Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) mengungkap terdapat sejumlah importir yang masih menumpuk kontainernya di pelabuhan Tanjung Priok yang melampaui batas waktu yang ditentukan. Beberapa di antaranya adalah kontainer mobil impor yakni dari China yaitu BYD dan Wuling.

Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Djaka Budhi Utama menjelaskan peningkatan jumlah kontainer yang menumpuk beberapa waktu lalu di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, turut memicu naiknya dwelling time.

Djaka menyebut penumpukan di Tanjung Priok ini sempat tembus hingga 10.000 kontainer. Para importir, terangnya, sudah memeroleh Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) namun tidak kunjung mengeluarkan petikemasnya dari pelabuhan.

Beberapa importir, lanjutnya, memiliki fasilitas dari pelabuhan untuk menyimpan kontainernya selama tiga setelah penerbitan SPPB.

"Contohnya seperti BYD kemudian dari Wuling itu masih memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pelabuhan selama tiga hari setelah SPPB keluar. Malah bahkan lebih dari dua minggu dia tidak keluar kemarin, itu hampir sekitar 10.000 kontainer yang masih ada di pelabuhan," ujarnya pada rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi XI DPR, Senin (15/6/2026).

Djaka lalu mengatakan, pihak Bea Cukai telah mendorong importir untuk segera mengeluarkan kontainer dari pelabuhan apabila sudah menyelesaikan seluruh proses kepabeanan.

Purnawirawan yang terakhir berpangkat Letnan Jenderal (Letjen) ini tidak menampik banyak pengusaha atau pemilik barang yang memanfaatkan fasilitas penyimpanan kontainer tiga hari pasca penerbitan SPPB.

Oleh sebab itu, ke depannya Djaka menyebut Bea Cukai bakal mendorong para importir untuk menaruh barangnya di luar pelabuhan setelah selesai proses kepabeanan.

"Dengan mengingat cost yang lebih murah [untuk menyimpan barang di dalam pelabuhan] daripada di luar, mereka memanfaatkan itu. Mungkin ke depannya kami akan segera mendorong mereka ke lini 2 di tempat di luar pelabuhan," pungkasnya.

Sebelumnya, Djaka dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat memantau langsung laporan terjadinya penumpukan kontainer barang impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6/2026).

Purbaya berencana untuk memberi denda kepada pengusaha yang sengaja menimbun barangnya di pelabuhan selama satu bulan lebih. Menurutnya, pengusaha telah menyampaikan keluhan langsung kepadanya atas penumpukan barang ini.

Akibatnya, sebanyak lebih dari 3.000 kontainer menumpuk di terminal petikemas Priok dan menaikkan dwelling time pelabuhan. Sebagaimana diketahui, semakin lama dwelling time atau waktu tunggu kontainer/kargo di pelabuhan berpotensi mengerek biaya logistik.

"Kemarin sudah saya instruksikan untuk perbaikan secepatnya sih, sudah turun katanya dari 3.000 ke 2.500 [kontainer], tetapi saya enggak tahu gimana ngitungnya," kata Purbaya kepada wartawan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6/2026).

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengungkapkan terdapat empat fokus utama dalam kebijakan, rencana kerja, dan pagu indikatif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan pada tahun 2027.

“Yang pertama, pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan fasilitas kepabeanan untuk menarik investasi, meningkatkan ekspor, dan mendukung hilirisasi industri,” kata Djaka dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kawasan Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, langkah tersebut turut diperkuat dengan optimalisasi fasilitas kawasan khusus; peningkatan ekspor produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); serta penguatan kerja sama kepabeanan internasional.

Fokus kedua bagi DJBC Kemenkeu pada tahun depan adalah perlindungan masyarakat dan dukungan perekonomian, yang mencakup penguatan kapasitas dan revitalisasi pengawasan di wilayah laut, perbatasan, pesisir, pelabuhan, dan bandar udara.

Sementara, fokus ketiga adalah optimalisasi penerimaan negara yang dilakukan di antaranya melalui intensifikasi kebijakan tarif, cukai hasil tembakau, dan tarif bea masuk pada komoditas tertentu.

“Ekstensifikasi objek penerimaan dan perluasan basis penerimaan sesuai perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, penguatan nilai kepabeanan, serta pengembangan klasifikasi barang yang lebih adaptif, dan penguatan joint program di lingkungan Kementerian Keuangan,” ujar Djaka.

Fokus terakhir DJBC Kemenkeu pada tahun 2027, menurut Djaka, adalah penguatan layanan dan tata kelola manajemen organisasi, sumber daya manusia (SDM), dan teknologi informasi (IT).

“Kebijakan diarahkan pada pembentukan organisasi yang lebih dinamis dan adaptif, penyempurnaan proses bisnis, kepabeanan dan cukai, penguatan kompetensi dan integritas SDM, penyempurnaan core system, dan smart custom,” jelas Djaka.

Ia menambahkan, rencana kerja DJBC tahun 2027 sendiri disusun untuk mendukung tema pembangunan nasional, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri yang berkualitas.

“Berdasarkan kerangka kerja tahun 2027 yang telah kami sampaikan, kebutuhan pendanaan DJBC dialokasikan melalui tiga program utama dengan total pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp2,81 triliun,” ujar Djaka.

Adapun rinciannya adalah program kebijaksanaan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi dengan alokasi sebesar Rp4,159 miliar.

Kemudian, program pengelolaan penerimaan negara dengan alokasi sebesar Rp749,37 miliar, dan program dukungan manajemen sebesar Rp2,056 triliun.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tidak menutup peluang pelaksanaan proses kepabeanan dan cukai oleh pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat digantikan oleh akal imitasi (AI).

Sebagaimana diketahui, layanan proses kepabeanan dan cukai kini diurus oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu. Luhut menilai, peluang AI untuk menggeser sumber daya manusia dari segala lini bisnis tidak tertutup termasuk pada Bea Cukai.

Apalagi, pemerintah sudah berencana untuk memusatkan pengurusan ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Mulai 1 Juni 2026, proses dokumentasi ekspor sudah diurus satu pintu melalui Danantara, bukan lagi antara perusahaan dan pembeli (importir) saja.

Oleh sebab itu, Luhut memandang bahwa tugas dari Bea Cukai bisa saja ke depan bakal mulai digantikan.

"Kalau memang nanti [Bea Cukai] enggak perlu ya, kenapa pakai-pakai Bea Cukai. Atau di tugasnya dia Bea Cukai ada, tetapi semua AI. Semua basis AI. Kalian juga tuh sekarang, buatlah AI jadi partner," ujarnya kepada wartawan selepas seminar yang turut dihadiri oleh Asean+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) di kantor DEN, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurut Luhut, peran AI di dunia saat ini turut memicu penataan ulang berbagai sektor tidak terkecuali pendidikan. Isu ini menjadi fokus yang disampaikan olehnya saat menghadiri acara tersebut.

Mantan Kepala Staf Presiden era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ini mengatakan, Indonesia pun tengah berproses menuju optimalisasi penggunaan AI. Prosesnya dimulai dengan digitalisasi sistem pemerintahan (government technology) yang kini sudah diujicobakan di Banyuwangi, Jawa Timur.

Di sisi lain, sebelum adanya ide DSI, Luhut menyampaikan bahwa pengawasan ekspor impor sudah dilakukan secara terpusat dan terintegrasi melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) di bawah Kemenkeu.

Khususnya untuk ekspor mineral prioritas Indonesia, sebagaimana yang menjadi fokus DSI, sudah dilakukan melalui Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara). Sistem itu juga terhubungan dengan SINSW, yang dijalankan oleh Lembaga National Single Window (LNSW).

"Jadi begitu mau ekspor, dicek oleh [Lembaga National] Single Window ini, semua terintegrasi dengan cepat. Oh, kalau belum bayar royalti, yang sudah tidka bisa. Enggak bisa diancam oleh siapa saja, mau tentara, mau polisi, siapa saja, tidak bisa memengaruhi sistem ini," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi melantik sejumlah pejabat baru untuk mengisi posisi strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) Kementerian Keuangan pada Selasa (12/5/2026). Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 121 Tahun 2026 tentang Mutasi dan Pemberhentian dalam Jabatan Administrator.

Purbaya menegaskan, penetapan jabatan baru ini sebagai bagian dari penguatan organisasi. “Tapi yang paling penting bukan siapa yang datang kemana, yang penting adalah setelah pelantikan ini, fungsi kita kerjanya semakin rapi, dan kepercayaan publik akan semakin baik,” ujar Purbaya, Selasa (12/5/2026).

Purbaya Bakal Copot 2 Pejabat Kemenkeu Gara-gara Ledakan Restitusi Pajak



Pelantikan ini merupakan kelanjutan dari langkah tegas Purbaya yang sebelumnya telah memberhentikan dua pejabat tinggi di Ditjen Pajak . Tindakan tersebut diambil setelah dilakukannya investigasi internal terhadap lima pejabat yang memiliki kewenangan terbesar dalam proses penerbitan restitusi pajak.

Terungkap Alasan Purbaya Alergi Tax Amnesty: Sebut Berbahaya Bagi Pegawai Pajak



Purbaya mensinyalir adanya lonjakan restitusi yang tidak terkendali dan ketidakdisiplinan dalam pencairan dana tersebut. Ia menegaskan bahwa pencopotan jabatan adalah peringatan bagi seluruh jajaran Kemenkeu agar lebih berhati-hati dan disiplin dalam menjalankan instruksi.

"Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini dua pejabat akan saya copot," ungkap Purbaya dalam media briefing sebelumnya, Senin (4/5).

Berikut jajaran pejabat yang resmi mengemban tugas baru di lingkungan DJP dan pusat pendidikan terkait:

1. Lindawaty – Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian

2. Ihsan Priyawibawa – Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

3. Suparno – Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

4. Tunjung Nugroho – Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus

5. Paryan – Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III

6. Edward Harmonangan Sianipar – Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak

7. Dessy Eka Putri – Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa

8. Devi Sonya Adrince – Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menekankan, bakal mengambil tindakan tegas kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang kedapatan main-main dalam pembayaran pajak . Bahkan Menkeu tidak segan untuk memecat pegawai yang kedapatan menggunakan jabatannya demi kepentingan pribadi.

Bendahara negara itu menyoroti 'ladang basah' di urusan perpajakan yang kerap berujung masalah hukum. Purbaya menerangkan, semua pungutan pajak seperti di industri pertambangan bakal dilakukan secara adil sesuai eksploitasi sumber daya yang dilakukan.

"Misalnya kalau industri batubara bayar PPN lalu kena restitusi, jangan sampai yang dibayar kebalik, yang saya bayar ke sana lebih tinggi daripada yang saya terima, kan tekor," kata Purbaya saat jumpa pers di gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya Rombak 40 Pejabat Pajak, Ini Daftar Nama-namanya



Purbaya mengingatkan, temuan aktivitas ekspor yang belum terlaksana penuh, tetapi pungutan atau restitusi sudah dikenakan eksportir. Menurut Menkeu, praktik semacam ini seperti 'merampok'.

"Dan saya pastikan nanti orang-orang pajak tidak bisa bermain lagi di situ. Jadi kalau ada pajak yang restitusi tidak wajar dan kami investigasi, lalu ada masalah, otomatis langsung saya pindahin kepalanya," kata dia.

Di waktu sebelumnya, Purbaya mengaku tidak bisa langsung memecat pegawai bersangkutan. Tapi kini dia mendapatkan informasi teranyar soal regulasi yang bisa langsung memecat pegawai bermasalah.

Purbaya Rombak 36 Pejabat Eselon II Bea Cukai, Ini Daftarnya



"Sekarang saya bisa kerjakan itu (pecat langsung pegawai), dan saya akan kerjakan," tegas Purbaya.

Bicara soal perombakan birokrasi di Kemenkeu, Purbaya sebelumnya merombak pejabat di internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada awal Januari 2026. Langkah ini ditandai dengan pencopotan dan rotasi besar-besaran terhadap para pejabat yang bertugas di lima pelabuhan utama di Indonesia.

Purbaya mengungkapkan bahwa pelabuhan yang menjadi sasaran rotasi tersebut meliputi Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Batam, serta wilayah Sumatera Utara.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menunjuk pejabat sementara untuk mengisi dua posisi direktur jenderal di Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) yang sebelumnya dijabat Febrio Nathan Kacaribu dan Luky Alfirman. Mereka dicopot dari jabatannya usai diterpa isu internal di kementerian.

Adapun Purbaya memilih Sudarto sebagai sebagai Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Anggaran Kemenkeu , yang menggantikan posisi Luky Alfirman. Sebelumnya Sudarto menjabat Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara di Kemenkeu.

Berikutnya, Ferry Ardianto ditunjuk yang sebelumnya menjabat Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi menggantikan posisi Febrio Nathan Kacaribu sebagai Plh. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Keduanya, mulai aktif bekerja sejak 21 April 2026.

"Pak Darto PhD. Dia lama di (bagian) anggaran. Pak Ferry itu di Jepang ambil gelar Master-nya, Doctor-nya di Colorado Economics. Jadi itu orang-orang kuat di Departemen Keuangan. Emang saatnya dinaikkan. Sudah cukup lama di sini (Kemenkeu)," kata Purbaya saat jumpa pers di gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya mengatakan isu miring soal ketahanan fiskal di beberapa waktu lalu mulai dari sisa anggaran yang hanya cukup sekian waktu diyakini muncul dari internal Kemenkeu. Keputusan mencopot Febrio dan Luky tidak terlepas dari isu tersebut, meski tidak beririsan langsung.

"Iya dan tidak (terkait antara isu miring Kemenkeu dan pencopotan dua dirjen). Iya ada sedikit tapi tidak itu aja (penyebab pencopotan). Ada yang lain-lain," kata Purbaya menjawab isu pencopotan dua mantan dirjen tersebut.

Soal Isu Copot Semua Dirjen Kemenkeu, Purbaya: Kamu Dapat Info dari Mana? Hebat Juga



"Tapi yang jelas selalu ada berita dari sini, dari Kementerian Keuangan berita keluar. Yang pertama katanya uangnya cuma 3 minggu habis. Terus sekarang keluar lagi tinggal 120 (triliun)," imbuhnya.

Dia juga mengatakan soal isu keterbatasan dirinya dalam kecakapan bahasa asing, yang diumbar pihak tertentu dari internal Kemenkeu. Seturut itu, dia mengaku diisukan bakal menghalangi arus investasi di dalam negeri.

"Informasi yang keluar bahwa Menteri Keuangannya tertutup nggak bisa bahasa Inggris dan kalau bisa jangan dibawa ketemu investor karena dia akan mengacaukan. Itu dari internal (Kemenkeu)," kata Purbaya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi telah mencopot Febrio Nathan Kacaribu dari jabatan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Luky Alfirman dari posisi Direktur Jenderal Anggaran per Selasa (21/4/2026). Menurutnya, posisi yang ditinggalkan kedua pejabat tersebut saat ini telah diisi oleh Pelaksana Harian (Plh).

"Iya. Udah dikasih Plh (Pelaksana Harian) sekarang. Dari kemarin siang," ujar Menkeu Purbaya ke awak media kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (22/4/2026).

Purbaya menambahkan, bahwa status Plh untuk kedua direktorat jenderal tersebut sudah mulai aktif bekerja sejak Selasa siang, berbarengan dengan pelantikan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Kemenkeu. Hingga saat ini, baik Febrio maupun Luky belum mendapatkan penempatan jabatan baru.

Robert Marbun Jabat Sekjen Baru Kemenkeu, Purbaya Sebut Penyegaran



Kondisi ini serupa dengan mantan Sekretaris Jenderal Heru Pambudi yang posisinya telah digantikan oleh Robert Leonard Marbun. Purbaya menyebutkan bahwa para pejabat senior tersebut saat ini sedang dibebastugaskan sementara.

"Belum, istirahat dulu (Heru Pambudi). Nanti saya cari tempat yang pas," jelas Purbaya.

Purbaya Rombak 40 Pejabat Pajak, Ini Daftar Nama-namanya



Selain kekosongan pada posisi Dirjen Anggaran dan Dirjen Strategi Ekonomi, posisi Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan juga masih diisi oleh pejabat sementara. Pasca ditinggalkan Masyita Crystallin, posisi tersebut kini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Herman Saheruddin.

Adapun Purbaya berencana mengajukan nama-nama calon pejabat definitif untuk ketiga posisi strategis eselon I tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. "Nanti akan sekalian diajuin ke Presiden. Jadi sekaligus di awal Mei atau pertengahan Mei," ungkap Purbaya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik setidaknya 1.585 pejabat baru dan mengakui integritas Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) yang dipertanyakan publik. Hal ini tak lepas dari sejumlah kasus yang menjerat aparat di Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .

Purbaya mengatakan, Kemenkeu memegang peran penting dalam pengelolaan keuangan negara. Karena itu, setiap pelanggaran yang dilakukan pegawai dapat berdampak luas, bukan hanya bagi lembaga, tetapi juga bagi negara.

“Ke depan saya harapkan teman-teman semua menyadari betul tugas Anda, apa dampaknya ke negara kalau tidak hati-hati. Jabatan di Kementerian Keuangan menyangkut uang rakyat, dan uang rakyat harus dijaga dengan disiplin dan integritas,” ujar Purbaya saat pelantikan pejabat di Aula Dhanapala, Selasa (10/3/2026).

Purbaya Ancam Bubarkan Bea Cukai, 16.000 Pegawai Dirumahkan



Bendahara negara itu menegaskan integritas harus dijalankan secara nyata dalam pekerjaan sehari-hari, bukan sekadar menjadi komitmen di atas kertas. Menurut Purbaya, berbagai kasus yang mencuat membuat citra Kemenkeu di mata publik ikut terdampak.

Purbaya juga mencontohkan adanya sejumlah aparat di Bea dan Cukai yang ditangkap dalam kasus hukum. Hal serupa juga terjadi di Direktorat Jenderal Pajak. Situasi tersebut, kata dia, membuat upaya menjaga kepercayaan publik menjadi tidak mudah.

“Kalau Anda lihat saja di Bea Cukai ada yang ditangkap baru-baru ini. Wajar kalau kemudian orang menilai macam-macam,” ujarnya.

Purbaya juga mengakui sebagian besar pegawai Kemenkeu bekerja dengan baik. Meskipun, tindakan segelintir oknum dapat merusak citra lembaga secara keseluruhan. “Saya tahu sebagian besar orang-orang di sini baik-baik. Tapi karena satu dua orang, nila setitik rusak semua citra integritas kita,” ujarnya.

Purbaya juga mengaku tidak mudah menjaga citra Kemenkeu di tengah berbagai kasus yang mencuat. Setiap kali muncul kasus baru, publik kerap langsung mengaitkannya dengan institusi secara keseluruhan.

“Sebentar-sebentar orang bilang pajak begini, bea cukai begitu. Itu yang kemudian membuat citra kita di luar ikut terdampak,” tutur Purbaya.

Purbaya menegaskan Kemenkeu akan menindak tegas setiap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas lembaga sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat.

“Teman-teman semua jangan main-main. Sekarang kita sama dengan lembaga lain, kalau ada yang bersalah akan ditindak,” tegas Purbaya.

Berikut 44 Pejabat Eselon II dan Setingkatnya yang Dilantik Putbaya pada Selasa (10/3/2026):

A. Sekretariat Jenderal

1. Bambang Juli Istanto - Kepala Biro Sumber Daya Manusia

2. Emmanuel Agust Hartono - Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan

3. Ferry Ardiyanto - Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan

4. Deny Agung Pribadi - Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

5. Arinto Setyo Mulyawan - Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik

B. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1. Djanurindro Wibowo - Direktur Keberatan dan Banding

2. Galih Elham Setiawan - Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

3. M. Rizki Baidillah - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh

4. Bier Budy Kismulyanto - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat

C. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1. Adnan Wimbyarto - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau

2. Muhamad Mufti Arkan - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung

3. Tjahjo Purnomo - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur

4. Supendi - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali

5. Hari Utomo - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan

6. Syakran Rudy - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat

7. Arie Suwandani Wiwit Warastuti - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

8. Wahyu Prihantoro - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara

D. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

1. Edih Mulyadi - Direktur Penilaian

2. Syukriah HG - Direktur Lelang

3. Rahayu Puspasari - Direktur Transformasi dan Sistem Informasi

4. R. Ay. Indriasari Sundoro - Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan

5. Suroso - Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan

6. Rachmat Kurniawan - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh

7. Jose Arif Lukito - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau

8. Windraty Ariane Siallagan - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu

9. Kusuma Santi Wahyuningsih - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten

10. Dudung Rudi Hendratna - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat

11. Arik Hariyono - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur

12. Rofii Edy Purnomo - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara

13. Sumarsono - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara

14. Tunggul Yunianto - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku

E. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

1. Novi Puspita Wardani - Direktur Surat Utang Negara

F. Inspektorat Jenderal

1. Arief Ismail - Inspektur V

G. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

1. Dicky Hadi Pratama - Kepala Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi

H. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

1. Wahyu Kusuma Romadhoni - Sekretaris Badan

2. Ganti Lis Ariyadi - Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik

3. Heni Kartikawati - Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen

I. Jabatan Fungsional Ahli Utama (Biro Sumber Daya Manusia)

1. Ariefina Sri Indaryani - Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama

J. Sekretariat Jenderal (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan / LPDP)

1. Albertus Kurniadi Hendartono - Direktur Keuangan dan Umum

K. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Politeknik Keuangan Negara STAN)

1. Noor Syaifudin - Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan

L. Lembaga National Single Window (LNSW)

1. Purnomo - Direktur Efisiensi Proses Bisnis

M. Pengukuhan dalam Jabatan LNSW

1. Mira Puspita Dewi - Sekretaris

2. Wawan Ismawandi - Direktur Teknologi Informasi

3. Indra Adiwijaya - Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pergantian jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) merupakan bentuk pembersihan terhadap oknum yang tengah terseret masalah hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Menurutnya langkah ini diambil agar pelayanan publik tidak terganggu oleh proses hukum yang sedang dijalani oleh pejabat sebelumnya.

"Kita ambil langkah untuk mengganti secepatnya yang sedang ada bermasalah di KPK. Ya, dipindah, diganti. Diistirahatkan dulu sementara di rumah, nanti kita cari jabatan yang pas untuk dia," tegas Purbaya di Aula Gedung Pajak Madya, Kamis (22/1/2026).

Lantik 4 Pejabat Baru Kanwil DJP Jakarta Utara, Purbaya Sentil Soal Kepercayaan



Purbaya menekankan bahwa pencopotan ini bukan hanya menyasar pelaku langsung, tetapi juga sebagai bentuk sanksi bagi pimpinan (Kepala Kanwil) yang dianggap lalai dalam mengawasi bawahannya. Menurutnya, seorang atasan tidak bisa lepas tangan atas penyimpangan yang terjadi di unit kerjanya.

“Saya ini hanya ingin memberikan pesan kepada para pejabat-pejabat yang di atas. Bahwa kalau anak buahnya ada ngaco-ngaco, dan mereka tidak mendeteksi apa-apa, bukan berarti mereka bisa lepas dari tanggung jawab. Ini hanya konfirmasi kepada para pejabat-pejabat bahwa mereka harus mengendalikan orang-orang di bawahnya,” ujar Purbaya.

Menkeu juga menyoroti adanya hambatan internal berupa isu "backing" atau pelindung bagi oknum-oknum bermasalah yang membuat jajaran di bawahnya segan untuk bertindak. Purbaya mengaku telah mendengar isu tersebut secara samar-samar dan meminta jajarannya untuk berani melapor langsung kepadanya.

"Itu yang saya heran. Kalau saya tanya bawahan, kenapa nggak gerak? Ada backingnya. Siapa backing-nya? Diam. Jadi saya agak bingung, itu yang saya tegurkan tadi. Kalau ada kasih tahu saya. Kita beresin," tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa upaya "bersih-bersih" ini didukung penuh oleh Kepala Negara demi mengamankan target pendapatan negara dan stabilitas fiskal tahun 2026. Ngemplang Pajak Triliunan, Purbaya Siap Gerebek Perusahaan Baja Asal China



"Kita dibacking 100 persen oleh Presiden untuk mengamankan pendapatan dan fiskal. Jadi ini bukan main-main. Kalau tahun lalu saya bisa bilang pendapatan pajak nggak tercapai karena saya masih baru. Tahun ini saya nggak bisa, kita beresin betul,” jelasnya.

Purbaya memastikan, bahwa tindakan tegas yang diambil akan dilakukan secara terukur dan strategis. Ia mengibaratkan kondisi saat ini seperti tren yang "melemah sebelum patah", sehingga diperlukan intervensi cepat sebelum sistem benar-benar rusak.

"Kita akan tindak tegas secara berimbang dalam pengertian nggak asal ganti-ganti aja tanpa strategi yang jelas. Kalau Anda lihat kan, melemah sebelum patah itu menunjuk melemah terus-terusan," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan keras kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Purbaya menegaskan bahwa ia tidak akan membayar gaji para pegawai DJBC jika instansi tersebut gagal memperbaiki kinerjanya dalam waktu satu tahun ke depan.

"Karena kan ke Bea Cukai sudah clear, saya bilang ke mereka kalau Anda nggak bisa perbaiki dalam waktu setahun dari kemarin, ada kemungkinan besar bea cukai dirumahkan seluruh pegawainya," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025).

Purbaya menyatakan bahwa jika kinerja Bea Cukai tidak kunjung membaik, pemerintah akan membekukan instansi tersebut dan dialihkan kepada perusahaan swasta, serupa dengan kebijakan yang pernah diterapkan pada masa Orde Baru. Konsekuensinya, nasib pegawai Bea Cukai akan dirumahkan dan tidak menerima gaji.

"Jadi mungkin dirumahin aja sampai pensiun, nggak dibayar. Dengan semangat seperti itu saya pikir orang kita cukup pintar untuk digebuk sedikit, apalagi digebuk banyak," tegas Purbaya.

Melalui ancaman ini, Purbaya berharap para pegawai DJBC dapat serius berbenah. Harapannya, praktik penyelundupan hingga pungutan liar (pungli) dapat ditekan secara signifikan.

"Jadi harusnya ke depan penyelundupan, permainan hs code akan berkurang secara signifikan, kalau nol sih gak mungkin karena kita enggak hidup di dunia ideal, tapi akan berkurang siginfikan," jelasnya.

Terpisah, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama memastikan bahwa pihaknya akan melakukan perbaikan secara menyeluruh, mulai dari sisi budaya, peningkatan kinerja, hingga peningkatan pengawasan di pelabuhan dan bandara.

"Apa yang menjadi sejarah kelam tahun 85-95 itu, kita tidak ingin itu terjadi ataupun diulangi oleh Bea Cukai sehingga tentunya Bea Cukai harus berbenah diri untuk menghilangkan image negatif," ujar Djaka di Kantor Bea Cukai Kanwil Jakarta, Rabu (3/12).

DENPASAR - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengunjungi Gedung Balai Diklat Keuangan (BDK) Renon Denpasar pada, Jumat 5 Desember 2025. Pada kunjungan tersebut, Purbaya sekaligus meresmikan Gedung Balai Diklat Keuangan (BDK) Renon Denpasar dan melihat rumah susun untuk pegawai Kemenkeu di kawasan Renon.

"Ada dua gedung dengan 120 unit kamar masing-masing dua kamar lumayan cukup bagus. Anggarannya tahun 2024, Rp54 miliar untuk bangun dua gedung ini jadi cukup irit," jelas Purbaya.

Lebih lanjut, ia mengatakan rencananya akan membangun satu atau dua tower lagi dengan desain kamar lebih besar agar cukup untuk tiga anggota keluarga.

"Sebagian untuk pegawai Kemenkeu dulu, nanti kita lihat seperti apa. Sebulan Rp300 ribu untuk pembayaran kalau tidak hancur gedungnya, ini membayar untuk menjaga fasilitas mereka sendiri," katanya.



Rusun ini dibangun untuk pegawai ASN Kemenkeu yang bertugas di Denpasar dengan luas bangunan 3.650,5 meter persegi dan terdiri dari 120 unit kamar dan total kapasitas hunian mencapai 480 orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha yang tergabung dalam asosiasi importir dan eksportir merespons wacana perombakan total hingga pembekuan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka menilai pembubaran atau penggantian institusi bukan solusi tepat karena berisiko tinggi bagi kepastian usaha.

Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Subandi misalnya, yang tegas menolak apabila Bea Cukai diganti dengan surveyor swasta seperti yang sempat terjadi pada era Orde Baru.

Menurutnya, secara umum layanan kepabeanan, khususnya di pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, telah menunjukkan perbaikan signifikan dari sisi kecepatan layanan.

"Kalau ditanya apakah setuju Bea Cukai diganti? Tentu jawaban saya tidak. Karena saat ini layanannya sudah lebih cepat, mulai dari pengajuan dokumen sampai terbitnya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang [SPPB]," kata Subandi kepada Bisnis, Rabu (3/12/2025).

Kendati demikian, dia memberikan catatan tebal terkait aspek teknis sistem dan mentalitas petugas yang masih menjadi ganjalan di lapangan.

Sorotan utama GINSI tertuju pada keandalan sistem teknologi informasi Bea Cukai yang dinilai belum informatif. Subandi mengungkapkan keluhan anggotanya terkait respons sistem yang kaku.

"Seringkali ketika sistem menolak pengajuan, tidak disebutkan masalahnya apa dan harus bagaimana. Hanya muncul respons 'Ditolak'. Pengguna jasa jadi tidak tahu masalahnya apa," ujarnya.

Selain itu, dia meminta petugas Bea Cukai mengubah paradigma dalam menindak kesalahan. Petugas diminta jeli membedakan antara human error administratif dengan niat jahat (fraud).

Subandi mencontohkan kasus pengguguran fasilitas Certificate of Origin (COO) yang kerap terjadi hanya karena masalah sepele, seperti tidak adanya tanda centang (checklist) dari negara asal. Masalah itu berujung pada denda yang membebani pelaku usaha dalam negeri.

"Jangan sampai masalah dicari-cari. Kalau aturannya jelas, petugas bersih dan kredibel, pengusaha pasti ikut aturan," tegasnya.

Eksportir Minta Perbaikan Impor Bahan Baku

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno menilai layanan untuk kepentingan ekspor sejatinya sudah berjalan sesuai standar yang baik. Hanya saja, dia memberikan catatan khusus pada layanan impor untuk tujuan ekspor (KITE/KB) yang dinilai masih memerlukan akselerasi.

"Untuk pelayanan kepentingan ekspor, DJBC sudah memberikan layanan standar dengan baik. Kecuali layanan impor untuk kepentingan ekspor yang masih perlu ditingkatkan," ujar Benny kepada Bisnis, Rabu (3/12/2025).

Lebih lanjut, Subandi juga mewanti-wanti Presiden Prabowo agar berhati-hati dalam menyaring informasi terkait kinerja Bea Cukai. Dia mengkhawatirkan situasi "babak belur" yang dialami Bea Cukai saat ini justru dimanfaatkan oleh penumpang gelap atau pihak-pihak nakal untuk keuntungan pribadi.

Menurutnya, solusi terbaik saat ini adalah memperkuat pengawasan internal dan memberikan sanksi tegas yang menimbulkan efek jera bagi oknum, tanpa perlu membubarkan institusinya.

"Akan lebih berat dan berisiko jika harus mengganti institusinya. Saya khawatir kondisi Bea Cukai yang diserang sana-sini dimanfaatkan pihak nakal," jelas Subandi.

Ultimatum Prabowo

Adapun, Presiden Prabowo Subianto memberi waktu satu tahun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperbaiki kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Purbaya mengungkapkan Prabowo telah melemparkan ultimatum keras kepada Bea dan Cukai. Menurutnya, Prabowo siap membekukan instansi tersebut dan mengembalikan fungsi pemeriksaan kepabeanan kepada surveyor swasta internasional, Société Générale de Surveillance (SGS), layaknya era Orde Baru apabila kinerja dan citra publik mereka tak kunjung membaik.

"Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Purbaya mengakui bahwa saat ini persepsi publik terhadap instansi kepabeanan tersebut berada di titik kritis. Dalam rapat internal, dia secara terbuka menyampaikan kepada jajarannya bahwa citra Bea Cukai kurang bagus di mata media, masyarakat, hingga Prabowo.

Hanya saja, di tengah ancaman pembubaran tersebut, Purbaya mengaku telah memasang badan. Dia telah meminta tenggat waktu satu tahun kepada Prabowo untuk melakukan bersih-bersih internal secara mandiri tanpa intervensi pihak luar.

"Saya sudah minta waktu keberhasilannya satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Biarkan saya, beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancaman ini serius," tegasnya.

Sebagai langkah perbaikan, bendahara negara itu mulai mengadopsi teknologi kecerdasan imitasi alias artificial intelligence (AI) di pos-pos pelayanan Bea Cukai.

Teknologi ini difokuskan untuk mendeteksi praktik under-invoicing atau manipulasi faktur harga barang impor yang selama ini menjadi celah kebocoran penerimaan negara.

Purbaya menilai, respons internal Bea Cukai terhadap ultimatum ini cukup positif. Dia meyakini sumber daya manusia (SDM) di instansi tersebut memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni untuk berubah.

"Saya pikir tahun depan sudah aman. Artinya, Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk merubah keadaan," tutupnya.