Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah update iuran BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3 terbaru April 2026.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, pemerintah dikabarkan sedang mengkaji delapan skenario kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Akan tetapi hingga bulan April 2026 ini, belum ada tanda-tanda perubahan signifikan pada skema iuran BPJS Kesehatan.

Mengutip laman resmi BPJS Kesehatan pada Sabtu (4/4/2026), besaran iuran masih mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelumnya, dengan nominal berbeda sesuai kelas dan segmen kepesertaan.

Pada laman tersebut juga dijelaskan bahwa pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Disebutkan pula tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016.

“Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepersetaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap,” tulis laman itu.

Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru April 2026

1. Kelompok masyarakat bukan pekerja (BP)

• Kelas 1 sebesar Rp 150.000 per orang per bulan
• Kelas 2 sebesar Rp 100.000 per orang per bulan
• Kelas 3 sebesar Rp 35.000 per orang per bulan
• Untuk iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sebenarnya sebesar Rp 42.000 per bulan, namun pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7.000.

2. Kelompok Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Iuran Rp 42.000 per bulan, namun iuran tersebut sudah dibayarkan oleh pemerintah.

Iuran BPJS Kesehatan Pensiuan dan TNI, lanjut halaman 2...

Iuran BPJS Kesehatan yang Lain

3. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)

Untuk peserta BPJS Kesehatan peserta PPU yang bekerja di lembaga pemerintahan, meliputi pegawai negeri sipil (PNS) anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri dikenai sebesar 5 persen dari gaji per bulan, dengan Ketentuan 4 persen dibayar pemberi kerja dan satu persen dibayar peserta.

4. Peserta pekerja penerima upah (PPU)

Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PPU di BUMN, BUMD, dan Swasta sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

5. Peserta keluarga tambahan (PPU)

BPJS Kesehatan untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua, besaran iuran sebesar 1 persen dari gaji atau upah per orang per bulan dibayar oleh pekerja penerima upah.

6. Veteran

Iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan ruang III/A dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh pemerintah.

Itulah update iuran BPJS Kesehatan kelas 1,2, 3 terbaru April 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Memasuki April 2026, peserta BPJS Kesehatan perlu memastikan pembayaran iuran tepat waktu agar status kepesertaan tetap aktif.

Mengutip laman resmi BPJS Kesehatan pada Sabtu (4/4/2026), besaran iuran masih mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelumnya, dengan nominal berbeda sesuai kelas dan segmen kepesertaan.

Pada laman tersebut juga dijelaskan bahwa pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Disebutkan pula tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016.

“Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepersetaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap,” tulis laman itu.

Berdasarkan Perpres No. 64 Tahun 2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan beberapa ketentuan.

Ketentuan tersebut meliputi jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan, besaran denda paling tinggi Rp30 juta, dan bagi peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.

Adapun untuk peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, besaran iuran yang berlaku saat ini adalah:

• Kelas I: Rp150.000 per orang per bulan
• Kelas II: Rp100.000 per orang per bulan
• Kelas III: Rp42.000 per orang per bulan

Khusus peserta kelas III, pemerintah memberikan bantuan iuran sebesar Rp7.000 per orang per bulan sehingga peserta hanya membayar Rp35.000.

Jakarta: Kepesertaan BPJS Kesehatan wajib dibayar setiap bulan agar status tetap aktif dan bisa digunakan kapan pun dibutuhkan.

Namun, tidak sedikit peserta yang terlambat membayar iuran, entah karena lupa atau sedang ada kebutuhan mendesak.

Jika kamu mengalami hal ini, jangan panik dulu. Telat bayar tidak langsung membuatmu kena denda finansial. Tetapi, ada aturan tertentu yang perlu kamu pahami agar tidak kaget saat harus membayar layanan kesehatan.

Aturan denda BPJS Kesehatan Berdasarkan Perpres 64/2020

Merangkum laman Fahum UMSU, pemerintah telah mengatur mekanisme denda BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020.

Aturan ini juga berlaku sepanjang tahun 2025, termasuk jika kamu telat membayar iuran untuk bulan Desember 2025.

Tujuan aturan ini adalah mendorong masyarakat membayar iuran tepat waktu, sekaligus menjaga keberlangsungan layanan kesehatan nasional.

Mekanisme denda I

Ketika peserta telat bayar iuran, status kepesertaan langsung dinonaktifkan sementara. Artinya, kamu tidak bisa menggunakan layanan BPJS Kesehatan sampai tunggakan dilunasi.

Kabar baiknya, pada tahap ini tidak ada denda finansial yang harus dibayarkan. Status akan aktif kembali setelah seluruh tunggakan diselesaikan.

Tidak ada denda finansial yang harus kamu bayar hanya karena status nonaktif. Denda baru muncul jika kamu menggunakan layanan kesehatan tertentu setelah status aktif kembali.

Mekanisme denda II

Denda yang paling sering dibicarakan adalah denda pelayanan, yaitu denda yang dikenakan jika peserta menggunakan rawat inap setelah status kembali aktif.

Kriteria denda pelayanan rawat inap:

- Kamu membayar tunggakan iuran dan status kembali aktif
- Kamu mendapatkan pelayanan rawat inap
- Rawat inap dilakukan dalam waktu 45 hari setelah status kepesertaan aktif kembali

Jika ketiga hal tersebut terpenuhi, peserta wajib membayar denda pelayanan.

Cara menghitung denda BPJS Kesehatan

Besaran denda pelayanan sudah tercantum dalam Perpres 64/2020, dengan rumus:

Denda = 5% × biaya diagnosa awal rawat inap

Namun ada batas maksimal denda, yaitu Rp30.000.000.

Contoh perhitungan:

Biaya diagnosa awal rawat inap: Rp5.000.000
Rumus: 5% × Rp5.000.000 = Rp250.000

Jadi, denda yang harus kamu bayar adalah Rp250.000.

(ANN)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dipastikan tidak akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga pertengahan tahun depan. Hal ini telah ditegaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Keputusan ini diambil setelah pemerintah memutuskan menambah dana operasional untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp20 triliun pada tahun depan.

"Sampai tahun depan sepertinya belum, at least sampai pertengahan tahun depan ya," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Jumat (7/11/2025).

Dengan tambahan tersebut, total anggaran BPJS Kesehatan naik dari Rp49 triliun menjadi Rp69 triliun.

Dengan demikian tarif iuran BPJS Kesehatan dipastikan tetap sama. Ini sesuai dengan aturan lama, yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Skema perhitungan iuran peserta terbagi ke dalam beberapa aspek. Pertama ialah bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

Kedua, iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

Ketiga, iuran bagi peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

Keempat, iuran untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

Kelima, iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

1. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

- Khusus untuk kelas III, bulan Juli - Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

- Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

2. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

3. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Keenam, iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

Dalam skema iuran terakhir yang termuat dalam Perpres 63/2022 pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap.

Berdasarkan Perpres 64/2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:

1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

2. Besaran denda paling tinggi Rp 30.000.000.

3. Bagi Peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]