Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan enam strategi utama untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat pada arus mudik dan arus balik Lebaran 2026.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar mengungkapkan enam strategi tersebut antara lain memastikan seluruh jalan nasional dalam kondisi mantap, mengidentifikasi lokasi rawan bencana, serta menyiapkan Disaster Relief Unit (DRU).

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan posko dan tim tanggap bencana di titik rawan, memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), memfungsionalkan tambahan ruas jalan tol, menyiapkan tempat istirahat dan pelayanan (TIP) operasional dan fungsional, serta menerapkan diskon tarif tol. Kementerian PU juga akan terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Terakhir Kementerian PU juga menyediakan mikrosite jalur lebaran yang berisikan informasi bagi para pemudik Lebaran 2026,” kata Roy dalam Media Gathering Persiapan Mudik Lebaran 2026 di Pendopo Kementerian PU, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Roy menjelaskan strategi pertama adalah memastikan seluruh jalan nasional berada dalam kondisi mantap, bebas dari lubang, serta dilengkapi fasilitas pendukung jalan yang berfungsi baik.

Sebagai informasi, panjang jalan nasional non-tol saat ini mencapai 47.603 kilometer dengan tingkat kemantapan 93,50%, sementara panjang jalan tol mencapai 3.115 kilometer yang tersebar di seluruh Indonesia.

Roy menambahkan akses penyeberangan Jawa–Sumatra juga menjadi perhatian utama Kementerian PU karena menjadi tulang punggung arus logistik dan mobilitas masyarakat saat mudik Idulfitri. Akses tersebut meliputi jalan menuju Pelabuhan Merak, Pelabuhan BBJ, Pelabuhan Ciwandan, serta Pelabuhan Bakauheni di Lampung.

Ruas-ruas tersebut ditargetkan berfungsi optimal H-10 Lebaran agar mampu melayani arus mudik maupun arus balik pada Lebaran 2026.

Roy mengatakan Kementerian PU juga memberikan perhatian pada koridor utama jalur Lebaran seperti jalur Pantura Jawa, jalur utama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta jalur lintas tengah Pulau Jawa.

Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan jalan dan penambalan lubang di seluruh jalur mudik selesai H-10 Lebaran guna mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik.

Selain itu, pemerintah juga memastikan kondisi jalur tetap aman dilalui pascabencana. Di provinsi seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Kementerian PU memastikan seluruh ruas jalan nasional dapat dilalui atau fungsional pada H-10 Lebaran.

Sebagai contoh di Aceh, Jembatan Krueng Teungku dan Krueng Meureudu yang sebelumnya putus akibat bencana kini telah difungsionalkan kembali sehingga dapat dilalui kendaraan.

“Kami sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan jalur alternatif yang diusulkan nanti akan dibahas bersama dengan Forum Lalu Lintas agar di jalur tersebut tidak terjadi kemacetan yang cukup parah pada saat lonjakan arus mudik maupun arus balik lebaran nantinya,” kata Roy.

Roy mengatakan sejumlah kejadian bencana dalam beberapa minggu terakhir juga telah ditangani, seperti banjir di akses Jalan Pelabuhan Ciwandan, longsor di Jalan Nasional Trenggalek–Ponorogo, angin puting beliung di Jalan Raya Sambong–Batang, serta jalan amblas di Jalan Nasional Soleh Iskandar, Bogor.

Seluruh titik tersebut kini telah ditangani dan kembali fungsional untuk mendukung arus mudik dan balik Lebaran 2026. Strategi kedua adalah mengidentifikasi lokasi rawan longsor dan banjir pada ruas jalan nasional di seluruh Indonesia serta menyiapkan DRU berupa alat berat, material, dan tim pendukung.

Berdasarkan informasi BMKG, periode Lebaran 2026 diperkirakan didominasi curah hujan sedang hingga tinggi. Kementerian PU telah mengidentifikasi lebih dari 807 titik rawan banjir, 1.641 titik rawan longsor, serta 15 titik rawan rob di jalan nasional non-tol.

Roy mengatakan data tersebut menjadi dasar penempatan DRU, posko, serta langkah penanganan cepat di lapangan. Kementerian PU menyiapkan 1.461 unit DRU di sepanjang jalan nasional non-tol di luar tambahan unit akibat bencana di Sumatra.

Peralatan tersebut mencakup excavator, loader, dump truck, motor grader, dan berbagai alat berat lainnya. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan material darurat seperti jembatan Bailey, bronjong, sandbag, geotekstil, hingga campuran aspal cepat yang tersebar di berbagai wilayah.

“Ini memastikan penanganan kerusakan dapat dilakukan tanpa menunggu suplai tambahan,” katanya.

Roy menambahkan Kementerian PU juga menyediakan 496 posko dan tim tanggap bencana di seluruh Indonesia untuk mengantisipasi kondisi darurat di titik rawan bencana. Posko tersebut akan beroperasi mulai 11 Maret hingga 1 April 2026 sebagai pusat koordinasi dan pelayanan cepat terhadap gangguan lalu lintas.

Selain itu, Kementerian PU juga mengidentifikasi 249 titik rawan kemacetan dan 187 titik rawan kecelakaan di ruas jalan nasional non-tol. Khusus di Pulau Jawa, beberapa titik yang menjadi perhatian antara lain Jalan Raya Cilegon–Merak, kawasan Bypass Cilegon, serta beberapa ruas lainnya yang kerap mengalami kemacetan berulang.

Strategi keempat adalah memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta menyiapkan tambahan ruas tol operasional dan fungsional.

Saat ini terdapat 76 ruas jalan tol sepanjang 3.115 km yang telah beroperasi dengan 136 TIP serta 189 SPKLU untuk mendukung kendaraan listrik selama periode Lebaran 2026.

Roy mengatakan pihaknya juga telah meminta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) melakukan berbagai langkah peningkatan layanan seperti memastikan drainase dan jembatan dalam kondisi baik, memastikan sistem transaksi gerbang tol berfungsi, menyiagakan petugas untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, memasang lampu penerangan dan rambu peringatan, hingga menyiapkan posko kesehatan, toilet portable, dan mobil toilet.

Untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran, pemerintah menyiapkan 10 ruas tol fungsional sepanjang 291,13 km. Rinciannya yaitu 3 ruas di Sumatra sepanjang 90,73 km, 1 ruas di Kalimantan sepanjang 52,37 km, dan 6 ruas di Jawa sepanjang 148,03 km.

Dari ruas tol fungsional tersebut juga disiapkan 15 TIP fungsional tambahan di Sumatra dan Jawa yang dapat digunakan secara terbatas oleh pengguna jalan.

Roy mengatakan terkait pemberian diskon tarif tol, besarannya ditetapkan sebesar 30% berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penetapan tersebut juga mempertimbangkan keseragaman diskon dengan moda transportasi lain seperti kereta api dan kapal penyeberangan.

“Terdapat total 29 ruas tol yang akan memberlakukan potongan tarif,” kata Roy.

Strategi kelima adalah memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi seperti Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, Korps Lalu Lintas, BMKG, BUJT, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Sebagai bagian dari kebijakan bersama, pemerintah juga menerapkan pembatasan operasional angkutan barang pada 13–29 Maret 2026. Selain itu, seluruh pekerjaan konstruksi di sekitar ruang manfaat jalan dihentikan mulai 11 Maret hingga 1 April 2026.

Terakhir, Kementerian PU meluncurkan mikrosite khusus mudik melalui situs mudik.pu.go.id untuk mendukung program Mudik Nyaman Bersama.

Mikrosite tersebut menyediakan berbagai informasi penting secara real time, sehingga pemudik dapat mengakses data secara akurat dan praktis. Fitur yang tersedia antara lain peta tematik jalur mudik, peta curah hujan, perencanaan perjalanan, informasi CCTV, kanal berita, hingga layanan call center 24 jam.

BOGOR - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bogor didorong memperkuat kontribusi nyata di tengah masyarakat. Hal ini mengemuka dalam puncak peringatan Harlah NU ke-100 tingkat Kota Bogor di Balai Kota, Minggu 1 Februari 2026.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi menekankan, eksistensi NU tidak hanya diukur dari seremonial. Namun sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh warga, khususnya kaum Nahdliyin. Prabowo Batal Hadir di Peringatan Harlah 100 Tahun NU, Ini Alasannya

"PR penting setelah rangkaian Harlah ini adalah bagaimana keberadaan NU bisa dirasakan langsung oleh warga Kota Bogor. Pengurus harus merancang program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat," ujar pria yang akrab disapa Kiwong.

Selain aspek sosial, Kiwong juga menyoroti dua poin krusial bagi kepengurusan PCNU kedepan. Pertama, penguatan ideologi. PCNU diharapkan konsisten menyebarluaskan ajaran Ahlusunnah wal Jama’ah sebagai benteng ideologi di Kota Bogor.

Kedua, mitigasi bencana. Ia memberikan apresiasi khusus atas pengukuhan Satgas Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU Kota Bogor. Tutup Akhir Tahun 2025, DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Terkait kehadiran satgas baru, politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berpesan agar para personel terus meningkatkan kapasitas teknis dan memperluas jaring relawan. "Bagi satgas yang bertugas, teruslah asah kemampuan dan pengetahuan tentang kebencanaan. Selain itu, lakukan rekrutmen personel sosial sebanyak-banyaknya agar dampak manfaatnya semakin luas," tandasnya.

Bisnis.com, GRESIK - Pertamina Patra Niaga melalui unit operasinya, Bitumen Plant Gresik (BPG), melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertajuk Kelurahan Lumpur Tanggap Bencana di Kelurahan Lumpur, Kabupaten Gresik. Program ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, khususnya banjir rob dan kebakaran.

Kegiatan dalam program tersebut meliputi Sosialisasi Tanggap Kebencanaan serta Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang diikuti oleh masyarakat Kelurahan Lumpur. Sosialisasi tanggap kebencanaan dilaksanakan bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Gresik, guna memberikan pemahaman mengenai potensi risiko bencana di lingkungan sekitar. Sementara itu, pelatihan penggunaan APAR diberikan oleh Tim HSSE Bitumen Plant Gresik, dengan tujuan membekali warga dengan keterampilan penanganan awal kebakaran secara aman dan tepat.

Operation Head Bitumen Plant Gresik, Indra Gunawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat budaya keselamatan tidak hanya di lingkungan operasional, tetapi juga di masyarakat sekitar.

“Melalui program Kelurahan Lumpur Tanggap Bencana, kami ingin berkontribusi kepada masyarakat yaitu dengan memiliki pemahaman dan keterampilan dasar dalam menghadapi kondisi darurat, khususnya kebakaran dan potensi bencana lingkungan di wilayah pesisir. Harapannya, warga dapat lebih sigap dan mampu melakukan penanganan awal secara tepat saat bencana terjadi,” ujarnya

Kelurahan Lumpur merupakan wilayah yang memiliki potensi terhadap berbagai jenis bencana, sehingga peningkatan kapasitas masyarakat menjadi langkah penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Program ini diharapkan dapat menumbuhkan kesiapsiagaan warga dalam menghadapi kondisi darurat, sekaligus meminimalkan dampak yang ditimbulkan akibat bencana.

Lurah Lumpur, Eka Prapangasta, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan kegiatan tersebut. “Mengingat banyaknya bencana yang telah kita rasakan dan wilayah kita yang sangat potensial terhadap berbagai bencana, kegiatan ini penting untuk diperhatikan. Kebakaran adalah sesuatu yang tidak diinginkan, tetapi harus dipersiapkan. Ilmu ini pasti akan dibutuhkan suatu saat nanti. Tetap berdoa agar tidak terjadi apa-apa, namun kita harus punya bekal dan keterampilan yang terasah. Harapannya ke depan dapat dilanjutkan hingga simulasi kebakaran. Terima kasih kepada Pertamina Patra Niaga – Bitumen Plant Gresik atas pengenalan penanganan bencana dan penggunaan APAR yang benar,” ungkapnya.

Pada kesempatan terpisah, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Pertamina Patra Niaga dalam menjalankan program TJSL yang berfokus pada penguatan ketahanan masyarakat di wilayah sekitar operasi perusahaan.

“Pertamina Patra Niaga secara konsisten mendorong pelaksanaan program TJSL yang berdampak langsung bagi masyarakat, salah satunya melalui peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Program Kelurahan Lumpur Tanggap Bencana ini diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif, memperkuat kolaborasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta mendukung upaya pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan,” jelas Ahad.

Melalui pelaksanaan program Kelurahan Lumpur Tanggap Bencana, Pertamina Patra Niaga berharap dapat terus berkontribusi dalam memperkuat ketangguhan masyarakat di wilayah operasional perusahaan. Ke depannya, Pertamina terus berkomitmen untuk melanjutkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadirkan program TJSL yang berkelanjutan, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan keselamatan serta kualitas hidup masyarakat.*

TAPANULI UTARA - Dalam rangka tanggap darurat bencana longsor dan banjir di Sumatera Utara, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan PT Hutama Karya (Persero) membuka kembali akses jalan yang terdampak. Kemudian, memastikan konektivitas antarwilayah tetap terjaga demi kelancaran aktivitas masyarakat.

Aksi cepat tanggap Kementerian PU bersama Hutama Karya telah berjalan sejak awal Desember 2025 yang masih berlangsung hingga saat ini untuk membantu warga terdampak agar dapat beraktivitas normal kembali.

Di Sumatera Utara, Hutama Karya dipercaya Kementerian PU menangani satu paket tanggap darurat sektor Bina Marga yaitu ruas Tarutung–Sibolga mencakup wilayah Adiankoting, Meranti, Simpang 3 Rampa, Mardame, Pagaran Lambung II, Dolok Nauli, hingga Kecamatan Sitahuis.

Ruas ini merupakan jalur strategis yang menghubungkan wilayah Tapanuli Utara, sebagian Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan sekitarnya dengan Kota Sibolga dan sekitarnya. Ruas akses jalan yang dilakukan pemulihan aksesnya tersebut memiliki total panjang 69 Km dengan 72 personel hingga saat ini.

Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Mardiansyah mengatakan, percepatan penanganan menjadi prioritas dalam kondisi darurat. “Dalam situasi darurat, Kementerian PU bergerak cepat bersama Hutama Karya untuk mengambil mobilisasi personel dan peralatan ke lokasi terdampak untuk membuka kembali akses jalan. Langkah ini dilakukan agar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik dapat kembali berjalan secara bertahap,” ujarnya, Senin (12/1/2026).

Seiring dengan berjalannya penanganan tanggap darurat, akses pada ruas Tarutung–Sibolga kini berangsur pulih dan dapat kembali dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kondisi ini memberikan manfaat langsung, khususnya dalam mendukung mobilitas harian, aktivitas ekonomi, serta kelancaran distribusi kebutuhan pokok di wilayah terdampak.

“Penanganan darurat ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Hutama Karya dalam memperkuat ketahanan infrastruktur jalan di wilayah rawan bencana,” kata Mardiansyah.

Pembukaan kembali akses menjadi langkah awal sebelum dilakukan penanganan yang lebih permanen dan terus diikuti koordinasi bersama pemerintah untuk memastikan infrastruktur jalan di Sumatera Utara semakin aman serta andal.

Bank Mandiri berkolaborasi dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia membangun lima jembatan bailey untuk memulihkan konektivitas wilayah yang terisolasi akibat banjir dan tanah longsor di Sumatra. Langkah ini menjadi respons cepat terhadap kebutuhan mendesak masyarakat di daerah bencana.

Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, menjelaskan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan langkah strategis untuk menyediakan solusi konektivitas yang cepat dan efektif. Keberadaan jembatan sementara ini diproyeksikan menjadi penghubung vital sebelum infrastruktur permanen kembali dibangun oleh pemerintah.

Kerja sama Bank Mandiri dan Kemhan mencerminkan kolaborasi lintas sektor dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah terdampak bencana. Jembatan bailey dipilih karena karakteristiknya yang adaptif, relatif cepat dipasang, serta dapat dipindahkan sesuai kondisi lapangan, sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh warga.

"Sinergi ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mempercepat penanganan bencana. Jembatan Bailey dipilih karena instalasinya relatif cepat dan sangat sesuai untuk kondisi wilayah terdampak, sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/1).

Riduan menambahkan, pembangunan jembatan tersebut diharapkan menjadi penghubung penting bagi mobilitas masyarakat, distribusi bantuan, serta akses ke berbagai layanan publik. Dengan terbukanya kembali jalur transportasi, proses pemulihan sosial dan ekonomi di daerah terdampak diharapkan dapat berlangsung lebih optimal dan berkelanjutan.

Sebagai informasi, selain pembangunan jembatan Bank Mandiri juga terus menjalankan respons kemanusiaan berkelanjutan. Sejak akhir November hingga pertengahan Desember 2025, perseroan telah menyalurkan dan menyiapkan lebih dari 288.889 paket bantuan ke wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Bantuan tersebut mencakup kebutuhan dasar masyarakat terdampak, termasuk logistik, layanan kesehatan, serta dukungan penunjang lainnya. Konsistensi dukungan tersebut juga terlihat dari keterlibatan Bank Mandiri dalam pembangunan 600 unit Hunian Danantara (Huntara) di Kabupaten Aceh Tamiang pada awal tahun.

Di sisi lain, Bank Mandiri kembali mengirimkan Relawan Mandiri Tanggap Bencana untuk melanjutkan pendampingan langsung kepada masyarakat di lapangan, termasuk di Kabupaten Gayo Luwes. Para relawan yang berasal dari berbagai unit bisnis dan kantor wilayah, termasuk dari Mandiri Emergency Response Unit (Team MERU) Mandiri Club.

Para relawan ini tidak hanya terlibat dalam distribusi bantuan, tetapi juga mendukung operasional posko tanggap bencana. Peran tersebut mencakup pengelolaan dapur umum, layanan kesehatan, pendidikan darurat, serta pendampingan pemulihan psikososial bagi warga terdampak.

Bisnis.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkapkan bahwa lebih dari 8 juta orang telah masuk ke wilayah Jawa Tengah pada momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Pada 20-31 Desember 2025 sudah 8,6 juta masyarakat tumplek blek ke wilayah Jawa Tengah," kata Luthfi, dikutip Jumat (2/1/2026).
Luthfi menyebut, Jawa Tengah menjadi daerah yang paling banyak dituju oleh pemudik. Bahkan, jumlahnya nyaris melampaui prediksi Kementerian Perhubungan yang memperkirakan ada 8,7 juta masyarakat yang bergerak di wilayah Jawa Tengah.
Tingginya jumlah penduduk yang melakukan mobilisasi dari dan menuju Jawa Tengah pada momen Nataru itu direspon Luthfi dengan langkah pengamanan. 10.112 personel TNI dan Polri, serta tambahan personel dari Satpol PP dikerahkan.

Mereka tersebar di pos terpadu, pos pelayanan, dan pos pengamanan, serta di gereja-gereja, objek wisata, dan jalur-jalur rawan kemacetan.
Sementara terkait pantauan malam pergantian tahun baru, dari 35 kabupaten/kota di wilayahnya, sebanyak 17 kabupaten/kota menyelenggarakan car free night (CFN) pada malam pergantian tahun. Peringatan tahun baru digelar setidaknya di 101 titik.
"Terima kasih kepada Kapolda dan Pangdam serta seluruh stakeholder yang telah memberikan pelayanan masyarakat selama libur Nataru. Semoga Jawa Tengah tetap kondusif agar semua kegiatan berjalan lancar," kata Luthfi.
Pada perkembangan lain, Luthfi menyampaikan bahwa 1.400 desa tanggap bencana telah disiapkan untuk mengantisipasi curah hujan tinggi saat Nataru, sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

"Ini kami lakukan berdasarkan pengalaman kejadian di Cilacap dan Banjarnegara. Sampai saat ini tidak ada kejadian menonjol terkait bencana longsor dan banjir. Kemarin kami juga sudah lakukan pengecekan bersama Kapolda terkait kejadian yang viral di Guci, Kabupaten Tegal, yang sekarang sudah membaik," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilarang menggunakan kendaraan dinas selama libur Nataru.

“Secara ketentuan sudah ada aturannya, bahwa di luar kedinasan tidak boleh menggunakan kendaraan plat merah. Seharusnya sudah dipahami oleh teman-teman," kata Sumarno pada Selasa (30/12/2025) lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Bank Mandiri terus mempertegas komitmennya sebagai BUMN dan mitra strategis pemerintah dalam mendukung upaya penanganan dan pemulihan bencana Sumatra.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif perseroan dalam program BUMN Peduli untuk pembangunan Rumah Hunian Danantara (Huntara) di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Pembangunan Huntara ini bukti kehadiran dan kolaborasi BUMN melalui program yang diorkestrasi Danantara Indonesia serta BP BUMN, sebagai upaya mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana.

Melalui kolaborasi lintas instansi ini, fokus utama diarahkan pada penyediaan hunian layak, bermartabat, aman dan memenuhi standar untuk tempat tinggal sebagai wujud kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak.

Peninjauan pembangunan Huntara dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto yang didampingi Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria, serta jajaran direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan Huntara.

Termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), BUMN Karya, PLN, Telkomsel, dan PT Perkebunan Nusantara. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menegaskan tujuan negara adalah secepatnya bekerja untuk meringankan penderitaan masyarakat.

“Danantara Indonesia membuktikan kita bisa membangun 600 hunian, semua pihak telah bekerja dengan gemilang, dengan cepat,” ujar Presiden Prabowo di Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1/2026).

Menurut CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, capaian pembangunan Huntara hingga awal tahun ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi lintas pihak, terutama peran aktif BUMN dalam mendukung proses pelaksanaan di lapangan.

Ia menuturkan target pembangunan Huntara di Aceh Tamiang telah ditetapkan sejak awal, dan progres hingga 1 Januari 2026 menunjukkan komitmen kuat seluruh pihak untuk menepatinya.

“Target pembangunan Huntara di Aceh Tamiang ditetapkan secara jelas sejak awal dan capaian hingga 1 Januari 2026 menunjukkan komitmen kuat seluruh pihak untuk menepatinya. BUMN bergerak cepat, bekerja di lapangan dalam kondisi yang tidak mudah, untuk memastikan masyarakat segera mendapatkan hunian yang layak,” jelasnya.

Dony Oskaria, COO Danantara Indonesia menyoroti disiplin eksekusi dan intensitas kerja BUMN dalam mengejar target waktu yang ketat.

“Pembangunan Huntara dilakukan dalam rentang waktu sangat terbatas. BUMN bekerja dengan intensitas tinggi, melakukan percepatan konstruksi, pengadaan material, hingga pengawasan mutu secara simultan agar target tercapai sebelum awal tahun,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Ari Rizaldi menyampaikan, keterlibatan Bank Mandiri dalam pengadaan Huntara Aceh Tamiang merupakan wujud sinergi nasional BUMN dalam memastikan kehadiran negara dirasakan secara nyata oleh masyarakat terdampak bencana.

“Di bawah koordinasi Danantara Indonesia, sinergi lintas BUMN termasuk Bank Mandiri, saat ini tengah mengakselerasi pembangunan total 600 unit Huntara secara nasional. Kami percaya, sinergi lintas BUMN kunci untuk memastikan proses pemulihan berjalan lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan,” ujar Ari.

Selain itu, Danantara Indonesia lewat sinergi lintas BUMN turut memastikan, pembangunan akan terus dirampungkan dengan target 15 ribu unit dalam tiga bulan ke depan, guna memastikan hunian layak sementara dapat segera tersedia bagi keluarga yang terdampak secara langsung.

Lebih lanjut, Ari menambahkan peran Bank Mandiri tidak hanya terbatas pada dukungan pembangunan fisik, juga menjadi bagian dari upaya menyeluruh dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.

“Sebagai agen pembangunan, Bank Mandiri berkomitmen terus mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana melalui berbagai inisiatif sosial dan ekonomi, termasuk pendampingan usaha serta akses layanan keuangan yang inklusif,” tambahnya.

Proyek pembangunan Huntara di Aceh Tamiang ini merupakan hasil kolaborasi sejumlah BUMN yang dikoordinasikan oleh PT Hutama Karya di bawah naungan Danantara Indonesia.

Setiap unit dirancang dengan standar kelayakan huni dan mengikuti konsep modular untuk memastikan kecepatan dan kualitas pembangunan, serta dilengkapi fasilitas sosial pendukung.

Fasilitas pendukung meliputi dua kasur per unit, lemari, kipas angin, akses listrik dan Wi-Fi gratis, MCK komunal terpisah guna memastikan standar sanitasi, serta fasilitas umum seperti klinik kesehatan dan taman bermain anak untuk mendukung pemulihan sosial warga.

Melalui sinergi dan akselerasi pembangunan Huntara ini, Bank Mandiri berharap dapat berkontribusi nyata dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana, sekaligus memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan yang adaptif dan responsif dalam menghadirkan negara di tengah masyarakat.

Berangkatkan 20 Relawan Mandiri Tahap 2

Sejalan dengan inisiatif tersebut, Bank Mandiri juga telah menugaskan 20 Relawan Mandiri Tanggap Bencana untuk melanjutkan pendampingan warga terdampak bencana di Kabupaten Gayo Lues dan sejumlah wilayah lain di Provinsi Aceh.

Para relawan berasal dari lintas unit bisnis dan kantor wilayah, termasuk Mandiri Emergency Response Unit (Team MERU) Mandiri Club, dan menggantikan relawan tahap awal yang sebelumnya bertugas di wilayah tersebut.

Dalam kegiatan pendampingan, relawan membantu penyaluran bantuan logistik dan perlengkapan sekolah, serta mendukung operasional posko tanggap bencana.

Dukungan yang diberikan mencakup pengelolaan dapur umum, layanan kesehatan dasar, kegiatan belajar sementara bagi anak-anak, serta pendampingan psikososial bagi warga terdampak, agar proses penanganan bencana dapat berjalan lebih tertata.

“Seluruh upaya ini diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak melewati masa pemulihan dengan lebih tertata, sekaligus memulihkan kembali rasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari,” pungkas Ari.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) terus dipercepat menuju pada fase pemulihan. Hingga Kamis (1/1/2026), 23 Kabupaten/Kota di tiga provinsi tersebut telah menetapkan status Transisi Darurat.

"Untuk status kabupaten kota yang sudah berpindah ke transisi darurat itu 23 Kabupaten/Kota kemarin 22 saat ini bertambah satu," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Kamis (1/1/2026).

Dia menambahkan bahwa seiring penanganan pemulihan bencana alam, beberapa daerah saat ini dalam proses penetapan status transisi darurat. Ia mengatakan bahwa terdapat tujuh daerah yang tinggal menunggu penetapan status transisi darurat.

"Jadi kemarin ada tiga daerah yang dalam proses status transisi darurat, saat ini bertambah empat, menjadi tujuh Kabupaten/Kota, ada di Aceh satu, lima Sumatera Utara dan satu di Sumatera Barat," ujarnya.

Dia berharap, setiap harinya akan ada banyak daerah dari tiga provinsi tersebut yang mulai berpindah ke transisi darurat. Sebab perpindahan status dari tanggap darurat akan mengubah fokus penanganan yang dilakukan tim gabungan.

"Fase tanggap darurat yang berfokus pada aspek pencarian pertolongan distribusi logistik dan pemulihan akses transportasi komunikasi serta energi," ucap dia.

Bagi 23 daerah yang telah berstatus transisi darurat ke pemulihan, tim gabungan akan fokus pada perbaikan infrastruktur hingga pembagunan hunian untuk warga.

"Ini sudah mulai berpindah dan bergeser fokus atensinya kepada fase awal pemulihan dan rekonstruksi, pembersihan kawasan kemudian pembangunan hunian sementara dan hunian tetap maupun pencairan atau pembayaran dana tunggu hunian," ujarnya.

Berikut daftar daerah yang menetapkan status transisi darurat:

- Aceh

1. Aceh Tenggara

2. Aceh Selatan

3. Kota Subulussalam

4. Kota Langsa

5. Aceh Singkil

6. Kota Lhokseumawe

7. Aceh Besar (proses pengesahan SK)

- Sumatera Utara

1. Langkat

2. Kota Sibolga

3. Mandailing Natal

4. Batubara

5. Kota Padang Sidempuan

6. Deli Serdang

7. Kota Medan

8. Tapanuli Utara

9. Pakpak Bharat (proses SK)

10. Tapanuli Tengah (proses SK)

11. Tapanuli Selatan (proses SK)

12. Humbang Hasundutan (proses SK)

13. Nias Selatan (proses SK)

- Sumatera Barat

1. Kota Padang Panjang

2. Lima Puluh Kota

3. Pasaman

4. Solok

5. Padang Pariaman

6. Kota Pariaman

7. Pesisir Selatan

8. Kota Padang

9. Pasaman Barat

10. Tanah Datar (proses SK)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menetapkan regulasi terbaru yang memperluas dan menyederhanakan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk serta cukai atas impor barang kiriman hadiah atau hibah . Kebijakan ini menyasar barang-barang yang ditujukan untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, hingga penanggulangan bencana alam.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99 Tahun 2025, yang mencabut aturan lama (PMK 70/2012 dan PMK 69/2012). Aturan baru ini mulai berlaku efektif 60 hari setelah diterbitkan pada 29 Desember 2025.

"Untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, menyederhanakan proses bisnis dalam kegiatan importasi, memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan kepabeanan dan/atau cukai bagi penerima fasilitas, serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepabeanan dan/atau cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah," dikutip dari bagian menimbang PMK 99/2025, Selasa (30/12/2025).

Bantuan untuk Korban Bencana Tidak Kena Pajak



Berdasarkan Pasal 2 PMK 99/2025, pembebasan ini mencakup bea masuk reguler hingga bea masuk tambahan seperti anti dumping, imbalan, tindakan pengamanan (safeguard), hingga bea masuk pembalasan.

Fasilitas ini diberikan kepada badan atau lembaga non-profit yang bergerak di bidang-bidang tersebut. Khusus untuk kondisi darurat bencana, penerima bisa berupa pemerintah pusat/daerah serta lembaga internasional atau asing non-pemerintah.

Untuk mendapatkan pembebasan ini, lembaga pemohon harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dengan prosedur.

Rincian prosedur seperti dokumen wajib yang melampirkan rekomendasi pembebasan, salinan gift certificate atau MoU dari pemberi hibah, serta dokumen pendirian lembaga non-profit.

Kemudian memuat identitas pemohon (NPWP untuk badan), rincian jumlah/jenis/harga barang, pelabuhan pemasukan, serta detail teknis jika barang berupa kendaraan bermotor.

Terakhir, ada penelitian substansi oleh pihak Bea Cukai dilakukan paling lama 5 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap. Selanjutnya pemerintah akan melakukan pemantauan dan evaluasi (monitoring) secara berkala. Penerima fasilitas wajib menyampaikan laporan realisasi impor setelah barang diterima.

Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan atau barang digunakan tidak sesuai tujuan awal (misalnya dikomersialkan), penerima fasilitas diwajibkan membayar seluruh bea masuk dan cukai yang terutang serta akan dikenakan sanksi administrasi sesuai undang-undang yang berlaku.

Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat masuknya bantuan kemanusiaan dari luar negeri dan memastikan barang-barang sosial sampai ke masyarakat tanpa terbebani biaya fiskal yang tinggi.

Berikut rincian kategori barang yang berhak mendapatkan fasilitas:

Keperluan Ibadah Umum: Barang yang semata-mata digunakan untuk kegiatan keagamaan dari agama yang diakui di Indonesia.

Amal dan Sosial: Barang non-komersial untuk pemberantasan wabah, peningkatan kesehatan masyarakat, serta pendidikan dan kecerdasan bangsa.

Kebudayaan: Barang untuk meningkatkan hubungan kebudayaan antar negara.

Penanggulangan Bencana: Mencakup kondisi pra bencana, darurat bencana (siaga hingga pemulihan), serta tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

TAPANULI TENGAH - Universitas Indonesia (UI) melalui program Pengabdian Masyarakat (Pengmas) Hibah Dikti 2025 melaksanakan rangkaian Program Tanggap Bencana di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kegiatan berlangsung selama empat hari, 25–28 Desember 2025 dengan fokus memberikan pelayanan kesehatan fisik dan pendampingan psikososial bagi warga terdampak bencana banjir.

Program dilaksanakan di dua wilayah utama yaitu Dusun Sorkam Kiri dan Pasar Sorkam, serta melibatkan masyarakat dari empat desa yakni Sorkam Kiri, Sorkam, Sorkam Tengah, dan Sorkam Kanan. Sebanyak 470 kepala keluarga dari berbagai kelompok rentan termasuk ibu hamil, bayi, balita, anak-anak, dewasa, hingga lansia mendapatkan layanan kesehatan dan dukungan psikososial secara komprehensif.

Kegiatan ini diketuai Prof Dr Mustikasari berkolaborasi dengan kampus mitra posko, Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara (FKep USU).

Dalam layanan kesehatan fisik, Tim Pengabdi UI memberikan pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan ibu hamil termasuk pemantauan kondisi janin dan pemberian obat-obatan dasar sesuai kebutuhan.

Salah satu penerima layanan, Junia Marito (28), ibu hamil yang tinggal di Sorkam Kiri menceritakan pengalaman saat banjir yang sempat membuatnya sangat cemas. Dia terjebak selama 14 jam ketika banjir datang, sementara dia harus menjaga dua anaknya yang masih balita.

“Waktu banjir itu saya sempat terjebak 14 jam. Saya cemas kali soalnya saya bawa dua anak yang masih balita,” ujarnya.

Setelah mengikuti kegiatan, Junia menjalani pemeriksaan kesehatan dan kehamilan. “Tadi sudah diperiksa juga kesehatan sama kondisi kehamilan saya. Alhamdulillah sehat, jadi sekarang saya lebih tenang,” tambahnya.

Selain layanan fisik, Tim UI juga memberikan Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (DKJPS). DKJPS dilakukan setelah skrining menunjukkan sebagian warga mengalami ketakutan dan kecemasan pascabencana.

Mustikasari dari Research Cluster Disaster and Emergency Nursing mengatakan, kehadiran UI tidak hanya untuk merespons cepat, tetapi juga mendukung pemulihan masyarakat. “Bencana tidak hanya merusak fisik, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang dalam. Melalui Pengmas Hibah Dikti, kami ingin memastikan warga Sorkam mendapatkan dukungan yang tepat baik fisik maupun psikososial sehingga mereka dapat bangkit kembali,” ungkapnya.

Program ini turut bekerja sama dengan pemerintah daerah, puskesmas setempat, serta tokoh masyarakat di Sorkam agar pelayanan menjangkau kelompok yang membutuhkan. Warga mengaku terbantu, terutama kelompok rentan yang mengalami stres dan kesulitan mengakses fasilitas kesehatan setelah bencana.

Program Pengmas Hibah Dikti ini menjadi bukti kontribusi nyata Universitas Indonesia dalam membantu masyarakat terdampak bencana di wilayah Indonesia. Inisiatif ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi dapat berperan langsung dalam mengatasi krisis kemanusiaan melalui ilmu pengetahuan, pelayanan medis, dan dukungan psikososial berbasis riset.

Melalui rangkaian layanan kesehatan fisik dan pendampingan psikososial yang dilaksanakan di Sorkam, UI berupaya menghadirkan intervensi berbasis riset secara menyeluruh bagi kelompok rentan melalui pemantauan kondisi kesehatan hingga dukungan psikososial bagi warga yang masih diliputi kecemasan pascabencana sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih aman dan adaptif.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengumumkan bahwa operasional layanan perbankan di seluruh wilayah Aceh yang sebelumnya terdampak bencana beberapa waktu lalu kini telah pulih sepenuhnya. Hingga Selasa (30/12), 100 persen kantor cabang BSI di Regional Office (RO) Aceh dipastikan kembali beroperasi normal untuk melayani kebutuhan transaksi masyarakat.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo menyatakan bahwa pemulihan ini merupakan wujud komitmen perseroan untuk bergerak cepat dalam menstabilkan ekonomi pascabencana, khususnya di wilayah-wilayah yang terdampak cukup parah. BSI ditegaskan akan berupaya melayani sepenuh hati.

"Alhamdulillah, sebelum akhir tahun seluruh kantor cabang BSI yang mencapI 145 telah beroperasi 100 persen. Hal ini menyusul beroperasinya kembali KCP Kejuruan Muda pada 23 Desember lalu, yang menjadikan seluruh cabang di Area Lhokseumawe kini beroperasi penuh. Artinya, seluruh Kabupaten/Kota di Aceh yang terdampak bencana sudah tercover layanan BSI sepenuhnya," ujar Anggoro.

Berdasarkan data operasional per 30 Desember 2025, kesiapan jaringan kantor BSI di Aceh, meliputi Area Banda Aceh 50 cabang, Area Lhokseumawe 59 cabang, dan Area Meulaboh 36 cabang sudah 100% beroperasi.

Dari sisi layanan, tingkat ketersediaan (availability) ATM mencapai 84 persen dengan 766 unit mesin yang beroperasi normal. Region Medan juga mencatatkan 100 persen cabang telah beroperasi dengan tingkat availability ATM mencapai 95 persen.

Selain pemulihan fisik kantor cabang, BSI juga mengoptimalkan channel layanan lainnya. Sebanyak 18.890 BSI Agen atau 98,15 persen dari total agen di Aceh telah aktif (live) melayani masyarakat hingga ke pelosok, dengan sebaran terbesar di Area Lhokseumawe sebanyak 9.635 agen.

Untuk memperkuat layanan di titik krusial, BSI mengerahkan 4 unit Mobil Kas Keliling (MKK) yang ditempatkan di KC Kuala Simpang. Perseroan juga mempercepat relokasi ATM/CRM Sementara Tahap II.

"Tercatat 15 unit ATM relokasi telah berhasil diaktivasi dan melayani nasabah, sementara 8 unit lainnya sedang dalam proses pemasangan. Fokus relokasi ini kami arahkan ke wilayah Aceh Tamiang, Langsa, dan Kuala Simpang untuk memudahkan akses uang tunai bagi warga," tambah Anggoro.

Guna memastikan kestabilan sistem, BSI telah melakukan deployment perangkat IT secara masif. Per 28 Desember malam, 88 unit PC baru telah berfungsi normal di 13 outlet, menggantikan perangkat yang rusak akibat bencana hidrometeorologi.

BSI juga membentuk Tim Task Force melalui detasering pegawai dari Region Medan, Jakarta 1, dan Jakarta 2 untuk mendukung operasional di wilayah Langsa dan Aceh Tamiang, memastikan pelayanan tetap prima di tengah tingginya kebutuhan transaksi pascabencana.

Adapun Direktur Utama BSI melakukan pemeriksaan langsung ke seluruh cabang wilayah terdampak untuk memastikan kesiapan dan bantuan melintasi rute Aceh Tamiang hingga Takengon. Selain itu, COO Danantara turut meninjau langsung posko bantuan BSI program BUMN Peduli di Kuala Simpang, yang sekaligus menjadi dukungan terhadap pegawai di wilayah terkait.

Selain pemulihan layanan, BSI melalui program BUMN Peduli bersama Danantara terus menyalurkan bantuan kemanusiaan yang dipusatkan di Aceh Tamiang (KC Kuala Simpang) serta lokasi pendukung di Gampong Meudang Ara, Dusun Metro Jaya, dan Landu.

Selama periode 28 Desember 2025-1 Januari 2026, bantuan yang disalurkan meliputi dua dapur umum (6.000 porsi per hari), posko kesehatan (1.000 pasien), layanan psikososial, zona anak, penyediaan air bersih, serta dukungan untuk pembangunan ±90 unit hunian sementara (Huntara).

"Total nilai bantuan BSI Tanggap Bencana yang telah disalurkan ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai volume 125,8 ton. Kami berharap layanan yang telah pulih 100 persen ini, bersinergi dengan bantuan kemanusiaan yang terus mengalir, dapat mempercepat bangkitnya saudara-saudara kita di Aceh," tutur Anggoro.

Kunjungan dan Bantuan ke Pesantren Darul Mukhlisin

BSI juga memperkuat peran pesantren sebagai lembaga dakwah dan pembinaan masyarakat melalui dukungan operasional bagi Pesantren Darul Mukhlisin, berupa Al-Quran dan peralatan sholat, serta bantuan renovasi pesantren senilai Rp100 juta.

Komitmen ini menandai konsistensi BSI untuk masyarakat Aceh agar bisa kembali melaksanakan ibadah dengan nyaman, serta melakukan aktivitas kegiatan pendidikan di Pesantren.

Anggoro menambahkan, pesantren menjadi lembaga yang memiliki andil besar mencetak generasi muda berkarakter mulia.

"Untuk itu, kami berupaya hadir memberikan dukungan kemanusiaan dan sosial sebagai sahabat finansial, sosial dan spiritual," katanya.

"Seperti kita ketahui pesantren menjadi lembaga yang memiliki andil besar mencetak generasi muda berkarakter mulia. Untuk itu, kami berupaya hadir memberikan dukungan kemanusiaan dan sosial sebagai sahabat finansial, sosial dan spiritual," pungkas Anggoro.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Aceh menghimpundonasi sebesar Rp1 miliar untuk membantu korban bencana di Aceh yang disalurkan dalam bentuk logistik, layanan kesehatan, hingga pendampingan psikososial.

Ketua Pos Koordinasi Tanggap Bencana Wilayah (Poskorwil) PW Muhammadiyah Aceh Sukri Karim mengatakan rekening donasi itu dibuka sejak akhir November 2025, bersamaan dengan pembentukan posko tanggap bencana.

“Sejak 28 November kita sudah mulai membentuk Poskorwil dan membuka rekening donasi. Sampai sekarang yang khusus Aceh saja, donasi yang sudah terkumpul sebanyak Rp1 miliar dari rekening Lazismu Aceh,” ujarnya.

Sukri Karim menjelaskan Lazismu Aceh menjadi pintu utama penghimpunan dana yang kemudian dikelola oleh Poskorwil PW Muhammadiyah Aceh. Dana tersebut selanjutnya disalurkan ke Pos Koordinasi Daerah (Poskorda) di tingkat kabupaten dan kota untuk diteruskan kepada masyarakat terdampak bencana.

Adapun bantuan yang disalurkan oleh PWM Aceh berupa kebutuhan dasar, seperti beras, minyak goreng, mi instan, dan berbagai kebutuhan pokok lainn sesuai kebutuhan warga di lokasi bencana.

Selain logistik, kata Sukri, Muhammadiyah juga mengirimkan tim medis ke sejumlah wilayah. Layanan kesehatan menjadi prioritas utama mengingat banyak warga terdampak yang membutuhkan penanganan medis pascabencana.

“Untuk bantuan psikososial belum terlalu rutin. Masih mengutamakan bantuan kesehatan dan logistik. Alasannya karena Muhammadiyah memandang bahwa harus memenuhi kebutuhan dasarnya dulu,” ujarnya.

Sukri menyebut Muhammadiyah memberikan pendampingan psikososial secara bertahap di beberapa daerah yang kondisinya sudah lebih stabil. Pendampingan tersebut dilakukan seiring dengan pemulihan awal pascabencana.

Terkait status bencana, Muhammadiyah secara konsisten mengatakan bahwa kondisi yang terjadi sekarang adalah sebuah bencana nasional.

“Muhammadiyah sampai sekarang menilai bahwa bencana yang terjadi adalah bencana nasional. Walau pemerintah tidak menganggap sebagai bencana nasional, tetapi Muhammadiyah tetap berkomitmen atas status bencana nasional tersebut,” jelas dia.