi agar lebih layak bagi keluarga muda dan keluarga bertumbuh. Harga unit diproyeksikan mulai dari sekitar Rp500 jutaan untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sementara unit non-subsidi dipasarkan mulai kisaran Rp700 jutaan hingga di atas Rp1 miliar tergantung tipe dan lokasi tower.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) berharap adanya insentif dari pemerintah di tengah lemahnya penjualan hunian vertikal atau apartemen.

Sekjen DPP REI, Raymond Ardan Arfandy menjelaskan, untuk mendorong penjualan tersebut pemerintah perlu mengucurkan insentif khusus guna merangsang minat investasi masyarakat sekaligus meringankan tekanan likuiditas pengembang pada proyek apartemen.

Terkait khusus masalah rusun apartemen, dia mengatakan, memang demand rusun apartemen sudah sangat jauh dropnya.

Dari sisi supply sendiri, pelaku usaha yang biasa membangun rusun atau vertical housing itu mendapatkan kesulitan karena pembiayaan ataupun regulasi-regulasi yang mengatur tentang pembiayaan unit-unit yang berbentuk vertical housing.

“Bangunan itu harus, kondisinya sudah harus siap dipakai,” ujar Raymond kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Raymond menjelaskan bahwa karakter pembangunan hunian vertikal sangat berbeda dengan rumah tapak (landed house).

Pada proyek rumah tapak, pengembang memiliki fleksibilitas untuk membangun unit secara bertahap sesuai dengan penjualan yang masuk, sehingga beban modal tidak terkumpul di awal secara masif.

Sebaliknya, pembangunan apartemen mengharuskan penyelesaian struktur bangunan secara menyeluruh, mulai dari pekerjaan fondasi hingga bagian atap (topping off). Kondisi ini menjadikan proyek hunian vertikal sebagai sektor padat modal dan memiliki risiko tinggi jika tidak dibarengi dengan penyerapan pasar yang cepat.

“Proyek hunian vertikal adalah proyek padat modal. Beda kalau rumah-rumah tapak kan kita bisa bikin 1, 2, 3 unit selesai jual, selesai jual,” lanjutnya.

Pada saat yang bersamaan kondisi ekonomi saat ini membuat konsumen tidak lagi memandang hunian vertikal sebagai instrumen investasi yang menjanjikan, yang pada akhirnya memicu ketidakseimbangan antara pasokan yang sedang dibangun dengan permintaan di pasar.

REI menilai situasi ini merupakan persoalan serius yang memerlukan intervensi kebijakan. Tanpa adanya dorongan khusus, pengembang dikhawatirkan akan semakin kesulitan menyelesaikan proyek-proyek yang sudah berjalan maupun merencanakan ekspansi baru di sektor hunian bertingkat.

“Jadi untuk itu memang khusus di pembangunan rusun dan vertical housing ini, dibutuhkan insentif-insentif khusus bagi masyarakat,” pungkas Raymond.

Sebelumnya, pasar kondominium atau apartemen di Jakarta masih melanjutkan tren pelemahan. Di mana, aktivitas transaksi juga tercatat mengalami penurunan di angka 56% dari total suplai yang ada di kisaran 30.000 unit.

Konsultan Properti Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia menjelaskan, kondisi pasar apartemen jakarta kian menantang usai absennya peluncuran proyek baru pada kuartal IV/2025. Di mana, pengembang cenderung menahan aktivitas ekspansi untuk menghabiskan stok unit yang ada.

Head of Research JLL Indonesia, James Taylor menjelaskan bahwa berdasarkan data historis 10 tahun terakhir sejak 2015, grafik peluncuran unit baru dan angka penjualan apartemen di Jakarta memang terus menunjukkan tren penurunan.

“Kuartal keempat setiap tahun memang biasanya merupakan periode yang menantang. Tahun ini pun tidak terkecuali. Kita tidak melihat adanya peluncuran unit baru, dan angka penjualan menurun dibanding tahun lalu. Jadi, bisa dibilang ini adalah pasar yang cukup menantang bagi kondominium,” ujar James dalam paparan risetnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesian Paradise Property Tbk. (INPP) mengandalkan proyek hunian vertikal Antasari Place sebagai motor utama pertumbuhan penjualan properti pada tahun ini. Perseroan pun berharap insentif dari pemerintah dapat mengerek daya beli masyarakat.

Presiden Direktur INPP Anthony Prabowo Susilo menyampaikan berbagai kebijakan pemerintah menjadi katalis penting bagi pemulihan sektor properti tahun ini. Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) terbukti mendorong penjualan unit di proyek 31 Sudirman Suites dan Antasari Place milik perseroan, dengan sekitar 10%—20% pembeli memanfaatkan fasilitas tersebut.

Perpanjangan PPN DTP hingga 31 Desember 2027 pun dinilai memberikan visibilitas yang lebih panjang terhadap penyerapan penjualan properti residensial.

Meski demikian, industri properti masih dihadapkan pada tantangan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Kondisi ini turut memicu pergeseran preferensi konsumen dari membeli unit menjadi menyewa.

INPP tahun ini menargetkan peningkatan kinerja di seluruh segmen bisnis, termasuk marketing sales pada 2026. Anthony memproyeksikan peningkatan kinerja pada tahun ini didongkrak oleh proyek Antasari Place.

“Proses handover Antasari Place yang masih berlanjut diproyeksikan tetap menjadi kontributor dominan terhadap marketing sales perseroan pada tahun ini,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip, Senin (19/1/2025).

Anthony melanjutkan dari sisi ekspansi pada 2026, INPP masih mengandalkan kombinasi proyek eksisting dan pengembangan baru. Perseroan menargetkan penambahan setidaknya dua properti setiap tahun.

Salah satu proyek strategis yang tengah dibangun adalah 23 Semarang Shopping Center, yang ditargetkan mulai beroperasi pada semester I/2026. Proyek yang bekerja sama dengan institusi pendidikan berkelas dunia tersebut diharapkan dapat memperkuat portofolio komersial perseroan.

Selain melanjutkan proyek di Semarang, perseroan melihat peluang pertumbuhan di kota-kota menengah seperti Bali dan Bandung, serta tengah mengembangkan kawasan low-density lifestyle di Balikpapan. Dukungan infrastruktur yang terus berkembang dinilai membuka potensi jangka panjang bagi ekspansi perseroan di berbagai daerah.

“Selain lokasi yang sudah kami miliki di beberapa mid-city seperti Bali dan Bandung, kami melihat bahwa dukungan infrastruktur yang mulai berkembang di Semarang memberikan peluang yang menjanjikan,” terangnya.

Hingga Kuartal III/2025, marketing sales Antasari Place berkontribusi besar terhadap kenaikan pendapatan penjualan properti INPP yang melonjak 397,8% secara tahunan menjadi Rp440,1 miliar. Di sisi lain, pendapatan berulang (recurring income) tetap menjadi tulang punggung bisnis Paradise Indonesia.

Selama kuartal III/2025, segmen komersial yang mencakup pusat perbelanjaan menyumbang 42% dari total pendapatan perseroan. Secara keseluruhan, recurring income dari segmen komersial dan hospitality berkontribusi hingga 67% terhadap total pendapatan tahun berjalan.

Kinerja segmen komersial pun terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 14,4% secara tahunan.

“Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan dari mal tidak hanya stabil, tetapi juga terus bertumbuh di tengah dinamika industri properti,” imbuhnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten pengembang properti PT Indonesian Paradise Property Tbk. (INPP) masih memilih bersikap hati-hati untuk melakukan ekspansi agresif di tengah rencana pemerintah pusat dalam mengembangkan 10 kota baru.

Direktur Keuangan INPP Surina mengatakan fokus utama saat ini dinilai masih tertuju pada penyelesaian proyek berjalan dan membaca kondisi pasar. Perseroan berharap pengembangan kota baru juga dapat dilakukan di kawasan Kalimantan Timur, seperti Balikpapan.