Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan alias BPJS Kesehatan mengungkapkan rencana kenaikan tarif iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih dalam pembahasan.

Hal ini dipaparkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron ketika ditemui di gedung DPR RI selepas rapat dengan Panja JKN, Komisi IX DPR RI, Kamis (13/11/2025).

"Yang jelas itu kan masih dibicarakan, ya. Yang jelas, masyarakat kita ini tentu harus perhatian terhadap kesehatan," tegasnya.

Dia menegaskan bahwa masalah kesehatan masyarakat hal yang penting dan hal ini membutuhkan alokasi dana khusus dari masyarakat.

"Bahwa kesehatan itu penting, ya. Orang bijak mengatakan, Kesehatan bukan segala-galanya, tanpa kesehatan segalanya tidak ada artinya. Sehingga kita harus mengalokasikan uang kita, Tidak hanya untuk hal-hal lain, tapi kesehatan harus kita prioritaskan," paparnya.

Dalam rapat dengan Komisi XI, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan iuran BPJS Kesehatan harus terus dikaji agar layanan kesehatan bisa berkelanjutan.

"Harus dikaji terus untuk menjaga sustainability dari kemampuan BPJS dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Maka kita bersama mengatakan bahwa iuran sangat-sangat murah dan menguntungkan bagi kesehatan masyarakat," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Budi menyarankan agar BPJS Kesehatan hanya fokus kepada masyarakat kelas bawah. Sementara masyarakat kaya diarahkan untuk menggunakan asuransi swasta. Selain itu, juga terus dilakukan pembicaraan untuk penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

"Kita juga ingin sistem mekanisme iuran dibikin seefisien mungkin. di mana standar kelas rawat inap standar. Maksudnya apa, supaya ya sudah BPJS fokus di bawah aja. Saya bilang nggak usah cover yang kaya kaya, yang kaya kelas 1 biarin diambil swasta," kata Menkes.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dipastikan tidak akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga pertengahan tahun depan. Hal ini telah ditegaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Keputusan ini diambil setelah pemerintah memutuskan menambah dana operasional untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp20 triliun pada tahun depan.

"Sampai tahun depan sepertinya belum, at least sampai pertengahan tahun depan ya," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Jumat (7/11/2025).

Dengan tambahan tersebut, total anggaran BPJS Kesehatan naik dari Rp49 triliun menjadi Rp69 triliun.

Dengan demikian tarif iuran BPJS Kesehatan dipastikan tetap sama. Ini sesuai dengan aturan lama, yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Skema perhitungan iuran peserta terbagi ke dalam beberapa aspek. Pertama ialah bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

Kedua, iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

Ketiga, iuran bagi peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

Keempat, iuran untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

Kelima, iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

1. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

- Khusus untuk kelas III, bulan Juli - Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

- Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

2. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

3. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Keenam, iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

Dalam skema iuran terakhir yang termuat dalam Perpres 63/2022 pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap.

Berdasarkan Perpres 64/2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:

1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

2. Besaran denda paling tinggi Rp 30.000.000.

3. Bagi Peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan tarif iuran BPJS Kesehatan tak akan naik setidaknya hingga pertengahan 2026. Keputusan ini diambil setelah pemerintah memutuskan menambah dana operasional untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp20 triliun pada tahun depan.

"Sampai tahun depan sepertinya belum, at least sampai pertengahan tahun depan ya," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Jumat (31/10/2025).

Dengan tambahan tersebut, total anggaran BPJS Kesehatan naik dari Rp49 triliun menjadi Rp69 triliun. Purbaya menegaskan dana tambahan itu bukan untuk pemutihan tunggakan, melainkan murni untuk kebutuhan operasional sesuai permintaan manajemen.

"Mereka memperkirakan kebutuhan tahun depan berapa, kurangnya segitu atau kurang sedikit lah. Jadi kita tambahkan Rp20 triliun, cukup untuk tahun 2026," katanya.

Dengan demikian tarif iuran BPJS Kesehatan dipastikan tetap sama. Ini sesuai dengan aturan lama, yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Skema perhitungan iuran peserta terbagi ke dalam beberapa aspek. Pertama ialah bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

Kedua, iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

Ketiga, iuran bagi peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

Keempat, iuran untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

Kelima, iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

1. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

- Khusus untuk kelas III, bulan Juli - Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

- Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

2. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

3. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Keenam, iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

Dalam skema iuran terakhir yang termuat dalam Perpres 63/2022 pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap.

Berdasarkan Perpres 64/2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:

1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

2. Besaran denda paling tinggi Rp 30.000.000.

3. Bagi Peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan tarif iuran BPJS Kesehatan tak akan naik setidaknya hingga pertengahan 2026. Keputusan ini diambil setelah pemerintah menambah dana operasional untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp20 triliun pada tahun depan.

"Sampai tahun depan sepertinya belum, at least sampai pertengahan tahun depan ya," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Minggu (26/10/2025).

Dengan tambahan tersebut, total anggaran BPJS Kesehatan naik dari Rp49 triliun menjadi Rp69 triliun. Purbaya menegaskan dana tambahan itu bukan untuk pemutihan tunggakan, melainkan murni untuk kebutuhan operasional sesuai permintaan manajemen.

"Mereka memperkirakan kebutuhan tahun depan berapa, kurangnya segitu atau kurang sedikit lah. Jadi kita tambahkan Rp20 triliun, cukup untuk tahun 2026," katanya.

Purbaya juga menjelaskan, pemerintah belum berencana menaikkan tarif iuran karena kondisi ekonomi nasional masih dalam tahap pemulihan.

"Ekonomi baru mau pulih, belum lari. Kita jangan utak-atik dulu sampai ekonominya benar-benar pulih," ujarnya.

Menurutnya, penyesuaian tarif baru akan dipertimbangkan bila pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menembus level di atas 6%. Bila kondisi itu tercapai pada 2026, pemerintah baru akan menilai kemampuan masyarakat untuk menanggung iuran yang lebih tinggi.

"Kalau tumbuhnya sudah 6% lebih dan masyarakat mulai mudah dapat kerja, baru kita pikirkan menaikkan beban masyarakat. Sekarang belum," tegasnya.

Sebelumnya, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan memang tercantum dalam dokumen Nota Keuangan II dan RAPBN 2026. Namun, pemerintah menegaskan penyesuaian hanya akan dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan tarif iuran BPJS Kesehatan tak akan naik setidaknya hingga pertengahan 2026. Keputusan ini diambil setelah pemerintah menambah dana operasional untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp20 triliun pada tahun depan.

"Sampai tahun depan sepertinya belum, at least sampai pertengahan tahun depan ya," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Minggu (26/10/2025).

Dengan tambahan tersebut, total anggaran BPJS Kesehatan naik dari Rp49 triliun menjadi Rp69 triliun. Purbaya menegaskan dana tambahan itu bukan untuk pemutihan tunggakan, melainkan murni untuk kebutuhan operasional sesuai permintaan manajemen.

"Mereka memperkirakan kebutuhan tahun depan berapa, kurangnya segitu atau kurang sedikit lah. Jadi kita tambahkan Rp20 triliun, cukup untuk tahun 2026," katanya.

Purbaya juga menjelaskan, pemerintah belum berencana menaikkan tarif iuran karena kondisi ekonomi nasional masih dalam tahap pemulihan.

"Ekonomi baru mau pulih, belum lari. Kita jangan utak-atik dulu sampai ekonominya benar-benar pulih," ujarnya.

Menurutnya, penyesuaian tarif baru akan dipertimbangkan bila pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menembus level di atas 6%. Bila kondisi itu tercapai pada 2026, pemerintah baru akan menilai kemampuan masyarakat untuk menanggung iuran yang lebih tinggi.

"Kalau tumbuhnya sudah 6% lebih dan masyarakat mulai mudah dapat kerja, baru kita pikirkan menaikkan beban masyarakat. Sekarang belum," tegasnya.

Sebelumnya, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan memang tercantum dalam dokumen Nota Keuangan II dan RAPBN 2026. Namun, pemerintah menegaskan penyesuaian hanya akan dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, tarif iuran BPJS Kesehatan tak akan naik sampai Juni 2026. Ini karena pemerintah telah menambah suntikan dana operasional BPJS Kesehatan senilai Rp 20 triliun pada tahun depan.

"Sampai tahun depan sepertinya belum. At least sampai pertengahan tahun depan ya," kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis malam (23/10/2025).

"Kita lihat gini, kalau untuk otak-atik iuran itu kita lihat kondisi masyarakat dulu. Kalau ekonominya sudah agak bagus baru mereka boleh otak-atik iuran," tegasnya.

Dengan adanya tambahan suntikan dana dari pemerintah itu, maka total anggaran BPJS Kesehatan pada tahun depan telah naik dari Rp 49 triliun menjadi Rp 69 triliun. Purbaya pun menekankan, dana tambahan ini pun bukan untuk pemutihan tunggakan, melainkan sebatas tambahan dana operasional sesuai permintaan manajemen.

"Itu kan kira-kira mereka perkirakan kebutuhan tahun depan berapa, kurangnya segitu atau kurang sedikit lah. Jadi kita ganti Rp 20 triliun, jadi cukup untuk tahun 2026," papar Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya memastikan pemerintah tak akan mengutak-atik besaran tarif iuran BPJS Kesehatan sebelum pertumbuhan ekonomi mampu naik cepat di atas level satu dekade terakhir yang stagnan di kisaran 5%.

"Ini kan ekonomi baru mau pulih, belum lari, kita jangan utak-atik dulu sampai ekonominya pulih," kata Purbaya saat ditemui di kawasan Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, dikutip Kamis (23/10/2025).

Lain halnya bila perekonomian mampu menembus level di atas 6%, ia pastikan pemerintah baru mempertimbangkan penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan. Termasuk pertimbangan bila pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat itu terjadi pada 2026.

"Dalam pengertian tumbuhnya ada 6% lebih dan mereka sudah mulai dapat kerja lebih mudah, baru kita pikir menaikkan beban masyarakat. Kalau sekarang belum. Tahun depan kalau ekonomi tumbuh di atas 6,5% gimana?" tegas Purbaya.

Ia pun menekankan, bila pertumbuhan tahun depan mampu menembus level di atas 6%, masyarakat memiliki kapasitas untuk menanggung bersama pemerintah besaran iuran BPJS Kesehatan yang mengalami penyesuaian.

Adapun, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebenarnya telah tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Namun, buku Nota Keuangan II dan RAPBN 2026 menegaskan bahwa kenaikan tarif dimungkinkan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi pemerintah.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tidak akan menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selepas pertemuan dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti di Kementerian Keuangan, kemarin sore, Rabu (22/10/2025)

Purbaya memastikan, pemerintah tak akan mengutak-atik besaran tarif iuran BPJS Kesehatan sebelum pertumbuhan ekonomi mampu naik cepat di atas level satu dekade terakhir yang stagnan di kisaran 5%.

Menurutnya, saat ini pemerintah masih fokus memulihkan perekonomian masyarakat sehingga beban tarif jaminan kesehatan ini belum akan diutak-atik.

"Ini kan ekonomi baru mau pulih, belum lari, kita jangan utak-atik dulu sampai ekonominya pulih," kata Purbaya saat ditemui di kawasan Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, dikutip Kamis (23/10/2025).

Lain halnya bila perekonomian mampu menembus level di atas 6%, ia pastikan pemerintah baru mempertimbangkan penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan. Termasuk pertimbangan bila pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat itu terjadi pada 2026.

"Dalam pengertian tumbuhnya ada 6% lebih dan mereka sudah mulai dapat kerja lebih mudah, baru kita pikir menaikkan beban masyarakat. Kalau sekarang belum. Tahun depan kalau ekonomi tumbuh di atas 6,5% gimana?" tegas Purbaya.

Ia pun menekankan, bila pertumbuhan tahun depan mampu menembus level di atas 6%, masyarakat memiliki kapasitas untuk menanggung bersama pemerintah besaran iuran BPJS Kesehatan yang mengalami penyesuaian.

Adapun, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebenarnya telah tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Namun, buku Nota Keuangan II dan RAPBN 2026 menegaskan bahwa kenaikan tarif dimungkinkan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi pemerintah.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, pemerintah tak akan mengutak-atik besaran tarif iuran BPJS Kesehatan sebelum pertumbuhan ekonomi mampu naik cepat di atas level satu dekade terakhir yang stagnan di kisaran 5%.

Menurutnya, saat ini pemerintah masih fokus memulihkan perekonomian masyarakat. Maka, untuk beban tarif belum akan diutak-atik.

"Ini kan ekonomi baru mau pulih, belum lari, kita jangan utak-atik dulu sampai ekonominya pulih," kata Purbaya saat ditemui di kawasan Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Lain halnya bila perekonomian mampu menembus level di atas 6%, ia pastikan pemerintah baru mempertimbangkan penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan. Termasuk pertimbangan bila pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat itu terjadi pada 2026.

"Dalam pengertian tumbuhnya ada 6% lebih dan mereka sudah mulai dapat kerja lebih mudah, baru kita pikir menaikkan beban masyarakat. Kalau sekarang belum. Tahun depan kalau ekonomi tumbuh di atas 6,5% gimana?" tegas Purbaya.

Ia pun menekankan, bila pertumbuhan tahun depan mampu menembus level di atas 6%, masyarakat memiliki kapasitas untuk menanggung bersama pemerintah besaran iuran BPJS Kesehatan yang mengalami penyesuaian.

Sebagaimana diketahui, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan pihaknya sudah memiliki kalkulasi atas rencana kenaikan tarif iuran. Akan tetapi Ghufron mengatakan rinciannya belum bisa dipublikasikan. Menurutnya skenario kenaikan tarif tersebut tengah didiskusikan dengan pemerintah dan akan diputuskan oleh pemerintah.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun menegaskan pentingkan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan saat ini, setelah lima tahun terakhir sejak 2020 tidak mengalami kenaikan. Padahal, belanja kesehatan masyarakat kata dia terus naik dari tahun ke tahun dengan kisaran 15%.

"Sama saja kita ada inflasi 5%, gaji pegawai atau menteri tidak boleh naik selama 5 tahun, itu kan agak menyedihkan juga kalau kita bilang ke karyawan atau supir kita gak naik 5 tahun padahal inflasi 15% kan enggak mungkin," ucap Budi di DPR, pada Februari lalu.

Menurut Budi, belanja kesehatan masyarakat saat ini pun kenaikannya telah lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB). Pada 2023, total belanja kesehatan mencapai Rp 614,5 triliun atau naik 8,2% dari 2022 yang senilai Rp 567,7 triliun. Sebelum periode Covid-19 pun pada 2018 belanja kesehatan naik 6,2% dari Rp 421,8 triliun menjadi Rp 448,1 triliun.

Budi menegaskan, kenaikan belanja kesehatan yang sudah melampaui pertumbuhan PDB Indonesia yang hanya di kisaran 5% selama 10 tahun terakhir itu tidak sehat. "Kita hati-hati bapak ibu bahwa pertumbuhan belanja nasional itu selalu di atas pertumbuhan GDP, itu akibatnya tidak sustain bapak ibu," ungkap Budi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah diketahui menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Hal ini akan menggantikan sistem kelas yang saat ini terdiri dari kelas 1, 2, dan 3.

Meski demikian, iuran BPJS Kesehatan hingga saat ini masih tetap sama. Ini sesuai dengan aturan lama, yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Skema perhitungan iuran peserta terbagi ke dalam beberapa aspek. Pertama ialah bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

Kedua, iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

Ketiga, iuran bagi peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

Keempat, iuran untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

Kelima, iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

1. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

- Khusus untuk kelas III, bulan Juli - Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

- Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

2. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

3. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Keenam, iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

Dalam skema iuran terakhir yang termuat dalam Perpres 63/2022 pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap.

Berdasarkan Perpres 64/2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:

1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

2. Besaran denda paling tinggi Rp 30.000.000.

3. Bagi Peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.