Tiga bulan setelah banjir bandang menyapu Aceh Tamiang, tim lapangan kami memeriksa sembilan sumur gali warga di Kota Lintang. Lima di antaranya tersumbat lumpur halus yang lengket dan berbau belerang. Sisa air yang tertinggal sudah terkontaminasi. Warga tidak punya pilihan yang baik: menguras sumur berarti membuang cadangan terakhir yang menipis, membiarkannya berarti tidak ada air sama sekali.

Di sinilah sumur bor muncul sebagai jawaban yang terasa masuk akal. Jika air permukaan sudah tercemar dan sumur dangkal tidak bisa diandalkan, mengapa tidak mengebor lebih dalam? Logika itu mudah dipahami. Tapi ada satu pertanyaan yang tidak sempat diajukan: apakah cara menyelesaikan krisis ini justru mempercepat krisis berikutnya?

Apa yang Ada di Bawah Sana?

Pemerintah bergerak cepat. Polri dan Kementerian PUPR membangun 225 titik sumur bor darurat pada kedalaman 60 hingga 82 meter. Air mengalir, warga tertolong. Tapi ada yang tidak terlihat di balik angka itu.

Sebagian besar sumur tersebut menembus lapisan batuan yang terlindungi oleh lempung tebal. Lapisan ini menjadi penyaring alami yang memisahkan air tanah dari kontaminasi permukaan.

Dalam situasi darurat, mengebor hingga lapisan tersebut adalah pilihan yang masuk akal. Namun, lapisan yang melindungi kualitas air itu adalah lapisan yang sama yang membatasi pengisian ulangnya. Air hujan sulit menembusnya sehingga cadangan air di bawah tanah tidak mudah tergantikan ketika diambil.

Survei dan uji teknis sebelum pengeboran memang dapat memastikan keberadaan air dan memperkirakan debit yang bisa diambil. Namun, keduanya tidak dapat menjawab pertanyaan yang lebih penting: apakah air yang kita ambil hari ini masih dapat digantikan oleh alam? Penelitian Azizah dkk. (2021) mencatat bahwa DAS Tamiang didominasi tanah liat yang sulit menyerap air.

Meskipun menerima curah hujan rata-rata 2.609 milimeter per tahun, sebagian besar air hujan langsung mengalir ke sungai lalu ke laut tanpa sempat menjadi cadangan air tanah.

Dengan kata lain, persoalannya bukan kekurangan hujan, melainkan minimnya air yang berhasil masuk dan tersimpan di bawah permukaan. Karena itu, banjir dan sumur yang mengering bukan dua peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan dua gejala dari proses hidrologi yang sama.

Yang Tidak Masuk dalam Perhitungan

Ada celah lain yang luput. Ketergantungan terhadap air tanah sebenarnya sudah terbentuk jauh sebelum banjir 2025. Data Kemendagri tahun 2024 menunjukkan bahwa 170 dari 215 desa di Aceh Tamiang, atau sekitar 79%, menjadikan sumur bor sebagai sumber air minum utama. Sumur bor, dengan kata lain, bukan sekadar solusi darurat, melainkan telah menjadi infrastruktur utama yang menopang kebutuhan sehari-hari.

Di atas ketergantungan yang sudah tinggi itu, pemerintah kemudian membangun ratusan sumur bor baru sebagai respons terhadap krisis air pascabanjir 2025. Air memang kembali mengalir, tetapi tekanan terhadap akuifer yang sama juga semakin besar.

Kondisi ini diperparah oleh menurunnya kemampuan daerah hulu dan kawasan resapan untuk menyimpan air hujan, sehingga pasokan alami yang mengisi kembali air tanah semakin terbatas. Regulasi bahkan membebaskan sebagian besar sumur bor rumah tangga dari kewajiban pelaporan selama pengambilannya tidak melebihi batas tertentu, sehingga akumulasi pengambilan air tanah berlangsung tanpa gambaran yang utuh.

Berapa total air yang ditarik setiap hari dari lapisan yang sama? Tidak ada yang benar-benar tahu. Tidak ada pula data yang menunjukkan apakah jumlah itu masih berada dalam batas kemampuan alam untuk mengisinya kembali. Di sinilah paradoksnya. Krisis air hari ini diselesaikan dengan memperbesar ketergantungan pada sumber daya yang kapasitas pemulihannya belum pernah dihitung secara menyeluruh.

Yang Tidak Kita Pantau Tidak Kita Ketahui

Di Pulau Jawa, ada sistem pemantauan yang mencatat dampak jangka panjang eksploitasi air tanah secara real-time. Hasilnya mengkhawatirkan — penurunan permukaan tanah hingga 4,9 cm per tahun di beberapa titik (SIPASTI, 2026).

Aceh Tamiang tidak ada dalam sistem ini.

Permen ESDM 31/2018 sebenarnya sudah mewajibkan pemantauan berkala dan pemodelan air tanah untuk menentukan seberapa banyak air yang boleh diambil tanpa merusaknya. Namun, hingga kini belum tersedia data pemantauan yang dapat diakses publik untuk melihat apakah kondisi air tanah di Aceh Tamiang membaik atau memburuk.

Bukan kita yang harus menunggu untuk tahu apakah kondisinya aman. Regulator yang seharusnya sudah tahu — dan datanya tidak tersedia.

Jalan yang Lebih Jujur

Sebagai respons darurat, sumur bor tetap bisa dimaklumi. Tapi bergerak cepat dan bergerak dengan cukup tahu adalah dua hal yang berbeda.

Orientasi solusi perlu digeser, dari mengandalkan cadangan air dalam yang kondisinya belum terpantau, ke arah menangkap air permukaan sebelum ia menjadi banjir. Dan sebelum itu semua, satu hal paling mendasar harus dipenuhi: data tentang berapa banyak yang sudah diambil, dan seberapa cepat ia berkurang.

Tanpa itu, kita tidak sedang mengelola krisis. Kita hanya menundanya. Kita mengebor untuk keluar dari satu krisis, tanpa tahu di kedalaman yang sama, krisis berikutnya sedang menunggu.

Banyuwangi, Jatim (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) membangun 29 titik sumur bor di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas pertanian di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu.

Selain sumur bor, Banyuwangi juga memperoleh dukungan pembangunan jaringan irigasi tersier sebanyak tiga unit dengan total panjang 300 meter serta bantuan benih untuk 1.001 hektare sawah dan tersebar di beberapa titik.

"Sumur bor ini memberikan kepastian ketersediaan air bagi petani sepanjang tahun, sehingga dapat mendorong produktivitas pertanian, sekaligus juga sebagai upaya antisipasi kekeringan memasuki musim kemarau," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat meresmikan rumah pompa di areal persawahan Kelompok Tani Kejibeling Desa Kaotan, Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi, Kamis.

Menurut dia, keberadaan bantuan rumah pompa dan sumur bor dari program optimasi lahan Kementerian Pertanian itu tidak hanya membantu menjaga pasokan air irigasi, akan tetapi juga memberi manfaat ekonomi yang lebih luas.

Dengan ketersediaan air yang stabil, lanjut Ipuk, petani dapat meningkatkan intensitas tanam dan mempercepat masa tanam, hingga menekan risiko gagal panen saat musim kemarau.

Selain itu, kata dia, rumah pompa menjadi pusat pengelolaan distribusi air yang lebih tertata dan efisien, dan air dapat dialirkan secara merata ke area persawahan, sehingga petani tidak lagi harus bergantian mendapatkan pasokan air seperti sebelumnya.

"Kami mengajak bersama-sama menjaga fasilitas yang sudah tersedia ini supaya bisa dimanfaatkan jangka panjang untuk kesejahteraan semua," tutur Ipuk.

Ketua Kelompok Tani Kejibeling Desa Kaotan Isa Ansori mengaku bersyukur atas bantuan sumur bor, karena sejak adanya sumur bor ketersediaan air menjadi lebih melimpah dan stabil.

"Sebelumnya, petani harus bergantian untuk dapat air, sekarang tidak lagi. Untuk masa tanam dan panen juga bertambah yang tadinya dua kali setahun bisa tiga kali setahun, dan sekarang tidak khawatir lagi menanam di musim kemarau karena airnya cukup," katanya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Akses terhadap air bersih masih menjadi persoalan mendasar di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil yang menghadapi keterbatasan infrastruktur. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas pendidikan hingga produktivitas ekonomi warga.

Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam agenda reses yang dilakukan Anggota DPRK Mimika dari Partai Perindo , Hj. Rampeani Rachman, S.Pd di Manasari, Ibu Kota Distrik Mimika Timur Jauh, Kabupaten Mimika, Senin (23/3/2026). Dalam pertemuan tersebut, warga Kampung Fanamo dan Omawita menyampaikan kesulitan mendapatkan air bersih sebagai kebutuhan utama sehari-hari.

Menanggapi aspirasi tersebut, Rampeani langsung mengambil langkah konkret dengan merencanakan pembangunan sumur bor sebagai solusi awal untuk menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

"Dalam waktu dekat ini, saya akan bangun dulu satu sumur bor di sana. Kalau nanti airnya bersih dan layak untuk dikonsumsi, maka akan ditambah di beberapa titik lagi untuk masyarakat di Fanamo dan Omawita, termasuk di sekolah YPPK dan sekolah Negeri," ungkapnya.

Kondisi keterbatasan air bersih yang dihadapi warga selama ini mendorong perlunya intervensi cepat dan tepat sasaran. Ketergantungan pada air hujan membuat masyarakat berada dalam situasi rentan, terutama saat musim kemarau.

"Selama ini warga mengandalkan air hujan. Namun, ketika tidak ada hujan, maka warga sangat sulit mendapatkan air bersih," ujarnya.

Langkah pembangunan sumur bor yang tengah dipersiapkan tidak hanya difokuskan pada penyediaan fasilitas, tetapi juga memastikan keberlanjutan pemanfaatannya. Untuk itu, Rampeani telah menyiapkan tenaga teknis serta kebutuhan pendukung lainnya guna mempercepat realisasi di lapangan.

Menurut dia, menjawab kebutuhan masyarakat tidak selalu harus melalui program berskala besar, melainkan melalui solusi yang tepat guna dan langsung dirasakan manfaatnya oleh warga. "Tidak perlu yang muluk-muluk, yang penting masyarakat bisa menikmati. Percuma anggaran miliaran rupiah kalau akhirnya tidak bisa digunakan," tegasnya.

Dalam proses penyerapan aspirasi, warga juga menyampaikan kebutuhan lain seperti pembangunan rumah pastor atau pastoran yang dinilai penting untuk menunjang aktivitas sosial keagamaan di wilayah tersebut.

"Warga juga sampaikan terkait pembangunan Rumah Pastor atau Pastoran. Karena itu, pembangunan Pastoran ini juga menjadi perhatian serius saya sebagai wakil rakyat," ucapnya.

Inisiatif pembangunan sumur bor ini sejalan dengan program Partai Perindo bertajuk “Sumber Air Kehidupan”, yang menempatkan akses air bersih sebagai kebutuhan pokok yang tidak bisa ditawar. Program ini diwujudkan melalui pembangunan di 11 titik di berbagai daerah sebagai upaya nyata menghadirkan solusi atas krisis air bersih.

Sebagai langkah awal, program ini telah dimulai sejak September 2025 di Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang selama bertahun-tahun menghadapi keterbatasan akses air bersih. Kehadiran program tersebut terbukti memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesehatan serta membuka peluang perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi yang dihadapi warga Fanamo dan Omawita menunjukkan tantangan serupa, di mana kebutuhan dasar belum sepenuhnya terpenuhi meskipun telah ada berbagai program pembangunan sebelumnya. Sejumlah warga mengungkapkan bahwa fasilitas air bersih yang dibangun sejak 2022 hingga 2024 belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Situasi ini mempertegas pentingnya pendekatan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada anggaran, tetapi juga pada efektivitas dan kebermanfaatan di tingkat masyarakat. Melalui langkah yang diambil, diharapkan akses air bersih dapat segera terwujud dan menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas hidup warga secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari program CSR 'Sumatra Disaster Relief: Clean Water for Aceh Tamiang, PT Dupoin Futures Indonesia membangun sumur bor di Desa Cinta Raja, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Program ini ditujukan untuk membantu warga terdampak bencana banjir dan longsor yang saat ini berada dalam fase rehabilitasi.

Dalam keterangan tertulisnya, sumur bor ini menjangkau sekitar 300 kepala keluarga (KK) atau sekitar 950 warga. Para warga ini mengalami kesulitan akses air bersih selama sekitar satu bulan pascabencana.

Proses pembangunan dilakukan selama tiga pekan sejak pertengahan Januari, diawali dengan uji geolistrik untuk menentukan titik air, kemudian pengeboran hingga kedalaman 40-60 meter.

Sumur bor tersebut memiliki kapasitas produksi sekitar 2.000 liter air per hari untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Kehadiran fasilitas air bersih diharapkan dapat membantu masyarakat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan lebih layak.

Direktur Utama PT Dupoin Futures Indonesia Gunawan Herman mengatakan inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta Good Corporate Governance (GCG).

"Kami percaya keberlanjutan bisnis harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial. Program ini menjadi wujud kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung pemulihan masyarakat pascabencana," kata Gunawan.

Sementara itu Kepala Dusun Desa Cinta Raja, Salam Udin, mengatakan bantuan tersebut sangat membantu warga yang sebelumnya kesulitan mendapatkan air bersih.

Menurutnya selama satu bulan pascabanjir, masyarakat terpaksa menggunakan air seadanya termasuk air sisa banjir untuk kebutuhan sehari-hari.

"Kami sangat bersyukur atas pembangunan sumur bor ini karena kini warga dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti memasak, mencuci, dan beribadah dengan lebih layak," kata Salam.

Pembangunan fasilitas dilakukan di area Masjid Nurul Huda agar akses air dapat dimanfaatkan secara kolektif oleh warga sekitar. Pengelolaan sumur dilakukan bersama masyarakat setempat untuk memastikan keberlanjutan penggunaan dan perawatan fasilitas dalam jangka panjang.

Program ini menjadi bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan dalam memberikan dampak sosial yang terukur di berbagai daerah. Perusahaan menilai akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan dasar yang menjadi fondasi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah terdampak bencana.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Dupoin Futures Indonesia membangun sumur bor di Desa Cinta Raja, Kabupaten Aceh Tamiang untuk meningkatkan akses air bersih pascabencana.

Adapun, kegiatan tersebut masuk dalam program ditujukan untuk membantu warga terdampak bencana banjir dan longsor yang saat ini berada dalam fase rehabilitasi.

Inisiatif ini menjangkau sekitar 300 kepala keluarga atau sekitar 950 warga yang mengalami kesulitan akses air bersih selama sekitar satu bulan pascabencana. Proses pembangunan dilakukan selama tiga minggu sejak pertengahan Januari, diawali dengan uji geolistrik untuk menentukan titik air, kemudian pengeboran hingga kedalaman 40–60 meter. Sumur bor tersebut memiliki kapasitas produksi sekitar 2.000 liter air per hari untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Program ini dilaksanakan menjelang Ramadan, ketika kebutuhan air bersih meningkat untuk keperluan ibadah dan aktivitas rumah tangga. Kehadiran fasilitas air bersih diharapkan dapat membantu masyarakat menjalankan ibadah puasa dengan lebih layak.

Direktur Utama PT Dupoin Futures Indonesia, Gunawan Herman, menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta Good Corporate Governance (GCG).

“Kami percaya keberlanjutan bisnis harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial. Program ini menjadi wujud kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung pemulihan masyarakat pascabencana,” ujarnya dalam keterangan resminya, Minggu (22/2/2026).

Pembangunan fasilitas dilakukan di area Masjid Nurul Huda agar akses air dapat dimanfaatkan secara kolektif oleh warga sekitar. Pengelolaan sumur dilakukan bersama masyarakat setempat untuk memastikan keberlanjutan penggunaan dan perawatan fasilitas dalam jangka panjang.

Dupoin menyatakan program ini menjadi bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan dalam memberikan dampak sosial yang terukur di berbagai daerah. Perusahaan menilai akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan dasar yang menjadi fondasi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah terdampak bencana.

Bisnis.com, PALEMBANG - PT Pusri Palembang yang merupakan anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero), kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui program TJSL. Pusri melaksanakan serah terima bantuan sarana air bersih berupa pembangunan sumur bor kepada Masjid Sultan Agung yang berlokasi di Kelurahan Satu Ilir, Kota Palembang (21/01).

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh VP TJSL Pusri, Alde Dyanrini, kepada Ketua Yayasan Sultan Agung Palembang Lamo, sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap keberlangsungan aktivitas ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat sekitar.

Pembangunan sumur bor ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan ketersediaan air bersih yang berkelanjutan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan jamaah masjid serta masyarakat di lingkungan sekitar. Kehadiran sarana air bersih diharapkan dapat menunjang kenyamanan beribadah sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Penyediaan akses air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang sangat penting bagi masyarakat. Melalui pembangunan sumur bor di Masjid Sultan Agung ini, Pusri berharap dapat memberikan manfaat nyata, tidak hanya untuk mendukung kelancaran aktivitas ibadah, tetapi juga bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan,” ujar Alde.

Program ini merupakan bagian dari implementasi TJSL Pusri yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, serta penguatan hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Program ini menjadi wujud komitmen Pusri dalam menjalankan TJSL secara berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penguatan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan lingkungan sekitar,” tambahnya.

Melalui berbagai program TJSL yang berkelanjutan, Pusri menegaskan komitmennya untuk terus hadir, peduli, dan berjalan bersama masyarakat, sejalan dengan upaya mendukung pembangunan sosial yang inklusif serta menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

Bisnis.com, PALEMBANG - PT Pusri Palembang yang merupakan anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero), kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui program TJSL. Pusri melaksanakan serah terima bantuan sarana air bersih berupa pembangunan sumur bor kepada Masjid Sultan Agung yang berlokasi di Kelurahan Satu Ilir, Kota Palembang (21/01).

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh VP TJSL Pusri, Alde Dyanrini, kepada Ketua Yayasan Sultan Agung Palembang Lamo, sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap keberlangsungan aktivitas ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat sekitar.

Pembangunan sumur bor ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan ketersediaan air bersih yang berkelanjutan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan jamaah masjid serta masyarakat di lingkungan sekitar. Kehadiran sarana air bersih diharapkan dapat menunjang kenyamanan beribadah sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Penyediaan akses air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang sangat penting bagi masyarakat. Melalui pembangunan sumur bor di Masjid Sultan Agung ini, Pusri berharap dapat memberikan manfaat nyata, tidak hanya untuk mendukung kelancaran aktivitas ibadah, tetapi juga bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan,” ujar Alde.

Program ini merupakan bagian dari implementasi TJSL Pusri yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, serta penguatan hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Program ini menjadi wujud komitmen Pusri dalam menjalankan TJSL secara berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penguatan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan lingkungan sekitar,” tambahnya.

Melalui berbagai program TJSL yang berkelanjutan, Pusri menegaskan komitmennya untuk terus hadir, peduli, dan berjalan bersama masyarakat, sejalan dengan upaya mendukung pembangunan sosial yang inklusif serta menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

Bisnis.com, PADANG - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmen untuk mempercepat pembangunan kembali daerah terdampak bencana yang berada di Bendungan Batang Kuranji, Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar).

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan dalam menjalankan program rehab rekon tersebut Kementerian PU menyiapkan anggaran senilai sekitar Rp2 triliun hingga 2,4 triliun yang saat ini masih dalam proses administrasi di Bappenas dan Kementerian Keuangan.

"Jadi meski proses admin masih berjalan, namun pekerjaan di lapangan tetap berjalan. Karena kami ingin pemulihan ini berjalan secepat mungkin," ucap Dody Hanggodo saat meninjau kondisi Bendungan Batang Kuranji, Padang, Jumat (30/1/2026).

Dia menyampaikan sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto penanganan pascabencana harus dilakukan secepat-cepatnya, supaya pembangunan dan perbaikan segala bentuk infrastruktur yang terdampak bisa sesegera mungkin dilakukan.

Dody menyebut selain infrastruktur bendungan, Kementerian PU juga menyiapkan pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga.

Dari total rencana 212 titik, tahap awal akan direalisasikan 53 titik, dengan prioritas di permukiman serta masjid dan musala.

Kementerian PU juga siap membangun sumur bor sebanyak mungkin, tergantung data dari pemerintah kota. Sementara ini, Kementerian PU mendukung penuh penyediaan air bersih dengan mobil tangki air dan PDAM.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menekankan pentingnya percepatan pembangunan irigasi dan sumur bor, terutama menjelang bulan suci Ramadan dan musim tanam yang sedang berjalan.

"Irigasi dan sumur bor ini sangat dibutuhkan secepat-cepatnya. Selain membantu sawah dan rumah warga, ini juga mengurangi over capacity PDAM. Sumur bor menjadi solusi penting yang harus segera kita realisasikan," kata Fadly.

Dia menambahkan, Pemko Padang telah mengajukan sekitar 200 titik sumur bor, dan akan kembali mengusulkan tambahan lokasi dengan memanfaatkan lahan masjid dan musala sebagai pusat distribusi air bersih bagi masyarakat.

Menurutnya hal ini untuk mengurangi beban tekanan pada pipa PDAM yang saat ini masih bersifat sementara. Fadly meminta pembangunan sumur bor komunal di ratusan titik.

"Kami berharap pemerintah pusat bisa bantu untuk daerah-daerah kekeringan ini, agar bisa dipasangkan sumur bor. Tujuannya agar tekanan air PDAM ke rumah tangga tidak terlalu terbebani karena harus membagi suplai ke wilayah non-pelanggan," ujarnya.

Pemko Padang, kata Fadly, telah mengajukan sedikitnya 200 titik sumur bor. Karena aset Pemko Padang hanya mencakup 50 lokasi, pihaknya berinisiatif menempatkan sisa sumur bor tersebut di fasilitas publik.

"Sisanya kami arahkan ke masjid dan musala agar masyarakat lebih mudah mengakses air bersih secara komunal," tambahnya.

Menyadari posisi Kota Padang yang rawan bencana, Fadly menekankan bahwa infrastruktur air saat ini butuh peremajaan total. Ia melaporkan bahwa pembangunan SPAM baru telah disetujui untuk tahun anggaran 2026.

Rencananya, akan ada penambahan 2 SPAM baru dengan kapasitas masing-masing 200 liter dan 500 liter. Salah satu fokus utamanya adalah mengganti SPAM Gunung Pangilun yang kondisinya sudah mengkhawatirkan.

Selain fokus pada infrastruktur, Fadly Amran juga menginstruksikan PDAM untuk memberikan keringanan biaya bagi warga yang terdampak.

"Sebenarnya pekerjaan intake dan pemipaan yang rusak pascabencana ini sudah 98% tertangani, dan yang 2% lagi mudah-mudahan di awal Februari ini sudah selesai. Namun saya menyampaikan bahwa pelanggan ini pun harus diberikan insentif atau bantuan keringanan pembiayaan," sebutnya.

Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal menjelaskan bahwa sebanyak 1.382 pelanggan (sekitar 1,1%) yang benar-benar tidak mendapatkan air akan digratiskan tagihannya untuk Februari, termasuk biaya retribusi sampah.

"Ada sekitar 1.382 pelanggan kami yang kami gratiskan, artinya rekening Februari itu kita nol-kan, termasuk retribusi sampahnya juga kita nol-kan. Tapi pelayanan tetap kami berikan melalui mobil tangki, kami isi tedmon-tedmon yang sudah kami sediakan satu sampai dua kali setiap harinya," tutup dia.

ACEH TAMIANG - Akses air bersih bagi warga Aceh terdampak bencana alam banjir dan longsor terus dikebut. Pemerintah menambah 57 titik sumur bor di sejumlah daerah guna mempercepat pemulihan layanan dasar dan mendukung aktivitas masyarakat. Sumur bor yang dibangun ini ada yang sumur dangkal dan ada yang sumur dalam.

Penambahan 57 titik sumur bor ini dilakukan oleh Melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Aceh yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota, seperti Aceh Tamiang, Pidie Jaya, dan Bener Meriah. Pekerjaan ini melengkapi penanganan 24 titik sumur bor lain yang lebih dulu dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I.

Saat ini, progres pekerjaan di lapangan bervariasi. Ada lokasi yang masih dalam tahap persiapan dan mobilisasi alat, sebagian sudah memasuki proses pengeboran, dan beberapa titik telah selesai serta dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan mendesak dalam penanganan pascabencana karena berdampak langsung pada kesehatan dan aktivitas warga.

“Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar, terutama air bersih. Fasilitas ibadah, layanan kesehatan, dan hunian sementara harus segera berfungsi normal agar warga bisa kembali beraktivitas dengan aman dan layak,” kata Menteri Dody, dalam keterangannya, Rabu (14/1/2026).

Di Kabupaten Aceh Tamiang, lima sumur bor dangkal telah rampung dan digunakan masyarakat. Lokasinya berada di Polindes Meunasah Paya dan Puskesmas Manyak Payed di Kecamatan Manyak Payed, Puskesmas Karang Baru serta Masjid Babul Falah di Kecamatan Karang Baru, dan Masjid Baitul Amal di Kecamatan Sekerak. Keberadaan sumur ini menunjang operasional fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan kebutuhan harian warga.

Sementara itu, pembangunan sumur bor dalam di Aceh Tamiang masih berlanjut. Pengeboran terdalam tercatat di Puskesmas Bendahara dengan kedalaman 85 meter, disusul Puskesmas Rantau sedalam 65 meter.

Di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, pengeboran telah mencapai 35 meter. Adapun di Kecamatan Kota Kuala Simpang, sumur bor di Puskesmas Kuala Simpang sudah menembus 45 meter, sedangkan di Desa Kota Lintang telah selesai dan digunakan masyarakat.

Di Kecamatan Karang Baru, pengeboran sumur bor dalam di Puskesmas Karang Baru sudah mencapai kedalaman 47 meter. Untuk Kantor Datok Alur Bemban, pekerjaan baru dimulai dengan kedalaman awal 6 meter setelah dilakukan survei geolistrik. Sejumlah titik lain masih berada pada tahap persiapan dan mobilisasi peralatan.

Pekerjaan serupa juga berjalan di Kecamatan Kejuruan Muda. Di Puskesmas Kejuruan Muda, pembangunan sumur dangkal dan sumur bor dalam masih dalam tahap mobilisasi alat.

Sementara di Kantor Datok Kampung Suka Makmur, sumur bor dalam telah selesai 100 persen dan siap dimanfaatkan, sedangkan sumur dangkalnya masih menunggu mobilisasi peralatan.

Di Kabupaten Pidie Jaya, beberapa sumur dangkal telah selesai dan digunakan masyarakat, di antaranya di Huntara 1 Kompleks Dinas Perhubungan Pidie Jaya Kecamatan Meurah Dua, Meunasah Gampong Dayah Kruet Kecamatan Meurah Dua, Meunasah Gantung Kecamatan Meureudu, Meunasah Gampong Beurawang Kecamatan Meureudu, dan Meunasah Cut Kecamatan Meureudu.

Untuk sumur bor dalam, pekerjaan masih berlangsung di Huntara 2 Kecamatan Meurah Dua dengan kedalaman 14 meter, Meunasah Gampong Seunong Kecamatan Meurah Dua sedalam 35 meter, serta Kompleks Dinas Perpustakaan dan Arsip Pidie Jaya yang telah mencapai 27 meter.

Sementara di Kabupaten Bener Meriah, pembangunan sumur bor dalam menghadapi tantangan kondisi geografis dan teknis. Pengeboran aktif dilakukan di Huntara Desa Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, dengan kedalaman 32 meter, serta di Dusun Sejahtera, Kecamatan Pintu Rime Gayo, yang telah mencapai 22 meter.

Di lokasi lain, seperti Desa Teritit dan Blang Paku Kecamatan Wih Pesam, Desa Bintang Bener Kecamatan Bener Kelipah, Desa Pemangko dan Jelobok Kecamatan Permata, serta Desa Bukit Wih Ilang dan Paya Rungkel Kecamatan Bandar, pekerjaan masih berada pada tahap survei dan kajian geolistrik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) membangun sumur bor baru dan mereaktivasi sumur milik warga untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan sektor energi sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pascabencana.

Corporate Secretary PT Pertamina Arya Dwi Paramita menyampaikan, upaya penyediaan air bersih dilakukan bersamaan dengan pemulihan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Pertamina mengerahkan tim khusus pemboran air serta bekerja sama dengan relawan dan masyarakat setempat di sejumlah titik terdampak.

“Kami melakukan pembangunan sumur bor baru dan reaktivasi sumur masyarakat agar airnya kembali dapat digunakan. Ini kami kerjakan bersama relawan, termasuk Wanadri, dan warga setempat,” kata Arya Dwi Paramita dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (10/1/2026) lalu.

Ia menjelaskan, hingga kini empat sumur bor telah berhasil diproduksikan airnya dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Pertamina juga memberangkatkan tujuh tim tambahan untuk mempercepat pengerjaan, melengkapi empat tim yang lebih dulu berada di lapangan.

Upaya tersebut melengkapi distribusi air bersih menggunakan 15 truk tangki yang dimobilisasi dari berbagai wilayah, termasuk Sumatera Utara. Air bersih diprioritaskan untuk permukiman terdampak, posko pengungsian, serta dapur umum yang masih beroperasi.

“Di Aceh Tamiang, dua sumur bor air sudah beroperasi bersamaan dengan penyerahan hunian sementara. Kami ingin memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi seiring proses pemulihan,” ujar Arya.

Selain Pertamina, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga memastikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Langkahan di Kabupaten Aceh Utara telah kembali beroperasi secara fungsional per 9 Januari 2026, setelah sebelumnya terdampak bencana banjir bandang. Berfungsinya kembali SPAM ini menjadi langkah penting dalam pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak, khususnya pemenuhan kebutuhan air bersih.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pemulihan layanan air bersih merupakan prioritas utama dalam penanganan pascabencana. “Air bersih adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda, terutama di wilayah terdampak bencana. Diharapkan dengan berfungsinya kembali SPAM IKK Langkahan dapat membantu masyarakat kembali beraktivitas dengan lebih sehat dan aman, sekaligus mendukung proses pemulihan sosial dan ekonomi di Aceh Utara,” kata Dody dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Dody menyampaikan SPAM IKK Langkahan berlokasi di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Langkahan dengan kapasitas terpasang sebesar 20 liter per detik. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Langkahan memanfaatkan sumber air baku dari Sungai Krueng Jambo Aye.

Saat ini IPA Langkahan kembali beroperasi hingga 22 jam per hari dan melayani kebutuhan air bersih masyarakat di Kecamatan Langkahan dan Kecamatan Tanah Jambo Aye, dengan jumlah sambungan rumah aktif mencapai lebih dari 3.600 sambungan rumah. Dengan berfungsinya kembali SPAM ini, lanjut dia, pasokan air bersih bagi ribuan warga dapat kembali terpenuhi secara berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengintensifkan pembangunan sumur bor air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang pascabencana banjir bandang.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan salah satu prioritas utama dalam penanganan pascabencana karena berkaitan langsung dengan kesehatan, kenyamanan, serta keberlangsungan aktivitas sosial masyarakat.

“Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar, terutama air bersih. Fasilitas ibadah, layanan kesehatan, dan hunian sementara harus segera berfungsi normal agar warga bisa kembali beraktivitas dengan aman dan layak,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hingga 5 Januari 2026, kegiatan pengeboran menunjukkan progres signifikan dengan rata-rata kedalaman pengeboran telah mencapai elevasi 70 hingga 105 meter, menyesuaikan kondisi geologi setempat yang memang membutuhkan target kedalaman relatif dalam, yakni 100 hingga 150 meter.

Di Kecamatan Manyak Payed, pengeboran sumur bor di Masjid Simpang Lhee telah mencapai kedalaman 82 meter dan saat ini sudah memasuki tahap konstruksi serta mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat sekitar. Sementara itu, di Desa Meurandeh, proses pengeboran pilot hole telah mencapai kedalaman 88 meter dari rencana 90 meter dan sedang dipersiapkan untuk tahap reaming sebagai bagian dari konstruksi sumur permanen.

Di Kantor Camat Kuala Simpang, pengeboran telah mencapai kedalaman 77 meter dari rencana 80 meter. Berdasarkan hasil kajian hidrogeologi, lokasi ini memiliki potensi akuifer pada kedalaman 23–35 meter serta di atas 150 meter, sehingga pekerjaan dilanjutkan secara bertahap untuk memastikan keberlanjutan sumber air. Lokasi ini termasuk dalam daftar prioritas yang dipersiapkan menuju tahap konstruksi.

Di Kecamatan Banda Mulia, pengeboran di Masjid Al Ikhlas Gampong Sukajadi telah mencapai kedalaman 72 meter dari target 100 meter, dengan potensi akuifer berada pada rentang 39–78 meter.

Sementara itu, pengeboran di TK Nurul Ikhlas Telaga Meuku II, Sidomulyo telah mencapai pilot hole sedalam 82 meter dari rencana 100 meter dan menunjukkan indikasi akuifer pada kedalaman yang sama, sehingga diproyeksikan segera memasuki tahapan konstruksi.

Adapun di Kecamatan Karang Baru, pengeboran di Kantor Datok Gampong Menanggini baru mencapai pilot hole sedalam 25 meter dari rencana 60 meter dan sementara terkendala akibat kerusakan alat bor.

Untuk memastikan ketepatan titik dan kedalaman pengeboran, Kementerian PU telah melaksanakan kegiatan survei geolistrik di sejumlah lokasi, meliputi Desa Gelung Kecamatan Seruway, Desa Meurandeh Kecamatan ManyakV Payed, Kecamatan Tenggulun (dua lokasi), Padang Linggis, Pante Cempa, Bandar Khalifah Hulu, dan Ronggoh.

Selain itu, pada hari ini juga telah dilaksanakan survei geolistrik tambahan untuk beberapa lokasi usulan, termasuk di Manyak Payed dan Kantor Kejaksaan Negeri, serta penambahan dua lokasi cadangan sebagai langkah antisipasi.

Sejumlah titik yang telah direncanakan untuk memasuki tahap persiapan konstruksi sumur meliputi Desa Meurandeh, Kantor Camat Kuala Simpang, TK Nurul Ikhlas Banda Mulia, dan Desa Matang Teupah, sembari menunggu kesiapan tim logging, reaming, dan penyempurnaan konstruksi sumur.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Keberhasilan India menyalip China sebagai produsen beras terbesar dunia membawa konsekuensi serius berupa tekanan akut terhadap pasokan air, khususnya di sentra-sentra produksi utama negara tersebut.

Dalam satu dekade terakhir, India hampir berhasil menggandakan volume ekspor beras dengan volume yang menembus lebih dari 20 juta ton pada tahun fiskal 2025. Capaian ini tak terlepas dari dukungan regulasi yang inovatif bagi pertanian padi.

Namun, di balik capaian itu, banyak petani beras justru menghadapi realitas yang kian berat. Reuters melaporkan bahwa wawancara dengan petani, pejabat pemerintah, dan ilmuwan pertanian, serta penelaahan data air tanah menunjukkan adanya kekhawatiran luas mengenai ketersediaan air tanah karena dikuras tanaman padi yang dikenal membutuhkan air dalam jumlah tinggi. Kondisi ini memaksa petani berutang untuk mengebor sumur bor yang semakin dalam.

Di negara bagian Haryana dan Punjab yang merupakan lumbung beras utama India, air tanah masih dapat dijangkau pada kedalaman sekitar 30 kaki (sekitar 9 meter) satu dekade lalu.

Namun, dalam lima tahun terakhir, penurunan muka air tanah berlangsung cepat sehingga sumur bor kini harus mencapai kedalaman 80 hingga 200 kaki (60 meter), berdasarkan keterangan puluhan petani yang dikonfirmasi dengan data pemerintah dan riset Universitas Pertanian Punjab.

“Setiap tahun sumur bor harus dibuat lebih dalam. Biayanya makin tidak terjangkau,” ujar Balkar Singh, petani berusia 50 tahun di Haryana, dikutip Reuters.

Pada saat yang sama, subsidi pemerintah yang mendorong budidaya padi justru menghambat peralihan ke tanaman yang lebih hemat air, kata Uday Chandra, pakar politik Asia Selatan di Georgetown University, Qatar.

Subsidi yang sebagian merupakan warisan masa lalu ketika India kesulitan memenuhi kebutuhan pangan itu mencakup harga minimum yang dijamin negara untuk beras, yang naik sekitar 70% dalam satu dekade terakhir, serta subsidi listrik besar-besaran yang mendorong ekstraksi air tanah.

“Negara dengan tekanan [pasokan] air tertinggi di dunia itu justru membayar petani untuk mengonsumsi air tanah dalam jumlah sangat besar,” kata Avinash Kishore dari International Food Policy Research Institute di Washington.

Kementerian Pertanian dan Kesejahteraan Petani India serta Kementerian Sumber Daya Air tidak memberikan tanggapan atas temuan tersebut.

Sebagai catatan, India menyumbang sekitar 40% ekspor beras global, sehingga setiap perubahan produksi akan berdampak luas pada pasar dunia, kata Kishore. Di sisi lain, India memproduksi beras jauh melebihi kebutuhan domestiknya, meskipun populasinya yang melampaui China pada 2023 telah menembus 1,4 miliar jiwa.

“Skala produksi dan ekspor beras India memberinya peran sentral dalam perdagangan global,” ujar Kishore. “Namun, ini juga memunculkan pertanyaan: apakah India perlu menanam dan menjual beras sebanyak ini?”

Beban Petani Padi

Ketergantungan pada air tanah membuat petani padi di Punjab dan Haryana sangat rentan terhadap perubahan iklim, terutama ketika hujan monsun tidak cukup untuk mengisi ulang akuifer. Meski monsun dua tahun terakhir relatif kuat, tingkat ekstraksi tetap melampaui kemampuan alam untuk memulihkan cadangan air.

Data pemerintah 2024–2025 menunjukkan kedua negara bagian tersebut mengekstraksi air tanah 35% hingga 57% lebih banyak dari tingkat pengisian alaminya. Akibatnya, banyak wilayah diklasifikasikan sebagai “tereksploitasi berlebihan” atau berada pada level “kritis”.

Sebagai respons, otoritas setempat pada 2023 melarang pengeboran sumur baru di zona kritis. Petani yang bergantung pada sumur lama kini harus mengeluarkan puluhan ribu rupee per tahun untuk pipa lebih panjang dan pompa lebih kuat.

Sukhwinder Singh, petani Punjab berusia 76 tahun, mengaku menghabiskan 30.000–40.000 rupee (sekitar Rp7,4 juta) pada musim panas lalu hanya untuk mempertahankan produksi padi di tengah penurunan muka air tanah.

Jika biaya terus naik setiap musim, ini akan segera menjadi tidak berkelanjutan,” katanya.

Produksi satu kilogram beras membutuhkan 3.000–4.000 liter air, menurut ekonom pertanian Ashok Gulati. Jumlah itu sekitar 20% hingga 60% lebih tinggi dari rata-rata global. Petani dengan lahan luas masih mampu bertahan karena dapat memanfaatkan subsidi dan mengebor lebih dalam, tetapi petani kecil terpukul paling keras.

“Setiap biaya tambahan langsung menggerus pendapatan mereka,” kata Sukhwinder.

Arah Kebijakan

Pemerintah daerah pun mulai mencari jalan keluar di tengah tantangan ini. Haryana, misalnya, menawarkan subsidi 17.500 rupee per hektare untuk mendorong peralihan ke tanaman seperti millet yang jauh lebih hemat air. Namun, insentif satu musim ini dinilai belum cukup mendorong adopsi luas.

Gulati menilai diperlukan komitmen minimal lima tahun agar petani berani beralih. Ia juga menyebut, tanpa menambah beban subsidi, pemerintah dapat mengalihkan sebagian belanja. Sebagai contoh, negara bagian Punjab saat ini menghabiskan sekitar 39.000 rupee per hektare untuk subsidi pupuk dan listrik pada padi, sementara pengalihan belanja sebesar 35.000 rupee untuk tanaman hemat air sudah cukup menjaga pendapatan petani.

Petani pun terbuka terhadap perubahan, asalkan ada jaminan pembelian.

“Kami bersedia beralih, selama pemerintah membeli hasil panen kami dengan harga acuan,” ujar Gurmeet Singh, petani padi di Punjab.