Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan alias BPJS Kesehatan mengungkapkan rencana kenaikan tarif iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih dalam pembahasan.

Hal ini dipaparkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron ketika ditemui di gedung DPR RI selepas rapat dengan Panja JKN, Komisi IX DPR RI, Kamis (13/11/2025).

"Yang jelas itu kan masih dibicarakan, ya. Yang jelas, masyarakat kita ini tentu harus perhatian terhadap kesehatan," tegasnya.

Dia menegaskan bahwa masalah kesehatan masyarakat hal yang penting dan hal ini membutuhkan alokasi dana khusus dari masyarakat.

"Bahwa kesehatan itu penting, ya. Orang bijak mengatakan, Kesehatan bukan segala-galanya, tanpa kesehatan segalanya tidak ada artinya. Sehingga kita harus mengalokasikan uang kita, Tidak hanya untuk hal-hal lain, tapi kesehatan harus kita prioritaskan," paparnya.

Dalam rapat dengan Komisi XI, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan iuran BPJS Kesehatan harus terus dikaji agar layanan kesehatan bisa berkelanjutan.

"Harus dikaji terus untuk menjaga sustainability dari kemampuan BPJS dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Maka kita bersama mengatakan bahwa iuran sangat-sangat murah dan menguntungkan bagi kesehatan masyarakat," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Budi menyarankan agar BPJS Kesehatan hanya fokus kepada masyarakat kelas bawah. Sementara masyarakat kaya diarahkan untuk menggunakan asuransi swasta. Selain itu, juga terus dilakukan pembicaraan untuk penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

"Kita juga ingin sistem mekanisme iuran dibikin seefisien mungkin. di mana standar kelas rawat inap standar. Maksudnya apa, supaya ya sudah BPJS fokus di bawah aja. Saya bilang nggak usah cover yang kaya kaya, yang kaya kelas 1 biarin diambil swasta," kata Menkes.