Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara terus-menerus melakukan proses pemutakhiran terhadap data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang diajukan oleh warga terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim Restu Novi Widiani menyebut ketidaksesuaian antara komponen penilaian aset fisik dengan kondisi riil ekonomi warga yang tertimpa PHK acapkali menjadi persoalan yang dihadapi petugas di lapangan dalam proses reaktivasi kepesertaan PBI JKN.

Ia menjelaskan berdasarkan data yang dihimpun Dinsos Jatim, tercatat jumlah keanggotaan PBI JKN yang telah dihapus mencapai 185.000 peserta. Dari jumlah itu, hingga penghujung Mei 2026 lalu, terdapat 52.314 masyarakat yang telah mengajukan reaktivasi PBI JKN.

Selain itu, Novi menegaskan bahwa proses reaktivasi tersebut menjadi komitmen penuh pihaknya sebagai bentuk perhatian serius bagi warga, khususnya bagi mereka yang saat ini mengalami fase transisi ekonomi seperti PHK.

Saat ini, kepesertaan PBI JKN diprioritaskan bagi masyarakat yang berada di Desil 1 hingga Desil 5. Namun, potret riil di lapangan sering kali memperlihatkan adanya warga yang secara aset fisik masuk dalam kategori Desil 6 hingga Desil 10 (menengah ke atas), tetapi mendadak kehilangan sumber pendapatan akibat terimbas PHK.

"Kesulitannya adalah ketika petugas Badan Pusat Statistik (BPS) menilai kondisi fisik rumah mereka masih dianggap layak atau bagus, sehingga masuk Desil 6. Padahal, penghuni rumah itu baru saja terkena PHK dan tidak lagi memiliki penghasilan untuk membayar iuran mandiri," beber Novi, Kamis (18/6/2026).

Meski kewenangan penentuan status desil sepenuhnya diemban BPS, Dinsos Jatim tidak tinggal diam. Novi menegaskan pihaknya membuka pintu bagi segenap masyarakat lewat posko aduan dan sanggahan. Lewat berbagai fasilitasi tersebut, petugas akan langsung bergerak cepat untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan.

Novi menjelaskan kondisi ekonomi seseorang tidak selalu tercermin dari kondisi fisik rumahnya. Menurutnya, persoalan muncul ketika warga yang kehilangan pekerjaan masih tercatat berada di Desil 6 berdasarkan penilaian aset, sehingga tidak memenuhi syarat menerima bantuan iuran PBI JKN.

"Orang enggak bekerja kan bukan berarti rumahnya jelek. Nah, ini yang tidak bisa diubah ke desil bawah. Sehingga dari segi bayar iuran BPJS tidak mampu, tapi dilihat dari rumahnya Desil 6 tidak mungkin kita kasih PBI, ini yang belum ada skemanya," paparnya.

Dia menambahkan, pihaknya akan melakukan perbaikan data apabila ditemukan ketidaksesuaian antara status desil dan kondisi ekonomi riil masyarakat di lapangan.

"Misalnya, status orang yang bersangkutan tertulis Desil 6, tetapi secara riil berada di Desil 2 karena terdampak ekonomi. Itu yang langsung kami perbaiki datanya sehingga mereka bisa secepatnya terdaftar kembali dalam kepesertaan PBI JKN," ujarnya.

Sementara itu, Novi mengeklaim bahwa pemutakhiran data tersebut membawa angin segar bagi kemandirian ekonomi warga Jatim. Banyak warga yang sebelumnya berada di Desil 1–5 saat ini kondisinya jauh membaik bahkan naik kelas. Secara sukarela dan sistematis, status kepesertaan mereka kemudian beralih menjadi BPJS Kesehatan mandiri.

"Dengan begitu, alokasi anggaran bantuan iuran kesehatan dari pemerintah bisa dialihkan dengan sangat presisi kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – BPJS Kesehatan mengusulkan agar penyesuaian iuran dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), apabila diterapkan, pada tahap awal difokuskan pada segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat.

Hal ini sebagai upaya strategis untuk menjaga kesinambungan pendanaan program tanpa memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihadi Pujowaskito mengatakan, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan, aspek keberlanjutan pendanaan perlu menjadi perhatian bersama.

Dia menilai bhawa penyesuaian iuran merupakan kebijakan yang dapat secara langsung mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan biaya Program JKN.

“BPJS Kesehatan memandang bahwa aspek keberlanjutan pendanaan perlu menjadi perhatian bersama dan penyesuaian iuran merupakan kebijakan yang secara langsung dapat mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan biaya Program JKN sehingga perlu dipertimbangkan dalam rancangan Perpres,” ujar Prihadi dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Dewan Pengawas, dan BPJS Kesehatan, Selasa (9/6/2026).

Dalam paparannya, BPJS Kesehatan menyebut bahwa dengan mempertimbangkan sensitivitas kondisi sosial masyarakat serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah, penyesuaian iuran pada tahap awal dapat difokuskan pada segmen PBI JK yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat.

Skema tersebut dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat maupun pemerintah daerah, namun dapat menjadi langkah awal yang strategis dalam menjaga kesinambungan pendanaan Program JKN.

Usulan tersebut disampaikan di tengah pembahasan Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan yang sedang disusun Kementerian Kesehatan.

Dalam rancangan tersebut telah diatur sejumlah penyempurnaan, antara lain tata kelola kepesertaan, tata kelola kerja sama dan klaim fasilitas kesehatan, implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta perluasan manfaat Program JKN.

“Sebagai langkah awal, penyesuaian dapat dipokuskan pada segmen PBI Jaminan Kesehatan yang dibiayai pemerintah sehingga tidak menimbulkan dampak langsung kepada masyarakat, namun tetap mendukung keberlanjutan Program JKN secara strategis,” kata Prihadi.

BPJS Kesehatan juga mengungkapkan bahwa berdasarkan kajian awal, sejumlah perubahan dalam Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan berpotensi menambah biaya pelayanan kesehatan sekitar Rp29 triliun hingga Rp35 triliun.

Adapun, potensi tambahan biaya tersebut berasal dari perubahan sistem pembayaran, implementasi KRIS dan sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta pengembangan manfaat lainnya. Namun, menurut paparan BPJS Kesehatan, hingga saat ini belum terdapat poin mengenai penyesuaian iuran dalam rancangan Perpres tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihadi Pujowaskito mengungkapkan beban pelayanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga April 2026 mencapai Rp65,03 triliun, sementara pendapatan iuran tercatat sebesar Rp59,8 triliun.

Prihadi menyampaikan bahwa secara historis rasio klaim Program JKN telah berada di atas 100% sejak awal penyelenggaraan. Setelah sempat membaik pada 2019, rasio klaim kembali meningkat pada 2023 dan pada April 2026 telah mencapai 108,72%.

“Sampai dengan April 2026, beban pelayanan kesehatan mencapai Rp65,03 triliun, sedangkan pendapatan iuran hanya Rp59,8 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan biaya pelayanan kesehatan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan program,” kata Prihadi dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Dewan Pengawas, dan BPJS Kesehatan, Selasa (9/6/2026).

Dia menambahkan, apabila tren tersebut terus berlanjut maka akan memberikan tekanan yang semakin besar terhadap ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Untuk menjaga ketahanan dana jaminan sosial kesehatan, BPJS Kesehatan menjalankan dua pilar utama, yakni optimalisasi pendapatan iuran dan optimalisasi mutu serta efektivitas layanan.

Optimalisasi pendapatan dilakukan melalui peningkatan kepatuhan badan usaha, rekrutmen dan reaktivasi peserta, penguatan penagihan, serta pemanfaatan teknologi digital. Upaya tersebut menghasilkan tambahan pendapatan sebesar Rp2,3 triliun pada 2025.

Sementara itu, penguatan layanan primer, pengelolaan rujukan yang tepat sasaran, serta peningkatan ketepatan verifikasi dan validasi penjaminan berkontribusi pada optimalisasi biaya manfaat sebesar Rp13,18 triliun pada 2025.

Dalam kesempatan itu, Prihadi juga menyinggung rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan yang saat ini sedang berproses. Menurutnya, rancangan tersebut telah memuat penyempurnaan tata kelola kepesertaan, tata kelola kerja sama dan klaim fasilitas kesehatan, implementasi KRIS, sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta perluasan manfaat Program JKN, namun belum mencantumkan penyesuaian iuran.

“BPJS Kesehatan memandang bahwa aspek keberlanjutan pendanaan perlu menjadi perhatian bersama dan penyesuaian iuran merupakan kebijakan yang secara langsung dapat mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan biaya program JKN sehingga perlu dipertimbangkan dalam rancangan Perpres,” ujar Prihadi.

Dia mengatakan, berdasarkan kajian awal BPJS Kesehatan, sejumlah poin dalam rancangan Perpres tersebut berpotensi meningkatkan biaya pelayanan kesehatan sekitar Rp29 triliun hingga Rp35 triliun, yang berasal dari perubahan sistem pembayaran, implementasi KRIS dan sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta pengembangan manfaat lainnya.

Sebagai langkah awal, penyesuaian dapat difokuskan pada segmen PBI Jaminan Kesehatan yang dibiayai pemerintah, sehingga tidak menimbulkan dampak langsung kepada masyarakat namun tetap mendukung keberlanjutan Program JKN secara strategis.

Bisnis.com, JAKARTA - Untuk melakukan pengecekan terkait penyaluran bansos, masyarakat bisa memeriksa langsung melalui laman resmi atau aplikasi cek bansos. Agar tidak keliru, berikut ini panduan untuk pengecekan bansos bulan Mei 2026.

Cara Cek Bansos Melalui Laman Resmi Kemensos

Untuk pengecekan penyaluran bansos, masyarakat dapat memeriksanya dengan cara yang cukup mudah melalui laman resmi cek bansos Kemensos.

1. Buka laman resmi cekbansos.kemensos.go.id

2. Masukkan NIK yang sesuai dengan KTP

3. Masukkan kode captcha yang muncul

4. Klik “Cari Data”

5. Informasi terkait status penerimaan, jenis bansos, dan desil keluarga akan muncul di layar Anda.

Cara Cek Bansos Melalui Aplikasi

Selain laman resmi, penerima bansos juga mengecek hasil penyaluran menggunakan aplikasi Cek Bansos. Berikut ini cara melihat hasil penyaluran bansos dengan aplikasi.

1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Google Play Store atau App Store

2. Buat akun atau Login ke akun yang telah dibuat sebelumnya

3. Lakukan pendaftaran akun baru dengan melengkapi data diri, unggah foto KTP, dan swafoto.

4. Pilih menu Profil untuk melihat status bantuan.

Simak 5 Bansos yang Bakal Cair:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM). Bansos PKH hadir untuk membantu keluarga miskin agar bisa mendapatkan akses dan pemanfaatan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, pendampingan, dan perlindungan sosial lainnya.

Pada tahun 2026, penyaluran bansos PKH akan dilaksanakan dalam empat tahap. Memasuki bulan Mei menandakan bahwa bansos PKH sedang dalam penyaluran tahap ke-2 (April-Juni). Pada penyalurannya, bansos PKH tidak memiliki tanggal tetap untuk setiap daerah, namun bansos ini dipastikan disalurkan secara bertahap.

Rincian bansos PKH:

- Ibu hamil: Rp3.000.000 per tahun (Rp750.000 per tahap)

- Anak usia dini: Rp3.000.000 per tahun (Rp750.000 per tahap)

- Siswa SD: Rp900.000 per tahun (Rp225.000 per tahap)

- Siswa SMP: Rp1.500.000 per tahun (Rp375.000 per tahap)

- Siswa SMA: Rp2.000.000 per tahun (Rp500.000 per tahap)

- Penyandang disabilitas berat: Rp2.400.000 per tahun (Rp600.000 per tahap)

- Lanjut usia: Rp2.400.000 per tahun (Rp600.000 per tahap)

2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Mengutip dari laman Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH atau pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank HIMBARA.

Pada tahun 2026, bansos BPNT memiliki mekanisme penyaluran yang sama dengan bansos PKH, yakni dilaksanakan dalam empat tahapan. Pada bulan Mei ini, BPNT memasuki penyaluran tahap ke-2 (April-Juni), dengan penyaluran dilakukan secara bertahap.

Dalam proses penyalurannya, BPNT hanya disalurkan kepada KPM dalam kelompok Desil 1 hingga 4, dengan saldo elektronik sebesar Rp200.000 setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Jika diakumulasikan untuk tiga bulan, pada tahap ke-2, penerima manfaat akan menerima saldo elektronik dengan total Rp600.000.

3. Program Indonesia Pintar (PIP)

Mengutip dari laman Kemendikbudristek, Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, peserta PKH, yatim piatu, penyandang disabilitas, hingga korban bencana alam/musibah. Sesuai dengan tujuan, bansos ini diberikan kepada anak-anak usia sekolah

Adapun sasaran utama dalam bansos PIP adalah sebagai berikut.

1. Peserta didik pemegang KIP

2. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dengan pertimbangan khusus

3. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang pertanian, perikanan, kehutanan, pelayaran, dan kemaritiman.

Pada tahun 2026, pemerintah akan melanjutkan penyaluran bansos PIP untuk anak-anak usia sekolah yang telah memenuhi kriteria. Pada bulan Mei ini, penyaluran bansos PIP diketahui telah memasuki periode ke-2. Penyaluran bansos PIP akan dilakukan melalui Rekening Simpanan Pelajar (SimPel) di bank penyalur. Berikut ini rincian dari penyaluran bansos PIP.

- PAUD: Rp450.000 per tahun

- SD/MI/Paket A: Rp450.000 per tahun

- SMP/MTs/Paket B: Rp750.000 per tahun

- SMA/SMK/MA/Paket C: Rp1.000.000-1.800.000 per tahun

4. Bansos Beras 10 kg

Bansos beras 10 kg merupakan program bantuan pangan pemerintah berupa penyaluran beras seberat 10 kilogram untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menjaga ketahanan pangan dan dampak kenaikan harga bahan pokok. Selain bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan, bansos ini juga memberikan manfaat lain untuk penerimanya seperti mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, menjaga kecukupan gizi, hingga mendukung ekonomi lokal.

Pada tahun 2026, bansos beras 10 kg akan kembali disalurkan oleh Perum Bulog. Namun, perlu diketahui bahwa bansos beras 10 kg ini tidak disalurkan setiap bulan sepanjang tahun, melainkan hanya diberikan dalam periode khusus yang telah ditentukan pemerintah (4-6 bulan) untuk menjaga stabilitas harga. Oleh karena itu, penyaluran bansos beras 10 kg ini tidak memiliki penetapan tanggal yang resmi.

5. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) merupakan program yang menjadi bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Program bansos ini hadir untuk memberikan bantuan berupa pembayaran iuran BPJS untuk setiap bulannya.

Para penerima manfaat bansos ini akan mendapatkan hak dan layanan kesehatan yang hampir sama dengan peserta BPJS biasa, seperti berobat gratis, rawat jalan dan rawat inap, pemeriksaan lab obat-obatan dan lain-lain, hingga perlindungan dari risiko biaya pengobatan yang mahal.

Dalam pemberian bantuan, bansos PBI JK ini menyasar pada masyarakat fakir miskin dan tidak mampu. Dilansir dari laman Bisnis, di setiap bulannya, pemerintah akan memberikan bantuan untuk pembayaran iuran kesehatan kelas 3 sebesar Rp42.000 per orang. Bantuan pembayaran iuran kesehatan ini dibayarkan penuh oleh pemerintah melalui APBN. Mulai memasuki bulan Mei 2026, pemerintah akan kembali menyalurkan bansos PBI JK bagi penerima yang telah memenuhi kriteria. Adapun sasaran dan kriteria utama untuk penerima PBI JK adalah sebagai berikut.

1. Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK aktif terdaftar di Dukcapil.

2. Termasuk fakir miskin atau orang yang tidak mampu (biasanya desil 1-4 di DTSEN)

3. Nama yang ingin didaftarkan tercantum dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial

4. Prioritas untuk lansia, penyandang disabilitas, anak yatim, dan keluarga rentan miskin.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pemerintah daerah menyampaikan berbagai keluhan terkait program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) kepada Kementerian Sosial (Kemensos).

Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, misalnya, mengungkapkan bahwa daerahnya masih membutuhkan tambahan kuota PBI JKN. Hal ini mengingat sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian serta menghadapi kondisi geografis yang cukup menantang.

Dia juga menjelaskan bahwa dukungan Kemensos dalam penanganan bencana di wilayahnya telah melampaui Rp5 miliar untuk 434 kepala keluarga, yang mencakup bantuan jaminan hidup, kebutuhan pangan, hingga stimulus ekonomi. Meski demikian, proses pendataan masih terus berlangsung seiring bencana dan curah hujan yang belum mereda.

“Kami berharap adanya penambahan kuota PBI JKN, mengingat kondisi masyarakat dan fiskal daerah,” katanya dalam keterangan resmi di laman Kemensos, dikutip pada Rabu (22/4/2026).

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara turut mengusulkan pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai layanan terpadu satu pintu bagi masyarakat.

Permintaan serupa juga datang dari Kabupaten Tanggamus. Perwakilan daerah tersebut menyebutkan bahwa sekitar 650.000 penduduk saat ini membutuhkan layanan, sehingga pemerintah daerah mengajukan tambahan kuota sekitar 160.000 jiwa guna meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sementara itu, Bupati Polewali Mandar Samsul Mahmud menyampaikan bahwa kebutuhan PBI JKN di daerahnya masih cukup besar dan belum sepenuhnya terpenuhi.

“Sepanjang Januari hingga April 2026, kami telah mengusulkan 27.312 jiwa melalui SIKS-NG. Saat ini peserta aktif mencapai 256.411 jiwa, sementara jumlah masyarakat dalam DTSEN desil 1 hingga 5 mencapai 326.217 jiwa,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah masyarakat rentan dan kuota PBI JKN yang tersedia. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan program tersebut di Polewali Mandar diperkirakan mencapai sekitar Rp44 miliar per tahun.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono mengingatkan pemerintah daerah untuk aktif memperbarui data agar pelaksanaan program PBI JK dapat berjalan optimal.

“PBI JKN saat ini sudah sangat padat. Karena itu, daerah harus aktif melakukan pemutakhiran data agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Agus menegaskan bahwa penguatan program PBI JKN harus didukung oleh data yang akurat dan mutakhir melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dia menjelaskan bahwa pembaruan data bantuan sosial dilakukan setiap tiga bulan, sementara untuk PBI JKN dilakukan setiap bulan melalui koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos.

Dalam paparannya, Agus juga menyebutkan bahwa hingga Februari 2026, cakupan skema bantuan iuran JKN yang meliputi PBI, PBPU Pemda, dan PBPU kelas 3 telah menjangkau 156,8 juta jiwa. Menurutnya, hal ini menunjukkan besarnya intervensi pemerintah sekaligus pentingnya menjaga akurasi data agar penyaluran tepat sasaran.

“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci dalam memperkuat perlindungan sosial. Pemutakhiran data, dukungan fiskal, dan inovasi layanan harus berjalan beriringan agar jaminan kesehatan tepat sasaran,” tutup Agus Jabo.(Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan merealokasi atau menempatkan ulang pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan Sosial (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan. Hal itu direncanakan karena pemerintah melihat masih adanya ketidakadilan dalam pemberian bantuan hingga saat ini.

Menteri Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa, melalui konsolidasi data yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan bagi peserta skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) hingga saat ini.

Dari jumlah populasi Indonesia sebanyak 289,06 juta jiwa, dia menyatakan bahwa setengah atau 50% masyarakat termiskin di Indonesia mencakup 140,32 juta jiwa. Kelompok masyarakat itu merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan PBI BPJS Kesehatan, yang disebut sebagai masyarakat desil 1 hingga 5 alias masyarakat kurang mampu.

Hal yang menjadi masalah adalah, katanya, bahwa jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan iuran JKN BPJS Kesehatan, baik secara penuh maupun sebagian, adalah 159,1 juta jiwa. Dengan demikian, uang bantuan yang dibayarkan oleh pemerintah tidak semuanya untuk 50% orang termiskin—bahkan ada yang diberikan untuk 10% orang terkaya.

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa pemerintah ingin melakukan “pembersihan” terhadap alokasi bantuan itu.

“Rencananya. pemerintah akan merealokasikan pemberian subsidi PBI dari orang yang sebenarnya masuk desil 6, 7, 8, 9, 10, yang relatif pendapatannya lebih tinggi, ke [masyarakat dengan] pendapatan desil 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga, ada 11 juta data yang terkena rencana realokasi ini,” jelas Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa penentuan realokasi sebanyak 11 juta data itu saat ini memang belum sempurna. Budi menyatakan bahwa Kemenkes telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan BPJS Kesehatan untuk merapikan data itu.

Dia berharap bahwa realokasi itu akan membuat 11 juta jatah PBI ini yang sebelumnya diberikan kepada penduduk yang relatif lebih kaya dapat dikembalikan kepada penduduk yang lebih miskin dengan baik.

Realokasi itu juga berhubungan dengan peristiwa penonaktifan 11,017 juta kepesertaan program PBI JK pada Februari 2026 lalu, yang kini sudah diaktifkan kembali, dengan mayoritas setidaknya sampai akhir April 2026. Budi menyatakan bahwa pemerintah bersama BPS akan memperbarui ketepatan data penerima bantuan tersebut sehingga bantuan bagi penerima yang tidak tepat sasaran akan dialihkan kepada masyarakat di desil 1 hingga 5.

Rincian Iuran BPJS Kesehatan Terbaru 2026

Hingga April 2026, iuran JKN BPJS Kesehatan masih belum naik sejak 2020 atau 6 tahun yang lalu. Kala itu, besaran iuran diubah dengan dikeluarkannya Peraturan presiden (Perpres) 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Padahal, menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, Pasal 38 ayat (1) Perpres 64/2020 menyatakan bahwa besaran iuran ditinjau paling lama 2 tahun sekali.

Di lain pihak, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyatakan bahwa kenaikan iuran bukanlah pilihan utama pihaknya dalam memperbaiki keuangan program JKN. Dia menyebutkan bahwa pilihan utama bagi penyelesaian isu itu saat ini adalah suntikan dana dari Kementerian Keuangan sebesar Rp20 triliun, yang kini sedang diproses.

Berikut tarif BPJS Kesehatan yang masih berlaku hingga saat ini.

1. Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)

Bagi masyarakat yang bukan penerima upah, bukan pekerja, dan kerabat lain dari pekerja penerima upah.

1. Ruang perawatan Kelas I: Rp150.000 per orang per bulan
2. Ruang perawatan Kelas II: Rp100.000 per orang per bulan
3. Ruang perawatan Kelas III: Rp35.000 per orang per bulan

Iuran Kelas III sebenarnya sebesar Rp42.000, tetapi pemerintah memberikan bantuan Rp7.000 semenjak 1 Januari 2021

2. Pekerja Penerima Upah (PPU)

Bagi pegawai negeri sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pejabat negara, pegawai pemerintah nonpegawai negeri, pekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pekerja di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pekerja di sektor swasta.

Iuran BPJS Kesehatan pada kategori ini adalah sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan, dengan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

3. Keluarga Tambahan dari PPU

Bagi anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua dari PPU.

Iuran BPJS Kesehatan pada kategori ini adalah sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan dan dibayar oleh pekerja penerima upah.

4. Veteran

Bagi para veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan.

Iuran BPJS Kesehatan pada kategori ini adalah 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan. Iuran dalam kategori ini dibayar oleh pemerintah.

5. Penerima Bantuan Iuran

Bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Iuran BPJS Kesehatan bagi PBI dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD.

BPJS menuliskan bahwa iuran-iuran tersebut paling lambat dibayarkan pada tanggal 10 setiap bulannya. Selain itu, mulai dari 1 Juli 2026, tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran.

Meski saat ini pemerintah dan lembaga-lembaga negara terus melakukan analisis mengenai sistem jaminan kesehatan Indonesia dan perubahan yang mungkin terjadi di dalamnya, iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh masyarakat masih sama seperti sebelumnya. (Laurensius Katon Kandela).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penambahan alokasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) guna memperluas cakupan masyarakat miskin dan rentan.

Menurutnya, program Penerima Bantuan Iuran (PBI) saat ini masih berjalan dan menjadi salah satu skema utama perlindungan sosial di bidang kesehatan. Pemerintah juga mempertimbangkan integrasi data berbasis desil ekonomi untuk memperluas jangkauan penerima.

Hal itu disampaikannya saat meninjau calon Sekolah Rakyat di kawasan STIA LAN Pejompongan, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

“Ya, PBI jalan, alhamdulillah. Iya, itu salah satu apa ya, skema yang kita siapkan juga. Jadi kalau misalnya nanti kita perpadukan pada desil, kalau desil 1 sampai 4 itu sudah 120 juta. Maka itu ada semacam gagasan untuk menambah alokasi. Sekarang kan 96.800.000 jiwa. Kalau nanti ada penambahan, tentu itu kita akan bisa melakukan penjangkauan kepada desil 1, 2, 3, dan 4,” ujar Gus Ipul.

Dia menjelaskan, saat ini jumlah peserta PBI berada di kisaran 96,8 juta jiwa. Namun, jika alokasi ditingkatkan, pemerintah berpotensi menjangkau hingga 120 juta penduduk yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 4, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Kendati demikian, rencana tersebut masih dalam tahap awal dan belum dibahas secara menyeluruh lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah akan segera melakukan koordinasi lanjutan untuk mematangkan kebijakan tersebut.

“Mulai ada pembahasan tapi belum secara komprehensif, ya. Jadi baru berupa gagasan. Kemudian nanti insyaallah akan kita tindak lanjuti dengan Kementerian Kesehatan, dengan BPJS Kesehatan, dengan BPS dalam beberapa waktu ke depan,” tandasnya.

JAKARTA - Pemerintah menegaskan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan se-Indonesia ditetapkan sebanyak 96,8 juta jiwa. Dari jumlah itu, total anggaran yang disiapkan pemerintah melalui APBN yaitu Rp4,06 triliun per bulan atau Rp48,7 triliun dalam satu tahun untuk PBI Jaminan Kesehatan (JK) di tingkat pusat.

“Nilai rupiahnya setiap bulan yang disetor Kementerian Kesehatan ke BPJS Rp4 triliun lebih per bulannya, dan selama setahun Rp48 triliun lebih. Ini adalah alokasi untuk PBI JK,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dilihat Kamis (16/4/2026).

Mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), warga yang jadi peserta BPJS Kesehatan PBI adalah yang masuk pada kategori desil 1 sampai 5. Gus Ipul menjelaskan saat ini jumlah penduduk miskin nasional tercatat sebanyak 23,8 juta jiwa.

Pemerintah pun tengah merumuskan pembagian kuota BPJS PBI ini agar merata di tiap kabupaten/kota dengan memperhatikan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Ia pun berharap kuota program PBI bisa bertambah di masa mendatang. “Data kita ini sangat dinamis,” ucapnya.

Lihat video: Resmi! Prihati Pujowaskito Jadi Dirut BPJS Kesehatan Pilihan Prabowo



Gus Ipul juga menjelaskan soal penonaktifan peserta BPJS PBI pada Februari 2026. Total ada 11 juta peserta yang dinonaktifkan karena ditemukan ketidaksesuaian dengan DTSEN.

Namun, menurut catatan hingga 11 April 2026, ada 2,15 juta orang yang reaktivasi BPJS. Sebanyak 305,8 ribu orang kembali terdaftar sebagai peserta PBI JK, 1,4 juta orang beralih segmen jadi penerima bantuan pemerintah daerah, 188,7 orang jadi peserta mandiri, dan 57 ribu orang tercatat sebagai PNS/TNI/Polri, dan 185 ribu lainnya tercatat sebagai pensiunan swasta/BUMN/BUMD.

JAKARTA - Kementerian Sosial mengungkapkan sebanyak 2,15 juta orang dari 11 juta peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sempat dinonaktifkan kini telah melakukan reaktivasi. Sebanyak 305.864 orang kembali terdaftar sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan (JK) tingkat pusat.

“Aktif kembali pada segmen PBI JK ada 305.864 penerima manfaat. Jadi mereka reaktivasi dan kembali jadi peserta PBI,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dalam keterangannya, dilihat Kamis (16/4/2026).

Kemudian, sebanyak 1,4 juta orang beralih segmen jadi penerima bantuan pemerintah daerah, 188.703 orang jadi peserta mandiri, dan 57.287 orang tercatat sebagai PNS/TNI/Polri, dan 185.355 lainnya tercatat sebagai pensiunan swasta/BUMN/BUMD.

Gus Ipul menegaskan ini adalah bukti komitmen pemerintah memberikan kesempatan bagi warga untuk melakukan koreksi data. Mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), warga yang jadi peserta BPJS Kesehatan PBI adalah yang masuk pada kategori desil 1 sampai 5.

“Karena pada dasarnya kami tetap memberikan kesempatan untuk reaktivasi,” ucap dia.

Ia menuturkan pengajuan reaktivasi dapat dilakukan melalui dinas sosial setempat, perangkat desa, atau kanal lain yang disiapkan Kemensos.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada kesempatan itu juga menyatakan peserta BPJS Kesehatan PBI yang dinonaktifkan pada Februari lalu masih bisa mengakses layanan kesehatan selama tiga bulan atau hingga April ini. Bersamaan dengan itu, pemerintah melakukan validasi data untuk memastikan orang tersebut benar-benar memenuhi syarat atau tidak.

“Jadi ini (akses layanan kesehatan) tetap bisa dilakukan, tapi di dalam tiga bulan ini diharapkan ada refreshing dari data oleh teman-teman di BPS dan dibantu oleh Kemensos. Agar itu tadi, prinsip keadilan tadi terjadi,” kata Budi.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan sebanyak 2.155.655 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) telah direakvitasi pada 11 April 2026.

Hal itu dia sampaikan saat rapat bersama Komisi IX, Rabu (15/4/2026). Pria dengan sapaan akrab Gus Ipul lebih dulu menjelaskan bahwa pada tahun 2025, dari 13,5 juta yang dinonaktifkan, sebanyak 106.385 telah melakukan reaktivasi. Sebagian peserta berpindah segmen mandiri dan dibiayai Pemerintah Daerah.

"Pada awal tahun 2026 ini dari 11 juta yang dinonaktifkan 106 ribu lebih diantaranya penderita katastrofik telah direaktivasi telah direaktivasi, saya ulang 106.153 penderita katastrofik telah direaktivasi otomatis," kata Gus Ipul.

Dia menambahkan secara akumulasi reaktivasi Januari hingga Maret 2026 terdapat 242.280 penerima manfaat melakukan reaktivasi sebagai peserta PBI JK.

Gus Ipul mengungkapkan dari 11 juta peserta PBI yang dinonaktifkan sebanyak 2,1 juta telah aktif kembali.

Secara rinci, dia menguraikan sebanyak 305.864 kembali aktif sebagai peserta PBI JK;

1.418.456 masuk segmen PBPU/BP Pemda; 57.287 aktif kembali pada segmen PBPU PN; 188.703 masuk segmen PBPUa; 185.355 masuk segmen lainnya (pensiunan, swasta, BUMN/BUMD).

"Jadi total yang kemudian tetap aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan lewat berbagai segmen dari 11 juta itu ada 2.155.665 penerima manfaat," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, dia menuturkan adanya layanan reaktivasi melalui aplikasi SIK NG untuk operator desa, kelurahan atau juga operator Dinsos.

Adapun bagi masyarakat dapat mengunjungi aplikasi cek bansos dan menghubungi call center yang telah disediakan.

"Sementara yang untuk masyarakat umum kita buka aplikasi cek bansos yang bisa digunakan oleh masyarakat luas, kami juga membuka call center 021-171 dan juga ada WA center call 08877-171-171 yang ini kemudian kita teruskan nanti kepada BPS untuk dilakukan verifikasi validasi dan juga pemeringkatan," tandasnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan memulai kembali penyaluran bantuan sosial (bansos) pada bulan April 2026.

Bansos Kemensos merupakan program bantuan pemerintah melalui Kementerian Sosial yang berupa uang, barang, atau jasa kepada masyarakat miskin atau rentan agar bisa memenuhi kebutuhan dasar hingga meningkatkan kesejahteraan.

Pada tahun 2026 sendiri, masyarakat akan menerima pencairan sejumlah jenis bansos mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN), dan bantuan pangan berupa beras 10 kg.

Untuk bansos PKH dan BPNT pada bulan April 2026 diketahui termasuk ke dalam penyaluran tahap 2. Untuk mempersiapkan diri, berikut ini informasi terkait jadwal dan cara cek bansos Kemensos pada bulan April 2026.

Jadwal Penyaluran Bansos Kemensos Tahun 2026

Berdasarkan jenisnya, bansos yang disalurkan Kemensos memiliki waktu penyaluran yang berbeda-beda. Berikut ini daftar dan jadwal jenis bansos Kemensos yang cair pada bulan April 2026.

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Untuk penyalurannya, bansos PKH dilaksanakan dalam empat tahap. Bulan April 2026 menandakan pencairan bansos PKH memasuki tahap ke-2 (April-Juni). Namun, dalam penyalurannya tidak ada tanggal pasti untuk setiap daerah. Penyaluran ini akan dilaksanakan secara bertahap.

Selanjutnya, dilansir dari laman Bisnis, penerima PKH ini meliputi ibu hamil, anak usia dini, peserta didik, lanjut usia, serta penyandang disabilitas berat. Adapun besaran bantuan yang diberikan sebagai berikut.

Ibu hamil: Rp3.000.000 per tahun (Rp750.000 per tahap)

Anak usia dini: Rp3.000.000 per tahun (Rp750.000 per tahap)

Siswa SD: Rp900.000 per tahun (Rp225.000 per tahap)

Siswa SMP: Rp1.500.000 per tahun (Rp375.000 per tahap)

Siswa SMA: Rp2.000.000 per tahun (Rp500.000 per tahap)

Penyandang disabilitas berat: Rp2.400.000 per tahun (Rp600.000 per tahap)

Lanjut usia: Rp2.400.000 per tahun (Rp600.000 per tahap)

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Sama seperti PKH, pencairan BPNT juga akan dilaksanakan dalam empat tahap dengan bulan April memasuki tahap ke-2 (April-Juni). Untuk tahun 2026, penerima BPNT akan difokuskan pada masyarakat yang berada pada kelompok desil 1-4. Melalui bantuan ini, Pemerintah memberikan bantuan berupa saldo elektronik sebesar Rp200.000 setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan pangan.

3. Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan pendidikan yang berupa dana tunai untuk siswa dari keluarga kurang mampu. Adapun tujuan dari bantuan ini adalah untuk mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah dan menarik siswa yang putus sekolah agar bisa kembali melanjutkan pendidikan. Penyaluran bantuan ini akan dikirimkan langsung ke rekening Simpanan Pelajar (SimPel) pada bank penyalur. Terkait besaran dana bantuan, berikut ini rinciannya:

SD/sederajat: Rp450.000

SMP/sederajat: Rp750.000

SMA/SMK/sederajat: hingga Rp1.800.000

4. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN)

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) merupakan program yang memberikan subsidi penuh terhadap iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Untuk bantuan ini, Pemerintah menanggung iuran sebesar Rp42.000 per bulan menggunakan APBN. Dengan adanya bantuan ini, penerima PBI JKN akan memperoleh layanan kesehatan tanpa biaya di fasilitas yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

5. Bantuan pangan berupa beras 10 kg

Bantuan pangan berupa beras 10 kg merupakan bantuan yang diberikan Pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan dengan bentuk beras sebanyak 10 kg. Pada tahun 2026, diketahui bahwa Pemerintah akan mengalokasikan bantuan beras hingga 720.000 ton. Terkait penyalurannya, bantuan ini disebut tidak akan disalurkan setiap bulan, melainkan hanya pada periode tertentu sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

Cara Cek Bansos Kemensos Bulan April 2026

Cara Cek Melalui Laman Resmi

1. Buka laman resmi cekbansos.kemensos.go.id

2. Masukkan NIK yang sesuai dengan KTP

3. Masukkan kode captcha yang muncul

4. Klik “Cari Data”

5. Informasi terkait status penerimaan, jenis bansos, dan desil keluarga akan muncul di layar Anda.

Cara Cek Melalui Aplikasi

Selain laman resmi, penerima bansos juga mengecek hasil penyaluran menggunakan aplikasi Cek Bansos. Berikut ini cara melihat hasil penyaluran bansos dengan aplikasi.

Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Google Play Store atau App Store

1. Buat akun atau Login ke akun yang telah dibuat sebelumnya

2. Lakukan pendaftaran akun baru dengan melengkapi data diri, unggah foto KTP, dan swafoto.

3. Pilih menu Profil untuk melihat status bantuan.

Bisnis.com, JAKARTA — Meski penerimaan iuran terus meningkat, keuangan BPJS Kesehatan masih menghadapi tekanan akibat lonjakan biaya klaim yang tumbuh lebih tinggi.

Teranyar, pada Februari 2026 pendapatan iuran Rp29,26 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatan mencapai Rp32,73 triliun. Alhasil, ada selisih Rp3,47 triliun yang menyebabkan beban terhadap pendapatan atau rasio klaim membengkak jadi 111,86%.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar tidak menampik bahwa saat ini posisi keuangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus memburuk. Sejak 2013 hingga Februari 2026 rasio klaim selalu di atas 100%, artinya pembiayaan lebih tinggi daripada pendapatan iuran. Padahal, pendapatan JKN utamanya dari pendapatan iuran.

“Jadi mau enggak mau untuk mengatasi rasio klaim di atas 100% yaitu kenaikan iuran. Kenaikan iuran itu memang harus dilakukan untuk PBI saja, penerima bantuan iuran. Sementara itu, untuk yang mandiri itu jangan dinaikkan dulu sampai ekonomi pulih,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (10/4/2026).

Terlebih, lanjutnya, saat ini ada ancaman harga bahan bakar minyak (BBM) tinggi, sehingga akan memengaruhi daya beli masyarakat. Sebab itu, kenaikan iuran untuk mendukung JKN menjadi sebuah keniscayaan.

Timboel meneruskan dari sisi regulasi yang ada di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan pada Pasal 38 ayat (1), besaran iuran ditinjau paling lama dua tahun sekali.

“Tapi sekarang kan dari 2020 sampai sekarang sudah 6 tahun enggak naik-naik,” sebutnya.

Dia menyoroti dari fakta yang ada, keuangan BPJS Kesehatan kini sudah mengarah kepada defisit total atau sama seperti periode 2014-2019 lalu. Sebab itu, harus ada besaran iuran yang dinaikkan misalnya Penerima Bantuan Iuran (PBI) dulu.

“Kalau Pekerja Penerima Upah [PPU] kan dia naik setiap tahun karena upah minimum naik walaupun 5%-nya tetap, nah peserta mandiri jangan dulu. Yang harus dilakukan adalah menghapus tunggakan iuran betul yang dijanjikan sejak Oktober 2025 yang sampai saat ini enggak dijalan-jalanin,” singgungnya.

Menurutnya, dengan dihapusnya tunggakan maka masyarakat atau peserta mandiri yang mau bayar iuran sudah tidak lagi terkendala dengan tunggakannya, sehingga bisa lagi membayar setiap bulannya dengan normal.

Lebih lanjut, Timboel menyoroti dana Rp20 triliun yang merupakan suntikan dana dari pemerintah ada baiknya digunakan sebagai kenaikan iuran PBI. Sementara, untuk yang penghapusan tunggakan ditujukan pada peserta mandiri supaya tidak lagi terkendala oleh tunggakan iuran dan bisa kembali bayar seperti biasanya.

“Nah, itu yang untuk meningkatkan pendapatan iuran, sehingga bisa menurunkan tingkat rasio klaim,” tegasnya.

Senada, praktisi jaminan kesehatan Hasbullah Thabrany menilai rasio klaim tahunan terus naik dan di atas 100% karena tidak ada penyesuaian iuran setiap dua tahun sekali. Padahal, biaya klaimnya semakin tinggi.

“Dan secara jujur memang sejak awal saya sampaikan iuran PBI kalau sekarang ini harusnya Rp70.000 per kapita per bulan dan juga kelas tiga sebesar itu harusnya sama, ya, yang sampai saat ini sejak tahun 2000 tidak dinaikkan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (10/4/2026).

Hasbullah menekankan yang bisa menaikkan iuran adalah pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres). Namun, dia menilai ada conflict of interest sehingga kenaikan iuran tidak pernah dilakukan selama 6 tahun terakhir.

Oleh karena itu, menurutnya jika kenaikan iuran tidak dilakukan pemerintah maka keuangan BPJS Kesehatan akan defisit. Meskipun, kondisi saat ini masih dapat ditopang oleh cadangan dana yang terbentuk selama pandemi Covid-19 karena klaimnya menurun.

“Tapi ini berbahaya kalau dibiarkan terus. Jadi pemerintah harusnya tahun ini sudah membayar iuran untuk PBI Rp70.000 per orang per kapita, bukan Rp42.000. Kelas 3 harusnya juga sudah sebesar itu, sehingga pemerintah mau subsidi yang PBPU, ya silakan PBPU suruh bayar Rp40.000, subsidi Rp30.000, boleh,” jelasnya.

Dia optimistis bahwa kemampuan masyarakat untuk membayar iuran itu sebenarnya ada. Yang penting adalah pemerintah harus bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa pembiayaan JKN perlu didukung melalui semangat gotong royong.

“Jangan dininabobokan rakyat, dibuat rakyat, pokoknya nunggu segala macam dibayarin pemerintah. Rakyat harus dididik bahwa ada hak, ada kewajiban. Kalau cuma dengar dari suara-suara jangan dipakai dulu, cek dulu. Kalau orang ditanya mau bayar naik iuran, pasti maunya sih enggak naik, tapi apa akibatnya harus dijelaskan,” tegas Hasbullah.