Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan bahwa jumlah tunggakan iuranBPJS Kesehatan mencapai Rp26,47 triliun.

Dia merincikan bahwa hingga Februari 2026 jumlah peserta non aktif mencapai 63,4 juta jiwa dari total peserta yang sebanyak 284,5 juta jiwa. Sementara itu, jumlah peserta non aktif pada 2025 ada 49,2 juta jiwa.

“Total piutangnya, kalau di perbankan kita ini bilangnya utang yang tidak tertagih, itu ada Rp26,47 triliun,” ucapnya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Budi menjelaskan, bila ditilik secara dalam dari sisi jumlah peserta, kategori yang menunggak paling banyak terletak di peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mencapai 16,9 juta jiwa atau sebesar Rp84 miliar.

“Dari sisi jumlah rupiah ternyata yang besar yang PBPU mandiri sebesar Rp22,29 triliun. Jadi, kalau yang sering melihat angka itu bisa melihat, pasti yang enggak bayar tuh banyak yang kelas-kelasnya tinggi ya,” jelasnya.

Menilik pemaparannya, jumlah tunggakan pada kategori Pekerja Penerima Upah penyelenggara Negara (PPU PN) mencapai Rp1.474 miliar. Kemudian, tunggakan di kategori PBPU Pemda menyentuh Rp1.025 miliar, kategori bantuan pemerintah untuk PBPU kelas 3 sebesar Rp804 miliar, kategori PPU BU sebesar Rp792 miliar.

Sementara itu, jumlah peserta yang menunggak di kategori BP PN (pensiunan) sebesar 0,3 juta jiwa, PBPU-BP (peserta mandiri) ada 13,9 juta jiwa dan 1,7 juta jiwa. Kemudian, PPU PN (ASN/TNI/Polri) sebesar 0,7 juta jiwa. PPU BU (Pekerja Formal) mencapai 7,8 juta jiwa, PBPU Pemda (PBI APBD) mencapai 7,9 juta jiwa, dan PBI ada 16,9 juta jiwa.

Lebih jauh, Budi menjelaskan peserta non aktif itu terbagi menjadi dua kategori. Pertama, tidak aktif karena menunggak iuran. Yang kedua adalah karena mereka mutasi atau keluar dari kategori awal.

“Jadi misalnya yang PBI, 16,9 juta jiwa itu tidak aktif kenapa? Karena dia dimutasi keluar dari PBI bisa ke kategori-kategori PBPU mandiri atau yang lain, sehingga dia tidak bayar iurannya. Itu perbedaannya antara yang tidak aktif menunggak. Kalau tidak aktif menunggak itu benar-benar misalnya PBPU mandiri 13,8 juta itu memang statusnya dia dari dulu di situ kemudian dia berhenti bayar. Kalau PBPU mandiri yang 1,7 nah artinya dia pindah keluar dari kategori itu, sehingga dia berhenti membayar,” jelasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dipastikan tidak akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga pertengahan tahun depan. Hal ini telah ditegaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Keputusan ini diambil setelah pemerintah memutuskan menambah dana operasional untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp20 triliun pada tahun depan.

"Sampai tahun depan sepertinya belum, at least sampai pertengahan tahun depan ya," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Jumat (7/11/2025).

Dengan tambahan tersebut, total anggaran BPJS Kesehatan naik dari Rp49 triliun menjadi Rp69 triliun.

Dengan demikian tarif iuran BPJS Kesehatan dipastikan tetap sama. Ini sesuai dengan aturan lama, yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Skema perhitungan iuran peserta terbagi ke dalam beberapa aspek. Pertama ialah bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

Kedua, iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

Ketiga, iuran bagi peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

Keempat, iuran untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

Kelima, iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

1. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

- Khusus untuk kelas III, bulan Juli - Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

- Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

2. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

3. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Keenam, iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

Dalam skema iuran terakhir yang termuat dalam Perpres 63/2022 pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap.

Berdasarkan Perpres 64/2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:

1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

2. Besaran denda paling tinggi Rp 30.000.000.

3. Bagi Peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dipastikan tidak akan dilakukan. Setidaknya hingga pertengahan tahun 2026 mendatang.

"Sampai tahun depan sepertinya belum, at least sampai pertengahan tahun depan ya," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Sabtu (1/11/2025).

Pemerintah memutuskan ini setelah menambah dana operasional sebesar Rp 20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun depan. Dengan begitu, anggaran BPJS Kesehatan naik menjadi Rp 69 triliun.

"Mereka memperkirakan kebutuhan tahun depan berapa, kurangnya segitu atau kurang sedikit lah. Jadi kita tambahkan Rp20 triliun, cukup untuk tahun 2026," katanya.

Ditemui di kantornya pada Kamis (23/10/2025), Purbaya mengatakan besaran dana adalah kebutuhan baru BPJS Kesehatan. Bukan sebagai pemutihan tunggakan tahun ini sebesar Rp 10 triliun dengan jumlah 23 juta peserta.

"Jadi bukan (pemutihan). Itu kira-kira mereka perkirakan kebutuhan tahun depan berapa, kurangnya segitu atau kurang sedikit lah, kita ganti Rp 20 triliun, jadi cukup untuk tahun 2026," tegasnya.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan mencatat, total tunggakan iuran itu sendiri sekitar Rp 10 triliun dengan jumlah peserta yang menunggak 23 juta orang. Terdiri dari tunggakan peserta mandiri yang kini masuk kategori tidak mampu, sehingga akan dialihkan untuk menjadi peserta penerima bantuan iuran alias PBI.

Untuk melaksanakan penghapusan tunggakan masyarakat yang tidak mampu itu, BPJS Kesehatan masih menunggu keputusan resmi yang rencananya akan diumumkan Presiden Prabowo Subianto atau Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

"Sebagai badan hukum publik yang diberi amanah mengelola Program JKN, kami siap menjalankan segala keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah selaku regulator, termasuk soal penghapusan tunggakan iuran apabila regulasinya sudah ditetapkan," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah kepada detikcom, Sabtu (25/10/2025).

Tarif Iuran BPJS Kesehatan

Batalnya rencana kenaikan itu, artinya saat ini iuran tarif BPJS Kesehatan masih menggunakan aturan lama Peraturan presiden Nomor 63 Tahun 2022. Skemanya terbagi dalam beberapa aspek.

Pertama adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan kesehatan. Iuran pada golongan ini dibayarkan oleh pemerintah.

Berikutnya adalah Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja di Lembaga Pemerintahan, yakni PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara dan pejabat pemerintah non pegawai. Iurannya sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan, terdiri dari 4% pemberi kerja dan sisanya peserta.

Ketiga adalah peserta PPU, yakni pegawai BUMN, BUMD, dan swasta. Besarannya 5% dari gaji atau upah bulanan, terdiri dari 4% dibayar pemberi kerja dan 1% dari peserta.

Keempat adalah keluarga tambahan PPU, yakni anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua. Iurannya sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan dan dibayarkan pekerja.

Terakhir adalah kerabat lain PPU, yakni saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan iuran peserta bukan pekerja. Berikut rincian perhitungannya:

1. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

- Khusus untuk kelas III, bulan Juli - Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.

- Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

2. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

3. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Kemudian ada juga iuran Jaminan Kesehatan untuk veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari keduanya. Besarannya 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan. Ini dibayarkan oleh pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Kesehatan merupakan program jaminan sosial dari pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Agar dapat menikmati manfaat layanan kesehatan secara maksimal, peserta wajib membayar iuran setiap bulan.

Di tahun 2025, struktur dan besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada regulasi sebelumnya, namun mulai berlaku efektif per 8 April 2025.

Lantas, berapa besarannya dan bagaimana jika tidak membayar iuran tersebut?

BPJS Kesehatan membagi peserta ke dalam beberapa kategori, yaitu peserta mandiri (PBPU), pekerja penerima upah (PPU), penerima bantuan iuran (PBI), serta kelompok khusus seperti veteran dan perintis kemerdekaan.

Setiap kategori memiliki ketentuan iuran yang berbeda-beda. Hal ini penting agar setiap peserta membayar sesuai dengan kemampuan dan status sosial ekonominya. Berikut ini besaran iuran BPJS Kesehatan berdasarkan kategorinya:

1. Peserta Mandiri (PBPU)

Kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) mencakup individu yang bekerja secara mandiri, seperti wiraswasta, pekerja lepas, dan lainnya.

Peserta jenis ini dapat memilih kelas perawatan sesuai kebutuhan dan kemampuan finansialnya, dengan rincian iuran sebagai berikut:

Kelas I: Rp150.000 per orang per bulan
Kelas II: Rp100.000 per orang per bulan
Kelas III: Rp42.000 per orang per bulan
Dari total Rp42.000, peserta membayar Rp35.000 dan pemerintah memberikan subsidi Rp7.000.

2. Pekerja Penerima Upah (PPU)

Kategori ini berlaku bagi pegawai di sektor pemerintah dan swasta, termasuk PNS, anggota TNI/Polri, karyawan BUMN/BUMD, dan pekerja perusahaan swasta. Skema pembayarannya sebagai berikut:

Total iuran sebesar 5% dari gaji bulanan, yang terdiri atas:
4% ditanggung oleh pemberi kerja
1% dibayar oleh karyawan
Iuran ini berlaku untuk pegawai negeri, anggota TNI/Polri, karyawan BUMN/BUMD, serta pekerja swasta. Perlu dicatat bahwa batas maksimal gaji yang dijadikan dasar perhitungan iuran adalah Rp12 juta per bulan.

Lalu, untuk anggota keluarga tambahan seperti anak keempat dan seterusnya, serta ayah, ibu, atau mertua dari peserta PPU, iuran dikenakan sebesar 1% dari gaji per orang per bulan dan dibayar oleh peserta sendiri.

3. Penerima Bantuan Iuran (PBI)

PBI adalah peserta yang berasal dari kalangan kurang mampu dan terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah. Besaran iuran PBI adalah Rp42.000 per orang per bulan.

Namun, peserta yang termasuk kategori PBI tidak membayar iuran karena seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah pusat (APBN) atau daerah (APBD). Peserta PBI mendapatkan manfaat layanan yang sama seperti peserta lainnya, dengan hak atas perawatan di kelas III.

4. Veteran dan Perintis Kemerdekaan

Untuk kelompok ini, iuran ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan III/a dengan masa kerja 14 tahun. Seluruh iuran ini dibayarkan oleh pemerintah sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa mereka.