BOGOR - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bogor didorong memperkuat kontribusi nyata di tengah masyarakat. Hal ini mengemuka dalam puncak peringatan Harlah NU ke-100 tingkat Kota Bogor di Balai Kota, Minggu 1 Februari 2026.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi menekankan, eksistensi NU tidak hanya diukur dari seremonial. Namun sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh warga, khususnya kaum Nahdliyin. Prabowo Batal Hadir di Peringatan Harlah 100 Tahun NU, Ini Alasannya

"PR penting setelah rangkaian Harlah ini adalah bagaimana keberadaan NU bisa dirasakan langsung oleh warga Kota Bogor. Pengurus harus merancang program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat," ujar pria yang akrab disapa Kiwong.

Selain aspek sosial, Kiwong juga menyoroti dua poin krusial bagi kepengurusan PCNU kedepan. Pertama, penguatan ideologi. PCNU diharapkan konsisten menyebarluaskan ajaran Ahlusunnah wal Jama’ah sebagai benteng ideologi di Kota Bogor.

Kedua, mitigasi bencana. Ia memberikan apresiasi khusus atas pengukuhan Satgas Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU Kota Bogor. Tutup Akhir Tahun 2025, DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Terkait kehadiran satgas baru, politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berpesan agar para personel terus meningkatkan kapasitas teknis dan memperluas jaring relawan. "Bagi satgas yang bertugas, teruslah asah kemampuan dan pengetahuan tentang kebencanaan. Selain itu, lakukan rekrutmen personel sosial sebanyak-banyaknya agar dampak manfaatnya semakin luas," tandasnya.

BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menerima kunjungan pengurus ICMI Orda Bogor di Kantor DPRD Kota Bogor. Dalam kunjungan tersebut, ICMI memberitahukan mengenai rencana membuat kegiatan Bogor ICMI Islamic Festival (BIIFEST).

Kegiatan ini digelar pada 20 Februari-1 Maret 2026 bertepatan dengan Bulan Ramadan 1447 H. "BIIFEST 2026 merupakan kegiatan tahun kedua. Kali ini BIIFEST mengangkat tema Celebrate Life Together, Menguatkan Generasi Unggul Menuju Generasi Emas 2045," kata Ketua Panitia Pelaksana BIIFEST 2026, Karmanah, beberapa waktu lalu. Beasiswa 8 Mahasiswa UICI, ICMI Perkuat Akses Pendidikan dan Pengembangan SDM

Sesuai tema, lanjut Karmanah, ICMI Bogor akan fokus dalam pengembangan generasi muda di Kota Bogor. "Harapannya generasi muda memiliki pemahaman yang benar dan dapat menjadi cendekiawan yang memiliki keteladanan dan bermanfaat bagi masyarakat," tuturnya.

Karmanah memaparkan berbagai kegiatan akan dilaksanakan selama 10 hari penyelenggaraan BIIFEST 2026. Kegiatan tersebut meliputi workshop, bazar UMKM, kompetisi video pendek, lomba (qasidah, marawis, nasyid), MTQ, MHQ, penghargaan insan cendekia, duta cendekia muda, kultum, takjil (makanan untuk buka puasa) dan santunan anak yatim. "Lokasi berbagai kegiatan tersebut di Mall Botani Square, Kantor Kemenag dan Balaikota," ujarnya.

Peserta berbagai kegiatan tersebut tidak dibatasi hanya dari Kota Bogor. Menurut Karmanah, para peserta yang mendaftar dari luar Kota Bogor juga sudah banyak. "Karena bukan hanya untuk warga Kota Bogor maka even ini merupakan persembahan Kota Bogor untuk Indonesia," tambahnya.

Adityawarman merespons positif kegiatan tersebut. DPRD siap berkolaborasi mensukseskan kegiatan BIIFEST. ”Fasilitas di DPRD Kota Bogor bisa digunakan untuk kegiatan tersebut," katanya. Jelang Berbuka Puasa adalah Waktu Mustajab Doa, Ini Amalannya!

Menurutnya, BIIFEST ini penting. Apalagi targetnya generasi muda. Data BPS, 67% penduduk Kota Bogor dibawah 40 tahun. Adityawarman berharap BIIFEST menjadi agenda utama di Kota Bogor. "Buka komunikasi seluas-luasnya. Tingkatkan skala sosialisasinya," tandas legislator dari Partai Keadilan Sejahtera ini.

BOGOR - Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar raker bersama Dinas Pemadam Kebakaran ( Damkar ) Kota Bogor untuk memastikan realisasi anggaran tahun 2026 berjalan tepat sasaran. Fokus utama dalam pertemuan tersebut optimalisasi pelayanan publik melalui relokasi pos strategis dan pengadaan armada.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Banu Lesmana Bagaskara mengungkapkan salah satu poin dalam perencanaan 2026 adalah pemindahan Pos Pemadam Kebakaran. Dari semula di kawasan Yasmin dipindah ke wilayah Curug. Wakapolri Akui Polisi Lambat Respons Laporan Warga: Masyarakat Lebih Mudah Lapor ke Damkar

Pemindahan ini diambil bukan tanpa alasan. Selain kondisi pos di Yasmin yang terdampak bencana, lokasi baru di Curug dinilai lebih strategis untuk mencakup wilayah pelayanan yang lebih luas.

Layanan tersebut menjangkau wilayah Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Tanah Sareal secara lebih efektif. "Kami di Komisi IV mendukung penuh rencana ini. Lokasi di Curug sangat strategis untuk mempercepat akses penanganan kebakaran maupun kedaruratan lainnya," kata Banu beberapa waktu lalu.

Selain infrastruktur bangunan, Banu juga menyoroti kebutuhan mendesak akan mobil rescue . Saat ini, Damkar Kota Bogor hanya memiliki dua unit mobil penyelamat, di mana satu unit di antaranya sudah dalam kondisi tidak layak pakai.

Mengingat target ideal kebutuhan adalah lima unit, Banu menjelaskan bahwa pengadaan akan dilakukan secara bertahap, pada tahun 2026 penambahan satu unit mobil rescue baru. Tahun 2027 diharapkan ada pengadaan lanjutan untuk mengejar target kebutuhan.

"Mobil rescue ini sangat penting karena laporan masyarakat saat ini tidak melulu soal api. Banyak panggilan darurat medis atau penyelamatan lain yang membutuhkan armada ini," tambahnya.

Di sisi lain, Banu memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja teknis Damkar Kota Bogor. Berdasarkan data tingkat kecepatan penanganan (response time) Damkar Kota Bogor melampaui standar nasional. Raker Komisi IV DPRD Bogor-Dinkukmdagin, Fokus Inflasi dan Penguatan UMKM

Tercatat, rata-rata waktu tanggap sejak laporan diterima hingga petugas tiba di lokasi mencapai 9,6 menit. "Capaian ini menempatkan Damkar Kota Bogor sebagai salah satu unit dengan penilaian terbaik, baik di tingkat Jawa Barat maupun nasional," terangnya.

Banu juga dukungan Dinas Damkar di Kota Bogor pentingnya keberadaan pos pemadam di setiap kecamatan. "DPRD siap mendukung pembangunan pos baru, terutama di Bogor Selatan, dengan meninjau aset milik pemkot yang belum diserahkan oleh developer untuk dibangunnya pos Pemadam," ungkapnya.

BOGOR - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor telah menggelar rapat kerja bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, Kamis 29 Januari 2026. Mereka membahas ekspose Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk)

Langkah ini diambil untuk memperbarui regulasi kependudukan di Kota Bogor agar lebih relevan dengan perkembangan teknologi digital dan dinamika populasi saat ini. Ketua Pansus Raperda Adminduk, Subhan, mengungkapkan hasil pertemuan menyepakati pembuatan perda baru, bukan sekadar perubahan atas regulasi lama. Sesmendukbangga Dorong Daerah Serius Memanfaatkan Bonus Demografi

Sebagai informasi, regulasi sebelumnya yakni Perda No 16/2008 dianggap sudah tidak relevan meski sempat mengalami beberapa kali perubahan. "Berdasarkan diskusi dengan Disdukcapil, kami sepakat ini menjadi Perda Pembaharuan atau Perda Baru. Aturan lama sudah tidak relevan, sehingga kita butuh 'cantolan' hukum baru yang lebih segar untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat," katanya dalam siaran pers, Rabu (11/2/2026).

Subhan menjelaskan ada tiga aspek utama yang akan diperkuat dalam draf raperda ini. Pertama, mobilisasi penduduk, pengaturan perpindahan warga yang lebih tertata. Kedua, identitas Kependudukan Digital (IKD), akselerasi transisi dari dokumen fisik ke digital dan ketiga penguatan eksistensi Dukcapil, menambah taji instansi dalam pengawasan data dan meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Perda ini diproyeksikan menjadi pembangunan Command Center dan Big Data lokal Kota Bogor. "Targetnya, kita punya database kependudukan yang valid dan terintegrasi untuk kepentingan masyarakat Kota Bogor," imbuhnya.

Salah satu terobosan signifikan dalam Raperda ini adalah perubahan alur birokrasi yang melibatkan pengurus wilayah. Jika selama ini warga harus meminta surat pengantar RT/RW di awal proses, ke depan alurnya akan dibalik.

Warga didorong melakukan pendaftaran secara mandiri melalui sistem daring (online). Setelah proses di Dukcapil selesai, warga wajib melaporkan hasilnya kepada RT/RW setempat.

"Peran RT/RW berubah dari aktif di awal menjadi pasif di akhir. Artinya, mereka menerima laporan dan mengetahui warga baru setelah proses digital selesai. Namun, fungsi pengawasan tetap ada karena mereka adalah garda terdepan," jelasnya.

Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan, menekankan pentingnya raperda ini sebagai payung hukum perlindungan data pribadi dan pemutakhiran data. Ia melihat kendala daerah saat ini di mana database penduduk telah ditarik ke pusat, sehingga data daerah cenderung statis. Temui Komisi V DPR, DPRD Kota Bogor Sampaikan Aspirasi Masyarakat Kota Bogor

"Kami butuh akses data yang lebih baik untuk melayani masyarakat secara efektif. Raperda ini akan mengatur perlindungan data pribadi, hal yang belum ada di Perda lama," katanya.

Ganjar menambahkan raperda baru ini akan lebih inklusif, terutama dalam menjamin hak masyarakat. "Kami akan memperkuat layanan jemput bola dan memastikan pelayanan adminduk merata, baik secara daring maupun luring, guna mengatasi masalah ketidakakuratan data populasi," tandasnya.

BOGOR - Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja strategis bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor. Pertemuan ini fokus membahas kesiapan Kota Hujan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga target prestasi atlet .

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhamad Nur, menegaskan bahwa penyelenggaraan ajang olahraga bergengsi ini tidak boleh hanya sekadar seremoni. Mengingat anggaran yang dikucurkan cukup signifikan, ia menuntut adanya timbal balik nyata bagi masyarakat. Kisah Firza, Mahasiswa Unesa Tembus Podium Tertinggi ASEAN Para Games 2026

"Kami menekankan bahwa event besar ini harus memberikan feedback nyata. Tidak hanya soal prestasi, tapi juga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha selama acara berlangsung," katanya.

Meski secara substansi pembahasan anggaran hibah dan target medali sudah berjalan, Komisi IV menyoroti beberapa kendala teknis terkait kelengkapan data.

Dispora pun diminta untuk melengkapi dokumen pertanggungjawaban hibah, kejelasan detail venue pertandingan, serta memastikan jaminan kesiapan bagi para atlet. Kelengkapan tersebut diharapkan dapat dipenuhi paling lambat Jumat mendatang.

Fajar menambahkan, pihaknya ingin memastikan visi "Bogor Sehat" tercapai melalui tata kelola fasilitas yang mumpuni serta jaminan karier bagi para atlet di masa depan.

Di tempat yang sama, Kepala Dispora Kota Bogor, Anas S. Rasmana, memaparkan rencana revitalisasi kawasan GOR Pajajaran yang akan dilakukan secara bertahap guna memenuhi standar kompetisi. Pada 2026 fokus utama penyelesaian Tribun Barat Stadion Pajajaran. Komisi II DPRD Kota Bogor-BUMD Raker Bahas Rencana Kerja dan Anggaran 2026

Tahun depan penambahan lintasan atletik (dari 6 menjadi 8 lintasan) berstandar internasional, serta pembangunan Tribun Utara dan Selatan. "Fasilitas baru pembangunan sarana wall climbing (panjat tebing) dan pembangunan Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) di wilayah Bogor Barat," katanya.

Rapat kerja ini diikuti oleh Wakil Ketua Komisi IV Asep Nadzarullah, serta anggota komisi lainnya yaitu Zakiyatul Fikriyah Al-Aslamiyah, Dedi Mulyono, Banu Lesmana Bagaskara, dan Rozi Putra.

BOGOR - Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkukmdagin) Kota Bogor. Rapat yang berlangsung di ruang Komisi IV dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Fajar Muhamad Nur.

Rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 sekaligus sejumlah isu strategis daerah.

Fajar Muhamad Nur, mengatakan pembahasan tidak hanya berfokus pada anggaran, tetapi juga menyoroti kondisi harga kebutuhan pokok yang belakangan mengalami kenaikan, terutama daging, yang dinilai berpotensi memicu inflasi.

“Kita membahas rencana kerja anggaran 2026, termasuk isu strategis seperti harga pasar dan inflasi. Beberapa waktu terakhir harga daging naik dan ini perlu menjadi perhatian bersama,” katanya.

Fajar menekankan pentingnya langkah antisipasi dari Dinkukmdagin, khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri.

Ia khawatir lonjakan harga dapat berdampak pada turunnya daya beli masyarakat serta menimbulkan persoalan sosial.

“Kami butuh informasi terkait langkah penanggulangan dari dinas. Apalagi menjelang Lebaran, jangan sampai kenaikan harga membebani masyarakat karena daya beli menurun,” ujarnya.

Selain persoalan harga bahan pokok, Komisi IV juga membahas arah regulasi yang dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kota Bogor. Menurut Fajar, meskipun nilai investasi di Kota Bogor terus meningkat setiap tahun, serapan tenaga kerja dinilai masih belum optimal.

“Kami juga membahas regulasi apa yang bisa diambil untuk mendorong penyerapan tenaga kerja. Investasi naik, tapi tenaga kerja belum terserap maksimal,” jelasnya.

Ia menegaskan perlunya kolaborasi lintas perangkat daerah, mulai dari Dinkukmdagin, Dinas Ketenagakerjaan, hingga dinas terkait lainnya. Tujuannya merumuskan solusi yang komprehensif, termasuk kemungkinan penyusunan regulasi yang lebih detail.

“Kolaborasi antar dinas penting untuk mencari solusi. Jika diperlukan, regulasi yang lebih detail akan kita dorong. Saat ini kami masih mengumpulkan informasi sebagai dasar arah kebijakan,” tambahnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Tri Kisowo Jumino, menambahkan penguatan UMKM juga menjadi fokus utama dalam rapat tersebut. Komisi IV mendorong Pemkot Bogor agar lebih aktif meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di tengah tantangan ekonomi saat ini.

Tri menilai dibutuhkan kreativitas dan terobosan program dari pemerintah daerah, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. “Dengan kondisi ekonomi sekarang, perlu kreativitas dan terobosan. Kolaborasi dengan swasta, akademisi, pemerintah, dan media juga penting untuk mempromosikan UMKM Kota Bogor,” katanya.

Komisi II DPRD Kota Bogor-BUMD Raker Bahas Rencana Kerja dan Anggaran 2026

Ia juga mengungkapkan jumlah UMKM Kota Bogor yang telah terdaftar dalam sistem Online Single Submission (OSS) melalui aplikasi SOLUSI (Sistem Operasional Layanan Usaha dan Sarana Promosi) milik Dinkukmdagin mencapai sekitar 72.000 pelaku usaha. Komisi IV, lanjut Tri, meminta akses terbatas terhadap data tersebut untuk mendukung fungsi pengawasan dan pembinaan agar UMKM dapat naik kelas.

“Kami meminta akses terbatas, hanya untuk melihat data. Ini penting agar UMKM bisa didorong naik kelas. Mudah-mudahan data yang kami minta segera dilengkapi oleh dinas,” ujarnya.

BOGOR - Komisi I DPRD Kota Bogor menerima audiensi dari Majelis Silaturahmi Syahriah Nurul Ikhsan. Audiensi ini terkait keberatan warga atas peredaran dan penjualan minuman keras ( miras /minol) di lingkungan RW 01, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.

Audiensi tersebut penolakan warga terhadap operasional sebuah resto yang diduga menjual minuman beralkohol golongan A, B, dan C di kawasan permukiman warga yang berdekatan dengan pesantren dan pendidikan. ”Keberadaan penjualan miras di lingkungan Katulampa menimbulkan keresahan serius di tengah masyarakat,” kata Koordinator Majelis Syahriah Nurul Ikhsan, Firdaus dalam audiensi itu. 4 Warga Kota Bogor Tewas, Ketua DPRD Desak Satpol PP Berantas Miras Ilegal

Warga khawatir peredaran minuman beralkohol dapat berdampak negatif terhadap moral generasi muda, memicu kenakalan remaja hingga potensi tawuran . Firdaus menjelaskan, pada awal Desember 2025 warga dan tokoh agama sempat mendukung pembukaan resto karena dinilai sebagai usaha kuliner yang dapat menyerap tenaga kerja.

Namun, dukungan tersebut berubah menjadi penolakan setelah diketahui resto tersebut memperjualbelikan minuman beralkohol. “Warga merasa tidak pernah diberi informasi bahwa resto tersebut akan menjual miras. Setelah diketahui, satu RW membuat membuat surat penolakan,” ujarnya.

Sikap warga dan tokoh agama secara tegas menolak segala bentuk usaha yang memperjualbelikan miras di lingkungan mereka. Meski demikian, warga menyatakan tetap mendukung kegiatan usaha selama tidak bertentangan dengan norma agama.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso (STS) menegaskan bahwa DPRD hadir sebagai pendengar aspirasi masyarakat dan menjalankan fungsi pengawasan. “DPRD menjalankan fungsi pengawasan. Komisi I mendukung aspirasi warga dan akan mengawal persoalan ini,” tegasnya.

STS juga menyoroti lemahnya ketegasan Pemkot Bogor dan Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah terkait peredaran minuman beralkohol. Komisi I DPRD Kota Bogor berencana mengeluarkan surat rekomendasi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar persoalan tersebut segera ditindaklanjuti secara tegas. 440 Aksi Tawuran Terjadi di Jakarta Sepanjang Tahun 2025

Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPRD Kota Bogor menekankan pentingnya menjadikan norma agama sebagai pertimbangan utama dalam penegakan regulasi. Selain itu, Komisi I mengusulkan adanya pengaturan kawasan khusus peredaran miras dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menghadiri Peringatan Isra Mi'raj di Masjid Agung Kota Bogor. Dalam momentum tersebut, Adityawarman menekankan pentingnya memaknai peristiwa perjalanan Rasulullah sebagai evaluasi diri bagi seluruh masyarakat.

Adityawarman mengatakan, peringatan Isra Mi'raj bukan sekadar seremoni tahunan. Ini merupakan sebuah kesempatan besar bagi umat Muslim untuk melakukan refleksi mendalam. 15 Hikmah Isra Mikraj bagi Kehidupan, Kaum Muslim Wajib Tahu!

"Perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidilharam ke Masjidil Aqsa (Isra) lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha (Mi'raj) adalah peristiwa mukjizat luar biasa yang terjadi pada malam 27 Rajab. Di mana beliau menerima perintah shalat lima waktu langsung dari Allah SWT," katanya.

Adityawarman Adil menjelaskan inti dari perjalanan spiritual tersebut adalah penerimaan perintah shalat lima waktu secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW . Ia menilai, salat merupakan tiang utama yang berdampak pada hubungan vertikal dengan Sang Pencipta.

Salat juga memiliki dampak yang kuat bagi tatanan sosial di masyarakat. "Momentum memperingati Isra Mi'raj Rasulullah SAW bagi kita sekalian untuk melakukan evaluasi dan refleksi diri," ujarnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan kegiatan peringatan ini adalah untuk memperkuat kesadaran spiritual. Adityawarman mengingatkan masyarakat untuk selalu menempatkan shalat sebagai prioritas utama dalam aktivitas kehidupan.

Ia meyakini bahwa kedisiplinan dalam menjalankan ibadah shalat akan berbanding lurus dengan kualitas karakter seseorang. "Kegiatan ini adalah pengingat bagi diri kita untuk selalu mengutamakan shalat. Sebab, ibadah shalat yang terjaga akan berdampak pada kebaikan diri sendiri dan memberikan pengaruh positif bagi kemaslahatan masyarakat luas," tegas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Acara yang berlangsung khidmat di Masjid Agung Kota Bogor ini dihadiri Wali Kota Bogor Dedie A Rachim serta jajaran Forkopimda, tokoh agama, serta warga. Peringatan Isra Mi'raj ini diharapkan mampu mempererat tali silaturahmi antarwarga serta meningkatkan nilai-nilai religiusitas di Kota Bogor agar menjadi kota yang lebih berkah dan harmonis.

BOGOR - Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Bogor Selatan menggelar Workshop Guru PAUD sebagai ruang belajar, berbagi pengalaman, dan saling menguatkan antarpendidik. Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor , Mulyani hadir langsung dan memberikan sambutan kepada para peserta.

Mulyani menyampaikan apresiasi atas dedikasi para guru PAUD yang selama ini bekerja dengan ketulusan, kesabaran, dan cinta dalam mendampingi anak-anak pada masa emas pertumbuhan mereka. Menurutnya, peran guru PAUD sangat strategis karena menjadi fondasi awal pembentukan karakter, sikap, dan kecerdasan anak.

Pendidikan anak usia dini , kata dia, bukan sekadar mengajarkan kemampuan dasar, tetapi menanamkan nilai-nilai kehidupan, membangun rasa percaya diri, serta membentuk kepribadian anak sejak dini. “Guru PAUD adalah penjaga masa depan, karena dari tangan merekalah lahir generasi yang akan menentukan arah Kota Bogor ke depan,” katanya di Gedung Serbaguna DPRD Kota Bogor, Kamis (8/1/2026).

Dalam sambutannya, Anggota Dewan PKS ini juga mendorong guru PAUD terus meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan, workshop, dan forum-forum pengembangan kompetensi. Ia menilai kegiatan seperti ini penting agar para pendidik dapat saling belajar, berbagi praktik baik, dan mengikuti perkembangan metode pembelajaran yang ramah anak.

Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor yang membidangi pendidikan, Mulyani menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebijakan dan program yang berpihak pada penguatan PAUD. Mulai dari peningkatan kualitas pembelajaran, dukungan sarana dan prasarana, hingga perhatian terhadap kesejahteraan para pendidik. Refleksi Akhir Tahun, DPRD Kota Bogor Fokus Laksanakan Tiga Fungsi

Melalui workshop ini, diharapkan para guru PAUD Bogor Selatan semakin termotivasi dan percaya diri dalam menjalankan peran mulia mencetak generasi penerus yang berakhlak, cerdas, dan berdaya saing, demi masa depan Kota Bogor yang lebih baik.

BOGOR - DPRD Kota Bogor secara resmi menutup masa sidang kesatu tahun sidang 2025 pada rapat paripurna , Rabu (31/12/2025). Dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil, turut hadir Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Abidin, dan unsur Forkopimda.

Dalam menutup masa sidang, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin, menyampaikan laporan kinerja DPRD Kota Bogor. Zenal mengatakan, pada tahun sidang 2025, DPRD Kota Bogor telah menyelesaikan 13 pembahasan raperda dan ditetapkan menjadi perda . Tutup Akhir Tahun 2025, DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Namun masih ada sisa tiga Raperda lagi yang belum selesai pembahasan, yakni Raperda tentang Pelindungan Guru, Raperda tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan dan terakhir Raperda tentang Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Telekomunikasi Terpadu. "Untuk Raperda tentang Jaringan Utilitas rencananya akan dicabut bersama dengan adanya perjanjian antara Pemkot Bogor dengan pihak telekomunikasi," katanya.

Kemudian, melalui fungsi penganggaran, DPRD Kota Bogor telah melakukan pembahasan dengan Pemkot Bogor. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, terdapat tiga fokus utama pembahasan, yakni melaksanakan pembahasan APBD Perubahan 2025, pembahasan APBD 2026 dan hasil evaluasi gubernur terhadap APBD 2026.

"Kami turut memastikan bahwa anggaran yang sudah ditetapkan bisa dirasakan oleh masyarakat," jelasnya.

Terakhir berdasarkan fungsi pengawasan, DPRD Kota Bogor melalui alat kelengkapan dewan (AKD) telah melakukan pengawasan terhadap kinerja dan fungsi OPD Pemerintah Kota Bogor. Pelaksanaan waktu satu masa sidang ini bukanlah waktu yang panjang untuk menuntaskan seluruh permasalahan, harapan dan aspirasi masyarakat.

”Kita sadari bersama ke depan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan semakin berat, untuk itu laporan kinerja Pimpinan DPRD Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2025 Masa Jabatan 2024-2029 ini akan menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dimasa selanjutnya," jelasnya.

Laporan Reses masa sidang ke satu tahun sidang 2025 disampaikan langsung Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata. Dadang, menjelaskan dari kegiatan penerimaan aspirasi atau audiensi, DPRD Kota Bogor secara kuantitatif sudah menerima sebanyak 1.270 aspirasi melalui kegiatan reses yang dilakukan pada masa sidang ke satu tahun sidang 2025. Tok! RUU BPIP Disahkan Jadi Usul Inisiatif DPR

Dadang mengungkapkan kegiatan reses dilakukan anggota DPRD secara perseorangan untuk mengunjungi daerah pemilihannya. Tujuannya menyerap aspirasi masyarakat agar dapat ditingkatkan hubungan sinergis antara wakil rakyat dengan pemilihnya.

Dengan demikian tetap terpelihara komunikasi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. “Kami berharap bahwa Kompilasi Hasil Reses ini dapat dijadikan bahan dalam menentukan perencanaan pembangunan di Kota Bogor dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan di Kota Bogor,” katanya.

BOGOR - DPRD Kota Bogor menggelar rapat paripurna untuk menutup tahun 2025. Dalam rapat paripurna ini, DPRD Kota Bogor menetapkan hasil evaluasi gubernur terhadap RAPDB 2026 sekaligus menetapkan dua Raperda tentang Bangunan Gedung dan Raperda tentang Lambang Daerah, Rabu (31/12/2025).

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Anna Mariam Fadhilah mengatakan, tujuan dibentuknya Raperda tentang Bangunan Gedung untuk mewujudkan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif, standar teknis, fungsional dan sesuai dengan klasifikasi serta tata bangunan yang serasi dengan lingkungannya. "Kami ingin memastikan, bahwa melalui Raperda ini terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan Gedung yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan," kata Anna.

Dalam raperda yang sudah mendapatkan hasil evaluasi gubernur ini, Anna juga menjelaskan terdapat enam ruang lingkup yang diatur dan lima materi muatan lokal yang dituangkan kedalam Raperda tentang Bangunan Gedung. "Raperda ini memiliki 9 bab dengan 109 pasal yang kami harapkan bisa langsung dijalankan agar pembangunan di Kota Bogor bisa diatur dan teratur," tuturnya.

Kemudian, juru bicara tim Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Raperda tentang Lambang Daerah, Tri Kisowo Jumino memberikan penjelasan dalam rapat paripurna ini. Tri menyampaikan lambang daerah merupakan tanda identitas daerah dalam NKRI yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah, dan semboyan yang melukiskan semangat mewujudkan harapan tersebut.

"Sehingga kehadiran Raperda tentang Lambang Daerah sangat dibutuhkan untuk mengukuhkan harapan masyarakat Kota Bogor," kata Tri.

Lebih lanjut, Tri mengatakan dalam Raperda tentang Lambang Daerah ini meliputi, logo Daerah, Bendera Daerah, Bendera Jabatan Wali Kota dan Himne Daerah. Raperda ini terdiri dari 9 bab dengan 29 pasal. "Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas Daerah, dan berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," tuturnya. Bentuk Raperda Penyelenggaraan Pasar, DPRD Kota Bogor Libatkan Masyarakat

Setelah mendengarkan penyampaian yang dilakukan oleh Ketua Bapemperda dan Juru bicara Pansus, Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil meminta persetujuan kepada seluruh anggota DPRD untuk mengesahkan dua raperda itu menjadi perda.

BOGOR - Komisi III DPRD Kota Bogor terus memperkuat fungsi pengawasan di sektor infrastruktur , pembangunan, dan lingkungan hidup. Tujuannya memastikan setiap program pembangunan yang dilaksanakan Pemkot Bogor berjalan sesuai perencanaan, standar teknis, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sepanjang 2025, Komisi III DPRD Kota Bogor tercatat sebagai salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) yang paling aktif melakukan sidak dan peninjauan lapangan terhadap berbagai proyek pembangunan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan, keselamatan konstruksi, serta kesesuaian dengan dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, mengatakan, pengawasan langsung di lapangan merupakan bagian penting dari komitmen DPRD dalam mengawal pembangunan kota yang berkelanjutan. “Setiap kegiatan pembangunan harus memenuhi standar keselamatan, kelayakan bangunan, dan kualitas teknis. Kami ingin memastikan anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan infrastruktur yang aman, kuat, dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya, Rabu (31/12/2025).

Komisi III secara rutin melakukan pengawasan terhadap pembangunan dan pemeliharaan jalan, drainase, jembatan, fasilitas umum, serta proyek penataan lingkungan. Berdasarkan hasil pemantauan, sebagian besar kegiatan pembangunan infrastruktur di Kota Bogor telah berjalan sesuai rencana kerja pemerintah daerah dan menunjukkan peningkatan kualitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada aspek perbaikan jalan lingkungan dan sistem drainase kawasan permukiman.

Di sektor lingkungan hidup, Komisi III DPRD Kota Bogor juga memberikan perhatian serius terhadap persoalan tata ruang dan pengendalian bangunan. Salah satu fokus utama adalah penertiban bangunan liar yang berdiri di atas saluran air dan bantaran sungai, yang selama ini menjadi faktor penghambat aliran air dan berkontribusi terhadap potensi banjir.

“Penanganan bangunan liar harus dilakukan secara tegas namun terukur. Diperlukan koordinasi lintas sektor, mulai dari perangkat daerah teknis, aparat wilayah, hingga unsur penegak peraturan daerah, agar penataan lingkungan dapat berjalan optimal,” tegasnya.

Komisi III mendorong Pemkot Bogor memperkuat kolaborasi antara Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, serta kecamatan dan kelurahan dalam menjaga fungsi infrastruktur perkotaan. Upaya ini dinilai penting untuk mendukung ketahanan kota terhadap bencana, khususnya banjir, serta menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan nyaman.

Selain itu, Komisi III juga secara konsisten memberikan rekomendasi perbaikan terhadap temuan di lapangan, baik dalam bentuk peningkatan kualitas pengerjaan, percepatan penyelesaian proyek, maupun optimalisasi pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Refleksi Akhir Tahun, DPRD Kota Bogor Fokus Laksanakan Tiga Fungsi

Melalui pengawasan yang intensif dan konstruktif, Komisi III DPRD Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis Pemkot Bogor dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. “Kami ingin pembangunan di Kota Bogor tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam jangka panjang,” tuturnya.