REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) bertujuan memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam. Perusahaan tersebut disiapkan untuk memberantas praktik transfer pricing dan under invoicing yang dinilai merugikan negara.

Pernyataan itu disampaikan Sudaryono usai memimpin rapat lanjutan bersama pelaku industri sawit, eksportir, refinery, asosiasi petani, BUMN perkebunan, serta sejumlah kementerian dan lembaga di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Jumat (29/5/2026). Rapat digelar untuk merespons turunnya harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani dalam beberapa pekan terakhir.

"Kami berharap setelah ini tidak ada lagi kekhawatiran, khususnya dari pelaku usaha hilir industri sawit, yaitu refinery dan eksportir," kata Sudaryono di Jakarta, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Ia menjelaskan DSI akan berperan sebagai pengelola dan pengawas yang bekerja secara transparan dan akuntabel. Menurut dia, perusahaan tersebut tidak dibentuk untuk mengambil keuntungan dari aktivitas ekspor komoditas.

Pemerintah menetapkan masa transisi selama tiga bulan, mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pada periode tersebut, mekanisme pengelolaan ekspor akan dijalankan secara bertahap sebelum diterapkan penuh pada 1 Januari 2027 untuk komoditas sawit, batu bara, dan paduan besi (ferroalloys).

"PT DSI adalah perusahaan pengelola dan pengawas yang bekerja secara transparan dan akuntabel, serta tidak mengambil keuntungan. Saya ulangi, tidak mengambil keuntungan," ujar Sudaryono.

Dalam rapat tersebut, Wamentan meminta pelaku usaha hilir, terutama refinery dan eksportir, tetap menjalankan transaksi perdagangan seperti biasa dengan mengacu pada harga yang terbentuk di KPBN. Pelaku usaha juga diminta menghindari praktik withdraw yang dapat memengaruhi pembentukan harga secara wajar.

Sudaryono menilai persoalan harga TBS saat ini bukan dipicu pelemahan permintaan global. Menurut dia, harga dan permintaan minyak sawit dunia masih kuat sehingga penurunan harga di tingkat petani seharusnya tidak terjadi.

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai persoalan yang relatif mudah diselesaikan karena sumber masalah berada pada rantai perdagangan domestik, bukan pasar internasional.

"Objektifnya bukan mencari keuntungan. Tujuan DSI adalah menertibkan. Yang sudah tertib silakan berjalan, sementara yang belum tertib akan ditertibkan. Praktik-praktik seperti under invoicing dan transfer pricing harus bisa kita berantas," kata tokoh yang akrab disapa Mas Dar tersebut.

Wamentan meminta gubernur, bupati, wali kota, dan dinas terkait menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang tata kelola penetapan harga TBS. Saat ini baru sebagian provinsi yang aktif menetapkan harga acuan TBS bersama pelaku usaha dan asosiasi.

Pemerintah pusat juga mendorong daerah memperkuat pengawasan terhadap pabrik kelapa sawit (PKS). Jika ditemukan PKS membeli TBS di bawah ketentuan, identitas perusahaan beserta afiliasinya diminta dilaporkan kepada Kementan untuk ditindaklanjuti.

Sudaryono mengungkapkan Kementan sebelumnya mengidentifikasi 139 PKS yang membeli TBS di bawah harga yang ditetapkan di daerah masing-masing. Setelah rapat pertama digelar, sebanyak 16 PKS telah melakukan penyesuaian dengan menaikkan harga pembelian.

Kementan membuka peluang pemberian sanksi administratif hingga pencabutan izin terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan. Jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, pemerintah akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Guna mengawal musim tanam, Petrokimia Gresik, perusahaan solusi agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia, menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 219.648 ton. Ketersediaan stok ini menjadi salah satu indikator kesiapan perusahaan dalam menjaga keberlanjutan produksi dan menjamin ketersediaan pupuk bagi petani di tengah dinamika global yang berdampak pada rantai pasok bahan baku industri pupuk dunia.

Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob menyampaikan bahwa Petrokimia Gresik bersama Pupuk Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi sekaligus memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani selama musim tanam berlangsung.

Berbagai langkah tersebut dilakukan melalui optimalisasi fasilitas produksi dan operasional perusahaan untuk menjaga kontinuitas produksi pupuk, penguatan stok pupuk bersubsidi, serta dukungan jaringan distribusi nasional Pupuk Indonesia Group agar pupuk tersedia tepat waktu bagi petani.

Selain itu, Petrokimia Gresik juga terus memperkuat antisipasi terhadap berbagai dinamika global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok bahan baku industri pupuk dunia.

“Perubahan kondisi global dan potensi gangguan jalur logistik internasional menjadi perhatian industri pupuk dunia. Namun, Petrokimia Gresik tetap berupaya optimal dalam memproduksi pupuk sehingga ketersediaan pupuk bagi petani tetap terjaga,” ujar Daconi di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (12/5/2026).

Sebagai langkah antisipasi, Petrokimia Gresik memperkuat strategi pengadaan bahan baku, di antaranya melalui diversifikasi negara asal suplai phosphate rock, potash, dan sulphur, serta optimalisasi pasokan sulphuric acid dari produksi dalam negeri.

Selain itu, perusahaan juga melakukan optimalisasi kontrak pengadaan jangka panjang serta mempercepat pengamanan stok bahan baku untuk kebutuhan enam hingga 12 bulan ke depan guna menjaga keberlanjutan produksi.

"Di sisi operasional, Petrokimia Gresik memastikan kesiapan fasilitas produksi dan operasional perusahaan agar produksi pupuk tetap berjalan optimal untuk mendukung kebutuhan musim tanam nasional," tandas Daconi.

Sementara itu, per 10 Mei 2026, Petrokimia Gresik memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi tetap terjaga untuk mendukung kebutuhan musim tanam. Terdiri atas urea bersubsidi sebesar 32.054 ton, NPK Phonska 166.324 ton, pupuk organik Petroganik sebesar 16.611 ton, ZA 2.720 ton, dan SP-36 1.939 ton.

"Stok ini telah tersedia pada jaringan distribusi Pupuk Indonesia dan siap disalurkan kepada penerima di PPTS (Penerima Pupuk pada Titik Serah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami berharap petani tidak perlu khawatir, musim tanam April–September bisa dijalani dengan optimal," ujar Daconi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pemerintah telah banyak melakukan perubahan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi. Perubahan ini sebagai upaya untuk memberikan kemudahan akses petani terhadap pupuk bersubsidi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut Indonesia berpeluang menjadi model pembangunan pertanian dunia. Fondasi kebijakan dan capaian sektor pertanian dinilai cukup kuat untuk mendorong posisi tersebut.

Rachmat mengatakan, penguatan sektor pertanian perlu didukung konsolidasi petani melalui organisasi seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

“Sudah waktunya Indonesia kembali lagi menjadi model pembangunan, tidak hanya di Asia Pasifik, tapi dunia,” kata Rachmat di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Rachmat menjelaskan, capaian pertanian saat ini merupakan hasil proses panjang sejak awal kemerdekaan. Kebijakan yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci keberhasilan sektor ini.

Ia menyinggung sejarah pembangunan pertanian pada 1952 saat pendirian Fakultas Pertanian Universitas Indonesia dan pembangunan kampus IPB Baranangsiang.

“Pada waktu itu Presiden Soekarno menyampaikan bahwa pangan adalah hidup matinya bangsa Indonesia,” ujarnya.

Menurut Rachmat, keberhasilan swasembada pangan tidak terjadi secara instan. Strategi yang dirancang sejak awal terus berlanjut lintas pemerintahan.

“Swasembada yang kita rasakan sekarang bukan kebetulan, bukan tiba-tiba, tapi adalah strategi yang dirancang sejak awal oleh para pendahulu kita,” katanya.

Rachmat menilai posisi Indonesia relatif kuat di tengah tekanan global. Sejumlah negara menghadapi krisis pangan dan energi, sementara Indonesia masih mampu menjaga stabilitas.

Kondisi ini didukung kebijakan yang memperhatikan kebutuhan dasar petani seperti pupuk, irigasi, benih, dan harga hasil panen.

Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara produksi dan harga untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Program makan bergizi disebut menjadi instrumen baru dalam menyerap produksi pangan dan menstabilkan komoditas. “Begitu ada makan bergizi, persoalan telur dan ayam terselesaikan,” ujar Rachmat.

Rachmat menjelaskan stabilitas komoditas tersebut turut berdampak pada sektor lain, termasuk peningkatan penyerapan jagung dalam rantai produksi.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya peran riset dalam mendukung keberlanjutan pertanian.

“Tanpa penelitian jangan harap kita bisa berkesinambungan,” katanya.

Rachmat menilai hasil riset harus dapat diterapkan langsung oleh petani. Dalam hal ini, HKTI dinilai berperan sebagai penghubung antara inovasi dan praktik di lapangan.

Sektor pertanian juga diproyeksikan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pangan, tetapi juga sumber energi, serat, dan bahan baku industri. Rachmat optimistis, dengan dukungan kebijakan dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai model pembangunan pertanian global.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah menyiapkan berbagai bantuan bagi para petani dalam rangka menghadapi kemarau panjang imbas fenomena Godzilla El Nino maupun krisis energi global akibat kebijakan pembatasan Selat Hormuz oleh otoritas Iran.

Amran menyatakan bahwa stok beras nasional yang saat ini telah berjumlah 4,9 juta ton, diperkirakan akan mencapai klimaks tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia dengan perolehan 5 juta ton beras.

Guna menjaga agar pengairan lahan pertanian di lumbung-lumbung pangan nasional tetap berjalan optimal, ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sebanyak lebih dari 1 juta ton Bahan Bakar Minyak (BBM) yang nantinya dipergunakan sebagai penopang sentral dalam irigasi lahan pertanian selama musim kemarau yang dikhawatirkan terjadi dalam jangka waktu panjang.

Menurut Amran, kebijakan tersebut dirumuskan sendirian oleh Kementerian Pertanian. Amran menjelaskan usaha untuk menjaga hasil produksi pertanian RI menghadapi musim kemarau berkepanjangan tersebut juga telah dikomunikasikan antarlembaga.

Dia mengungkapkan telah menjalin koordinasi intensif dengan Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional.

"Untuk petani, sudah ada BBM dijatah kurang lebih, kalau tidak salah 1 juta ton lebih. Kalau [sektor] energi [koordinasi] bersama Pak Menteri ESDM sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional (Bahlil Lahadalia). Jadi kita kolaborasi dengan semua pihak," kata Amran saat kunjungannya di Komplek Pergudangan Banjarkemantren Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya, Minggu (19/4/2026).

Selain mengalokasikan BBM yang dipergunakan sebagai bahan bakar utama untuk merealisasikan program pompanisasi, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini juga meminta banderol dari produk pupuk dapat ditekan sehingga meringankan beban para petani di seluruh penjuru Tanah Air.

Ia menjelaskan pengadaan stok maupun pendistribusian pupuk ke para petani telah dilakukan lebih jauh-jauh hari oleh pemerintah sebelum musim kemarau mencapai puncak.

Berdasarkan penuturan petani, Amran menyebut harga jual pupuk telah turun hingga sebesar 20% sejak tahun 2025. Bahkan, dirinya juga mengeklaim kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan kaum tani tersebut secara perdana baru terlaksana pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Pupuk sudah disiapkan lebih awal. Harga pupuk benar turun 20%. Tadi aku tanya teman-teman, mereka bilang tidak pernah terjadi [harga jual] pupuk turun selama Republik ini berdiri, [turun sampai] 20%. Itu perintah Bapak Presiden," ucapnya.

Lebih lanjut, Amran mengungkapkan Kementan juga telah mengajukan penambahan volume pupuk dalam rangka menghadapi krisis akibat kemarau berkepanjangan serta krisis energi global akibat konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang telah mengganggu rantai pasok sejumlah komoditas penting.

Dirinya membeberkan, pendistribusian pupuk kepada para petani telah dilakukan sejak Januari lalu. Amran menyebut kebijakan tersebut juga dijalankan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan di bawah komando Menteri Purbaya Yudhi Sadewa.

"Volume pupuk kita usulkan juga untuk ditambah. Untuk pupuk, kita sudah siapkan sejak Januari. Kalau dulu itu disiapkan secara bertahap, bahan bakunya, sekarang sejak Januari kita sudah siapkan bersama Menteri Keuangan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyoroti meningkatnya ketergantungan impor komoditas pangan yang dinilai berkaitan dengan kebijakan liberalisasi pasca-Krisis 1998. Langkah-langkah pembukaan pasar tersebut merupakan bentuk adopsi Indonesia atas serangkaian rekomendasi reformasi kebijakan yang diusulkan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai kebijakan tersebut diterima tanpa penyesuaian yang memadai sehingga berdampak pada melemahnya sektor pertanian dalam negeri.

Untuk itu, Amran mendorong penguatan kebijakan larangan dan pembatasan (lartas) guna menahan laju impor sejumlah komoditas strategis.

“Nah ke depan memang lartas sudah ada ya, Pak Mendag [Budi Santoso]? Kami perjuangkan lartas karena ini terjadi bukan gula saja, Bu. Itu terjadi di susu, kemudian terjadi di kedelai. Dulu kedelai [tahun] ‘93 swasembada. Kemudian bawang putih dulu pernah swasembada, kemudian susu. Kami ini pandangan saja, Bu, bahwa ini adalah saran dari IMF kita terima mentah-mentah, berantakanlah ini pertanian. Akhirnya kita satu-satu kita selesaikan,” kata Amran dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi VI, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Amran menjelaskan, pola ketergantungan impor terjadi hampir di seluruh komoditas pangan utama. Dia mencontohkan susu dan kedelai yang kini didominasi pasokan dari luar negeri.

“Nah ini Bu, dulu impor [susu] 40% jadi 81%. Coba kedelai, dulu swasembada, kita swasembada [tahun] '92–'93 sekarang 90% impor. Polanya sama semua karena IMF kita terima sarannya bulat-bulat, pasar bebas,” ujarnya.

Pada komoditas susu, tren periode 1996–2023 memperlihatkan kesenjangan yang terus melebar antara produksi dan kebutuhan. Kebutuhan susu nasional meningkat signifikan dari sekitar 1,2 juta ton pada akhir 1990-an menjadi sekitar 4,56 juta ton pada 2023.

Sementara itu, produksi domestik hanya naik terbatas, dari kisaran 400.000–500.000 ton menjadi sekitar 837.000 ton pada 2023. Alhasil, porsi impor tetap dominan, bahkan mencapai sekitar 81% dari total kebutuhan pada tahun terakhir.

Menurutnya, kebijakan pasar bebas tanpa instrumen pengendalian seperti lartas membuat produk impor lebih mudah masuk dan menekan produksi dalam negeri. “Ini harus kita kendalikan karena kita terima sarannya pasar bebas, enggak ada lartas,” pungkasnya.

Mengutip Letter of Intent kepada IMF yang diterbitkan pemerintah Indonesia pada Oktober 1997, sejumlah perubahan struktural yang diambil Indonesia di sektor pertanian menyusul Krisis Finansial Asia 1997 mencakup berakhirnya monopoli Perum Bulog dalam importasi dan distribusi komoditas pangan, terutama beras, gula, dan gandum. Indonesia juga menyatakan persetujuan untuk menjalankan mandat penghapusan pembatasan informal maupun formal pengaturan pemasaran guna mendorong kompetisi.

Aspek lain yang termaktub dalam perubahan struktural ini adalah dihapusnya kontrol harga pangan oleh pemerintah, serta reformasi kebijakan ekspor seperti penghapusan pajak ekspor lokal dan provinsi. Selain itu, terdapat pula penghapusan kewajiban tanam ke petani untuk komoditas tebu.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan mengurangi ketergantungan impor beras menir dengan memanfaatkan stok beras dalam negeri.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengolah beras menjadi menir melalui proses penggilingan.

"Janganlah impor menir. Terus gimana caranya? Saya gilingkan. Ini beras bagus, ini aku menirkan. Selesai, kan? Yang penting beras," kata Amran di Gudang Bulog Panaikang, Makassar, Minggu (5/4).

Ia menjelaskan kebutuhan industri terhadap beras pecah atau menir sebenarnya bisa dipenuhi dari stok dalam negeri yang saat ini melimpah. Dengan begitu, impor yang selama ini mencapai ratusan ribu ton dapat ditekan.

"Biasanya impor itu sampai 200 sampai 500 ribu ton. Indonesia ada. Ayo, ambil di gudang kita. Karena dia butuh beras pecah, kita pecahkan dulu," ujarnya.

Amran menambahkan kebijakan ini juga sejalan dengan upaya optimalisasi stok beras nasional yang saat ini meningkat signifikan. Alih-alih terus menambah beban penyimpanan, pemerintah mendorong pemanfaatan beras melalui berbagai skema, termasuk pengolahan.

"Saya bilang tindaklanjuti, ada minta berikan. Karena beras ini, daripada sewa gudang, kita sudah sewa 2 juta ton kapasitas ini," kata Amran.

Ia memastikan kebijakan hilirisasi beras tersebut dapat dijalankan kapan saja sesuai kebutuhan, mengingat ketersediaan beras yang mencukupi.

"Kapan (saja) dibutuhkan, karena berasnya sudah ada," ujarnya.

Di sisi lain, Perum Bulog juga tengah mengembangkan hilirisasi beras dengan mengolah beras turun mutu menjadi tepung beras untuk mengurangi ketergantungan impor tepung terigu. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani sebelumnya menyebut langkah ini mengadopsi praktik di Jepang.

"Seperti kalau di Jepang, kami akan kembangkan hilirisasi beras," kata Rizal dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (2/4).

Ia menjelaskan beras yang mengalami penurunan mutu akan diolah kembali. Jika masih memenuhi standar, beras tersebut akan dipasarkan ulang. Namun, jika tidak lagi layak konsumsi, akan dialihkan menjadi tepung beras atau kebutuhan lain.

"Kalau sudah tidak layak sesuai standar, itu baru kita olah menjadi pakan ternak atau kita gunakan hilirisasi untuk menjadikan tepung," ujarnya.

Rizal menambahkan volume beras turun mutu relatif kecil dibandingkan total produksi nasional.

"Yang turun mutu hampir 65 ribu ton, dibandingkan total produksi lebih dari 44 juta ton, itu hanya sekitar 0,15 persen," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok bahan pokok strategis secara nasional dalam kondisi aman dan surplus menjelang Lebaran 1447 Hijriyah, dengan produksi dan cadangan memadai untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

"Ketersediaan dan stabilitas bahan pokok masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H dalam kondisi aman dan terkendali, baik secara nasional maupun di tingkat daerah," kata Amran sebagaimana keterangannya di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Dia menyebutkan berdasarkan data Neraca Pangan dan Proyeksi Produksi hingga April 2026, mayoritas komoditas strategis berada dalam posisi surplus. Saat ini stok beras nasional mencapai sekitar 3,5 juta ton dan diproyeksikan terus meningkat seiring panen raya serta tren produksi yang naik sekitar 15 persen hingga Maret ini.

“Kalau tren ini bertahan sampai akhir bulan, hampir pasti stok kita tembus 6 juta ton. Ini belum pernah terjadi selama kita merdeka. Kalau konsisten hingga akhir tahun, potensi surplus diperkirakan bisa mencapai sekitar 9 juta ton," ujar Amran.

Dia memastikan stok komoditas tersebut secara nasional dalam kondisi surplus dan kuat menjaga stabilitas pasokan serta harga di masyarakat. Selanjutnya, komoditas lain seperti jagung juga menunjukkan kinerja positif, dengan ketersediaan 10,751 juta ton, sedangkan kebutuhan 5,899 juta ton, menghasilkan surplus 4,852 juta ton.

Kemudian gula konsumsi tercatat surplus 595 ribu ton, cabai besar surplus 74 ribu ton, dan cabai rawit surplus 105 ribu ton. “Insya Allah, menjelang Lebaran 2026 kebutuhan pokok aman. Beras, jagung, gula konsumsi cukup. Masyarakat tidak perlu khawatir,” tegasnya.

Tak hanya itu, beberapa komoditas bahkan telah masuk kategori ekspor. Minyak goreng mencatat surplus 3,556 juta ton, daging ayam surplus 728 ribu ton, telur ayam surplus 349 ribu ton, serta bawang merah surplus 57 ribu ton.

“Minyak goreng kita surplus besar. Ayam dan telur juga lebih dari cukup. Ini bukti bahwa produksi dalam negeri kuat dan mampu menopang kebutuhan nasional, bahkan untuk ekspor,” ujarnya.

Mentan menambahkan, pemerintah terus melakukan pengawalan produksi, distribusi, serta penguatan stok di seluruh wilayah, terutama menjelang momentum peningkatan konsumsi saat Ramadhan dan Idul Fitri.

“Petani kita kawal, penyuluh di lapangan sudah kami kerahkan. Ini kami pantau harian. Jadi, stok ada, produksi jalan, distribusi kita kawal. Target kita sederhana, Lebaran tenang, harga stabil, masyarakat tersenyum,” tutur Amran.

Jakarta sebagai pusat konsumsi dan barometer harga nasional juga menunjukkan pasokan pangan strategis dalam kondisi aman. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini menunjukkan kesiapan menyambut Idul Fitri 2026 dengan kondisi pasokan yang kuat, distribusi terjaga, serta harga tetap stabil.

Pemerintah optimistis momentum Ramadhan dan Lebaran tahun ini dapat dilalui dengan tenang tanpa gejolak pasokan maupun lonjakan harga yang meresahkan masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia tidak akan melakukan impor gula putih pada tahun ini. Kebijakan tersebut seiring dengan penguatan produksi tebu dalam negeri.

Amran menerangkan struktur produksi menunjukkan dominasi Jawa Timur sebagai sentra utama dengan kontribusi sekitar separuh dari total nasional. Ia menyampaikan penguatan produksi gula menjadi bagian dari konsolidasi sektor pangan setelah capaian swasembada beras. Pemerintah memusatkan perhatian pada perbaikan tata kelola, pengamanan lahan, serta dukungan lintas kementerian agar produksi tebu berkelanjutan dan industri gula memperoleh kepastian pasokan.

“Ini ada PTP, 50 persen tebu di Jawa Timur. Kita tidak impor gula putih tahun ini,” kata Mentan di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Karawang, Jawa Barat, dikutip Kamis (8/1/2026).

Ia melanjutkan, dominasi Jawa Timur didorong oleh kesiapan lahan, infrastruktur irigasi, serta basis industri gula yang relatif lengkap. Kementerian Pertanian mencatat penguatan produksi tebu berjalan beriringan dengan penataan distribusi pupuk dan pengendalian harga sarana produksi agar biaya usaha tani tetap terkendali.

Kebijakan tanpa impor gula putih juga terkait dengan dorongan hilirisasi pertanian. Pemerintah menempatkan gula sebagai bagian dari rantai industri berbasis komoditas pangan yang perlu diperkuat dari hulu hingga hilir agar nilai tambah dapat dinikmati di dalam negeri.

“Karena hilirisasi sawit, di perindustrian itu adalah hasil pertanian,” ujar Amran.

Ia menilai penguatan produksi gula konsisten dengan perbaikan indikator pertanian nasional. Pemerintah mencatat peningkatan kinerja ekspor pertanian, penurunan impor, serta perbaikan nilai tukar petani yang menjadi penopang keberlanjutan produksi komoditas strategis.

Amran memastikan kebijakan pengamanan produksi tebu terus dijalankan melalui pengawasan distribusi, penegakan aturan, serta sinergi dengan pemerintah daerah sentra. Dengan basis produksi yang terkonsentrasi dan tata kelola yang diperkuat, Mentan menargetkan kemandirian gula tetap terjaga dan berkontribusi pada stabilitas pangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Keberhasilan India menyalip China sebagai produsen beras terbesar dunia membawa konsekuensi serius berupa tekanan akut terhadap pasokan air, khususnya di sentra-sentra produksi utama negara tersebut.

Dalam satu dekade terakhir, India hampir berhasil menggandakan volume ekspor beras dengan volume yang menembus lebih dari 20 juta ton pada tahun fiskal 2025. Capaian ini tak terlepas dari dukungan regulasi yang inovatif bagi pertanian padi.

Namun, di balik capaian itu, banyak petani beras justru menghadapi realitas yang kian berat. Reuters melaporkan bahwa wawancara dengan petani, pejabat pemerintah, dan ilmuwan pertanian, serta penelaahan data air tanah menunjukkan adanya kekhawatiran luas mengenai ketersediaan air tanah karena dikuras tanaman padi yang dikenal membutuhkan air dalam jumlah tinggi. Kondisi ini memaksa petani berutang untuk mengebor sumur bor yang semakin dalam.

Di negara bagian Haryana dan Punjab yang merupakan lumbung beras utama India, air tanah masih dapat dijangkau pada kedalaman sekitar 30 kaki (sekitar 9 meter) satu dekade lalu.

Namun, dalam lima tahun terakhir, penurunan muka air tanah berlangsung cepat sehingga sumur bor kini harus mencapai kedalaman 80 hingga 200 kaki (60 meter), berdasarkan keterangan puluhan petani yang dikonfirmasi dengan data pemerintah dan riset Universitas Pertanian Punjab.

“Setiap tahun sumur bor harus dibuat lebih dalam. Biayanya makin tidak terjangkau,” ujar Balkar Singh, petani berusia 50 tahun di Haryana, dikutip Reuters.

Pada saat yang sama, subsidi pemerintah yang mendorong budidaya padi justru menghambat peralihan ke tanaman yang lebih hemat air, kata Uday Chandra, pakar politik Asia Selatan di Georgetown University, Qatar.

Subsidi yang sebagian merupakan warisan masa lalu ketika India kesulitan memenuhi kebutuhan pangan itu mencakup harga minimum yang dijamin negara untuk beras, yang naik sekitar 70% dalam satu dekade terakhir, serta subsidi listrik besar-besaran yang mendorong ekstraksi air tanah.

“Negara dengan tekanan [pasokan] air tertinggi di dunia itu justru membayar petani untuk mengonsumsi air tanah dalam jumlah sangat besar,” kata Avinash Kishore dari International Food Policy Research Institute di Washington.

Kementerian Pertanian dan Kesejahteraan Petani India serta Kementerian Sumber Daya Air tidak memberikan tanggapan atas temuan tersebut.

Sebagai catatan, India menyumbang sekitar 40% ekspor beras global, sehingga setiap perubahan produksi akan berdampak luas pada pasar dunia, kata Kishore. Di sisi lain, India memproduksi beras jauh melebihi kebutuhan domestiknya, meskipun populasinya yang melampaui China pada 2023 telah menembus 1,4 miliar jiwa.

“Skala produksi dan ekspor beras India memberinya peran sentral dalam perdagangan global,” ujar Kishore. “Namun, ini juga memunculkan pertanyaan: apakah India perlu menanam dan menjual beras sebanyak ini?”

Beban Petani Padi

Ketergantungan pada air tanah membuat petani padi di Punjab dan Haryana sangat rentan terhadap perubahan iklim, terutama ketika hujan monsun tidak cukup untuk mengisi ulang akuifer. Meski monsun dua tahun terakhir relatif kuat, tingkat ekstraksi tetap melampaui kemampuan alam untuk memulihkan cadangan air.

Data pemerintah 2024–2025 menunjukkan kedua negara bagian tersebut mengekstraksi air tanah 35% hingga 57% lebih banyak dari tingkat pengisian alaminya. Akibatnya, banyak wilayah diklasifikasikan sebagai “tereksploitasi berlebihan” atau berada pada level “kritis”.

Sebagai respons, otoritas setempat pada 2023 melarang pengeboran sumur baru di zona kritis. Petani yang bergantung pada sumur lama kini harus mengeluarkan puluhan ribu rupee per tahun untuk pipa lebih panjang dan pompa lebih kuat.

Sukhwinder Singh, petani Punjab berusia 76 tahun, mengaku menghabiskan 30.000–40.000 rupee (sekitar Rp7,4 juta) pada musim panas lalu hanya untuk mempertahankan produksi padi di tengah penurunan muka air tanah.

Jika biaya terus naik setiap musim, ini akan segera menjadi tidak berkelanjutan,” katanya.

Produksi satu kilogram beras membutuhkan 3.000–4.000 liter air, menurut ekonom pertanian Ashok Gulati. Jumlah itu sekitar 20% hingga 60% lebih tinggi dari rata-rata global. Petani dengan lahan luas masih mampu bertahan karena dapat memanfaatkan subsidi dan mengebor lebih dalam, tetapi petani kecil terpukul paling keras.

“Setiap biaya tambahan langsung menggerus pendapatan mereka,” kata Sukhwinder.

Arah Kebijakan

Pemerintah daerah pun mulai mencari jalan keluar di tengah tantangan ini. Haryana, misalnya, menawarkan subsidi 17.500 rupee per hektare untuk mendorong peralihan ke tanaman seperti millet yang jauh lebih hemat air. Namun, insentif satu musim ini dinilai belum cukup mendorong adopsi luas.

Gulati menilai diperlukan komitmen minimal lima tahun agar petani berani beralih. Ia juga menyebut, tanpa menambah beban subsidi, pemerintah dapat mengalihkan sebagian belanja. Sebagai contoh, negara bagian Punjab saat ini menghabiskan sekitar 39.000 rupee per hektare untuk subsidi pupuk dan listrik pada padi, sementara pengalihan belanja sebesar 35.000 rupee untuk tanaman hemat air sudah cukup menjaga pendapatan petani.

Petani pun terbuka terhadap perubahan, asalkan ada jaminan pembelian.

“Kami bersedia beralih, selama pemerintah membeli hasil panen kami dengan harga acuan,” ujar Gurmeet Singh, petani padi di Punjab.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan strategi serapan gabah yang lebih agresif pada 2026 seiring proyeksi peningkatan produksi nasional. Menurut Rizal, langkah tersebut disiapkan untuk mengimbangi potensi panen yang lebih besar dari hasil perluasan cetak sawah dan penguatan program pertanian pemerintah.

Ia menyebut estimasi pengadaan beras Bulog pada 2026 akan melampaui realisasi 2025 yang mencapai 3 juta ton. Kenaikan serapan tersebut mengikuti arahan Menteri Pertanian dan akan difinalkan melalui Instruksi Presiden yang ditargetkan terbit pada 2026.

“Estimasi pengadaan pasti akan lebih besar dari tahun 2025. Jadi, kalau pengadaan tahun 2025 kemarin kita 3 juta ton, otomatis pada tahun 2026 ini lebih besar dari 3 juta ton,” kata Rizal saat ditemui di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, dikutip Selasa (22/12/2025).

Ia menjelaskan peningkatan serapan gabah membutuhkan kesiapan infrastruktur penyimpanan. Bulog telah menyiapkan tambahan gudang melalui rencana pembangunan 100 gudang baru oleh pemerintah, serta pemanfaatan gudang filial maupun gudang sewa untuk menutup kebutuhan jangka pendek.

Dalam evaluasi serapan 2025, Bulog tetap mendukung kebijakan pembelian gabah any quality yang dinilai berpihak kepada petani. Namun, Rizal menekankan pentingnya kualitas panen agar gabah yang diserap dapat menghasilkan beras dengan mutu optimal.

“Kalau any quality pada prinsipnya kami sangat mendukung karena itu menyejahterakan para petani. Namun, kami memberikan masukan agar setiap gabah yang dipanen merupakan gabah yang sudah siap masa usia panen,” ujarnya.

Bulog juga merancang pola penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai bagian dari strategi menjaga keseimbangan pasar. Program SPHP ditargetkan berjalan sepanjang tahun dengan penyesuaian volume di wilayah sentra produksi saat masa panen agar perputaran stok tetap terjaga.

Langkah agresif lainnya ditempuh melalui peningkatan produksi beras komersial untuk merespons perubahan selera konsumen. Bulog menyiapkan beras premium dengan merek kedaerahan untuk memperluas pasar tanpa mengabaikan mandat pelayanan publik.

“Kami juga akan meningkatkan produksi kami untuk pelayanan komersial. Bukan hanya beras medium, banyak juga yang menginginkan beras premium,” tutur Rizal.

Hingga akhir 2025, Bulog mencatat stok beras nasional mencapai 3.535.000 ton. Stok tersebut menjadi modal awal penguatan serapan gabah pada 2026 di tengah target pengadaan yang lebih tinggi.

Dengan kombinasi peningkatan serapan, pengelolaan distribusi, dan penguatan produk komersial, Bulog menyiapkan fondasi agar lonjakan panen petani dapat terserap secara optimal. Strategi ini diharapkan menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan beras nasional tetap aman sepanjang 2026.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai usulan agar kebijakan domestic market obligation (DMO) pada komoditas kelapa sebagai ide yang bagus.

Pandangan itu disampaikan Amran saat dimintai tanggapan terkait harga kelapa dalam negeri yang tinggi karena diekspor dan perlu diterapkan aturan DMO.

“Bagus juga idenya,” kata Amran saat ditemui di Kantor Bapanas, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Amran mengaku saat ini pemerintah bersyukur karena harga kelapa di pasar dunia sedang naik.

Sementara itu, Indonesia merupakan produsen kelapa terbesar, yakni 2,8 sampai 3 juta ton per tahun.

“Tahu ekspor kita? Meningkat nilainya 42 persen. Minimal di akhir tahun itu 33-35 persen,” tutur Amran.

Diketahui, hasil survei KedaiKOPI mengungkap kenaikan harga kelapa bulat dan komoditas turunannya di pasar lokal.

Survei dilakukan dengan memotret pengakuan 200 ibu rumah tangga, 160 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta 40 penjual kelapa utuh pada 24 November hingga 1 Desember 2025.

Responden tersebar di Jakarta, Padang, Makassar, Surabaya, Tangerang, Bekasi, dan Bogor.

Survei mengungkap harga kelapa utuh di pedagang kelapa sebelum Idul Fitri 2025 sebesar Rp 5.000 per butir.

Saat Idul Fitri, harganya melonjak 121,6 persen menjadi Rp 11.080. Namun, setelah itu, harganya tak kunjung turun dan terus meningkat.

Kenaikan terjadi karena stok kelapa di pasar lokal langka dan banyak kelapa diekspor.

“Jika dibiarkan, kondisi ini dikhawatirkan mengancam kelestarian makanan tradisional Indonesia yang banyak menggunakan santan dan produk kelapa, sehingga berpotensi ditinggalkan masyarakat karena semakin tidak terjangkau,” tutur Peneliti Lembaga Survei KedaiKOPI Ashma Nur Afifa, Rabu (18/12/2025).

Untuk mengatasi hal ini, diusulkan agar pemerintah memberlakukan pungutan ekspor (PE) dan DMO pada kelapa bulat.

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, meminta pemerintah untuk tetap memperhatikan kebutuhan dalam negeri mengingat buah itu merupakan komoditas penting.

"Selain pungutan ekspor, pemerintah perlu menentukan Domestic Market Obligation (DMO), tentukan dulu kebutuhan dalam negeri berapa dan menstabilkan harga," kata Tulus.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pertanian menilai prospek panen padi nasional pada 2026 cukup menjanjikan. Namun, fokus kebijakan pemerintah yang bergeser ke komoditas lain berpotensi menjadi kendala bagi produksi.

Pengamat sekaligus Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Khudori mengatakan perkembangan penanaman hingga akhir 2025 menunjukkan arah positif bagi produksi padi tahun depan.

Merujuk kerangka sampel area Badan Pusat Statistik (BPS) amatan Oktober 2025, Khudori menilai produksi padi pada Januari 2026 diperkirakan cukup tinggi.

Menurutnya, jika tidak terjadi gangguan bencana besar seperti yang melanda Sumatra pada akhir November lalu, panen Februari 2026 juga diproyeksikan kuat.

“Bahkan, amat mungkin di Februari 2026 sudah ada panen besar, disusul puncak panen di Maret atau April,” kata Khudori kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025).

Namun, Khudori menuturkan perkiraan cuaca BMKG hingga pertengahan 2026 menunjukkan kondisi iklim berada pada kategori normal. Artinya, pola budidaya dan pola tanam kemungkinan tidak banyak bergeser dari tahun ini, sehingga peluang produksi padi tetap besar.

Meski demikian, Khudori mengingatkan adanya potensi hambatan dari perubahan arah kebijakan pemerintah.

"Satu yang perlu diingat, tahun depan sepertinya fokus kerja pemerintah akan ke komoditas lain selain padi dan jagung. Yang sudah disampaikan ke publik adalah kedelai, ubi kayu, dan kacang hijau," ujarnya.

Dia menilai perubahan fokus tersebut kemungkinan dibarengi dengan penyesuaian alokasi anggaran dan sumber daya, termasuk tenaga pendamping dan dukungan teknis di lapangan. Kondisi ini, sambung dia, dapat membuat produksi padi dan jagung stagnan atau bahkan menurun pada 2026.

Sebaliknya, Khudori menyebut komoditas yang menjadi fokus baru pemerintah berpeluang meningkat karena mendapat tambahan dukungan anggaran dan sumber daya.

Dalam catatan Bisnis, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap rencana pemerintah memanfaatkan lahan sitaan negara untuk ditanami komoditas kedelai hingga 1 juta hektare.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan lahan sitaan yang belum tertanami sawit akan menjadi salah satu fokus pengembangan kedelai.

“Jadi lahan baru, lahan X, yang disita tetapi belum ada sawitnya kami tanami, rencana tanami kedelai,” kata Amran saat ditemui di kediamannya, Jakarta, dikutip pada Minggu (23/11/2025).

Amran menyampaikan program kedelai menjadi prioritas utama dalam agenda perluasan komoditas strategis. Nantinya, program perluasan 1 juta hektare kedelai ini akan dijalankan secara bertahap.

Langkah optimalisasi lahan ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor. Sebab, kebutuhan kedelai nasional terus meningkat setiap tahun, terutama untuk industri pangan dan pakan.