Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperingatkan risiko tekanan terhadap kinerja ekspor nasional menyusul temuan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR) yang menilai Indonesia belum efektif menegakkan larangan impor barang hasil kerja paksa. Temuan tersebut dapat berujung pada pengenaan tarif tambahan terhadap produk Indonesia yang masuk ke pasar AS dengan besaran 10%.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa menilai penerapan tarif tambahan sebesar 10% dari USTR akan memberikan tekanan terhadap sejumlah sektor ekspor yang selama ini memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasar AS.

Menurutnya, sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furnitur, perikanan, hingga sejumlah produk manufaktur menjadi kelompok yang paling rentan terdampak jika tarif tambahan 10% diberlakukan.

“Jika benar diterapkan tambahan tarif 10%, tentu akan memberi tekanan bagi sejumlah sektor ekspor padat karya yang sangat bergantung pada pasar AS, seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur, perikanan, hingga produk manufaktur tertentu. Dampaknya bisa mengurangi daya saing produk Indonesia dibanding negara pesaing lain dan berpotensi memengaruhi kinerja ekspor ke depan,” kata Erwin ketika dihubungi, Rabu (3/6/2026).

Kadin memandang temuan USTR terkait dugaan lemahnya penegakan larangan impor produk hasil kerja paksa perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan dunia usaha.

Menurutnya, persoalan tersebut juga harus disikapi secara proporsional mengingat Indonesia pada prinsipnya mendukung praktik perdagangan yang adil, berkelanjutan, serta sejalan dengan standar ketenagakerjaan internasional.

“Indonesia pada prinsipnya mendukung perdagangan yang fair, berkelanjutan, dan menghormati standar ketenagakerjaan internasional. Karena itu, penting bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan rantai pasok nasional semakin transparan dan sesuai dengan praktik global yang berlaku,” ujarnya.

Meski demikian, Kadin memandang dampak terhadap neraca perdagangan Indonesia secara keseluruhan kemungkinan belum akan langsung terasa dalam jangka pendek. Hal itu lantaran kinerja ekspor Indonesia ke AS masih ditopang sejumlah komoditas unggulan yang memiliki posisi kuat di pasar internasional.

“Tetapi apabila isu ini tidak segera diselesaikan, maka risiko jangka menengahnya adalah meningkatnya ketidakpastian bagi investor dan buyer global terhadap rantai pasok Indonesia,” lanjutnya.

Untuk itu, Kadin menilai pemerintah perlu segera mengambil sejumlah langkah strategis untuk merespons temuan USTR tersebut. Menurutnya, penguatan pengawasan dan sertifikasi rantai pasok industri perlu dilakukan agar selaras dengan standar ketenagakerjaan internasional serta prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang berlaku secara global.

Pemerintah juga perlu melakukan dialog yang lebih intensif dengan USTR maupun pelaku usaha di AS untuk mencegah terjadinya generalisasi terhadap seluruh produk ekspor Indonesia.

Di samping itu, Kadin juga mendorong adanya pendampingan bagi dunia usaha, terutama sektor padat karya dan UMKM eksportir, untuk meningkatkan kepatuhan (compliance) serta keterlacakan (traceability) produk ekspor.

Serta, sambung dia, pemerintah perlu mempercepat harmonisasi regulasi di bidang ketenagakerjaan, kepabeanan, dan perdagangan untuk memperkuat daya saing ekspor nasional sekaligus meminimalkan risiko Indonesia menghadapi berbagai hambatan nontarif di pasar global.

Di sisi lain, Erwin menilai langkah USTR tidak dapat dipandang semata sebagai isu ketenagakerjaan. Menurutnya, kebijakan tersebut juga mencerminkan makin maraknya penggunaan instrumen perdagangan dan hambatan nontarif dalam persaingan global.

“Karena itu, pemerintah perlu segera melakukan engagement diplomatik dan teknis dengan otoritas AS agar ada pemahaman yang lebih objektif terhadap kondisi di Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, USTR memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang dinilai belum efektif menegakkan larangan impor barang yang diproduksi melalui kerja paksa.

Temuan tersebut muncul dalam investigasi berdasarkan Section 301 Trade Act 1974 terhadap 60 negara dan wilayah ekonomi. Jika berlanjut ke kebijakan perdagangan yang lebih ketat, Indonesia berpotensi menghadapi tambahan tarif sebesar 10% untuk sejumlah produk yang masuk ke pasar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri tekstil dan garmen nasional disebut berpotensi tumbuh hingga mencapai nilai pasar US$100 miliar pada 2035, apabila pemerintah mampu menerapkan smart policy atau kebijakan yang mendukung daya saing industri nasional.

Ketua Umum Ketua Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto mengatakan, berdasarkan survei ekosistem industri global, total perputaran industri tekstil dan garmen Indonesia saat ini mencapai sekitar US$40 miliar, yang terdiri atas pasar domestik sekitar US$29 miliar dan ekspor sekitar US$11 miliar pada 2025.

Adapun dari sekitar US$29 miliar, Anne mengungkapkan kontribusi produsen lokal terhadap pasar domestik tekstil nasional saat ini baru berada pada kisaran 20%-30%. Sisanya masih didominasi produk impor maupun bahan baku impor.

Kendati demikian, Anne menjelaskan, berdasarkan hasil survei global, industri tekstil dan garmen nasional berpotensi melonjak hingga US$100 miliar pada 2035 apabila Indonesia mampu menciptakan ekosistem industri yang kompetitif. Dari total nilai tersebut, sekitar US$40 miliar diproyeksikan berasal dari ekspor dan US$60 miliar dari pasar domestik.

“Di 2035, menurut survei, kalau pemerintah Indonesia berani melakukan smart policy industri tekstil kita akan mencapai 100 miliar dolar,” ujarnya dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF), di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (25/52026).

AGTI pun menargetkan kontribusi produksi nasional terhadap pasar domestik dapat meningkat menjadi minimal 50% melalui penguatan industri dari hulu hingga hilir. “Kita tidak mau lagi hanya 20%-30%. Kita ingin minimal 50% diproduksi dari hulu sampai hilir di Indonesia,” tambahnya.

Menurut Anne, untuk mencapai target tersebut, Indonesia harus mampu meningkatkan daya saing di tengah terbukanya akses perdagangan global melalui berbagai perjanjian internasional, termasuk kerja sama OECD dan berbagai free trade agreement.

Dia menilai, industri nasional tidak lagi bisa bergantung pada proteksi karena Indonesia telah menjadi bagian dari ekonomi terbuka. Karena itu, AGTI mendorong pemerintah memperbaiki berbagai faktor fundamental yang selama ini membebani industri, mulai dari biaya energi, kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga efisiensi birokrasi.

Anne mengatakan sektor tekstil, khususnya industri hulu, sangat bergantung pada pasokan energi yang kompetitif, baik gas maupun listrik. “Energi kita harus bersaing dengan negara lain karena industri ini sangat membutuhkan energi,” katanya.

Selain energi, dia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM, tidak hanya pada level pekerja, tetapi juga manajemen menengah, manajemen atas, hingga aparatur pemerintah daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah di sejumlah negara lain aktif memberikan dukungan terhadap industri padat karya karena sektor tersebut berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

AGTI pun meminta pemerintah daerah di Indonesia mempercepat proses perizinan investasi industri padat karya agar investor tidak terbebani biaya tambahan akibat proses yang lambat. “Kita berharap pemerintah daerah bergotong royong dengan pemerintah pusat untuk mempermudah investasi padat karya masuk,” ujarnya.

Selain itu, Anne juga menyoroti pentingnya integrasi dan pemanfaatan data industri oleh pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Dia menilai data yang dimiliki Kementerian Keuangan Republik Indonesia seharusnya dapat dimanfaatkan lintas kementerian agar kebijakan perdagangan maupun industri benar-benar sesuai dengan kapasitas produksi nasional.

“Jangan sampai regulasi dibuat bukan berdasarkan apa yang bisa diproduksi Indonesia dan apa yang belum bisa diproduksi Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anne menilai pengusaha Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan bersaing dengan pelaku industri di negara-negara Asia lainnya. Namun, ukuran industri nasional dinilai belum berkembang optimal akibat birokrasi dan tata kelola yang belum efisien.

“Saya tidak merasa pengusaha Indonesia kalah dengan negara lain. Tapi kenapa size kita tidak sebesar mereka? Karena pemerintah kita belum efisien,” tegasnya.

Dia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan target Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Surya Semesta Internusa Tbk. (SSIA) melalui anak usahanya PT Suryacipta Swadaya mempercepat investasi di Subang Smartpolitan dengan memanfaatkan momentum IEU-CEPA.

Abednego Purnomo, Chief Commercial Officer Subang Smartpolitan mengatakan sebanyak tiga perusahaan tekstil terintegrasi telah memulai pembangunan pabrik manufaktur vertikal (dengan dua tahap proses pembuatan pakaian) di Subang Smartpolitan, Jawa Barat.

Investasi ini mencakup tiga entitas utama, yakni PT Binkova Textiles Indonesia yang fokus pada proses pencelupan dan penyelesaian kain (dyeing & finishing), PT Dafei Textile Indonesia untuk produksi kain melalui metode tenun dan rajut, serta PT Serendipity Fashion Indonesia sebagai produsen garmen.

Ketiga perusahaan tersebut merupakan mitra dari H&M, brand fesyen global, yang memilih Indonesia sebagai basis produksi untuk memperkuat rantai pasok mereka. Pembangunan fasilitas vertikal ini juga dirancang untuk memenuhi ketentuan two stage process dalam skema tarif nol persen IEU-CEPA, yang menjadi kunci untuk meningkatkan akses produk tekstil Indonesia ke pasar Uni Eropa.

"Masuknya manufaktur vertikal yang mencakup Tier 1 hingga Tier 2 membuktikan bahwa ekosistem di Subang Smartpolitan mampu menjawab kebutuhan investor akan efisiensi biaya logistik dan standar ESG yang ketat," ujarnya melalui keterangan tertulis, dikutip Sabtu (25/4/2026).

Dia menilai dengan konektivitas strategis kawasan industri ke Tol Cipali dan kedekatan dengan Pelabuhan Patimban, maka para tenant dapat mengoptimalkan peluang pasar global secara maksimal.

Direktur PT Binkova Textiles Indonesia, Sun Jianjun, menyatakan bahwa pembangunan fasilitas ini merupakan langkah strategis perusahaan dalam memperkuat posisi sebagai pemasok global yang kompetitif.

“Keputusan kami untuk membangun fasilitas manufaktur vertikal di Indonesia adalah bagian dari strategi jangka panjang. Kami akan menghadirkan teknologi manufaktur modern guna meningkatkan efisiensi operasional serta memastikan ketelusuran produk yang sesuai dengan standar keberlanjutan internasional,” ujarnya.

Pembangunan pabrik ditargetkan rampung pada akhir 2026, dengan operasional produksi penuh dimulai setelahnya. Produk yang dihasilkan akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pasar global, khususnya Eropa.

Direktur Promosi Investasi Asean, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik Kementerian Investasi dan Hilirisasi Industri (BKPM), Saribua Siahaan. Dia berharap investasi ini tidak hanya memperkuat sektor tekstil, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami optimistis investasi ini dapat berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% pada 2029, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi unggulan di kawasan,” ujarnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga perusahaan tekstil terintegrasi resmi memulai pembangunan fasilitas manufaktur vertikal di Subang Smartpolitan, Jawa Barat. Langkah ini dilakukan, seiring upaya memanfaatkan momentum Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA).

Direktur PT Binkova Textiles Indonesia Sun Jianjun mengatakan, pembangunan fasilitas ini menjadi strategi untuk memperkuat posisi perusahaan dalam rantai pasok global.

“Perusahaan berkomitmen untuk menghadirkan teknologi manufaktur modern di Subang Smartpolitan, guna memastikan efisiensi operasional serta ketelusuran (traceability) produk yang sejalan dengan standar keberlanjutan internasional dan persyaratan perdagangan global,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Bisnis, Jumat (24/4/2026).

Peletakan batu pertama pabrik manufaktur vertikal diketahui berlangsung pada 23 April 2026. Investasi ini tidak hanya menandai dimulainya pembangunan fisik pabrik, tetapi juga pengembangan ekosistem produksi tekstil terintegrasi yang mencakup seluruh tahapan manufaktur dalam satu kawasan.

Secara total, nilai investasi proyek ini diperkirakan mencapai US$60 juta dengan potensi penyerapan tenaga kerja sekitar 3.000 hingga 3.800 orang. Tiga entitas yang akan beroperasi meliputi PT Binkova Textiles Indonesia pada segmen pencelupan dan penyelesaian kain (dyeing & finishing), PT Dafei Textile Indonesia pada produksi kain melalui proses tenun dan rajut, serta PT Serendipity Fashion Indonesia sebagai produsen garmen.

Langkah ini ditempuh seiring meningkatnya daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi industri tekstil dan pakaian jadi. Ketiga perusahaan yang merupakan mitra dari merek fesyen global H&M tersebut membangun rantai pasok vertikal guna memenuhi ketentuan proses dua tahap (two-stage process) dalam skema tarif nol persen IEU-CEPA.

Pembangunan fasilitas ini ditargetkan rampung pada akhir 2026, dengan operasional produksi penuh dimulai setelahnya. Produk yang dihasilkan akan menyasar pasar ekspor, termasuk memenuhi permintaan H&M.

Chief Commercial Officer Subang Smartpolitan Abednego Purnomo menilai, masuknya investasi ini menunjukkan kesiapan kawasan industri tersebut dalam menyediakan ekosistem manufaktur terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Menurutnya, konektivitas kawasan ke Tol Cipali dan kedekatannya dengan Pelabuhan Patimban menjadi faktor kunci dalam mendukung efisiensi logistik bagi industri berorientasi ekspor.

“Kehadiran industri ini tidak hanya menyerap tenaga kerja secara langsung di dalam pabrik, tetapi juga akan menciptakan tiga sampai empat lapangan pekerjaan turunan lainnya di sektor pendukung, seperti penyedia jasa logistik, layanan catering, laundry dan lainnya di sekitar kawasan,” jelas Abednego.

Sementara itu, Direktur Promosi Investasi ASEAN, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik BKPM Saribua Siahaan berharap realisasi investasi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2029.

Dari sisi industri, Environmental Sustainability & Public Affairs Lead H&M Production Indonesia Budiasti Wulansari menilai, integrasi proses produksi dalam satu kawasan menjadi peluang bagi peningkatan daya saing industri tekstil nasional di pasar global.

Menurutnya, model two-stage process tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya, tetapi juga memastikan pemenuhan standar keberlanjutan yang semakin menjadi tuntutan pasar internasional.

Pemilihan Subang Smartpolitan sebagai lokasi investasi didukung oleh infrastruktur terintegrasi dan akses logistik strategis, menjadikannya sebagai hub potensial bagi manufaktur berbasis ekspor. Investasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global industri fesyen sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor tekstil dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa tarif yang akan dikenakan AS untuk barang-barang asal Indonesia turun ke 15%, bukan 19% seperti yang tercantum dalam perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pekan lalu.

Airlangga beralasan bahwa kesepakatan tarif 19% dalam ART tersebut tidak berlaku akibat keputusan Mahkamah Agung (MA) AS yang membatalkan semua tarif resiprokal yang dikeluarkan Trump tahun lalu.

"Tarif kan global tarif 15%, maka yang berlaku adalah global tarif yang 15%," ujar Airlangga di Kantor Kemnaker, Jakarta, Jumat (27/2/2026)

Dalam putusan yang dibacakan sehari setelah penandatanganan ART antara RI-AS itu, MA Negeri Paman Sam memutuskan semua tarif resiprokal turun ke 10%. Kendati demikian, Trump kemudian kembali menaikkan tarif tersebut ke 15%, batas maksimal yang diperbolehkan putusan MA AS.

Airlangga juga menyatakan kesepakatan ART antara RI-AS tidak batal karena masih bisa berlaku 90 hari setelah diratifikasi oleh parlemen masing-masing negara.

Oleh sebab itu, mantan menteri perindustrian itu menyatakan 1.819 komoditas asal RI yang menerima tarif 0% dari AS tetap berlaku. Anehnya, menurut Airlangga, komoditas lainnya mendapatkan penurunan tarif dari 19% ke 15%.

"[Yang komoditas tarif 19%] dapat diskon jadi 15%. [Untuk komoditas yang 0%] tetap 0%," ujar Airlangga menjawab pertanyaan awak media.

Lebih lanjut, dia meyakini komoditas Tanah Air yang mendapat pembebasan tarif (0%) dari AS akan membuat pasarnya semakin besar, seperti tekstil termasuk pakaian jadi, minyak sawit (CPO), kopi, kakao, rempah-rempah, karet, dan komponen elektronik termasuk semikonduktor.

Ilusi Pembebasan Tarif-Intervensi Geopolitik

Sementara itu, Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono mewanti-wanti risiko yang akan dihadapi Indonesia akibat kesepakatan ART tersebut, terutama terkait ilusi pembebasan tarif dan intervensi kebijakan geopolitik.

Riandy menyoroti janji tarif 0% untuk produk tekstil dan pakaian jadi Indonesia. Syarat yang dipatok AS sangat berat yaitu produk tersebut harus menggunakan bahan baku kapas atau serat buatan dari Amerika Serikat.

Dia mencontohkan, harga bahan woven fabric of cotton (HS 5208) mencapai US$19,9 per kilogram (Kg) di AS. Sementara itu, bahan serupa berharga hanya US$6,25 per kg di China alias sekitar tiga kali lipat lebih murah dibandingkan AS.

Begitu juga bahan man-made fiber seperti woven fabric of cotton dengan HS 5211 memiliki harga US$16,04 di AS, namun cuma US$7,8 di China.

"Melihat seperti ini, akan bisa jadi tarif 0% tadi, itu cancel out [membatalkan keuntungan] dengan lebih mahalnya bahan baku dari Amerika," jelasnya dalam media briefing CSIS di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Tak sampai situ, sambung Riandy, risiko yang jauh lebih berbahaya terletak pada klausul penyelarasan keamanan (security alignment). Dalam Article 5.1 ART, jika AS menjatuhkan pembatasan impor ke negara ketiga dengan alasan keamanan nasional maka Indonesia diwajibkan mengadopsi langkah pembatasan dengan efek setara (equivalent restrictive effect).

Artinya, jika AS menjadikan China sebagai musuh dagang maka Indonesia terpaksa harus mengekor. Padahal, Riandy mengingatkan bahwa seperempat bahan baku impor yang digunakan industri Tanah Air untuk ekspor berasal dari China sehingga Indonesia berpotensi kehilangan daya saing apabila terpaksa memboikot Negeri Panda itu karena AS.

"Kalau kita disuruh membenci negara yang dibenci sama Amerika, menurut saya ini sudah red flag, karena ini it goes against our national interest [tidak sesuai dengan kepentingan nasional kita]," lanjutnya.

Tak hanya itu, Indonesia juga diwajibkan menerapkan mekanisme penyaringan investasi masuk (inbound investment screening) terkait risiko keamanan nasional.

Di sisi lain, ruang gerak pemerintah untuk melindungi industri lokal yang kalah bersaing akibat liberalisasi ini justru ditutup. Indonesia dilarang memberikan bantuan nonkomersial atau subsidi yang mendistorsi perdagangan dan investasi dengan AS.

"Kita bukan lagi ruangnya sempit, ruangnya enggak ada untuk melakukan industrial policy. Bisa jadi seperti itu," jelas Riandy.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) telah mengirimkan surat keberatan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana perjanjian dagang Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) atau Agreement of Reciprocal Trade (ART). Celios meminta Presiden Prabowo Subianto untuk tidak meratifikasi perjanjian tersebut menjadi peraturan resmi.

Dalam surat keberatannya itu, Celios menyertakan 21 poin keberatan kepada presiden agar perjanjian perdagangan tersebut dibatalkan untuk dijadikan Keputusan Presiden (Keppres) ataupun Undang-Undang (UU). Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan bahwa surat keberatan tersebut telah diserahkan pada Senin (23/2/2026) pagi .

“Dalam waktu 10 hari notifikasi ini dijawab [atau] tidak dijawab, kami berencana melakukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara [PTUN] terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah presiden,” ujar Bhima dalam diskusi Celios secara daring, Senin (23/2/2026).

Dia dan timnya menganggap bahwa prosedur maupun isi dari ART melanggar kaidah dari peraturan perundang-undangan.

Celios menyatakan kritiknya mengenai ART dalam berbagai bidang. Lembaga penelitian tersebut menilai bahwa perjanjian tersebut bisa menyebabkan banjir impor dan macetnya industrialisasi nasional serta adanya kepemilikan asing tanpa divestasi dan mineral kritis.

Kemudian, mereka melihat bahwa ART bisa menjadi pil beracun mengenai eksklusivitas kerja sama dengan AS. Celios pun memprotes sertifikasi halal versi AS yang bisa mematikan industri dalam negeri, terutama dalam hal sulitnya mendapat sertifikasi halal dari dalam negeri.

Selanjutnya, Celios mempertanyakan ekspor tekstil yang dinilai bersifat semu. Mereka juga mengkritisi pembelian pesawat Boeing, terutama dalam jumlah dan kegunaanya. Lalu, Celios juga melihat bahwa pencampuran bioetanol E10 dapat memicu adanya deforestasi.

Lembaga riset tersebut lalu mengkritisi bahwa kesepakatan impor batu bara dari AS dan pembangunan reaktor nuklir di Kalimantan Barat merupakan kesepakatan yang bertentangan dengan proses transisi energi berkeadilan.

Mengenai dunia digital, Celios menilai ART akan memfasilitasi adanya transfer data pribadi masyarakat ke luar negeri. Kemudian, mereka juga melihat bahwa kesepakatan ini akan mengancam hak penerbit atau publisher’s right.

Celios pun memperkirakan bahwa ART akan menimbulkan kesulitan dalam penarikan pajak digital dan pungutan lainnya kepada perusahaan AS. Sama seperti sifat ART secara umum, Celios melihat bahwa kesepakatan ini dapat memberi AS klausul eksklusif dalam pembuatan perjanjian perdagangan digital. Dengan pengadaan pengadaan produk teknologi dan pembayaran dari AS, Celios berargumentasi bahwa infrastruktur digital Indonesia dapat diatur oleh AS.

Selanjutnya, Celios mengkhawatirkan bahwa perjanjian pembelian baju bekas dari AS akan menimbulkan bocornya impor pakaian bekas.

Pada akhirnya, Celios melihat bahwa akan timbul risiko retaliasi dagang dari negara lain mengenai kesepakatan perdagangan yang membuat Indonesia dan AS menjadi sangat dekat ini.

Dalam kemungkinan adanya ratifikasi dari perjanjian ini, Celios memberi perhatian khusus pada penerapan Pasal (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Celios menegaskan bahwa dalam membuat perjanjian internasional, pemerintah wajib berpedoman pada kepentingan nasional dan prinsip dan tetap memperhatikan hukum nasional yang berlaku.

Meski begitu, Celios melihat bahwa ada indikasi bahwa perjanjian yang ditandatangani Prabowo dengan Presiden AS Donald Trump ini bisa saja diratifikasi tanpa melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) alias menjadi UU. Lembaga tersebut menilai bahwa ada opsi bahwa ART akan diratifikasi menjadi Keppres.

“Jadi, karena bolanya sekarang ada di Prabowo, maka kita melihat karena efeknya cukup besar terkait dengan lingkungan, terkait dengan tenaga kerja, terkait dengan energi, terkait dengan masa lapangan ,maka ini harusnya harus dikonsultasikan dengan DPR terlebih dahulu jadi tidak bisa langsung menggunakan Keputusan Presiden,” jelas Bhima.

Berikut 21 poin keberatan Celios terkait Perjanjian Dagang RI-AS:

1. Indonesia diwajibkan melakukan impor migas dari AS sebesar US$15 miliar setara Rp253,3 triliun, memicu pelebaran defisit neraca migas.
   
2. Dicabutnya hambatan sertifikasi dan non-tarif di menyebabkan banjir impor produk pangan termasuk daging sapi, susu, keju akan mematikan petani dan peternak lokal.
   
3. Penghapusan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi sebagian besar barang impor dari Amerika Serikat melanggar Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan. Aturan tersebut dibuat untuk Pemberdayaan Industri dalam negeri guna pengembangan industri bernilai tambah tinggi serta transfer teknologi. Pasal dalam ART US-Indonesia berisiko mematikan industrialisasi dalam negeri dan terjadi deindustrialisasi.
   
4. Kepemilikan absolut perusahaan asing di sektor pertambangan tanpa ada kewajiban melakukan divestasi melanggar aturan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 yang sudah diubah oleh UU Nomor 2 tahun 2025 tentang Perubahan keempat atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam UU tersebut disebutkan ada kewajiban perusahaan asing yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara untuk melakukan divestasi saham.
   
5. Pasal 6.1.1 penghapusan hambatan ekspor mineral kritis ke AS dapat ditafsirkan pelonggaran ekspor bijih mentah (ore) mineral kritis. Jika pembelian bijih mentah diberlakukan maka hilirisasi akan terancam berhenti.
   
6. Klausul pengolahan limbah mineral kritis dapat menjadikan Indonesia tempat sampah elektronik dari AS sehingga menjadi solusi palsu yang terkesan pro-lingkungan.
   
7. Terdapat poison pill di mana Indonesia dibatasi melakukan kerjasama dengan negara lainnya yang tidak sejalan dengan kepentingan AS. Pemerintah AS seolah menjadikan Indonesia blok eksklusif perdagangan dengan memaksa Indonesia terlibat dalam memberikan sanksi terhadap negara yang dinilai merugikan kepentingan AS. Perjanjian ATR Indonesia-AS membuat stigma “Musuh perdagangan AS adalah musuh Indonesia” dan mencederai posisi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
   
8. Penghapusan kewajiban sertifikasi halal bagi produk impor dari AS melanggar UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pada kedua peraturan tersebut, disebutkan secara tegas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Padahal, tujuan diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal adalah melindungi Umat Islam yang mendominasi penduduk Indonesia dengan 87% (BPS, 2024).
   
9. Indonesia dapat melakukan ekspor sebagian produk tekstil dengan tarif 0%, namun harus membeli bahan baku katun dari AS. Jika harga katun dari AS lebih mahal dibanding sumber lainnya, ini tetap merugikan pelaku usaha dan pekerja di sektor garmen dan pakaian jadi.
   
10. Pembelian 50 unit pesawat Boeing menimbulkan pertanyaan terkait konsekuensi kebutuhan jumlah pesawat dan kondisi keuangan Garuda Indonesia.
    
11. Pemerintah AS memaksa Indonesia mencampurkan bioethanol sebesar 10% pada 2030 (E10) dimana situasi ini dapat mendorong ekspansi pembukaan lahan besar- besaran terutama di Food Estate Papua.
    
12. Indonesia harus membeli dan memfasilitasi importasi batubara (metalurgical coal-coking coal) dari AS, disaat pemerintah sedang melakukan pemangkasan produksi batubara domestik. Ketergantungan batubara dapat menambah beban subsidi energi, menghambat proses transisi energi, dan merugikan kesehatan masyarakat.
    
13. Indonesia dipaksa membangun small-modular nuclear reactor di Kalimantan Barat yang berisiko tinggi bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Kami memandang opsi nuklir bertentangan dengan transisi energi berkeadilan. Biaya pembangunan reaktor nuklir yang mahal berisiko terhadap keuangan PLN dan APBN.
    
14. Pemerintah AS memaksa Indonesia untuk memperbolehkan transfer data pribadi dari dalam negeri ke wilayah AS dengan mengakui bahwa peraturan perlindungan data pribadi AS setara dengan peraturan di Indonesia. Hal ini melanggar aturan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam beleid tersebut, dijelaskan bahwa negara tujuan transfer data pribadi mempunyai tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam UU PDP. Terlebih, terdapat kasus pembobolan data di AS, seperti di tahun 2024 berupa kebocoran di beberapa pemilik data pribadi warga AS. Selain itu, data keuangan masyarakat Indonesia dapat diakses ke luar wilayah Indonesia juga melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Indonesia yang mewajibkan sistem elektronik perbankan ditempatkan di wilayah Indonesia.
    
15. Indonesia tidak bisa membatasi dominasi platform asing atas pendapatan iklan karena Indonesia tidak boleh mewajibkan platform AS membayar lisensi, berbagi data pengguna, atau berbagi keuntungan. Hal ini akan menjadikan platform global dari AS bisa dengan mudah menguasai pangsa pasar Indonesia khususnya dalam hal iklan digital. Negara kehilangan alat koreksi pasar. Akibatnya, Indonesia tidak boleh memaksa profit-sharing, sedangkan di sisi lain platform AS bebas transfer data dan bisa terlindungi dari pajak tertentu yang menyasar perusahaan asal AS (seperti Meta, Google dan Youtube).
    
16. Pemerintah AS juga melarang Pemerintah Indonesia untuk menerapkan pajak digital ataupun pungutan lainnya kepada perusahaan digital dan teknologi AS. Larangan ini melanggar aturan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang kemudian diperbarui oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
    
17. Dalam ART Indonesia-AS juga menyebutkan Indonesia harus berkomunikasi dengan pihak AS sebelum membuat perjanjian perdagangan digital dengan negara lainnya yang membahayakan kepentingan AS. Aturan tersebut berpotensi menghambat perjanjian terkait ekonomi digital yang sudah berjalan, termasuk Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang sudah berjalan. Pemerintah AS berpotensi memasukkan kepentingan AS ke dalam perjanjian tersebut.
    
18. Pengadaan produk teknologi dan infrastruktur 5G, 6G, satelit dan kabel bawah laut harus melalui konsultasi dengan AS. Praktik ini dapat melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena menimbulkan potensi adanya Persekongkolan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan tangan Pemerintah AS. Selain itu pengembangan semikonduktor sebagai potensi ekonomi Indonesia menjadi terhambat karena klausul tersebut.
    
19. Indonesia wajib terus mengizinkan jaringan pembayaran internasional milik perusahaan AS memproses transaksi domestik secara lintas batas. Ketentuan ini secara langsung menguntungkan Visa dan Mastercard. Ruang kebijakan untuk memperkuat switching domestik menjadi terbatas.
    
20. Indonesia dipaksa membeli cacahan baju bekas dengan tujuan recycle namun terdapat kekhawatiran dalam kegiatan importasinya berpotensi menimbulkan kebocoran impor pakaian bekas.
21. Kekhawatiran adanya retaliasi dagang dari mitra negara lain yang merasa perjanjian Agreement Between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade memberikan diskriminasi terhadap produk negara diluar AS.

(Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyatakan bakal ada pembicaraan lanjutan dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) usai putusan Mahkamah Agung AS atau Supreme Court yang menyatakan tarif resiprokal dari Presiden AS Donald Trump ilegal.

Untuk diketahui, putusan MA yang menyatakan tarif Trump kepada mitra dagangnya ilegal itu muncul sehari setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Agreement of Reciprocal Trade (ART) di Washington DC. Indonesia mendapatkan tarif impor 19%, tetapi 0% untuk komoditas asli seperti sawit, kopi dan kakao, serta ditambah dengan produk tekstil.

Sebagai respons atas putusan tersebut, Presiden Trump justru memperkenalkan tarif baru 10% untuk global.

Atas dinamika tersebut, Kemenko Perekonomian menyatakan bakal terus mengamati perkembangan kondisi terkini. Kelanjutan atas penerapan ART disebut akan bergantung pada keputusan kedua belah pihak.

"Artinya terhadap perjanjian ini pihak Indonesia juga masih perlu proses ratifikasi dan perjanjian ini belum langsung berlaku, serta pihak Amerika Serikat juga perlu proses yang sama di negaranya dengan perkembangan terbaru ini," ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto melalui siaran pers, Sabtu (21/2/2026).

Haryo juga menegaskan bahwa akan ada pembicaraan selanjutnya antara kedua belah pihak terkait dengan perkembangan dinamika terkini. Sebagaimana diketahui, di Indonesia suatu perjanjian dagang masih harus diratifikasi oleh DPR sebelum berlaku secara operasional.

"Akan ada pembicaraan selanjutnya antarkedua pihak terhadap segala keputusan yang diambil dan Indonesia akan tetap mengutamakan kepentingan dan kebutuhan nasional ke depannya," lanjut Haryo.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani ART dengan Presiden Donald Trump yang merupakan hasil negosiasi panjang atas pengenaan tarif impor yang pertama kali diperkenalkan pada April 2025 sebagai 'Liberation Day'. Indonesia mendapatkan tarif lebih kecil yakni 19% dari awalnya 32% setelah sejumlah proses negosiasi.

Di samping itu, AS juga mengecualikan tarif atau bea masuk impor untuk komoditas asli yang ditanam di Indonesia seperti di antaranya sawit, kakao, dan kopi. Pada penandatanganan ART Kamis lalu, pemerintah juga mengumumkan produk tekstil Indonesia mendapatkan bea masuk 0%.

Hanya selang sehari, MA AS atau Supreme Court menyatakan bahwa kebijakan tarif impor yang diluncurkan Trump di bawah undang-undang (UU) bernama International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) ilegal. Mayoritas atau 6 dari 9 hakim Supreme Court menyatakan kebijakan itu ilegal karena harus juga melalui Kongres AS.

Sebagai respons atas putusan pengadilan, Trump pun mengenakan tarif baru 10% berlaku secara global. Dia menyatakan bahwa tengah memelajari aturan-aturan lain yang bisa digunakannya untuk tetap mengganjar mitra dagang AS dengan bea masuk guna mencegah pelebaran defisit neraca dagang negaranya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan Amerika Serikat (AS) secara resmi menandatangani pakta kerja sama perdagangan Agreement on Reciprocal Trade (ART), namun tidak akan langsung berlaku karena menunggu proses ratifikasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa dokumen kesepakatan bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump hari ini, pasca-pertemuan bilateral kedua kepala negara di Washington DC pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

"Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak, baik itu di Indonesia dengan konsultasi dengan DPR, maupun di Amerika dengan proses internalnya," jelas Airlangga dalam konferensi pers di Washington DC, Jumat (20/2/2026) waktu Indonesia.

Adapun, kesepakatan ART ini menjadi proses final dari proses negosiasi tarif yang berlangsung antara kedua negara sejak diumumkan oleh Presiden Trump pada 2 April 2025. Salah satu poin kesepakatan yaitu terkait pemberlakuan tarif 0% bagi produk tekstil dan pakaian jadi (apparel) Indonesia di pasar Negeri Paman Sam.

"Khusus untuk produk tekstil dan apparel Indonesia, Amerika akan memberikan tarif 0% dengan mekanisme Tariff Rate Quota atau TRQ. Tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini, dan kalau kita hitung dengan keluarga, ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia," kata Airlangga.

Berdasarkan dokumen resmi perjanjian ART, mekanisme fasilitas tarif preferensi untuk sektor padat karya ini didesain secara resiprokal. AS berkomitmen membentuk mekanisme yang memungkinkan produk tekstil dan pakaian jadi dari Indonesia menerima tingkat tarif resiprokal nol.

Kendati, mekanisme ini memuat prasyarat kuantitatif, yaitu volume impor tekstil dan pakaian jadi dari Indonesia yang diizinkan masuk ke AS dengan penurunan tarif akan ditentukan berdasarkan rasio kuantitas ekspor bahan baku tekstil dari AS ke Indonesia, seperti kapas atau serat buatan (man-made fiber) produksi AS seperti yang ditekankan pada Article 6.3 dokumen perjanjian ART.

Selain itu, Airlangga mengungkapkan 1.819 pos tarif produk Indonesia yang kini menikmati akses tarif 0% di AS mencakup minyak sawit (CPO), kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang.

Sebagai timbal balik, pemerintah Indonesia juga memberikan fasilitas pembebasan tarif 0% untuk sejumlah produk agrikultur asal AS. Kendati demikian, Airlangga mengaku bahwa langkah ini justru sejalan dengan kepentingan pengendalian inflasi pangan domestik.

"Masyarakat Indonesia akan membayar 0% untuk barang yang diproduksi dari soybean [kedelai] ataupun wheat [gandum], dalam hal ini noodle [mie] ataupun dalam bentuk tahu dan tempe. Jadi masyarakat kita tidak dikenakan tambahan biaya untuk bahan baku yang kita impor dari Amerika Serikat," tegasnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan kedua negara sepakat untuk merevitalisasi Council on Trade and Investment untuk menjaga stabilitas neraca perdagangan dan memitigasi risiko lonjakan impor ke depannya.

Menurut mantan menteri perindustrian itu, forum itu akan menjadi dewan ekonomi bilateral untuk menyelesaikan potensi sengketa perdagangan dan anomali arus barang.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan Amerika Serikat (AS) secara resmi menandatangani pakta kerja sama perdagangan Agreement on Reciprocal Trade (ART), dengan salah satu poin kesepakatan terkait pemberlakuan tarif 0% bagi produk tekstil dan pakaian jadi (apparel).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa dokumen kesepakatan bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump hari ini, pasca-pertemuan bilateral kedua kepala negara di Washington DC pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

Kesepakatan ini menjadi proses final dari proses negosiasi tarif yang berlangsung antara kedua negara sejak diumumkan oleh Presiden Trump pada 2 April 2025.

"Khusus untuk produk tekstil dan apparel Indonesia, Amerika akan memberikan tarif 0% dengan mekanisme Tariff Rate Quota atau TRQ. Tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini, dan kalau kita hitung dengan keluarga, ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia," jelas Airlangga dalam konferensi pers di Washington DC, Jumat (20/2/2026) waktu Indonesia.

Berdasarkan dokumen resmi perjanjian ART, mekanisme fasilitas tarif preferensi untuk sektor padat karya ini didesain secara resiprokal. AS berkomitmen membentuk mekanisme yang memungkinkan produk tekstil dan pakaian jadi dari Indonesia menerima tingkat tarif resiprokal nol.

Kendati, mekanisme ini memuat prasyarat kuantitatif, yaitu volume impor tekstil dan pakaian jadi dari Indonesia yang diizinkan masuk ke AS dengan penurunan tarif akan ditentukan berdasarkan rasio kuantitas ekspor bahan baku tekstil dari AS ke Indonesia, seperti kapas atau serat buatan (man-made fiber) produksi AS seperti yang ditekankan pada Article 6.3 dokumen perjanjian ART.

Selain itu, Airlangga mengungkapkan 1.819 pos tarif produk Indonesia yang kini menikmati akses tarif 0% di AS mencakup minyak sawit (CPO), kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang.

Sebagai timbal balik, pemerintah Indonesia juga memberikan fasilitas pembebasan tarif 0% untuk sejumlah produk agrikultur asal AS. Kendati demikian, Airlangga mengaku bahwa langkah ini justru sejalan dengan kepentingan pengendalian inflasi pangan domestik.

"Masyarakat Indonesia akan membayar 0% untuk barang yang diproduksi dari soybean [kedelai] ataupun wheat [gandum], dalam hal ini noodle [mie] ataupun dalam bentuk tahu dan tempe. Jadi masyarakat kita tidak dikenakan tambahan biaya untuk bahan baku yang kita impor dari Amerika Serikat," tegasnya.

Berlaku 90 Hari Setelah Ratifikasi

Perjanjian komprehensif ini dijadwalkan mulai berlaku secara efektif 90 hari setelah kedua negara melakukan ratifikasi berdasarkan prosedur hukum masing-masing.

Dari sisi Indonesia, ujar Airlangga, pemerintah akan segera membawa draf kesepakatan ini untuk dikonsultasikan lebih lanjut dengan DPR.

Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan kedua negara sepakat untuk merevitalisasi Council on Trade and Investment untuk menjaga stabilitas neraca perdagangan dan memitigasi risiko lonjakan impor ke depannya.

Menurutnya, forum itu akan menjadi dewan ekonomi bilateral untuk menyelesaikan potensi sengketa perdagangan dan anomali arus barang.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) masih menaruh harapan agar pemerintah mampu menegosiasikan tarif yang lebih rendah dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika SerikatDonald Trump.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) berharap tarif resiprokal yang saat ini berada di level 19% bisa ditekan lebih rendah agar daya saing ekspor ke Negeri Paman Sam kembali pulih.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, pasar Amerika Serikat masih menjadi salah satu tujuan utama ekspor tekstil Indonesia. Namun, beban tarif dinilai membuat produk nasional sulit bersaing dengan negara lain yang mendapatkan perlakuan lebih kompetitif.

“Tentunya kami berharap AS akan memberikan keringanan tarif agar ekspor kita ke AS bisa kembali bersaing meskipun hal itu sulit tanpa ada perbaikan di sisi industrinya,” ujar Redma kepada Bisnis, Selasa (17/2/2026).

Dalam negosiasi tersebut, Amerika Serikat disebut meminta Indonesia meningkatkan pembelian kapas (cotton) dari Negeri Paman Sam sebagai salah satu syarat penurunan tarif resiprokal dari sebelumnya 32% menjadi 19%. Permintaan itu menjadi tantangan tersendiri di tengah kondisi industri pemintalan yang belum sepenuhnya pulih.

Menurut Redma, peningkatan impor kapas dari AS sulit direalisasikan apabila tingkat utilisasi industri pemintalan masih berada di bawah 50%. Dengan kapasitas produksi yang belum optimal, kebutuhan bahan baku otomatis ikut menurun.

“Hal ini akan sulit dilaksanakan selama industri pemintalan kita utilisasinya masih di bawah 50%,” terangnya.

Data APSyFI mencatat, sebelum pandemi Covid-19 total impor kapas Indonesia mencapai sekitar 600.000 ton per tahun, dengan sekitar 300.000 ton berasal dari Amerika Serikat. Namun, sejak 2022 tren impor terus mengalami penurunan signifikan.

Pada 2025, total impor kapas Indonesia tercatat hanya sekitar 300.000 ton, dengan porsi dari Amerika Serikat tinggal sekitar 70.000 ton. Penurunan ini mencerminkan lesunya aktivitas produksi di sektor pemintalan dalam beberapa tahun terakhir.

“Jadi selama utilisasi industri pemintalan berada di bawah 50%, kecil kemungkinan impor cotton kita dari AS bisa naik,” jelasnya.

Dia menambahkan, rendahnya utilisasi industri tidak lepas dari membanjirnya produk impor yang diduga dijual dengan praktik dumping, baik dalam bentuk kain maupun benang. Kondisi ini membuat pasar domestik tertekan dan menggerus permintaan terhadap produk dalam negeri.

“Utilisasi pemintalan tidak mungkin bisa naik selama barang-barang impor dumping baik kain maupun benang masih membanjiri pasar domestik. Karena kebutuhan utama industri hanyalah pasar dan persaingannya yang fair,” ujarnya.

APSyFI pun berharap upaya diplomasi perdagangan yang dilakukan pemerintah tidak hanya berfokus pada penurunan tarif, tetapi juga diiringi dengan pembenahan di dalam negeri. Tanpa perlindungan pasar yang memadai dan persaingan usaha yang adil, industri menilai sulit untuk meningkatkan produksi sekaligus memenuhi permintaan tambahan impor kapas dari Amerika Serikat.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menggelar audiensi dengan 22 pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hambalang, Bogor, pada Senin (9/2/2026). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyinggung soal upaya Indonesia Incorporated.

Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden selalu membuka ruang komunikasi dengan semua pihak, termasuk para pengusaha. Dalam pertemuan itu, Presiden mendapatkan banyak masukan dan input dari pengusaha.

"Yang intinya adalah bagaimana peran sektor swasta, pengusaha dan pemerintah ini harus berjalan beriringan, Indonesia Incorporated disepakati bahwa sektor swasta yang kuat, maju, harus kita bantu, kita dorong," ujar Prasetyo di Stasiun Gambir usai konferensi pers pada Selasa (10/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa salah satu kunci ekonomi adalah sektor swasta. Presiden pun menurutnya banyak mendapatkan masukan dari pengusaha seperti terkait pengembangan sektor-sektor padat karya.

"Bagaimana kita lebih kompetitif dalam hal misalnya industri tekstil, di sekitar industri sepatu. Bagaimana kemudian kita menyatukan persepsi bahwa kita harus juga berpikir untuk berkompetisi di tingkat global, karena persaingan bisnis kita tidak bisa hanya mengandalkan competitive market di dalam negeri," ujar Prasetyo.

Adapun, pertemuan antara Presiden dan pengusaha dari Apindo itu berlangsung sejak pukul 18.50 hingga 22.00 WIB pada Senin (9/2/2026). Terdapat deretan pengusaha Apindo yang turut hadir mulai dari Sofjan Wanandi, Sudhamek, Suryadi Sasmita, Haryanto Adikoesoemo, Mucki Tan, Harijanto, Johny Darmawan, Shinta W. Kamdani, Sanny Iskandar, Eddy Hussy, Soegianto Nagaria, Lindrawati Widjojo, dan Hendra Widjaja.

Selain itu, Budiarsa Sastrawinata, Ronald Walla, Adhi Lukman, Raymond Gunawan, Dedy Rochimat, Kris Adidarma, hingga Leo Julianto Sutedja, dan Harry Lukminto.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah menyinggung istilah Indonesia Incorporated ketika memberi sambutan di musyawarah nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tahun lalu. Prabowo memakai istilah tersebut ketika menekankan persatuan di internal para pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia.

“Kita membutuhkan Kadin yang dinamis, pengusaha berani, inovatif, bekerja sama dalam semangat Indonesia Incorporated,” kata Presiden.

Orang nomor satu di Indonesia itu menjelaskan, dalam konsep Indonesia Incorporated, pemerintah dan pelaku bisnis harus berjalan seiringan untuk mencapai tujuan yang sama di bawah satu komando presiden. Tujuan tersebut, sambungnya, adalah menjadikan Indonesia bangsa yang sejahtera dan bermartabat.

Oleh sebab itu, Prabowo juga mengaku ingin memberikan peran yang lebih besar kepada swasta. Dia mencontohkan berbagai proyek infrastruktur, yang 10 tahun terakhir sebagian besar ditangani BUMN, akan diserahkan kepada swasta.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menggelar audiensi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hambalang, Bogor, pada Senin (9/2/2026). Dalam audiensi, Prabowo mengajak para pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja.

Berdasarkan laman resmi Instagram Presiden, @presidenrepublikindonesia, Prabowo menerima audiensi dengan Apindo untuk bertukar pandangan mengenai arah dan prospek dunia usaha ke depan.

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengajak para pengusaha untuk bersama-sama menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor, mulai dari industri tekstil, garmen, dan alas kaki, hingga mebel serta makanan dan minuman," tulis di laman Instagram @presidenrepublikindonesia pada Senin (9/2/2026).

Adapun, para pengusaha yang hadir juga menyampaikan dukungan penuh terhadap visi Presiden Prabowo dalam upaya pengentasan kemiskinan, penyediaan gizi, dan pendidikan terbaik bagi anak-anak Indonesia.

Selain itu, pengusaha mendukung penguatan industrialisasi yang memberikan manfaat besar bagi bangsa dan negara.

Terdapat sejumlah pengusaha dari Apindo yang turut hadir, yakni Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani. Kemudian, Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Sofjan Wanandi dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Sudhamek pun turut hadir. Belasan orang lain yang ikut audiensi ke Hambalang, yaitu para pengurus Apindo.

Sejumlah pejabat pun turut hadir, di antaranya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi hingga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo.